oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Menyikapi pandemi global Virus Corona, pada tanggal 10 Maret 2020, WHO 
melayangkan surat kepada Presiden Jokowi. WHO meminta agar Jokowi 
memberlakukan darurat nasional Corona di Indonesia. Menanggapi hal 
tersebut, PDIP menyatakan bahwa Indonesia itu negara yang berdaulat. 
Indonesia tidak bisa disetir begitu saja.

Akhirnya Jokowi menyerahkan kebijakan tanggap darurat Corona ke setiap 
daerah. Tentunya menggunakan kas daerah masing - masing. Secara resmi 
tanggal 16 Maret 2020, mengenai kebijakan lockdown juga diserahkan ke 
masing - masing daerah.

Menarik alasan kedaulatan negara yang dijadikan alibi untuk menyerahkan 
kebijakan tanggap corona ke setiap pemerintah daerah. Berbicara tentang 
kedaulatan, yang perlu dipahami pengertian kedaulatan bagi sebuah negara.

Di dalam kitab Qowaid Nidhomul Hukmi, dijelaskan pengertian kedaulatan (as 
siyadah) sebagai berikut.

السيادة هي سلطة عليا حق اصدار الحكم على الاشياء والافعال
artinya:
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang berhak menetapkan hukum atas 
segala sesuatu dan perbuatan.

Kedaulatan adalah ruh bagi sebuah institusi negara. Dari sana akan 
ditetapkan berbagai aturan hukum dan perundangan guna penyelenggaraan 
negara dan pemerintahan.

Negara yang mengambil demokrasi telah menetapkan kedaulatannya di tangan 
rakyat. Mekanismenya adalah suara terbanyak. Sedangkan realitas rakyat itu 
beragam agama dan kepercayaannya. Tentunya sekulerisme digunakan sebagai 
asas dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Suara terbanyak tentunya akan bisa diraih dengan kekuatan modal dan 
hegemoni. Maka tidaklah mengherankan bila negara yang kuat menjadikan 
demokrasi sebagai alat untuk menjajah negeri - negeri yang lain, termasuk 
Indonesia.

Utang luar negeri yang menumpuk dengan mekanisme bunga telah menjerat 
Indonesia. Mau tidak mau Indonesia harus tunduk pada arahan IMF. 
Privatisasi BUMN dan SDA Indonesia, termasuk pencabutan subsidi sektor 
pelayanan rakyat. Salah satunya mencabut subsidi BBM. Ini semua harus 
dilakukan Indonesia bila ingin mendapatkan utang yang baru untuk 
pembangunan, di samping untuk melunasi utang yang lama.

Pertanyaannya, apakah dalam hal ini, Indonesia bisa disebut berdaulat? 
Bukankah mekanisme utang tersebut merupakan penjajahan ekonomi terhadap 
Indonesia?

Begitu pula, mengenai kasus kepulauan Natuna. Dimanakah kedaulatan 
Indonesia ketika dengan seenaknya kapal perang coast guard china menyatroni 
Natuna? Bahkan lucunya, Indonesia harus impor ikan laut segar dari China 
yang hasil tangkapan dari Natuna. Bukankah Natuna merupakan wilayah 
Indonesia?

Sedangkan berkaitan dengan wabah Corona ini yang mestinya langkah strategis 
yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah penetapan darurat nasional dan 
lockdown Indonesia. Dalam hal ini adalah murni terkait masalah medis. Tidak 
ada kaitannya dengan politik dan kedaulatan negara. Surat WHO itu guna 
mendorong Indonesia segera cepat bertindak terhadap pandemi corona.

Sementara itu di sisi yang lain, TKA dari China masih terus masuk 
Indonesia. Yang terbaru sekitar 49 TKA China masuk Sulawesi Tenggara 
sebagai pekerja baru bukan memperpanjang kontrak. Akhirnya Kapolda Sultra 
mengakui kekeliruannya dalam memberikan info yang salah. Stafsus milenial 
pun mengikuti minta maaf setelah memposting berita hoaks seputar corona.

Lantas, apakah ini merupakan sebuah kedaulatan dengan tetap menerima TKA 
China di Indonesia di tengah wabah Corona? Bukankah pemerintah malah 
bermain - main dengan nyawa rakyatnya?

Sesungguhnya kedaulatan itu akan menentukan kemandirian negara dalam 
seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Selama masih berada dalam hegemoni 
kekuatan negara lain, maka negara tersebut belum berdaulat.

Agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat hanya dengan mengambilnya dari 
keyakinan mayoritas penduduknya. Aqidah Islam dengan segenap sistem 
kehidupan yang terpancar darinya akan menjadikan Indonesia berdaulat. Tidak 
perlu lagi ada peraturan menjaga nama baik kepala negara dan pejabatnya. 
Alasannya, dengan berkedaulatan Islam, rakyat akan dengan ikhlash dalam 
membela negaranya. Bagi mereka, menjaga negara berarti menjaga 
keberlangsungan penerapan Islam.

Di samping itu, dengan kedaulatan Islam, Indonesia akan menjadi negara 
terdepan dalam menangani wabah penyakit. Tidak perlu menunggu arahan dari 
WHO dan yang semacamnya.

Dengan kedaulatan Islam, akan mampu membebaskan Indonesia dari segenap 
bentuk penjajahan. Nilai - nilai luhur bangsa yang tertuang dalam pancasila 
akan terwujud baik hanya dengan menjadikan Islam sebagai super ordinatnya. 
Bukankah kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa? Lantas 
kalau bukan dengan Islam, dengan apa mewujudkan Indonesia berdaulat? 
Demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya telah menjadikan Indonesia sebagai 
negeri jajahan negara - negara imperialis.

Post a Comment

Powered by Blogger.