oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Polemik mudik vs pulang kampung menjadi viral. Hal tersebut menyusul adanya 
larangan mudik mulai 24 April 2020. Tidak ketinggalan Kepala BPIP, Yudian 
Wahyudi ikut nimbrung berkomentar.

Dalam kegiatan bertajuk Jum'at bersama BPIP (24/4/2020), Yudian menjelaskan 
makna puasa. Al imsaku yakni menahan diri menjadi sebuah hikmah puasa guna 
membangun peradaban. Menahan diri dari perbuatan merusak seperti menjauhi 
korupsi.

Lebih jauh, Yudian menjelaskan. Tradisi mudik lebaran itu berdampak besar 
pada sektor ekonomi dari kota ke desa. Hanya saja di saat wabah seperti 
sekaranh, mudik justru bukan sikap menahan diri. Membangun peradaban 
dilakukan dengan tidak mudik. Alasannya menyelamatkan jiwa harus 
didahulukan.

Mencermati penjelasan Kepala BPIP tersebut, terdapat beberapa poin berikut 
ini.
_Pertama_, berkaitan dengan makna puasa adalah al - imsaku, menahan diri.

Sesungguhnya di Bulan Ramadhan, Syetan dan tipu dayanya dibelenggu. Artinya 
satu - satunya faktor hawa nafsu yang harus bisa dikendalikan manusia. 
Dikendalikan agar patuh pada aturan Sang Pencipta, Allah SWT. Dengan 
demikian tujuan ketaqwaan sebagai buah berpuasa, bisa diwujudkan.

Adapun ketaqwaan tersebut mencakup individual dan komunal. Ketaqwaan 
individual tercermin dari adab dan akhlaq yang baik. Di antaranya menjauhi 
perbuatan curang, dalam bentuk tidak korupsi.

Hanya saja, bila targetnya adalah sikap al - imsaku tersebut untuk 
membangun peradaban, tidak cukup mengandalkan ketaqwaan individual. Yang 
harus dibangun juga adalah ketaqwaan komunal. Perangkat hukum dan sistem 
kehidupan merupakan pilar utama dalam hal ini. Jadi selama sekulerisme 
masih menjadi asas hukum dan sistem kehidupan yang berlaku, tentunya mesin 
yang membuka peluang terjadinya pelanggaran masih beroperasi.

Halal haram bukan menjadi asas kehidupan. Hasilnya akan sulit memberantas 
tindakan korupsi hingga tuntas. Termasuk terhadap pelanggaran - pelanggaran 
lainnya.

_Kedua_, berkaitan dengan kaidah mencegah kerusakan didahulukan daripada 
mengambil kemaslahatan.

Mudik termasuk di dalamnya pulang kampung saat wabah, dipandang sebagai 
sebuah kerusakan. Oleh karenanya harus diutamakan mencegah kerusakan. 
Pertanyaannya, apakah melarang mudik itu tidak menimbulkan kerusakan?

Dari sekian jumlah angkatan kerja, 56 persen berada di sektor informal. 
Bekerja serabutan dengan gaji harian, sebagai contohnya. Diprediksikan 
bahwa akan terjadi kenaikan jumlah pengangguran dampak wabah ini, hingga 
mencapai sekitar 8,5 juta orang. Bukankah dengan larangan mudik ini justru 
mereka harus tinggal di kota dalam kondisi menganggur, apalagi adanya 
pemberlakuan PSBB. Tentu keadaan demikian adalah kerusakan juga. Lantas, 
apakah mencegah kerusakan dengan cara menimbulkan kerusakan baru?

Yang perlu dipahami, perekonomian Indonesia yang merosot bukanlah semata 
karena dampak wabah Covid-19. Justru wabah telah mengungkap kondisi ekonomi 
nasional yang stagnan dan cenderung terus merosot. Bukankah utang luar 
negeri yang menumpuk jauh sebelum wabah terjadi? Bahkan lagi - lagi, dana 
lawan Corona sebesar 405,1 trilyun rupiah disinyalir juga bersumber dari 
utang luar negeri. Tanggal 23 Maret 2020, Bank Dunia menyetujui pinjaman 
dana 300 juta US dollar guna mendukung pemerintah Indonesia lawan Corona. 
Setelah itu, di tanggal 25 Maret 2020, IMF berkomitmen membantu negara 
anggotanya, Terdapat dana sebesar 1 trilyun US dollar. Menkeu RI berharap 
bisa mendapatkan alokasi pendanaan tersebut.

Sepertinya sumber pendanaan yang lain seperti SAL (Sisa Anggaran Lebih) 
senilai 160 trilyun, termasuk rencana mengambil dana abadi pendidikan, 
bukan menjadi sumber utama. Apalagi ada kritik, terutama penggunaan dana 
abadi pendidikan. Utang luar negeri masih menjadi favorit. Mestinya 
pemerintah tidak perlu menambah utang bila proses pembangunan ibukota baru 
dihentikan.

Demikianlah utang luar negeri tersebut hanya akan jadi beban bagi negara 
khususnya rakyat. Justru ini adalah kerusakan besar yang harus dihindari. 
Ekonomi neoliberal hanya membangkrutkan negara dan semakin menjerumuskan 
negara ke dalam penjajahan melalui jebakan utang.

_Ketiga_, berkaitan dengan apa yang mestinya dilakukan. BPIP itu badan yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan jiwa nasionalisme dan membumikan nilai - 
nilai Pancasila. Tidak elok rasanya ikut berpolemik dalam pelarangan mudik. 
Seharusnya BPIP mampu merumuskan solusi menanggulangi wabah Covid-19 dengan 
baik berdasarkan nilai - nilai Pancasila. Jangan lagi terkurung oleh 
berbagai kontradiksi. BPIP bisa mendorong agar tanggung jawab pemerintah 
bisa dipenuhi sesuai amanat UU Kekarantinaan kesehatan. Dengan begitu, 
mengharuskan rakyat untuk tetap di rumah bisa ketemu relevansinya.

Ataukah BPIP bukan lagi berfungsi sebagai pihak yang mengawal pelaksanaan 
nilai Pancasila, baik oleh rakyat lebih - lebih oleh pemerintah. Jika 
pemerintah melakukan pelanggaran, tentunya BPIP yang akan membinanya, Jika 
demikian, betul - betul rakyat tidak lagi mengetahui kemana mereka akan 
mengadu, kecuali kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT srgera mengangkat wabah 
ini dan melepaskan mereka dari berbagai penderitaan oleh sistem Sekulerisme 
dengan terbitnya sistem Islam yang adil.



