PERNYATAAN HUKUM LBH PELITA UMAT
Nomor : 2/LBH-PU/II/2020
TENTANG 
DUGAAN KRIMINALISASI TERHADAP KETUA LBH PELITA UMAT 


Sehubungan dengan terbitnya Surat Panggilan No. SPL/26/II/RES.1.14/2020/Ditpidsiber, tanggal 19 Februari 2020 yang diserahkan kepada keluarga Ahmad Khozinudin, Ketua LBH Pelita Umat dan baru diterima pada tanggal 21 Februari 2020, agar hadir pada Selasa tanggal 25 Februari 2020 untuk dimintai keterangan tambahan sebagai Tersangka sehubungan Tindak Pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 207 KUHP, terhadapnya LBH Pelita Umat menyatakan :.

1. Bahwa kami baru dapat merespons panggilan tersebut melalui pernyataan hukum hari ini karena kesibukan agenda Pembelaan Umat di LBH Pelita Umat dan perlu kami sampaikan pada tanggal 25 Februari 2020 Ketua LBH Pelita Umat telah terjadwal agenda organisasi, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Direktorat Pidana Siber Mabes Polri. Karenanya, LBH Pelita Umat akan segera mengirimkan surat kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat Pidana Siber Mabes Polri, untuk meminta kepada penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap ketua LBH Pelita Umat pada hari dan waktu lainnya.

2. Bahwa panggilan ini adalah tindak lanjut dari proses penangkapan sebelumnya, dimana ketika Ketua LBH Pelita Umat ditangkap pada dini hari dengan status langsung sebagai Tersangka, tanpa panggilan dan pemeriksaan pendahuluan. Karenanya, kuat dugaan kami tindakan pemanggilan ini mengkonfirmasi adanya upaya kriminalisasi terhadap ketua LBH Pelita Umat yang selama ini dikenal sering membela ulama dan aktivis Islam korban kriminalisasi rezim, sekaligus bersuara lantang menentang kebijakan zalim yang dikeluarkan rezim Jokowi.

3. Bahwa terkait tudingan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 207 KUHP, terhadapnya kami perlu tegaskan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, tudingan menyebar berita atau pemberitaan bohong disebabkan karena ketua LBH Pelita Umat mengunggah artikel di laman Facebook milik pribadinya, yang pada pokoknya mengkritisi Kasus Korupsi Jiwasraya, mempertanyakan peranan Jokowi dalam kasus tersebut, menyoal perlawanan SBY dalam kasus korupsi Jiwasraya, mengkritisi soal bantuan ormas sebesar 1,5 T, mengkritisi Pancasila tertolak dan mengunggah artikel tentang Khilafah ala TV One. Padahal, aktivitas dimaksud bukanlah tindakan yang terkategori menyebar berita atau pemberitahuan bohong melainkan menyampaikan pendapat dalam bentuk artikel dilengkapi dengan fakta, analisis, kemungkinan-kemungkinan dan kesimpulannya.

Semua aktivitas menyampaikan pendapat dimuka umum baik secara lisan maupun tulisan telah dijamin sebagai aktivitas yang legal dan konstitusional. Karenanya, menjadi aneh jika menyampaikan pendapat di ruang publik dalam interaksi sosial media dituding menyebar berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kedua, adapun pasal 207 KUHP perlu kami tegaskan kembali bahwa pasal tersebut adalah delik pidana  tentang menghina penguasa, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, MK dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa.

Sementara dalam kasus a quo, tidak ada pengaduan dari penguasa (dalam hal ini Jokowi atau pejabat lainnya) yang merasa dihina. Proses pidana terhadap Ketua LBH Pelita Umat diketahui berdasarkan laporan internal Kepolisian.

Ketiga, apa yang dilakukan oleh ketua LBH Pelita Umat tidak menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Hingga hari ini, tidak ada berita atau kabar kegaduhan ditengah masyarakat akibat ulah Ketua LBH Pelita Umat.

