oleh Ainul Mizan

Presiden Jokowi membuka peluang akan presiden non muslim. Menurutnya, 
adalah wajar di dalam negara demokrasi (
www.demokrasi.co.id, 9 Maret 2020).

Selanjutnya oleh Ngabalin dikonfirmasi bahwa Ahok yang layak untuk menjadi 
pemimpin di ibukota baru. Pernah jadi gubernur, manajerial bagus, semangat 
dan sehat, menjadi alibi untuk menguatkan dukungannya pada Ahok. Bahkan 
Ngabalin mengutip ayat ke - 8 Surat al Maidah untuk menguatkan 
pembelaannya. Di samping itu, ia menyindir mereka yang menolak Ahok. Jika 
Ahok yang jadi, kenapa mereka yang marah, yang demam dan meriang. Begitu 
kurang lebihnya.

Memilih pemimpin apalagi bagi sebuah negara adalah perkara yang besar. 
Melalui kekuasaannya, ia memiliki segala kewenangan. Oleh karena itu, jalan 
yang paling mudah untuk menguasai sebuah kaum adalah melalui kepemimpinan 
atas kaum tersebut.

Boleh saja yang dijadikan alasan sistem yang establish adalah demokrasi. 
Syarat agama calon pemimpin tidak menjadi ukuran utama. Di dalam demokrasi 
siapapun asalkan sesuai aspirasi rakyat akan menjadi pemimpin.

Alasan sistem demokrasi, tidak bisa diterima. Realitasnya, Indonesia ini 
adalah negeri dengan penduduknya mayoritas muslim. Maka wajar bila ada 
penolakan terhadap wacana kepemimpinan non muslim.

Suara umat Islam di Indonesia adalah suara mayoritas. Masuk akal bila 
suaranya yang didengar. Yang tidak masuk akal adalah memaksakan 
kepemimpinan non muslim di tengah negeri Indonesia. Ini yang namanya tirani 
minoritas atas mayoritas.

Memang di London, Shadiq Khan yang muslim berhasil menjadi wali kota. Jelas 
masyarakat London mayoritasnya non muslim, akan tetapi memilih Shadiq Khan.

Sesungguhnya terpilihnya Shadiq Khan bukan semata karena kemuslimannya. 
Lebih karena sosok Shadiq Khan yang bisa bertoleransi dan inklusif dengan 
nilai - nilai kebebasan barat. Shadiq Khan yang menyetujui perkawinan 
sejenis. Ia juga menolak untuk memboikot Israel. Tentunya sosok Shadiq Khan 
akan dijadikan ikon teladan sebagai sosok muslim yang inklusif. Sosok yang 
demikianlah lantas diiklankan sebagai muslim terbaik di era moderen.

Ditambah lagi dalam pandangan Islam, umat Islam tidak boleh menjadikan 
orang - orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Lafadz wali di sini tercakup 
di dalamnya masalah kepemimpinan. Alloh swt menegaskan di dalam firmanNya:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
Sekali kali Alloh tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk 
menguasai orang - orang mukmin.

Sedangkan kekuasaan merupakan jalan yang paling kuat guna menguasai. Maka 
haram menyerahkan kepemimpinan itu kepada non muslim.

Benar bahwa sistem kenegaraan saat ini bukan sistem Islam, tapi demokrasi. 
Sesungguhnya keharaman memilih pemimpin non muslim itu adalah hukum yang 
tetap berlaku, baik ada maupun tidak ada sistem Islam. Alasannya karena 
perbuatan seorang muslim itu wajib terikat oleh hukum - hukum Islam.

Bisa jadi ada yang beralasan bahwa pemimpin yang muslim pun belum tentu 
Indonesia menjadi maju dan makmur. Akan tetapi jangan berat sebelah. Di 
negeri yang mayoritasnya non muslim pun juga mengalami ketidakadilan dan 
penindasan. Padahal pemimpinnya adalah non muslim.

Gerakan Occupiy Wall Street tahun 2011 di AS. Mereka menentang korupsi dan 
ketimpangan ekonomi yang terjadi. Mereka berteriak "We Are 99 persen". 99 
persen penduduk mengalami kemiskinan. Sedangkan 1 persen penduduk menguasai 
ekonomi negara.