LBH Pelita Umat menduga Polri memiliki ‘niat jahat’ dan menyimpan agenda terselubung dalam kasus kriminalisasi aktivis Islam Ali Baharsyah.
“Kami patut menduga Polri memiliki ‘niat jahat’ dan patut menduga menyimpan agenda terselubung dalam penanganan kasus Ali Baharsyah,” ungkap Ricky Fattamazaya Munthe, kuasa hukum Ali Baharsyah/tim hukum LBH Pelita Umat, dalam live streaming konferensi pers Pernyataan Hukum LBH Pelita Umat tentang Fitnah Keji dan Kezaliman Aparat dalam Penanganan Kasus Ali Baharsyah, Jumat sore (24/4/2020) di kanal www.Youtube.com/LBHPelitaUmat
Setidaknya ada tujuh indikasi yang mendukung pernyataan hukum LBH Pelita Umat tersebut.
Pertama, kuasa hukum Ali Baharsyah pada 13 April 2020 telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, yang selain dijamin keluarga juga telah dijamin para ulama dan tokoh masyarakat. Namun, tidak terdapat kabar pengajuan penangguhan tersebut dikabulkan.
“Sedangkan di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki kebijakan untuk melepas para tahanan dalam rangka pencegahan Covid-19. Berdasarkan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana (napi),” ujar Janif Zulfiqar, kuasa hukum Ali, dalam kesempatan yang sama.
Kedua, Ali ditangkap dalam keadaan telah berstatus tersangka tanpa proses pemeriksaan awal dan baru diperiksa dan diambil keterangan setelah ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. “Semestinya tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik,” tegas Janif.
Ketiga, semestinya Ali tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 Pasal 36 ayat (1) penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu: adanya bukti permulaan yang cukup dan tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
“Sedangkan Ali belum pernah dipanggil secara patut dan wajar, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap,” beber Janif.
Keempat, tindakan penyidik yang demikian dapat diklasifikasi sebagai tindakan yang arogan, tidak empati di musim pandemi. “Karenanya kami sangat menyayangkan sekaligus mempersoalkan komitmen Polri dalam melakukan tindakan hukum di musim pandemi. Bangsa ini sedang dilanda musibah, tapi kondisi itu tidak membuat Polri bertindak arif dan bijak dalam menjalankan tugas menangani perkara,” sambung Ricky.

Kelima, penyidik dalam kasus Ali juga menangkap tiga orang teman Ali tanpa surat perintah penangkapan, tanpa status hukum dan salah satu oknum melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap salah satu teman Ali Baharsyah.
“Namun, begitu tim kuasa hukum melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri, laporan kuasa hukum ditolak,” ungkap Ricky.
Keenam, terlebih lagi, tindakan Ditsiber Polri yang menggungkap materi pornografi padahal tidak ada pasal pidana pornografi dalam Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Tanda Terima Barang Bukti.
“Serta Ali Baharsyah juga telah memberikan keterangan berupa pernyataan tidak memiliki dan/atau menyimpan konten pornografi sebagaimana dituduhkan,” tegas Ricky.
Ketujuh, materi penyidikan berulang kali mempersoalkan ajaran Islam yaitu khilafah, termasuk mempertanyakan sejumlah aktivitas dakwah yang dilakukan Ali Baharsyah. “(Itu) menjadi konfirmasi bahwa dalam kasus Ali sesungguhnya dapat dinilai terjadi kriminalisasi terhadap ajaran Islam dan para pengembannya,” pungkas Ricky.
sumber : mediaumat.news



Oleh LBH Pelita Umat: Chandra Purna Irawan SH MH, Henri Kusuma SH, Janif Zulfiqar SH SIP MSI, Panca Putra Kurniawan SH MSi, Ricky Fattamazaya Munthe SH MH.

Kuasa Hukum Ali Baharsyah dari LBH Pelita Umat, tanggal 13 April 2020 yang lalu telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, yang selain dijamin keluarga juga telah dijamin oleh para ulama dan tokoh masyarakat.

Namun, tidak terdapat kabar pengajuan penangguhan tersebut dikabulkan, sedangkan disisi lain Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki kebijakan untuk melepas para tahanan dalam rangka pencegahan Covid-19. Berdasarkan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana (napi);

Berkenaan dengan hal tersebut, LBH Pelita Umat menyatakan :

1. Bahwa Alimudin Baharsyah ditangkap dalam keadaan telah berstatus tersangka tanpa proses pemeriksaan awal dan baru diperiksa dan diambil keterangan setelah ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. Semestinya tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Prosedur penangkapan seharusnya mengacu pada pasal 112 ayat 2 Jo pasal 227 ayat 1 KUHAP. Penyidik sebelum melakukan penangkapan, harus memanggil seseorang dengan patut sebagaimana dalam pasal 112 ayat 2 KUHAP.;

2. Bahwa semestinya dalam hal ini terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:


a. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan

b. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Sedangkan Alimudin Baharsyah, belum pernah dipanggil secara patut dan wajar, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap;

3. Bahwa tindakan Penyidik yang demikian dapat diklasifikasi sebagai tindakan yang arogan, tidak empati di musim Pandemi, karenanya kami sangat menyayangkan sekaligus mempersoalkan komitmen Polri dalam melakukan tindakan hukum di musim Pandemi. Bangsa ini sedang dilanda musibah, tapi kondisi itu tidak membuat Polri bertindak arif dan bijak dalam menjalankan tugas menangani perkara;

4. Bahwa Penyidik dalam kasus Ali Baharsyah juga menangkap tiga orang teman Ali Baharsyah tanpa surat perintah penangkapan, tanpa status hukum dan salah satu oknum melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap salah satu teman Ali Baharsyah. Namun, begitu tim kuasa hukum melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri, laporan kuasa hukum ditolak. Melaporkan oknum penyidik atas tindakan ancaman dan pemukulan fisik oleh oknum aparat adalah pidana pasal 368 (1) Jo. 335 ayat (1) KUHP dan Penangkapan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum Pasal 1 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 dan/atau Pasal 112 ayat (1) Jo.117(1) KUHAP;

5. Bahwa terlebih lagi, tindakan Ditsiber Polri yang menggungkap materi pornografi padahal tidak ada pasal pidana pornografi dalam Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat penetapan tersangka, Surat perintah penangkapan, Surat perintah penahanan dan Tanda terima barang bukti, serta Ali Baharsyah juga telah memberikan keterangan berupa pernyataan tidak memiliki dan/atau menyimpan konten pornografi sebagaimana dituduhkan. Kami patut menduga Polri memiliki ‘niat jahat’ dan patut menduga menyimpan agenda terselubung dalam penanganan kasus Ali Baharsyah;


6. Bahwa materi penyidikan berulang kali mempersoalkan ajaran Islam yaitu khilafah, termasuk mempertanyakan sejumlah aktivitas dakwah yang dilakukan Ali Baharsyah, menjadi konfirmasi bahwa dalam kasus Ali Baharsyah sesungguhnya dapat dinilai terjadi kriminalisasi terhadap ajaran Islam dan para pengembannya.

Demikian pernyataan hukum disampaikan,

Jakarta, 24 April 2020

LBH Pelita Umat

Chandra Purna Irawan, SH MH
Henri Kusuma, SH
Janif Zulfiqar, SH, SIP, MSI
Panca Putra Kurniawan, SH MSi
Ricky Fattamazaya Munthe.,SH.,MH.



Oleh : Anggi Rahmi, S.E.
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Ditengah hiruk-pikuk ketakutan rakyat dengan ancaman covid-19 yang belum usai, pemerintah tampil dengan penuh percaya diri untuk tetap melanjutkan pekerjaannya yakni membangun ibu kota Negara (IKN) baru. Astaghfirullah… drama apalagi ini? Uang 466 t untuk pembangunan dapat dari mana? Dan dari siapa? Lantas, nasib rakyat mau dibawa kemana? Tidak kah pemerintah melihat korban covid-19 hari demi hari semakin berjatuhan? Pemerintah sebenarnya ada untuk mengurus dan melayani siapa? Rakyat atau korporasi?