Sementara itu, pada saat yang sama kepala BPIP Yudian Wahyudi membuat statement kontroversi "Musuh Terbesar Pancasila adalah Agama" yang kemudian diralat, padahal beritanya telah  menimbulkan  kegaduhan seluruh pelosok negeri. Namun, penyidik kepolisian Direktorat Pidana Siber Mabes Polri tidak juga menyidik perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menkumham RI Yasonna Laoly juga telah menyebarkan berita tidak benar terkait keberadaan Tersangka Harun Masiku yang sebelumnya dikabarkan berada di luar negeri, baru kemudian Ditjen Imigrasi menerangkan bahwa Harun Masiku telah masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana terpantau Ditjen Imigrasi.

Namun, penyidik kepolisian Direktorat Pidana Siber Mabes Polri juga tidak menyidik pernyataan Yasona Laoly ini berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, padahal publik seluruh NKRI dibikin onar dan gaduh karena berita ini.

Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly juga telah menyebarkan berita adanya "Salah Ketik" pada ketentuan pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono menilai tidak ada typo dalam draft Rancangan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menduga salah satu pembuat rancangan undang-undang tersebut "miskomunikasi".

Namun, lagi-lagi penyidik kepolisian Direktorat Pidana Siber Mabes Polri tidak menyidik pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly ini berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, padahal publik seluruh NKRI dibikin onar dan gaduh karena berita ini.

4. Bahwa memperhatikan seluruh fakta-fakta dimaksud, kuat dugaan proses hukum terhadap Ketua LBH Pelita Umat bukan murni penegakan hukum, tetapi lebih kepada proses politik menggunakan sarana hukum melalui tindakan kriminalisasi untuk menekan atau membungkam Ketua LBH Pelita Umat yang selama ini dikenal Vocal dan kritis terhadap rezim.

5. Bahwa oleh karenanya, kami meminta kepada segenap elemen umat Islam, para ulama, habaib, ormas Islam, para aktivis, Rekan-Rekan Advokat, akademisi hukum, dan segenap umat Islam pada umumnya untuk mendukung dan membela ketua LBH Pelita Umat, dengan ikut hadir dan mengawal kasusnya dalam setiap pemanggilan dan pemeriksaan.

Kepada seluruh Korwil dan Korcab LBH Pelita Umat di seluruh Provinsi, Kota dan Kabupaten, diinstruksikan agar tetap mengawal kasus pembelaan keumatan, sekaligus menyiapkan struktur dan kelembagaan untuk mengawal kasus ini.


Demikian pernyataan disampaikan,

Jakarta, 23 Februari 2020

Atas Nama Kuasa Hukum dan LBH Pelita Umat


Chandra Purna Irawan, SH MH

Janif Zulfiqar, SH, SP, MSi

Henri Kusuma, SH

Ricky Fattamazaya, SH MH

Panca Putra Kurniawan, SH MSi

Akmal Kamil Nasution, SH MH

Image result for kitabullah


Pernyataan mengejutkan datang dari Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Pasalnya, beliau mengatakan bahwa, “Saya mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara. Sama, semua agama. Jadi kalau bahasa hari ini, konstitusi di atas kitab suci. Itu fakta sosial politik,” kata Yudian saat ditemui Tempo di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Hal tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari Prof Suteki Pakar Filsafat Pancasila, beliau menegaskan dalam tulisan yang terunggah dalam laman tintasiyasi.com, " jadi, berdasarkan teori pembentukan hukum sebagai mana dikatakan oleh Thomas Aquinas, saya tetap berprinsip bahwa: "kitab suci di atas konstitusi".

Begitu pula Ustadz Yuana Ryan Tresna Mudir Ma'had Khadimus Sunnah Bandung mengatakan dalam akun Twitter @yuanaryantresna bahwa, "Kalau saya pilih Kitab Suci Al Quran di atas segalanya."

Memang cukup menyakitkan hati umat, pernyataan tentang "menggeser kitab suci di bawah konstitusi", secara negeri ini adalah negeri yang BerKetuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya ketaatan seorang pemeluk agama dilindungi dan dijaga, apalagi ketaatan dan ketundukannya pada kitab sucinya.