Bukti lagi. Di tengah wabah Corona dewasa ini, ribuan warga China 
mengajukan ijin tinggal terpaksa di Indonesia. Mereka tahu persis, 
Indonesia yang notabenenya negeri muslim lebih menghargai nyawa manusia 
dibandingkan negaranya yang Komunis. Jadi mereka merasa lebih aman berada 
di Indonesia, di tengah komunitas muslim.

Jadi persoalannya bukan hanya terletak pada sosok individu pemimpinnya, 
Muslim atau tidak. Lebih dari itu, sistem kenegaraan yang bagaimanakah yang 
dijalankannya.

Pada konteks Indonesia, sistem kenegaraannya bukan dari Islam, ditambah 
lagi wacana sosok pemimpinnya non muslim. Jadinya, tidak tersisa sedikitpun 
kebaikan bagi umat Islam di negeri ini.

Adapun mengenai ayat ke-8 surat al Maidah yang artinya: "Wahai orang yang 
beriman, jadilah kalian orang - orang yang menegakkan hukum Alloh dan saksi 
- saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian pada suatu kaum 
menjadikan kalian untuk tidak berbuat adil. Berlakulah yang adil karena 
keadilan itu wujud dari ketaqwaan. Bertaqwalah kepada Alloh, sesungguhnya 
Alloh mengetahui apa apa yang kalian kerjakan".

Sifat adil lawan lawan dari dholim. Sifat adil merupakan sikap menempatkan 
sesuatu pada tempatnya. Dalam Islam, sifat adil adalah menetapi sesuai 
dengan hukumnya.

Rasul Saw sendiri sebenarnya masih menaruh rasa sakit hati terhadap Hindun 
binti Utbah, lantaran penyincangan atas mayat Hamzah oleh Hindun. Akan 
tetapi Hindun binti Utbah telah menyatakan dirinya bertaubat dan masuk 
Islam. Tentunya Rasul Saw harus menetapi hukum bahwa Islam itu menghapus 
keadaan yang di masa lalu setelah bertaubat. Jadi bersikap adil itu adalah 
konsistensi terhadap hukum Islam, karena seorang muslim diwajibkan untuk 
menegakkan hukum Alloh dengan benar.

Termasuk dalam hal memilih pemimpin non muslim hukumnya haram, maka 
tergolong bersikap adil jika menetapi hal tersebut. Bukan dengan berbagai 
dalih berusaha mengaburkan hukum haramnya memilih pemimpin non muslim.

Karena sifat adilnya inilah, umat Islam disebut Alloh sebagai ummatan 
wasathan (umat pertengahan). Ummatan wasathan bermakna umat yang terbaik. 
Makna demikian bisa dipahami dari firman Alloh yang menyebut Sholat Ashar 
sebagai sholat wustha (sholat pertengahan), maksudnya sebagai sholat yang 
terbaik. Indikasinya untuk sholat Ashar ini ada perintah tersendiri untuk 
menjaganya. Di samping secara umum ada perintah untuk menjaga sholat 5 
waktu.

Begitu pula, terpilihnya pemimpin non muslim adalah bencana bagi umat 
Islam. Bukankah di masa Ahok jadi gubernur Jakarta, syiar - syiar Islam 
menjadi dibatasi? Bukankah pada masanya, tidak diadakan takbir keliling 
untuk menghidupkan malam Idul Fitri? Bukankah ia yang menista Surat al 
Maidah ayat ke - 51? Bukankah ia memerintah dengan tangan besi main gusur? 
Bukankah ia yang terjerat kasus korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta dan RS 
Sumber Waras?

Kesimpulannya, ada 2 faktor yang menentukan terwujudkan kepemimpinan yang 
baik yakni ketaqwaan pemimpinnya dan sistem politik kenegaraannya. Sistem 
Khilafah adalah sistem kenegaraan Islam yang mampu mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan. Alasannya karena Khilafah menerapkan sistem hukum terbaik, 
yakni Syariat Islam.

Di samping itu pula, melalui keKhilafahan ini akan dilahirkan sosok 
pemimpin muslim yang bertaqwa. Ia sadar bahwa kepemimpinan yang 
dijalankannya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Alloh Swt.

#Penulis tinggal di Malang

Post a Comment

Powered by Blogger.