Jakarta – Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan investasi (Maves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi menyatakan proses pemindahan ibu kota Negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana . menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (covid 19).  Sepertinya pemerintah saat ini sangat istiqomah sekali ingin membangun IKN baru, hal ini diperkuat dengan berita yang di lansir dari TEMPO.CO, Jakarta-“Saat ini pemindahan ibu kota masih on track. Kami dan kementerian BUMN serta kementerian keuangan terus berkomunikasi dengan investor  dan mitra joinventure untuk pemindahan ibu kota, “ujar Jodi dalam rekaman video yang diterima wartawan, Rabu, 25 Maret 2020.

Namun, dibalik keistiqomahan pemerintah tersebut justru menyulut kekecewaan dan kemarahan rakyat Indonesia. Karena dengan melanjutkan pembangunan IKN baru dan mengabaikan penanganan wabah hanya akan semakin menyengsarakan rakyat. Seperti yang di kutip dari, GELORA.CO – Ketua DPP PKS Aboe Bakri Bakar Al Habsy menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung donasi  dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona. ”Langkah ini seolah menjadi bukti pemeritah gagap dalam penanganan corona, “ kata Aboe,” Jumat (27/3).

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menilai pemerintah bekerja seperti lembaga social atau non-government organization (NGO) yang membuka donasi dari masyarakat. Padahal, kata dia selama ini pemerintah sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat.

“Tentu ini Mengundang Tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah ibu kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat,” ujarnya.

Drama pemerintah di atas lagi-lagi mencuri perhatian public. Rakyat serasa di anak tirikan. IKN baru yang sama sekali tidak dibutuhkan saat ini justru menjadi pusat perhatian pemerintah. Sementara itu, pandemic global yang nyata-nyata ,mengancam nyawa rakyat justru diabaikan. Dan sangat memalukan sekali pemerintah justru membuka rekening ikutan open donasi guna  mengatasi benacana covid-19. Sebenarnya pemerintah ini, penguasa atau badan social? Kok ya tidak beradulat sama sekali?

Padahal jika pemerintah  mau dan berdaulat, Indonesia bisa mengatasi wabah ini, dana APBN kan masih ada, tidak perlu saweran buka rekening ya gak?. Juga bagus pendapat Rizal Ramli, seluruh pengerjaan proyek infrastruktur termasuk IKN baru seharusnya dihentikan, dan seluruh dananya dialokasikan untuk penanganan covid-19. Namun, kenyataannya tidak demikian. Inilah bentuk penerapan system demokrasi yang penguasanya tidak benar-benar mengurusi urusan rakyat. lalu bagaimana cara Islam mengatasi bencana wabah covid-19 saat ini? Siapa  yang lebih di prioritaskan?

/Prioritas Kebijakan Negara Islam Saat Menghadapi Wabah/

Prioritas kebijakan daulah khilafah  tegak di atas akidah Islamiyah. Prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syariat Islam, hubungan pemerintah dan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab.

Khilafah  bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyat. Rasululllah saw bersabda : “Imam  (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dia urus {HR al- Bukhari dan Muslim).

Di tengah mengganasnya penyebaran covid-19 saat ini khilafah akan memprioritaskan kepentingan rakyat karena nyawa rakyat jauh lebih berharga dari proyek apapun. Khilafah tidak akan pernah gagap dalam menangani kasus pandemi ini, karena memang islam telah mengatur langkah-langkah jitu dalam mengatasi segala masalah. Berikut cara islam mengatasi wabah yang melanda negeri islam :

Menerapkan lockdown, pemerintahan Islam akan segera memberlakukan lockdown pada wilayah yang pertama kali terinfeksi wabah. Sehingga tidak ada rakyat yang boleh berkunjung ke wilayah yang sedang terserang wabah. Adapun bagi mereka yang terjebek di dlaam wilayah terinfeksi wabah, maka pahala syahid akan memenuhi catatan amalnya ketika mereka ikhlas dan ridho terhadap qadha Allah yang menimpa mereka.

Selanjutnya, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok, berupa makanan dan minuman bagi wilayah yang sedang diisolasi. Lantas apakah pemerintah akan kesulitan untuk mencari dana seperti yang dialami Negara Indonesia saat ini yang pemerintahannya tidak berani menerapkan lockdown? Jawbannya tidak sama sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya Negara daulah sudah dariawal pemerintahannya sudah membangun ketahanan ekonomi yang kuat. Seluruh sumber daya alam dikelola didalam negeri, tanpa membiarkan pihak asing untuk mengkapitalisasi SDA yang ada di dlaam negeri kaum muslimin.

Sehingga seluruh hasil pengelolaan SDA tadi akan dikemblikan lagi kepada rakyat. Oleh karena itu daulah tidak pernah kehabisan dana dan cara untuk mengatasi wabah.
Negara juga akan menjamin kesehatan rakyat, dengn menggratisan biaya pengobatan. Dibandingkan dengan pemerintahan demokrasi saat ini tentu sangat jauh beda. Negara berlepas tangan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan rayat. Kita tentu masih ingat presiden akan mengimpor jutaan obat malaria yang dipercaya ampuh untuk menangani virus corona, padahal obat yang diimpor tersebut banyak beredar di Indonesia. 

Lagi-lagi kebijakan yang diambil oleh rezim demokrasi tidak pernah tepat dan gagap. Dismping pengadaan layanan kesehatan gratis, khalifah juga akan menjamin ketersediaannya alat perlindungan diri (APD) bagi tim medis yang dananya tidak akan pernah berasal dari open donasi yang dibuka oleh pemerintah saat ini. Tentu rakyat bertanya-tanya kemana pajak dan bea cukai yang di pungut selama ini? Kenapa untuk mengatasi virus covid-19 ini pemerintah harus open donasi?

Sedangkan, untuk membuka ibu kota Negara (IKN) baru dengaan dana sebesar 466 t pemerintah mudah saja bahkan sangat optimis untuk membangunnya, bahkan telah mengantongi nama-nama investor. Sungguh lucu pemerintahan korporatokrasi ini. Nyawa rakyat benar-benar ta berarti. Yang mereka pedulikan hanya materi.

Kemudian, Negara akan mengumpulkan para pakar dan ilmuwan untuk menemukan obat atau vaksin yang dibutuhkan guna menghentikan wabah virus. Hal itu didukung dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki khilafah.

Prioritas berikutnya Negara tidak akan memberi  celah sedikitpun kepada pengusaha kapitalis ataupun asing mengambil kesempatan untuk menjerat Negara lewat utang atas nama bantuan kemanusiaan. Negara akan mengoptimalkan pendapatan Negara untuk mengatasi wabah.
Jika beberapa langkah di atas dilakukan oleh pemerintahan Indonesia saat ini maka wabah covid-19 ini tidak akan berlangsung lama. Dan Negara akan pulih kembali. Tetapi mungkinkah kebijakan-kebijakan di atas berani diterapkan oleh pemerintahan demokrasi saat ini?

Jawabannya sudah tentu tidak mungkin karena system pemerintahan yang diterapkan di Indonesia hari ini bukanlah system pemerintahan Islam maka wajar jika hari ini, pemerintah tidak pernah mampu mengatasi pandemic global covid-29.

Berkaca dari peristiwa hari ini, dimana IKN baru lebih di utamakan dari pada  ratusan juta nyawa rakyat, maka hal ini sesungguhnya telah  menunjukkan kepada umat bahwa pemerintahan demorasi tidak mampu lagi dijadikan system untuk mengurusi umat. Karena pada dasarnya demokrasi ada untuk memenuhi keegoiisan, kerakusan dan keserakahan para pemilik modal supaya terus dimanjakan oleh pemimpin korup dan tak berdaulat.