Sebagaimana, umat Islam diajarkan untuk masuk Islam secara totalitas dan sempurna. Seharusnya pemerintah mendukung dan melindungi umat Islam agar bisa taat sempurna pada agamanya. 

Dalam Islam, Al Quran adalah pedoman hidup dan harus dijadikan landasan setiap mengambil keputusan dan melakukan perbuatan. Oleh karena itu, wajib sebagai Muslim menjadikan "Kitabullah Di Atas Segalanya". Begitulah Islam mengajarkan umatnya. 

Nasihat yang bagus dari Ustadz Suhairi Ilyaz dapat kita jadikan renungan yaitu, "Dalam Surah Al Baqarah ayat 2 Allah menegaskan, 'Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa'. Jadi, tidaklah masuk akal apabila manusia tidak berpedoman kepada Alquran. Sebab, hanya Allah yang mengetahui segalanya tentang manusia dan bumi yang diciptakan-Nya," ujar Ustaz Suhairi Ilyas dalam khotbahnya di Masjid Al Azhar, Jakarta, Kamis(23/6). (mediaindonesia.com)

Lumrah, sebagai negara yang BerKetuhanan Yang Maha Esa, seyogyanya tidak mempertentangkan hal ini, dan menjamin bahwa umat Islam bisa tunduk dengan sempurna pada ajaran di dalam Al Quran. Wallahu'alam.[]


Oleh Ika Mawarningtyas
Analis Muslimah Voice

Image result for salam


(Sebuah Penelusuran atas Hadits-hadits Nabi tentang Salam)

Macam-macam Lafal Salam yang Mendatangkan Pahala

Dari Ibnu Abbas bahwa Umar radhiyallahu ‘anhum menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan beliau berada di masyrubah (ruangannya yang lebih tinggi) beliau, lalu Umar berkata,

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟

"Assalamu 'alaika ya Rasulallah assalamu 'alaikum (Semoga keselamatan bagi Anda, wahai Rasulullah, semoga keselamatan bagi Anda), apakah Umar boleh masuk” (HR. Abu Dawud).

Imam al-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadh al-Shalihin dalam bab 'Kaifiyyah al-Salam' menjelaskan bahwa dianjurkan seseorang memulai mengucapkan salam dengan lafal,

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Assalamu‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh"

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmidzi, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

“Jika seorang bertemu dengan saudaranya yang muslim, maka ucapkanlah 'Assalamu‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh'.” (HR. Al-Tirmidzi).

‘Imran bin al-Husain radhiyallahu ‘anhuma mengatakan, “Datanglah seorang laki-laki menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia mengucapkan 'Assalamu‘alaikum' lalu beliau pun menjawabnya, iapun duduk, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَشْرٌ

“Sepuluh kebaikan (untuknya)”.

Lalu datanglah laki-laki yang lain, kemudian mengucapkan 'Assalamu‘alaikum wa rahmatullah', beliaupun menjawabnya, lalu iapun duduk, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عِشْرُونَ

“Dua puluh kebaikan (untuknya)”.

Selanjutnya, datanglah laki-laki lainnya lagi, kemudian mengucapkan 'Assalamu‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh', beliaupun menjawabnya, lalu iapun duduk, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلاَثُونَ

“Tiga puluh kebaikan (untuknya)” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku,

هَذَا جِبْريلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمُ

“Ini Malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu.”

Aku pun menjawabnya,

وعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Wa ‘alaihis salamu wa rahmatullahi wa barakatuh

“Dan semoga keselamatan, rahmat, dan barakah Allah, dianugerahkan kepadanya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Imam al-Nawawi rahimahullah dalam kitab al-Adzkar menjelaskan bahwa yang paling baik adalah mengucapkan salam dengan lafal 'Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh'. Sedangkan orang yang menjawab salam mengatakan wa ‘alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadh al-Shalihin juga menjelaskan bahwa yang menjawab salam lafal 'wa 'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh" memakai huruf wawu ‘athf (wa ‘alaikum وعليكم).

