oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Tercatat ada 38.822 napi dibebaskan melalui program asimilasi 
(www.liputan6.com, 20 April 2020). Sedangkan program asimilasi merupakan 
program pembebasan napi untuk berbaur di tengah - tengah masyarakat. 
Asimilasi akan diberikan setelah menjalani masa 2/3 hukumannya. Alasan 
asimilasi besar - besaran tahun ini adalah pencegahan penyebaran Corona.

Lalu pertanyaannya, apakah asimilasi ini adalah solusi pencegahan 
penyebaran Corona? Justru yang ada kasus terinfeksi Corona cenderung 
mengalami kenaikan. Data per 22 April 2020, yang positif 7.418 orang dan 
yang meninggal dunia ada 635 orang.

Yang terjadi di masyarakat sebagai dampak asimilasi napi adalah 
meningkatnya kriminalitas. Seperti yang dilangsir laman www.kompas.com
22/4/2020 bahwa ada 28 napi asimilasi yang kembali berulah. Di antaranya di 
Jawa Tengah ada 8 napi yang tersandung kasus curanmor baik disertai 
pemerasan dan pemberatan, termasuk pelecehan seksual.

Di Kalbar, terdapat 3 napi yang terlibat curanmor. 2 napi di Kaltim. Di 
Jawa Timur, ada 2 napi yang terlibat dalam kejahatan curanmor.

Bahkan di Malang, Jawa Timur, Wakapolresta Malang Kota harus melayangkan 
surat yang ditujukan kepada Kemenkumham. Pada intinya keberatan dengan 
program napi asimilasi yang banyak berulah kembali.

Tentunya fragmen demikian hanya menambah deretan panjang kebobrokan hukum 
di negeri ini. Bukankah rakyat sebelumnya sudah disuguhi fragmen 
ketidakadilan hukum? Kasus megakorupsi Jiwasraya, Asabri, dan lainnya. 
Kasus meninggalnya 700 lebih KPPS dalam Pemilu 2019, termasuk dalam 
pelecehan agama. Kemana para pelakunya?

Ada 2 faktor mendasar yang tidak terpenuhi dalam penanganan kasus kejahatan 
saat ini. Pertama, sangsi yang diberikan tidak memberikan efek jera. 
Buktinya, napi asimilasi kembali berulah. Artinya, dimungkinkan kejahatan 
ulang yang dilakukan akan lebih profesional dan berhati - hati agar bisa 
lolos dari polisi.

Kedua, sistem hukum yang dijalankan terpisah dari sistem kehidupan yang 
lainnya, baik politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, 
peradilan dan hankam. Ambil contoh, di kala pandemi ini, sistem ekonomi 
yang dijalankan masih neoliberalisme. Negara terlihat abai atas pemenuhan 
kebutuhan hidup rakyat dan kesehatannya. Lebih mementingkan proyek 
insfrastruktur seperti Ibukota baru. Sedangkan napi yang dilepas dalam 
kondisi tidak punya pekerjaan. Jadinya mereka pun nekad melakukan kejahatan 
kembali. Tentu saja ini berkebalikan dengan tujuan program asimilasi guna 
napi bisa hidup normal di masyarakat.

Kedua faktor tersebut akibat dari kehidupan saat ini yang berasakan 
sekulerisme. Nilai halal haram tentunya tidak jadi pertimbangan utama.

Berbeda halnya dengan sistem sangsi Islam. Dengan sangsi yang tegas mampu 
memberikan efek jera. Sebagai contoh, pada kasus perompakan dan pembegalan 
di jalan. Kasus ini termasuk hudud. Jenis sangsinya menjadi kewenangan 
Alloh dan RasulNya. Dari dibunuh dengan disalib, dipotong tangan dan 
kakinya hingga pengasingan.

Demikian pula pada kasus hudud lainnya. Seperti berzina, mencuri, dan 
murtad. Adapun pada kasus jinayat seperti membunuh dan menganiaya fisik. 
Sangsinya adalah denda dan qishosh (balas bunuh). Kesemuanya tegas 
sangsinya. Apalagi pelaksanaan sangsinya disaksikan khalayak ramai. Dengan 
disaksikan khalayak akan menghasilkan efek mencegah orang;lain untuk 
melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini tentu menjadi jaminan 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun  penerapan sistem sangsi Islam menjadi satu kesatuan dengan 
penerapan Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Di bidang ekonomi, Islam 
telah menetapkan negara harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Bumi, 
air, dan kekayaan alam yang dikandungnya adalah kepemilikan umum. Negara 
menjadi wakil rakyat untuk mengolahnya dan dikembalikan pada rakyat.   
Ditunjang kebijakan pendidikannya yang Islami, negara terus mengedukasi 
rakyat tentang halal dan haram. Tentunya angka kriminalitas dapat ditekan 
sekecil - kecilnya, bahkan memungkinkan dihilangkan.

Walhasil guna menuntaskan semua persoalan yang membelit negeri ini adalah 
dengan membuang asas sekulerisme dari kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Selanjutnya mengadopsi sistem kehidupan yang berasaskan halal dan haram, 
yakni sistem Islam. Niscaya keamanan, keadilan dan kesejahteraan akan bisa 
terwyjud. Hal ini adalah jaminan dari yang menurunkan Islam, Alloh SWT.

Post a Comment

Powered by Blogger.