Maka sudah saatnya rakyat bahu-membahu berjuang bersama untuk bangkit dari keterpurukan ini, dengan cara beralih kepada system pemerintahan Islam yang sudah pasti adil dan mensejahterakan. Karena system pemerintahan tersebut langsung berasal dari sang pencipta dan pembuat Hukum yaitu Allah SWT. Maka hanya dengan menerapkan aturan Islam sajalah keselamatan,  kesehatan dan nyawa rakyat akan dihargai dan dilindungi.



Marhaban ya Ramadhan. Selamat datang bulan puasa. Selayaknya setiap Muslim bergembira. Sebab Ramadhan adalah bulan penuh rahmat. Bulan penuh berkah. Bulan penuh ampunan. Juga pertolongan.
.
Ramadhan kali ini memang berbeda. Tak sama dengan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Ramadhan hadir di tengah wabah. Banyak orang berduka. Ditinggal mati oleh orang-orang tercinta. Banyak yang terinfeksi. Lebih banyak lagi yang diawasi. Semua karena keganasan virus Corona.
.
Tak hanya mengancam jiwa. Wabah Corona juga melumpuhkan ekonomi negara. Dunia usaha kelimpungan. Banyak perusahaan tutup. Sebagian malah bangkrut. Banyak karyawan dirumahkan. Tak sedikit di-PHK tanpa pesangon. Akibatnya, banyaknya pengangguran makin tak terelakkan. Dunia transportasi berbasis online (Ojol) pun kena dampaknya. Padahal Ojol selama ini menjadi tumpuan harapan bagi jutaan orang yang sebelumnya tak punya pekerjaan. Mereka kini mulai mengalami banyak kesulitan.
.
Dampak selanjutnya terasa memilukan. Banyak orang kehilangan pendapatan. Sebab banyak pengangguran. Sebagian sudah mulai kesulitan untuk sekadar makan. Apalagi untuk bayar kontrakan bulanan. Juga cicilan kendaraan. Bahkan korban kelaparan mulai berjatuhan.
.
Namun demikian, selayaknya setiap Muslim tetap bergembira. Pasalnya, meski di tengah duka akibat wabah Corona, Ramadhan tetaplah istimewa. Sebabnya, Ramadhan akan selalu bertabur rahmat, maghfirah, pahala berlipat ganda dan pertolongan Allah SWT. 
.
/ Dua Kesabaran /
.
Puasa adalah ibadah yang tak ada tandingannya. Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Umamah al-Bahili:
عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ
Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tak ada tandingannya (HR  Ahmad dan an-Nasa’i).
.
Hal ini dikuatkan oleh hadis lain. Rasulullah ﷺ. bersabda:
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمُ، فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِيْ بِهِ
Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman, “Setiap amal manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untuk-Ku. Akulah yang akan langsung memberikan  pahalanya.”(HR al-Bukhari dan Muslim).
.
Ibn Bathal dalam syarh atas hadis di atas menukil pernyataan Ibnu Uyainah, “Puasa itu identik dengan kesabaran. Sebabnya, orang yang berpuasa bersabar untuk tidak makan, minum dan berhubungan suami-istri (semata-mata karena Allah SWT).” (Ibnu Bathal, Syarh Shahih al-Bukhari, 4/9).
.
Karena puasa identik dengan sikap sabar, maka orang-orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa batas sebagaimana orang-orang yang sabar. Allah SWT berfirman:
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
Sungguh orang-orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas (TQS az-Zumar [39]: 10).
.
Artinya, karena begitu besarnya, pahala mereka tidak lagi ditakar, ditimbang dan dihitung (Al-Jazairi, Aysar at-Tafasir, 10/459).
.
Apalagi puasa di tengah-tengah wabah seperti saat ini. Tentu pahalanya akan jauh belipat-ganda. Sebabnya, puasa di tengah wabah menggabungkan setidaknya dua kesabaran: 1. Sabar dalam ketaatan, yakni menahan makan, minum dan hubungan suami-istri; 2. Sabar dalam menghadapi musibah, yakni wabah.
.
Bahkan pahala kesabaran menghadapi wabah setara dengan pahala orang yang mati syahid.  Rasul saw. bersabda tentang tha’un:
«فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ-في رواية أخرى لأحمد: فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ-صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ»
Tidaklah seorang hamba, saat tha’un (wabah) terjadi, berdiam di negerinya—dalam riwayat Imam Ahmad yang lain: lalu dia berdiam di rumahnya—seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid (HR al-Bukhari dan Ahmad).
.
/ Takwa dan Jaminan Allah SWT /
.
Puasa adalah salah pintu untuk mewujudkan takwa. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa (TQS al-Baqarah [2]: 183).
.
Takwa, menurut Sayidina Ali bin Abi Thalib ra., ditandai dengan empat hal: (1) al-khawf min al-jalîl (memiliki rasa takut kepada Allah Yang Mahaagung); (2) al-‘amalu bi at-tanzîl (mengamalkan al-Quran); (3) ar-ridhâ bi al-qalîl (ridha dengan yang halal walau sedikit); (4) al-istidâd li yawm ar-rahîl (mempersiapkan bekal untuk [menghadapi] hari penggiringan [Hari Kiamat] (Ibn Yusuf ash-Shalihi asy-Syami, Subul al-Huda wa ar-Rasyad, 1/421).
.
Bagi siapapun yang bertakwa, Allah SWT akan memberi dia setidaknya tiga jaminan: (1) jalan keluar atas segala kesulitan; (2) rejeki dari arah yang tak diduga; (3) kemudahan dalam segala urusan. Ketiganya itu Allah SWT jelaskan dalam al-Quran:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi dirinya dan akan memberi dia rejeki dari arah yang tidak dia sangka (TQS ath-Thalaq [65]: 2-3).
.
Maknanya, orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari ragam kesulitan dunia dan akhirat, juga akan diberi rejeki dari jalan yang sebelumnya tidak pernah diharap-harapkan dan tidak diangan-angankan (Al-Jaza’iri, Aysar at-Tafasir, 4/274).
.
Allah SWT pun berfirman:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Dia pasti akan menjadikan urusannya mudah (TQS ath-Thalaq [65]: 4).
.
Artinya, orang yang bertakwa akan diberi kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya (Ibnu al-Jauzi, Zad al-Ma’ad, 6/41).
.
Dengan demikian, di tengah ragam kesulitan yang dihadapi kita saat ini, khususnya akibat wabah Corona yang melanda, kuncinya hanyalah satu: takwa. Dengan takwa, Allah SWT pasti akan memberi kita jalan keluar. Dengan takwa pula, Allah SWT pasti akan memberi kita kemudahan dalam segala urusan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
.
Selain itu, takwa menjadi sebab datangnya ampunan Allah SWT dan pahala yang besar. Allah SWT berfirman:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Dia akan mengampuni kesalahan-kealahannya dan memberi dia pahala yang besar (TQS ath-Thalaq [65]: 5).
.
/ Tak Cukup dengan Puasa /
.
Namun demikian, mewujudkan takwa tak cukup dengan puasa. Di dalam al-Quran sendiri tak hanya ayat tentang kewajiban puasa yang diakhiri dengan frasa; la’allakum tattaqun (agar kalian bertakwa). Allah SWT juga antara lain berfirman:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa (TQS al-Baqarah [2]: 21).
.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي اْلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون
Bagi kalian, dalam hukum qishash itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa (TQS al-Baqarah [2]: 179).
وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus (Islam). Karena itu ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai dari jalan-Nya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa (TQS al-An’am [6]: 153).
.
Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelas bahwa tak cukup dengan puasa orang bisa meraih takwa. Ibadah (totalitas penghambaan kita kepada Allah SWT), pelaksanaan hukum qishash, serta keistiqamahan kita di jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariah Islam, semua itulah yang bisa mengantarkan diri kita meraih takwa.
.
/ Perlu Pemimpin Bertakwa /
.
Jelas, totalitas ketakwaan ini hanya bisa diwujudkan dalam sistem kehidupan yang juga menerapkan syariah Islam secara total (kaffah).
.
Selain itu, tentu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan dalam dirinya. Pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang amanah. Yang tidak mengkhianati Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka tidak menyalahi al-Quran dan as-Sunnah. Mereka tak akan mengkriminalisasi Islam dan kaum Muslim. Mereka pun tidak akan memusuhi orang-orang yang memperjuangkan penerapan syariah. Bahkan mereka akan menerapkan syariah Islam secara kâffah sebagai wujud totalitas ketakwaan mereka kepada Allah SWT.
.
Hanya dengan totalitas ketakwaan semacam  itulah kita akan mendapatkan jaminan Allah SWT. Di antaranya: jalan keluar dari kesulitan, rejeki dari arah yang tak diduga dan kemudahan dalam semua urusan. Semua ini jelas amat kita perlukan. Terutama dalam menghadapi wabah saat ini.
WalLahu a’lam_. []
.
Hikmah:
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)
Bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi kaum yang bertakwa; yaitu mereka yang menginfakkan (harta mereka) baik dalam kelapangan maupun dalam kesempitan, yang sanggup menahan amarah, yang biasa memberi maaf orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik
(TQS Ali Imran [3]: 133-134).[]