Salam dalam Islam Adalah Tebaran Kebaikan

Pada kitab Shahih Muslim Bab 'Diantara Kewajiban Seorang Muslim Adalah Menjawab Salam', terdapat hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ ». قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

“Hak muslim pada muslim yang lain ada enam.” Lalu ada yang menanyakan, ”Apa saja keenam hal itu?”Lantas beliau shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, ”(1) Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam padanya, (2) Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya, (3) Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat padanya, (4) Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan ’alhamdulillah’), doakanlah dia (dengan mengucapkan ’yarhamukallah’), (5) Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan (6) Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman).” (HR. Muslim)

Jika kita melihat dari hadits di atas, akan terlihat perintah untuk memulai mengucapkan salam ketika bertemu saudara muslim yang lain. Namun sebagaimana dinukil dari Ibnu ‘Abdil Barr dan selainnya, mereka mengatakan bahwa hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah, sedangkan hukum membalas salam adalah wajib. (Subul al-Salam, 7/7).

Imam al-Bukhari membawakan hadits dalam kitab Shahihnya Bab ‘Mengucapkan Salam kepada Orang yang Dikenal Maupun tidak Dikenal’. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ « تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ

“Amalan Islam apa yang paling baik?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas menjawab, “Memberi makan (kepada orang yang butuh) dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. ” (HR. Bukhari).

Imam al-Bukhari juga mengeluarkan sebuah hadits dalam Adab al-Mufrad dengan sanad yang shahih dari Ibnu Mas’ud. Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa dia melewati seseorang, lalu orang tersebut mengucapkan, “Assalamu 'alaika, wahai Abu ‘Abdir Rahman.” Kemudian Ibnu Mas’ud membalas salam tadi, lalu dia berkata,

إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَكُون السَّلَام فِيهِ لِلْمَعْرِفَةِ

“Nanti akan datang suatu masa, pada masa tersebut seseorang hanya akan mengucapkan salam pada orang yang dia kenali saja.”

Demikian juga dalam riwayat imam al-Thabarani dan al-Baihaqi terdapat riwayat yang marfu’,

مِنْ أَشْرَاط السَّاعَة أَنْ يَمُرّ الرَّجُل بِالْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ ، وَأَنْ لَا يُسَلِّم إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفهُ 

“Di antara tanda-tanda (dekatnya) hari kiamat adalah seseorang melewati masjid yang tidak pernah dia shalat di sana, lalu dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenali saja.” 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Mengucapkan salam kepada orang yang tidak kenal merupakan tanda ikhlash dalam beramal kepada Allah Ta’ala, tanda tawadhu’ (rendah hati) dan menyebarkan salam merupakan syi’ar dari umat ini.” (Ibnu Hajar, Fath al-Bari, 17/459).

Tentu saja maksud dari hadits-hadits di atas adalah salam kepada orang muslim, bukan kepada orang kafir. 

Dari ‘Amar bin Yasir, beliau mengatakan,

ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ

“Tiga perkara yang apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya: (1) bersikap adil pada diri sendiri, (2) mengucapkan salam pada setiap orang, dan (3) berinfak ketika kondisi pas-pasan. ” (HR. Al-Bukhari)

Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya rasa cinta di antara sesama muslim. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

“Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.” (HR. Muslim)

Penutup

Itulah salah satu syi'ar yang disyariatkan dalam Islam, yakni menebarkan salam, dan menjawabnya adalah kewajiban. Salam adalah syi'ar Islam, doa kebaikan, wujud cinta, pertautan hati, dan akan mendatangkan pahala. Salam apapun yang digadang-gadang untuk menggantikan salam dalam Islam, sama sekali tidak memiliki nilai kebaikan sebagaimana salam dalam Islam. Lebih jauh lagi, mengganti salam dalam Islam adalah langkah jahat untuk menghapus simbol-simbol Islam yang sudah menjadi budaya di tengah pergumulan masyarakat yang heterogen. []

Oleh: Ustadz Yuana Ryan Tresna

 Musuh Terbesar Pancasila Adalah Agama, Fakta Ataukah Asumsi?

