Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si.

Virus corona masih terus membuat gempar dunia. Dari ujung barat hingga timur, selatan sampai utara, kewalahan menghadapi pandemi ini.

Beberapa negara maju yang memiliki pelayanan kesehatan tinggi pun dibuat tak berkutik. Padahal sarana kesehatan mereka lebih dari bagus dan memadai. Bagaimana dengan negeri zamrud khatulistiwa ini?

Rasanya tak perlu dijabarkan panjang lebar, negeri nyiur melambai ini telah dibuat kalang kabut menghadapi pandemi Covid-19. Mulai dari masalah tersendatnya pasokan alat pelindung diri (APD), susahnya mengimbau masyarakat untuk tinggal di rumah, hingga banyaknya tenaga medis (terutama dokter spesialis) yang gugur dalam melaksanakan tugasnya.

Silih berganti pemberlakuan penyelesaian wabah Covid-19. Mulai dari tuntutan lockdown atau karantina wilayah dari berbagai kalangan, desakan pelarangan mudik, wacana darurat sipil, hingga akhirnya diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dari berbagai wacana yang ada, akhirnya pilihan terakhir jatuh pada PSBB.

Namun dalam perjalanan kebijakan ini, muncul statement-statement aneh dari para tokoh bangsa. Yang justru malah menambah kegaduhan masyarakat. Sebagai contoh, pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tentang virus corona yang melemah ketika berada di cuaca panas.

Ia memaparkan bahwa corona tak bisa bertahan di Indonesia, pasalnya Indonesia merupakan negara beriklim tropis, cukup panas. Jadi menurutnya, secara alam negeri ini memiliki faktor pendukung untuk melemahkan virus corona. Hanya saja faktor ini memang tak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan faktor-faktor yang lain.

Ironisnya, pernyataan ini justru didukung oleh beberapa instansi terkait. Seperti Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati yang menjelaskan bahwa beberapa kajian ilmiah telah menemukan adanya keterkaitan perkembangan virus corona dengan cuaca.

Dari kajian beberapa ahli menyebutkan Covid-19 memiliki suhu ideal penyebaran sekitar 1-9 derajat celcius. Artinya, penyebaran Covid-19 akan melemah jika berada di suhu lebih tinggi dari itu.

Oleh sebab itu, Rita menyarankan agar masyarakat ketika akan beraktivitas terlebih dahulu melihat cuaca. Apalagi saat ini adalah peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. (Republika, 4/4/2020)

Bila ditelaah lebih jauh, adanya pernyataan ini dan dengan diputuskannya kebijakan PSBB, membuktikan bahwa tujuan utama penyelesaian pandemi ini adalah herd immunity, yakni terbentuknya kekebalan kelompok setelah sejumlah orang terinfeksi oleh virus itu.

Artinya, virus tersebut akan dibiarkan menjangkiti masyarakat, dan dengan sendirinya akan terbentuk kekebalan tubuh. Dengan begitu virus tak akan mampu menyerang manusia kembali.

Ini berarti sama saja dengan bertahan hidup di alam. Manusia menyesuaikan diri dengan alam, siapa yang mampu bertahan, dialah yang akan menang. Sebagaimana disebut sebagai bahasa survival.

Memang, herd immunity akan bisa menghasilkan antibodi secara alami. Tak butuh banyak biaya bila dibandingkan dengan kebijakan karantina wilayah. Cocok bagi negara yang anggaran kesehatannya minim. Apalagi kalau bisa menghemat biaya, sebagaimana prinsip ekonomi kapitalis. Tapi, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung.

Menurut pakar epidemiologi Universitas Padjajaran (Unpad), Panji Fortuna Hadisoemarto, secara teori, herd immunity akan terbentuk jika virus telah menginfeksi sejumlah orang. Panji menambahkan, jika kita mengambil herd immunity, maka 75% penduduk Indonesia akan terinfeksi virus ini. Dengan catatan tak ada perlakuan seperti karantina wilayah atau PSBB.

Jika masyarakat telah terinfeksi sekitar 75%, maka tingkat kematian akibat virus ini pun akan turun. Dari 8% jadi 1-2%. Yang akhirnya jika dihitung ada sekitar 1-2,5 juta orang akan meninggal.

Jumlah itu tentu bukanlah jumlah yang kecil. Apakah pemimpin kita rela mengorbankan nyawa hingga 2,5 juta rakyatnya demi tercapainya konsep herd immunity ini?

Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus, bisa saja para pemangku jabatan abai dengan tanggung jawabnya. Dengan pertimbangan untung dan rugi, perekonomian jalan atau tidak, mereka rela mengorbankan nyawa jutaan rakyat.

Inilah kapitalisme, harta keuntungan lebih penting dari nyawa. Aturan ala kapitalisme telah terbukti gagal melindungi rakyatnya.

Kapitalis hanya menganggap negara sebagai regulator yang mengatur kepentingan rakyat. Jika sudah berbicara untung-rugi dan kondisi terpepet, pemenuhan materi selalu dikedepankan. Bukan pemenuhan kebutuhan rakyat yang didahulukan.

Mengapa demikian? Karena uang bagi kapitalis lebih berharga dari yang lainnya. Biarlah rakyat ada yang dikorbankan, toh mereka juga [dianggap] berkorban demi kelangsungan hidup negara.

Hal ini sangat jauh dengan Islam. Islam menjadikan negara sebagai junnah (perisai) yang akan melindungi rakyatnya dan berupaya meminimalisasi korban yang berjatuhan akibat wabah seperti saat ini. Ketika telah diketahui ada wabah yang menyerang, negara akan langsung menyatakan daerah itu diisolasi, sehingga wabah tersebut tidak akan keluar daerah.

Hal ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah Saw juga sahabat Umar bin Khaththab. Islam sangat melindungi rakyatnya. Jangankan jutaan nyawa melayang, nyawa seorang muslim saja sudah begitu berharga.

Artinya, seorang pemimpin muslim akan mengerahkan segala cara untuk meminimalisasi bahkan menyelesaikan wabah itu. Bukan hanya diam menunggu qadha’ tiba.

Tentunya, kebijakan yang dilakukan seperti Rasulullah dan Umar itu tak bisa berjalan sendiri. Butuh perencanaan, dukungan, bahkan pembiayaan yang besar. Maka, negara dalam sistem Islam memiliki baitulmal yang akan menyelesaikan biayanya, juga para ahli yang ada siap berjuang karena dorongan pahala, bukan insentif belaka. Kepemimpinan seperti ini hanya didapat pada sistem pemerintahan Khilafah.

Post a Comment

Powered by Blogger.