Buletin Kaffah No. 138 / 01 Ramadhan 1441 H-24 April 2020 M



oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Tercatat ada 38.822 napi dibebaskan melalui program asimilasi 
(www.liputan6.com, 20 April 2020). Sedangkan program asimilasi merupakan 
program pembebasan napi untuk berbaur di tengah - tengah masyarakat. 
Asimilasi akan diberikan setelah menjalani masa 2/3 hukumannya. Alasan 
asimilasi besar - besaran tahun ini adalah pencegahan penyebaran Corona.

Lalu pertanyaannya, apakah asimilasi ini adalah solusi pencegahan 
penyebaran Corona? Justru yang ada kasus terinfeksi Corona cenderung 
mengalami kenaikan. Data per 22 April 2020, yang positif 7.418 orang dan 
yang meninggal dunia ada 635 orang.

Yang terjadi di masyarakat sebagai dampak asimilasi napi adalah 
meningkatnya kriminalitas. Seperti yang dilangsir laman www.kompas.com
22/4/2020 bahwa ada 28 napi asimilasi yang kembali berulah. Di antaranya di 
Jawa Tengah ada 8 napi yang tersandung kasus curanmor baik disertai 
pemerasan dan pemberatan, termasuk pelecehan seksual.

Di Kalbar, terdapat 3 napi yang terlibat curanmor. 2 napi di Kaltim. Di 
Jawa Timur, ada 2 napi yang terlibat dalam kejahatan curanmor.

Bahkan di Malang, Jawa Timur, Wakapolresta Malang Kota harus melayangkan 
surat yang ditujukan kepada Kemenkumham. Pada intinya keberatan dengan 
program napi asimilasi yang banyak berulah kembali.

Tentunya fragmen demikian hanya menambah deretan panjang kebobrokan hukum 
di negeri ini. Bukankah rakyat sebelumnya sudah disuguhi fragmen 
ketidakadilan hukum? Kasus megakorupsi Jiwasraya, Asabri, dan lainnya. 
Kasus meninggalnya 700 lebih KPPS dalam Pemilu 2019, termasuk dalam 
pelecehan agama. Kemana para pelakunya?

Ada 2 faktor mendasar yang tidak terpenuhi dalam penanganan kasus kejahatan 
saat ini. Pertama, sangsi yang diberikan tidak memberikan efek jera. 
Buktinya, napi asimilasi kembali berulah. Artinya, dimungkinkan kejahatan 
ulang yang dilakukan akan lebih profesional dan berhati - hati agar bisa 
lolos dari polisi.

Kedua, sistem hukum yang dijalankan terpisah dari sistem kehidupan yang 
lainnya, baik politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, 
peradilan dan hankam. Ambil contoh, di kala pandemi ini, sistem ekonomi 
yang dijalankan masih neoliberalisme. Negara terlihat abai atas pemenuhan 
kebutuhan hidup rakyat dan kesehatannya. Lebih mementingkan proyek 
insfrastruktur seperti Ibukota baru. Sedangkan napi yang dilepas dalam 
kondisi tidak punya pekerjaan. Jadinya mereka pun nekad melakukan kejahatan 
kembali. Tentu saja ini berkebalikan dengan tujuan program asimilasi guna 
napi bisa hidup normal di masyarakat.

Kedua faktor tersebut akibat dari kehidupan saat ini yang berasakan 
sekulerisme. Nilai halal haram tentunya tidak jadi pertimbangan utama.

Berbeda halnya dengan sistem sangsi Islam. Dengan sangsi yang tegas mampu 
memberikan efek jera. Sebagai contoh, pada kasus perompakan dan pembegalan 
di jalan. Kasus ini termasuk hudud. Jenis sangsinya menjadi kewenangan 
Alloh dan RasulNya. Dari dibunuh dengan disalib, dipotong tangan dan 
kakinya hingga pengasingan.

Demikian pula pada kasus hudud lainnya. Seperti berzina, mencuri, dan 
murtad. Adapun pada kasus jinayat seperti membunuh dan menganiaya fisik. 
Sangsinya adalah denda dan qishosh (balas bunuh). Kesemuanya tegas 
sangsinya. Apalagi pelaksanaan sangsinya disaksikan khalayak ramai. Dengan 
disaksikan khalayak akan menghasilkan efek mencegah orang;lain untuk 
melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini tentu menjadi jaminan 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun  penerapan sistem sangsi Islam menjadi satu kesatuan dengan 
penerapan Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Di bidang ekonomi, Islam 
telah menetapkan negara harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Bumi, 
air, dan kekayaan alam yang dikandungnya adalah kepemilikan umum. Negara 
menjadi wakil rakyat untuk mengolahnya dan dikembalikan pada rakyat.   
Ditunjang kebijakan pendidikannya yang Islami, negara terus mengedukasi 
rakyat tentang halal dan haram. Tentunya angka kriminalitas dapat ditekan 
sekecil - kecilnya, bahkan memungkinkan dihilangkan.

Walhasil guna menuntaskan semua persoalan yang membelit negeri ini adalah 
dengan membuang asas sekulerisme dari kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Selanjutnya mengadopsi sistem kehidupan yang berasaskan halal dan haram, 
yakni sistem Islam. Niscaya keamanan, keadilan dan kesejahteraan akan bisa 
terwyjud. Hal ini adalah jaminan dari yang menurunkan Islam, Alloh SWT.