Oleh : Ky. Heru Elyasa
Secara blak-blakan Prof. Yudian Wahyudi menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, detiknews 12 Februari 2020.  Tentang agama apa yang dimaksud, tidak dia sebutkan. Akan tetapi membaca narasi sebelumnya, dia nyatakan bahwa ada upaya pembunuhan Pancasila secara administratif di era reformasi yaitu ketika Islam diperbolehkan dijadikan sebagai asas bagi organisasi-organisasi, termasuk partai politik. Demikian pula dijelaskannya bahwa  adanya ijtima ulama pada momentum pencalonan presiden yang lalu dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Maka menjadi jelas bahwa agama yang dimaksud adalah agama Islam. Dalam arti lain musuh terbesar  Pancasila adalah agama Islam.
Sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi adalah pejabat yang paling berkompeten menjelaskan dan menafsirkan Pancasila. Sehingga penafsirannya tidak bisa dianggap sepeleh. Akan tetapi ini adalah pendapat yang benar-benar diyakini sebagai pendapat yang pancasilais. Jika di kemudian hari muncul banyak kritik terhadapnya, tidak bisa dikatakan sebagai pendapat karena “kesleo lidah”. Apalagi pada saat ini dia juga masih menjabat sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Sebagai seorang profesor, dia pasti menyadari  atas apa yang dia katakan.
Diperkuat lagi dengan berbagai fakta maraknya aksi bela ulama, Bela Islam, Bela Nabi, bela bendera tauhid, hijrah dll yang merupakan aktifitas amar maruf nahi mungkar, semuanya dianggap radikal, intoleran dan anti Pancasila. Di satu sisi, tak ada satupun kecaman terhadap kebrutalan kelompok non muslim di Minahasa yang menyerang masjid sebagai kelompok anti Pancasila. Demikian pula gerakan “Save Babi”  di Sumut tidak dianggap radikal dan anti Pancasila. Semua tuduhan anti Pancasila hingga saat ini masih ditujukan kepada umat Islam dan ulamanya. Jika ingin taat terhadap Allah SWT, menjalankan ajaran islam secara kaffah, siap siap distigma radikal dan anti Pancasila.
Pegiat LGBT tidak dianggap anti Pancasila. Zina adalah aktifitas yang legal dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Parpol-parpol yang terus menerus menghasilkan koruptor radikal juga tidak pernah disebut sebagai parpol anti Pancasila. Mereka juga bukan musuh besar Pancasila. Sehingga pernyataan Prof. Yudian Wahyudi bahwa agama adalah musuh besar Pancasila adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta, bukan sekedar asumsi.
Mensikapi pernyataan seperti ini, apakah umat Islam akan bersikap defensif apologetik? merasa bersalah dan akhirnya membela diri. Seraya mengatakan  “sesungguhnya Pancasila itu sejalan dengan Islam.” Atau umat Islam harus mulai berfikir kritis, jangan-jangan Pancasila memang tidak sejalan dengan Islam. Sebab jika Pancasila sejalan dengan Islam, mengapa agama Islam selalu diserang dan disudutkan? Baik ajarannya, simbol-simbolnya bahkan ulamanya.  Jika Prof. Yudian Wahyudi menyatakan dengan tegas bahwa musuh terbesar Pancasila adalah Agama. Bukankah Islam adalah agama?
Jika stigma yang dilontarkan oleh kepala BPIP  tersebut menyatakan “Musuh Terbesar Pancasila adalah Agama” , maka para ulama, intelektual muslim dan umat islam pada umumnya pada akhirnya akan dihadapkan pada dua pilihan. Anda memilih Pancasila atau Agama? Anda memilih mengatakan “Aku Pancasila” ataukah “Aku Seorang Muslim” ? Wallahu a’lam bi as showab.[]

 Polemik Pancasila – Agama, Sebenarnya Pancasila Itu Sudah Final Atau Semi Final Sih?

Oleh :Ky. Heru Elyasa 
Pernyataan Prof. Yudian Wahyudi, kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, menuai kritik dari berbagai pihak.  Hingga pencopotan Yudian dari jabatan kepala BPIP, bahkan pembubaran BPIP. Pada akhirnya Yudian memberikan klarifikasi yang pada intinya tidak ada maksud untuk menghadap-hadapkan Pancasila dengan agama. Pancasila dan agama tidak bertentangan dan saling mendukung. Sedangkan agama yang dimaksud dilihat dari indikasinya lebih mengarah kepada agama Islam.
Fakta ini justru menkonfirmasi bahwa sesungguhnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila masih debatable. Ada perbedaan pemahaman antara BPIP sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mentafsirkan Pancasila dengan elemen-elemen masyarakat. Apakah benar agama adalah musuh terbesar Pancasila? Apakah benar Pancasila itu selaras dengan Islam? Jika selaras dengan Islam, di mana letak keselarasannya?
Jika kita bisa bersikap jujur, fakta yang terlihat menunjukkan bahwa  Pancasila tidaklah selaras dengan Islam secara keseluruhan (kaffah), tetapi selaras kepada “sebagian ajaran Islam.” Baik di dalam persoalan Ushul (pokok) maupun di dalam persoalan furu’ (cabang). Beberapa persoalan furu’ yang bisa kita bandingkan adalah pertama; Persoalan Riba, Islam memandang riba adalah kemaksiatan dan dosa besar, tetapi Pancasila membolehkannya. Bahkan ekonomi Indonesia ditopang dengan riba. Kedua ; Zina dan LBGT , Islam memandang sebagai tindakan terlarang dan dosa besar, tetapi Pancasila membiarkannya. Ketiga; Pakaian Jilbab bagi muslimah, Islam mewajibkannya, sedangkan Pancasila membebaskannya boleh memilih. Keempat; Qishos, Islam mewajibkannya. Pancasila melarangnya. Dan seterusnya, kita temukan banyak kontradiksi.
Sedangkan hal-hal yang bisa selaras diantaranya; Sholat, puasa, haji, zakat , umroh, berdzikir , serta ibadah mahdhoh lainnya antara Islam dan Pancasila bisa berjalan seiring. Ini artinya keselarasan antara Islam dan Pancasila tidaklah secara utuh. Tetapi yang lebih tepat adalah Pancasila selaras dengan “sebagian ajaran islam”. Inilah tantangan ke depan yang harus dijawab. Dan ini semua harus diselesaikan melalui diskusi. Setiap langkah untuk menutup pintu diskusi hanya akan menunjukkan wajah represif dan kediktatoran penguasa. Sebab pemikiran harus dilawan dengan pemikiran. Tidak boleh dengan pendekatan kekuasaan. Seraya memaksakan diri dengan mengatakan Pancasila itu sudah Final. Pendekatan melalui kekuasaan justru menunjukkan penguasa tidak siap menghadapi realitas. Sebab yang diinginkan adalah sebuah penjelasan yang paripurna. Bukan penjelasan dogmatis yang memaksa.
Ala kulli hal. Jika pro kontra antara Pancasila dan Islam ini masih terus bergulir, itu artinya Pancasila tidaklah “FINAL”. Tetapi masih “SEMI FINAL”.  Siapa pemenangnya ? Wallahu a’lam bi as showab.[]

Hasil gambar untuk Coronavirus


Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa tidak ada negara mana pun yang dapat menghentikan kebangkitan China saat ini. Hal itu ia katakan dalam pidato memperingati 70 tahun Partai Komunis Tiongkok berkuasa pada hari Selasa (1/10/2019).

"Tidak ada kekuatan yang dapat mengguncang fondasi negara besar ini. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan orang-orang China dan bangsa China untuk terus maju," ujar Xi dalam bahasa Mandarin, seperti dilansir CNBC.

Tidak lama berselang, Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan elite Partai Komunis China saat Tahun Baru Imlek. Dalam pertemuan, mereka membahas wabah virus corona yang melanda negaranya dan Xi Jinping menyebut penyebaran virus yang cepat menjadikan China dalam situasi yang serius.

Virus corona telah menyebar ke beberapa negara selain Cina. Hampir setiap hari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerima laporan kasus baru di sejumlah negara. Hingga Kamis (6/2/2020), di Cina, setidaknya 490 orang meninggal dunia karena coronavirus.