Oleh : Siti Rima Sarinah

Menteri Kesehatan Terawan Agung Putranto secara resmi  telah menerbitkan surat keputusan Nomor HK 01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan karena data menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Jawa Barat yang telah disebutkan diatas.
 .
Pemberlakuan PSBB ke wilayah Jawa Barat akan diterapkan secara serentak terhitung sejak   Rabu tanggal 15 April 2020 hingga 28 April 2020. Langkah ini dilakukan demi mengurangi resiko penularan virus Covid-19 di masyarakat. Agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberlakukan sanksi pidana bagi siapapun baik individu maupun korporasi yang melanggar aturan saat PSBB. Dengan hukuman penjara 4 bulan hingga diatas 1 tahun dan denda hingga miliaran rupiah https://bogordaily.net/2020/04/ini-sanksi-jika-melanggar-psbb-di-kota-bogor/
 .
Pemberlakuan PSBB sebagai langkah antisipasi memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus Covid-19, tentunya menuai polemik ditengah masyarakat. Polemik ini terjadi bukan karena masyarakat tidak takut atau tidak mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun faktor ekonomilah yang mengakibatkan mereka tidak setuju untuk perbelakuan PSBB ini. Karena didalam situasi massifnya wabah Covid-19 masyarakat harus berfikir keras  agar dapat bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Disisi lain, adanya pemberlakuan PSBB ini membuat masyarakat kesulitan untuk mencari sesuap nasi, contohnya ojek online dan supir angkot atau supir bus. Sementara negara tidak memberikan jaminan apapun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
 .
Pemberlakuan PSBB ini diambil oleh pemerintah memang sengaja dilakukan karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berbeda halnya jika yang diterapkan lockdown atau karantina wilayah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam Pasal 55 UU kekarantinaan kesehatan  disebutkan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan dapat melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang diterbitkan pemerintah, disebutkan pemerintah hanya wajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ketika membatasi kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Jadi opsi PSBB tidak membuat pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi “hanya menjamin ketersediaan saja”
 .
Ada yang perlu dikritisi dalam pemberlakuan PSBB ini, benarkah mampu mencegah penularan virus Covid-19 sementara pintu masuk utama tetap dibuka seperti bandara dan pelabuhan. Ibarat sebuah rumah yang penghuni rumah dilarang untuk keluar rumah tetapi pintu rumah dibiarkan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PSBB adalah solusi tambal sulam bagaikan jauh panggang dari api. Pemberlakuan PSBB ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh dalam mengatasi penyebaran wabah ini. Yang akhirnya semakin hari semakin banyak korban jiwa termasuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memerangi wabah Covid-19.
 .
Inilah gambaran penguasa bermental pengusaha yang selalu berfikir untung rugi, walaupun nyawa rakyat melayang tidak pernah diperdulikan. PSBB hanyalah solusi tambal sulam yang tidak pernah bisa menuntaskan penyebaran wabah Covid-19, bahkan PSBB ini mengakibatkan banyak rakyat yang kelaparan akibat kesulitan untuk mencari sumber penghasilan, maraknya PHK, meningkatnya kriminalitas dan perceraian pun mengalami peningkatan. Apakah ini yang dikatakan solusi untuk mengatasi virus Covid-19? Padahal faktanya solusi ini justru menimbulkan berbagai permasalahan lainnya, sebagai bukti jika solusi yang diambil merujuk pada sistem kapitalis sekuler tidak akan pernah menyentuh kepada akar permasalahan yang sesungguhnya.
 .
Saat ini rakyat mengharapkan hadirnya penguasa yang dengan sepenuh hati mengurusi masyarakat dalam menuntaskan wabah Covid-19. Penguasa seperti ini tentu saja tidak lahir dalam sistem sekuler tetapi kehadiran penguasa yang peduli terhadap permasalahan rakyat adalah penguasa yang lahir dari sistem Islam (Khilafah). Karena dalam sistem Khilafah , sosok penguasa (Khalifah)  adalah orang yang amanah terhadap tanggung jawabnya sebagai penguasa dan merasa takut  jika didalam kepemimpinannya banyak rakyat yang terabaikan atau terdzolimi. Karena kepemimpinannya akan dimintai pertanggung jawaban kelak, atas dasar inilah seorang khalifah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan penuntasan wabah pandemi Covid-19.
 .
Kebijakan Umar bin Khattab sebagai seorang Khalifah menjadi bukti dan contoh  keteladanan  seorang penguasa dalam sistem Islam pada rakyatnya pada saat menghadapi wabah Tha’un dimasa kepemimpinannya yang mengakibatkan 30 ribu kematian. Demi menanggulanggi wabah ini Umar bin Khattab mengeluarkan sejumlah kebijakan : 1) Meminta kepada rakyatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah SWT, 2) Menjamin dan Mengirimkan kebutuhan dasar pokok masyarakat, 3) menghimbau masyarakat untuk agar bersikap hemat dalam mengkomsumsi makanan yang tersedia, 4) penangguhan zakat peternakan.
 .
Ibrah yang bisa diambil dari upaya Umar bin Khattab dalam mencukupi kebutuhan pangan bagi rakyatnya merupakan tanggungjawab kepemimpinan seorang Khalifah. Umarpun menyadari bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Teladan Umar bin Khattab ini juga mengingatkan akan arti penting peningkatan keimanan dalam setiap bencana dan musibah yang mendera. Di sisi lain, tingkat imunitas masyarakat juga harus ditingkatkan dengan ketersediaaan pasokan makanan bagi masyarakat.
 .
Sosok Khalifah Umar bin Khattab hanya dapat kita temui dalam sistem yang menerapkan Islam secara Kaffah. Seorang pemimpin yang meriayah urusan rakyatnya karena dorongan keimanan kepada Allah dan takut akan azabnya. Sudah saatnya umat keluar dari kegelapan sistem yang bati (sekulerisme) menuju cahaya dalam  naungan Khilafah Islamiyyah. Wallahu A’lam



Penulis : Siti Rima Sarinah
 .
Pemerintah Kota  (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan relaksasi pajak bagi dunia usaha berupa penundaan jatuh tempo pembayaran. Relaksasi pembayaran pajak ini dilakukan untuk meringankan beban pelaku usaha yang juga terdampak dari wabah cirus Corona atau Covid-19 yang dituangkan dan Peraturan Walikota (Perwali) Bogor Nomor 20 Tahun 2020 bagi pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapenda kota Bogor, Deni Hendana bahwa Perwali ini sebagai stimulus atau keringanan bagi dunia usaha. Mereka (pelaku usaha) yang seharusnya setiap tanggal 15 membayar pajak, kami berikan relaksasi pembayaran jatuh tempo hingga 30 Juni 2020 ungkapnya. https://www.radarbogor.id/2020/04/11/di-tengah-pandemi-covid-19pemkot-beri-kelonggaran-pembayaran-pajak-bagi-dunia-usaha/
 .
Pajak merupakan pendapatan utama negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, Indonesia termasuk didalamnya. Langkah pemerintah yang memberikan kelonggaran dalam pembayaran pajak ditengah pandemi wabah virus Covid-19, karena terjadinya kelesuan ekonomi yang dialami oleh pelaku dunia usaha. Yang mengakibatkan pelaku usaha terpaksa "merumahkah" sementara sebagian karyawannya bahkan ada yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah mencapai 1,5 juta orang hingga tanggal 16 April 2020, sebagai dampak pandemi virus Corona yang membuat sektor industri berada diujung tanduk, karena berpengaruh terhadap pemasukan perusahaan atau industri.
 .
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, Erik Suganda mengatakan Kadin Indonesia memberikan usulan yang meminta  pemerintah untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja atau membebaskan membayar pajak agar dana yang dialokasikan untuk membayar pajak digunakan untuk membayar upah atau THR para pekerja yang terdampak pandemi ini. Yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah bersedia membebaskan pajak bagi pelaku dunia usaha termasuk didalamnya PPH 21, PPH 25 dan  iuran BPJS digratiskan serta penundaan bunga bank? ataukah memberi kelonggaran pembayaran pajak menjadi solusi ditengah wabah pandemi seperti saat ini?
 .
Tentu saja tidak. Menurut Kepala Bapenda Bogor Deni hendana  adanya relaksasi pembayaran pajak bukan untuk menghilangkan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar tetapi hanya menunda saja. Karena target dari pajak daerah tahun ini sebesar Rp 733 Miliar, dan konstribusi pajak dari hotel, restoran,  hiburan dan parkir sebesar Rp 310 miliar atau sebesar 40-45 persen dari pajak daerah.  Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan membebaskan pajak walaupun dimasa pandemi, karena pajak sebagai penopang utama pendapatan negara, sehingga negara tetap menggenjot pajak dengan memberi sedikit kelonggaran waktu namun pajak tetap saja wajib dibayarkan.
 .
Ironis memang ditengah wabah pandemi Covid-19 pemerintah masih saja membebankan pajak kepada rakyatnya, padahal jelas-jelas pajak ini sangat membebani dikala pandemi yang melumpuhkan hampir semua sektor perekonomian dan industri. Tetapi justru pajak menjadi “senjata pamungkas”  pemerintah dalam menghadapi efek  pandemi virus Covid-19. Agar tetap dapat memeras rakyat tanpa memperhatikan dan memperdulikan bahwa pajak menambah beban bagi  rakyat.
 .
Indonesia sebagai negara yang kaya raya, namun pendapatan utamanya berasal dari pajak. Hal ini terjadi karena semua kekayaan alam Indonesia telah dikuasai oleh asing dan aseng. Walhasil untuk pembangunan negara diambil melalui pajak dan utang luar negeri, yang lagi-lagi rakyat yang harus menanggung kosekuensi dan mengakibatkan rakyat hidup dengan bergelimang kesulitan hidup akibat beban ekonomi dan hidup mereka semakin tinggi. Berharap hidup sejahtera dan makmur dari negara yang menjadikan pajak sebagai penopangnya, ibarat pungguk merindukan bulan.
 .
Kesejahteraan dan kemakmuran hidup rakyat hanya akan bisa dirasakan jika kita keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang menjadi biang kerok atas semua permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Ketidakmampuan mengatasi wabah virus Corona menjadi bukti Berbeda halnya dengan penerapan sistem ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah, yang memilki pos-pos pemasukan yang bersifat pasti tanpa harus membebani rakyat dengan berbagai macam pungutan seperti pajak. Kalaupun ada pajak, hal tersebut berifat insidental atau ketika harta di baitu maal sedang kosong. Pemungutan pajak inipun hanya dibebankan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak dipungut pajak.
 .
Pengelolaan kekayaan milik umum dan milik negara semua dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Jaminan kebutuhan pokok, kesehatan, keamanaa, pendidikan dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya serta menjadi hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, agama dan suku. Inilah gambaran negara yang dirindukan dan diinginkan oleh umat, dan hadirnya penguasa yang amanah dan bertanggung jawab serta peduli kepada semua urusan rakyatnya.


oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Rasa kesedihan rakyat di tengah pandemi ini, seolah habis kata - kata untuk 
melukiskannya. Korban yang berjatuhan, sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup 
belum kelar. Kesedihan semakin bertambah seiring meningkatnya kriminalitas.

Rakyat dipaksa harus tetap survive dengan polanya masing - masing. 
Menyelamatkan dirinya sendiri. Yang tidak kuat tentunya akan terkapar tak 
berdaya. Sebelum kondisi wabah pun demikianlah potret kehidupan dalam 
sistem sekulerisme.

Akankah kesedihan dan penderitaan ini berakhir? Tentunya. Di tengah rasa 
putus asa yang seakan menjadi wabah tersendiri, hadirlah Romadhon sebagai 
harapan. Harapan untuk diampuni segala dosa yang menyebabkan turunnya 
wabah. Di samping doa yang dipanjatkan untuk berakhirnya wabah Covid-19.

Romadhon sebagai taman rekreasi umat guna menggapai keberkahannya. Bukankah 
kabar gembira Rasul saw akan datangnya Romadhon menjadi penenang jiwa?
Pastinya, tidak perlu menjadi keraguan.

Romadhon telah memberikan wahana yang seluas- luasnya untuk manusia menjadi 
lebih baik. Dari yang awalnya tidak ta'at syariat, menjadi ta'at syariat. 
Inilah prasyarat agar keberkahan turun baik dari langit maupun dari bumi.

Di dalam bulan Romadhon, Alloh mewajibkan ibadah puasa sebulan penuh. 
Tujuannya agar terbentuk ketaqwaan. Berawal dari ketaqwaan personal 
bertransformasi menjadi ketaqwaan sosial.

Melalui puasa, individu dilatih untuk ta'at pada rambu - rambu seharian 
penuh. Dari imsak hingga adzan Maghrib. Jangankan makanan dan minuman yang 
haram, yang halal pun dijauhi. Di samping menjaga dari yang membatalkan 
puasa, juga menjaga dari terhapusnya pahalanya. Mereka disiplin karena 
selalu merasa diawasi Alloh Swt.

Inilah energi yang akan menggerakkan untuk taat pada keseluruhan syariat, 
termasuk dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, 
peradilan dan hankam. Di sinilah letak urgensi untuk menjadikan Romadhon 
sebagai media penyadaran umat akan kewajiban menerapkan Islam secara 
paripurna.

Bulan Romadhon yang di dalamnya diturunkan Al Qur'an. Selain sebagai sumber 
hukum Islam, al- Qur'an itu petunjuk bagi kehidupan manusia. Di dalam al - 
Qur'an terdapat berbagai pengaturan hidup dalam segala bidang, termasuk 
dalam menanggulangi wabah penyakit. Agar semua petunjuk al - Qur'an itu 
dapat diterapkan secara nyata,  tentunya hukum positif negara harus mengacu 
pada al - Qur'an.

Begitu pula di dalam Romadhon terjadi Perang Badar. Perang pembuktian akan 
keunggulan Islam di atas segala pemikiran, keyakinan, dan ideologi 
kekufuran. Tentunya semangat juang Badar akan terpatri dalam jiwa kaum 
muslimin. Mereka menjadi kaum yang bangkit dari keterpurukan. Mereka akan 
bahu membahu mengakhiri penderitaan akibat penerapan sekulerisme. Bukankah 
pandemi yang menjadi ancaman ini dikarenakan solusi penanggulangannya dari 
ideologi Kapitalisme Sekulerisme? Oleh karena itu pandemi ini menjadi titik 
perjuangan untuk kesadaran umat untuk mengambil ideologi Islam sebagai 
solusi menyeluruh bagi kehidupan manusia.