Setidaknya 24.324 orang telah terinfeksi di seluruh daratan negara itu. Puluhan kasus juga telah dikonfirmasi di beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik serta Eropa, Amerika Utara dan Timur Tengah. negara dan wilayah yang sejauh ini telah mengkonfirmasi kasus virus corona baru, sebagaimana diwartakan Aljazeera adalah Amerika serikat, Australia, Belgia, China, Filiphina, Finlandia, India, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Nepal, Prancis, Rusia, Singapuara, Sri Lanka, Spanyol, Swedia, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam. Jadi Lebih dari 26 negara tercatat terinfeksi virus corona.


Turunnya Pamor Kedigdayaan China

Lebih dari sedekade terakhir Negara China melejit menjadi negara yang sangat kuat bahkan melebihi negara-negara Eropa, Jepang, Korea dan menjadi ancaman sangat serius bagi hegemoni AS di dunia baik urusan ekonomi maupun politik internasional. Sengitnya perang dagang antara mereka dan rezim Trump menjadi bukti "kedigdayaan" China.

Dengan kekuatan anggaran menjadikan China sebagai raksasa ekonomi dunia. Inisiasi OBOR/ BRI yang membentang dari Eropa, melintasi Afrika hingga Asia Timur Jauh menggambarkan ambisi sekaligus kekuatan China yang "mengerikan". Pemerintahan Xin Jinping seolah begitu mudah mendikte negara lain semisal menerapkan skema Turnkey Project yang notabene sangat merugikan negara-negara yang bekerja sama dengan mereka, termasuk di negeri ini.

Namun kali ini kehebatan Negara dihadapkan pada ganasnya wabah virus Corona. Gambaran fakta pada kutipan di atas menunjukkan betapa serius kasus ini. Saat wabah SARS pada 2003 lalu saja mereka menderita kerugian lebih dari USD 40 miliar. Menjadi menarik dinantikan apakah ketahanan ekonomi dan politik negara komunis ini mampu menundukkan ganasnya 'kekuatan alam' yang direpresentasikan makhluk super kecil bernama virus Corona.

Akhir Januari lalu, CNN melaporkan sejumlah sektor penting di Cina
Penyebaran virus corona telah membuat sejumlah bisnis China tutup dan negara-negara di dunia melakukan pembatasan perjalanan. China menghadapi keterasingan global ketika sejumlah negara memberlakukan larangan perjalanan dan mengevakuasi warganya. Selain itu, maskapai penerbangan internasional menangguhkan penerbangan ke China. Hal itu berisiko memperburuk perlambatan ekonomi China.

Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan mengatakan, risiko kontraksi ekonomi dapat berlanjut ke dalam ekonomi kawasan. Menurutnya, sektor katering, ritel, pariwisata, dan konsumen yang telah terpukul dalam enam bulan terakhir akan terjatuh lebih dalam.

Cina juga belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang kerugian ekonomi dari wabah virus Corona. Cina masih bertarung untuk mencegah penularan virus yang jumlah korbannya sudah melebihi kasus SARS delapan tahun lalu.

Namun, CNN melaporkan Cina mengalami kerugian sekitar US$ 60 miliar dalam kuartal pertama 2020 akibat wabah virus Corona. Angka yang fantastis.[]

Oleh
Alin FM
Praktisi Multimedia dan Penulis

Hasil gambar untuk prof suteki

Kepala BPIP telah memberikan keterangan untuk membantah pernyataan sebelumnya, yang  biasa kita sebut ngeles. Sebagaimana diwartakan oleh detikNews pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Yudian Wahyudi soal hubungan Pancasila dan agama menyulut kontroversi dan kini Yudian memberikan penjelasan bahwa dia tidak bermaksud mempertentangkan Pancasila dan agama.
"Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertingi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin," kata Yudian kepada detikcom, Rabu (12/2/2020).

Coba kalau yang ngomong seperti itu Suteki. Habis, makin habis riwayat saya mungkin. Pelanggaran disiplin pegawai. Membuat masyarakat resah. Dst, dst, dst..! Benarkah begitu?

Ya sudahlah, sampai Lucinta hamil keadaan akan sulit berpihak kepada "orang yang dianggap berseberangan".  Bagaimanapun "pejabat" selalu menang, bukan? Hal ini persis seperti dikatakan oleh Marc Galanter bahwa "the haves always come out ahead."

Ngeles, satu kata yang sering dipakai oleh seseorang untuk berkelit dari jeratan kata-kata yang sudah dilontarkan sebelumnya. Secara kebahasaan,  ngeles berarti menghindar, menampik. mengingkari, menghindar atau membela diri. Ngeles memiliki kemiripan arti dengan kata apologi, mencari alasan, pembenar, membela diri, tetapi dari segi rasa tetap saja tidak mewakili maksud penuturnya.

Ngeles berbeda dari klarifikasi yang berkonotasi memperjelas suatu permasalahan yang menimbulkan perbedaan pemahaman atau kesalahpahaman. Sedangkan ngeles adalah ngeles, yaitu usaha seseorang menghindari suatu tugas, tanggung jawab, membela diri dari keharusan menanggung resiko suatu perbuatan, menghindari suatu tuntutan atau tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi.

 Kita saksikan diberita online, di video wawancara sudah jelas sekali pernyataan Kepala BPIP yang menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Itu clear dan clean! Berbeda kalau Tuan Judian menyatakan musuh terbesar Pancasila adalag kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu yang sebenarnya minoritas. Akan berbeda akibat hukumnya. Kalau pernyataannya seperti yang terakhir saya katakan itu ada kemungkinan ada benarnya, meski itupun harus ditelisik sehingga clear juga tentang tolok ukur apa yang dupakai untuk melabeli suatu kelompok dapat distempeli sebagai musuh Pancasila. 

Kita tidak ingin Pancasila hanya sebagai alat gebuk oleh penguasa terhadap pihak-pihak yang dianggap bersebarangan atau berbeda pendapat dengan pemerintah. Sementara itu ini negara demokrasi yang menjunjung tinggi pluralitas dan keragaman ideologi. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bukan sebagai satu-satunya asas yang boleh hidup di negara Indonesia. Yang paling penting adalah ideologi itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi yang jelas bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme dan marxisme-leninisme. Itu clear, sebagaimana ditegaskan dalam UU Ormas 17 2013 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017.

Ngeles, apakah cukup untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan sang pembuat statemen? Kalau dilihat lebih jauh dari sisi hukum pidana, sebenarnya pernyataan Kepala BPIP itu sudah dapat dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama, sebagaimana disebutkan pada Pasal 156a KUHP. Bunyi Pasal 156a itu adalah sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Apakah ucapan  yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa agama merupakan musuh terbesar Pancasila dapat dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156a KUHP ini? 

Sekarang, mari kita simak bunyi Penjelasan Pasal 4 Penpres No. 1 Tahun 1965, yang notabene sebenarnya adalah Penjelasan atas Pasal 156a KUHP. Penjelasan pasal tersebut berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. 

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. 

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.”

Tampaknya memang akan berliku untuk menangani kasus dugaan penodaan atau penistaan agama yang melibatkan pejabat negara. Tentu kita ingat kasus yang menimpa Ahok pada tahun 2016/2017. Namun demikian, atas dasar fakta ini seharusnya kita dapat mengambil pelajaran agar setiap diri apalagi pejabat untuk berhati-hati dan berpikir ulang sebelum mengeluarkan pernyataan terkait dengan adanya kemungkinan tindak pidana penodaan agama atau menyerang ideologi tertentu. Ngeles bukan jalan seorang ksatria. Yang lebih baik adalah memohon maaf secara terbuka kepada semua pemeluk agama, khususnya kepada umat Islam meskipun tidak secara otomatis menggugurkan aspek pidananya bila ternyata perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penistaan agama.

Ngeles, bikin orang lain mules dan dapat membuat dirinya sendiri stres karena banyak orang yang protes. Apakah Anda juga ikut mules menyaksikan drama ini? Semoga tidak menyebabkan Anda diare alias mencret-mencret.[]

Oleh Prof Suteki
Pakar Hukum dan Masyarakat
Powered by Blogger.