Bukankah amalan wajib di Bulan Ramadhan itu pahalanya dilipatgandakan 
hingga 70 kali lipat? Sedangkan untuk amalan sunnah, pahalanya seperti 
melakukan kewajiban. Inilah hadiah yang diberikan oleh Alloh dengan 
hadirnya Romadhon.

Dengan demikian, Kaum muslimin akan semangat melakukan kewajiban. Sholat 5 
waktu, berpuasa, berzakat, menuntut ilmu tentang kesempurnaan Islam dan 
berjuang bagi tegaknya sistem Islam. Adapun berjuang demi tegaknya sistem 
Islam adalah melalui aktifitas dakwah. Di tengah pandemi, dakwah yang 
dilakukan bisa secara optimal menggunakan media online. Artinya, dakwah 
Islam mampu menembus batas dimensi waktu dan ruang, bahkan ke ranah 
kehidupan privat. Di samping dengan gembira melakukan hal - hal yang sunnah 
seperti sholat Taraweh dan Tadarus al Qur'an. Dengan demikian, Romadhon 
menjadi penghibur kaum muslimin guna meraih kemenangan Islam atas semua 
ideologi dan sistem kehidupan lain di dunia ini.

Tentunya, pada saat itu akan bergembira kaum muslimin. Mereka mampu keluar 
dari belenggu sekulerisme, di samping mendapatkan predikat sebagai orang 
yang bertaqwa. Kalau memang demikian adanya, pantaslah kita mengatakan 
Marhaban Ya Ramadhan, dengan penuh suka cita.



oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah menggulirkan berbagai 
langkah yang tujuannya guna memutus mata rantai persebaran Covid-19. Mulai 
dari social distancing, physical distancing hingga PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar). Walaupun untuk pemberlakuan PSBB, pertama di Jakarta dan 
daerah penyangganya.

Tentunya keadaan demikian membuat ketidaknyamanan tersendiri. Gerak 
terbatas, hingga kegiatan ekonomi menjadi lesu.

Akan tetapi bila dicermati, sesungguhnya keadaan pandemi ini merupakan pra 
kondisi kehidupan yang Islami. Memang terkesan terpaksa dan dipaksa. Lambat 
laun akan terbiasa.

Dengan adanya social distancing bahkan physical distancing, bisa diputus 
transmisi Covid-19. Kesehatan menjadi alasan yang dimaklumi bersama.

Bukankah menerapkan social dan physical distancing antara laki dan 
perempuan juga menimbulkan kesehatan? Kesehatan iman tentunya. Memisahkan 
jama'ah laki - laki dan perempuan, menjaga pandangan terhadap yang bukan 
mahrom, dan haramnya berduaan antara laki dan perempuan, tentunya akan 
menyehatkan kehidupan bermasyarakat. Bisa dijauhkan dari pergaulan bebas, 
pacaran hingga perbuatan asusila.

Halalnya pernikahan sebagai pintu sah pergaulan intim laki dan perempuan, 
akan dipenuhi cinta kasih dan tanggung jawab. Indah sekali tata pergaulan 
Islam.

Adapun dari aspek dampak ekonomi dari pandemi. Akhirnya masyarakat secara 
sukarela membantu anggota masyarakat yang kurang mampu. Saluran - saluran 
sosial dibuka. Termasuk para khotib di mimbar jum'at mengajak gemar 
bershodaqoh guna menolak bala'.

Tentunya ini mencerminkan solidaritas sosial yang baik di tengah 
masyarakat. Menolong orang yang membutuhkan adalah kewajiban umum kaum 
muslim.

Di dalam Islam, ketika kas negara tidak mencukupi guna menanggulangi wabah 
dan bencana. Maka negara bisa mengambil semacam pajak dari rakyat yang 
mampu. Sebatas besaran dana yang dibutuhkan. Jadi yang pertama kali menjadi 
teladan adalah pemerintah dan pejabat negara.

Pajak bukan instrumen utama pemasukan negara. Itupun setelah negara benar - 
benar menyantuni rakyat terdampak dengan baik. Tentunya umat Islam pun akan 
tergerak bahu membahu dengan negaranya.

Begitu pula, para ibu harus kembali ke rumah. Fungsi utama sebagai ummun wa 
rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga) mulai bergeliat. Akhirnya 
mereka mengerti akan pentingnya seorang ibu bagi putra - putrinya.

Saat ini tugas sebagai ibu rumah tangga dipandang terhormat dan berkelas. 
Menjungkirbalikkan pandangan tentang wanita karir yang serba diiringi decak 
kagum.

Di sisi lain, dengan adanya PSBB, terpaksa pemerintah betul - betul 
melakukan riayah. Dari menganjurkan memakai masker hingga memberi 
penjelasan panjang lebar akan kegunaan masker kepada masyarakat yang tidak 
bermasker. Bahkan aparat bersama pemerintah desa dengan sigap mengedukasi 
terhadap masyarakat yang menolak gedung sekolah dijadikan tempat isolasi 
bagi pemudik.

Akhirnya bermasker menjadi pandangan yang lumrah saat ini. Padahal 
sebelumnya, yang bercadar dipersoalkan. Bahkan diindikasikan sebagai bagian 
gerakan radikalisme.

Pada saat yang bersamaan, ekskalasi rasa tidak aman di tengah - tengah 
masyarakat mengalami peningkatan. Di tengah pandemi ini, seharusnya negara 
tidak hanya menscreening aspek kesehatan fisik masyarakat. Yang juga tak 
kalah pentingnya, masyarakat diberikan rasa nyaman dan tenteram. Bagi 
mereka yang melakukan kejahatan di tengah masyarakat tentunya harus 
diberikan sangsi yang bisa menimbulkan efek jera.

Demikianlah beberapa keadaan pra kondisi kehidupan Islami di tengah pandemi 
Covid-19. Tentunya harus dibarengi dengan edukasi yang benar di tengah 
masyarakat. Masyarakat bisa memahami bahwa di dalam Islam, pengurusan 
negara terhadap rakyatnya tidaklah hanya muncul di saat kondisi wabah. 
Negara harus selalu hadir menjadi benteng penjaga dan pengurus rakyat 
dengan sebaik- baiknya. Bukan justru memprioritaskan proyek insfrastruktur 
seperti membangun ibu kota baru, daripada menyelamatkan rakyatnya. Apalagi 
melakukan tindakan politik yang melanggengkan adanya penjajahan terhadap 
negerinya. Penyerahan SDA kepada asing, termasuk legitimasi masuknya banyak 
TKA ke dalam negeri, yang menandai ketidakberpihakan negara kepada 
kesejahteraan rakyatnya.

Juga dengan penerapan sistem sangsi Islam akan mampu menjamin keamanan 
masyarakat. Baik di saat terjadi wabah maupun tidak. Dengan sangsi yang 
tegas terwujudlah efek jera. Dengan begitu, kehidupan masyarakat 
terpelihara.

Akhirnya pandemi Covid-19 membuka borok - borok Kapitalisme. Pra kondisi 
kehidupan Islami di tengah umat akan mengkristal menjadi kerinduan yang 
membuncah. Sebuah kerinduan bagi tegaknya peradaban agung bagi dunia 
setelah ambruknya Kapitalisme global. Terbitnya fajar KeKhilafahan Islam 
yang menyejahterakan dunia.
Powered by Blogger.