Oleh : Anggi Rahmi, S.E.
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Ditengah hiruk-pikuk ketakutan rakyat dengan ancaman covid-19 yang belum usai, pemerintah tampil dengan penuh percaya diri untuk tetap melanjutkan pekerjaannya yakni membangun ibu kota Negara (IKN) baru. Astaghfirullah… drama apalagi ini? Uang 466 t untuk pembangunan dapat dari mana? Dan dari siapa? Lantas, nasib rakyat mau dibawa kemana? Tidak kah pemerintah melihat korban covid-19 hari demi hari semakin berjatuhan? Pemerintah sebenarnya ada untuk mengurus dan melayani siapa? Rakyat atau korporasi?

Jakarta – Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan investasi (Maves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi menyatakan proses pemindahan ibu kota Negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana . menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (covid 19).  Sepertinya pemerintah saat ini sangat istiqomah sekali ingin membangun IKN baru, hal ini diperkuat dengan berita yang di lansir dari TEMPO.CO, Jakarta-“Saat ini pemindahan ibu kota masih on track. Kami dan kementerian BUMN serta kementerian keuangan terus berkomunikasi dengan investor  dan mitra joinventure untuk pemindahan ibu kota, “ujar Jodi dalam rekaman video yang diterima wartawan, Rabu, 25 Maret 2020.

Namun, dibalik keistiqomahan pemerintah tersebut justru menyulut kekecewaan dan kemarahan rakyat Indonesia. Karena dengan melanjutkan pembangunan IKN baru dan mengabaikan penanganan wabah hanya akan semakin menyengsarakan rakyat. Seperti yang di kutip dari, GELORA.CO – Ketua DPP PKS Aboe Bakri Bakar Al Habsy menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung donasi  dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona. ”Langkah ini seolah menjadi bukti pemeritah gagap dalam penanganan corona, “ kata Aboe,” Jumat (27/3).

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menilai pemerintah bekerja seperti lembaga social atau non-government organization (NGO) yang membuka donasi dari masyarakat. Padahal, kata dia selama ini pemerintah sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat.

“Tentu ini Mengundang Tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah ibu kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat,” ujarnya.

Drama pemerintah di atas lagi-lagi mencuri perhatian public. Rakyat serasa di anak tirikan. IKN baru yang sama sekali tidak dibutuhkan saat ini justru menjadi pusat perhatian pemerintah. Sementara itu, pandemic global yang nyata-nyata ,mengancam nyawa rakyat justru diabaikan. Dan sangat memalukan sekali pemerintah justru membuka rekening ikutan open donasi guna  mengatasi benacana covid-19. Sebenarnya pemerintah ini, penguasa atau badan social? Kok ya tidak beradulat sama sekali?

Padahal jika pemerintah  mau dan berdaulat, Indonesia bisa mengatasi wabah ini, dana APBN kan masih ada, tidak perlu saweran buka rekening ya gak?. Juga bagus pendapat Rizal Ramli, seluruh pengerjaan proyek infrastruktur termasuk IKN baru seharusnya dihentikan, dan seluruh dananya dialokasikan untuk penanganan covid-19. Namun, kenyataannya tidak demikian. Inilah bentuk penerapan system demokrasi yang penguasanya tidak benar-benar mengurusi urusan rakyat. lalu bagaimana cara Islam mengatasi bencana wabah covid-19 saat ini? Siapa  yang lebih di prioritaskan?

/Prioritas Kebijakan Negara Islam Saat Menghadapi Wabah/

Prioritas kebijakan daulah khilafah  tegak di atas akidah Islamiyah. Prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syariat Islam, hubungan pemerintah dan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab.

Khilafah  bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyat. Rasululllah saw bersabda : “Imam  (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dia urus {HR al- Bukhari dan Muslim).

Di tengah mengganasnya penyebaran covid-19 saat ini khilafah akan memprioritaskan kepentingan rakyat karena nyawa rakyat jauh lebih berharga dari proyek apapun. Khilafah tidak akan pernah gagap dalam menangani kasus pandemi ini, karena memang islam telah mengatur langkah-langkah jitu dalam mengatasi segala masalah. Berikut cara islam mengatasi wabah yang melanda negeri islam :

Menerapkan lockdown, pemerintahan Islam akan segera memberlakukan lockdown pada wilayah yang pertama kali terinfeksi wabah. Sehingga tidak ada rakyat yang boleh berkunjung ke wilayah yang sedang terserang wabah. Adapun bagi mereka yang terjebek di dlaam wilayah terinfeksi wabah, maka pahala syahid akan memenuhi catatan amalnya ketika mereka ikhlas dan ridho terhadap qadha Allah yang menimpa mereka.

Selanjutnya, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok, berupa makanan dan minuman bagi wilayah yang sedang diisolasi. Lantas apakah pemerintah akan kesulitan untuk mencari dana seperti yang dialami Negara Indonesia saat ini yang pemerintahannya tidak berani menerapkan lockdown? Jawbannya tidak sama sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya Negara daulah sudah dariawal pemerintahannya sudah membangun ketahanan ekonomi yang kuat. Seluruh sumber daya alam dikelola didalam negeri, tanpa membiarkan pihak asing untuk mengkapitalisasi SDA yang ada di dlaam negeri kaum muslimin.

Sehingga seluruh hasil pengelolaan SDA tadi akan dikemblikan lagi kepada rakyat. Oleh karena itu daulah tidak pernah kehabisan dana dan cara untuk mengatasi wabah.
Negara juga akan menjamin kesehatan rakyat, dengn menggratisan biaya pengobatan. Dibandingkan dengan pemerintahan demokrasi saat ini tentu sangat jauh beda. Negara berlepas tangan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan rayat. Kita tentu masih ingat presiden akan mengimpor jutaan obat malaria yang dipercaya ampuh untuk menangani virus corona, padahal obat yang diimpor tersebut banyak beredar di Indonesia. 

Lagi-lagi kebijakan yang diambil oleh rezim demokrasi tidak pernah tepat dan gagap. Dismping pengadaan layanan kesehatan gratis, khalifah juga akan menjamin ketersediaannya alat perlindungan diri (APD) bagi tim medis yang dananya tidak akan pernah berasal dari open donasi yang dibuka oleh pemerintah saat ini. Tentu rakyat bertanya-tanya kemana pajak dan bea cukai yang di pungut selama ini? Kenapa untuk mengatasi virus covid-19 ini pemerintah harus open donasi?

Sedangkan, untuk membuka ibu kota Negara (IKN) baru dengaan dana sebesar 466 t pemerintah mudah saja bahkan sangat optimis untuk membangunnya, bahkan telah mengantongi nama-nama investor. Sungguh lucu pemerintahan korporatokrasi ini. Nyawa rakyat benar-benar ta berarti. Yang mereka pedulikan hanya materi.

Kemudian, Negara akan mengumpulkan para pakar dan ilmuwan untuk menemukan obat atau vaksin yang dibutuhkan guna menghentikan wabah virus. Hal itu didukung dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki khilafah.

Prioritas berikutnya Negara tidak akan memberi  celah sedikitpun kepada pengusaha kapitalis ataupun asing mengambil kesempatan untuk menjerat Negara lewat utang atas nama bantuan kemanusiaan. Negara akan mengoptimalkan pendapatan Negara untuk mengatasi wabah.
Jika beberapa langkah di atas dilakukan oleh pemerintahan Indonesia saat ini maka wabah covid-19 ini tidak akan berlangsung lama. Dan Negara akan pulih kembali. Tetapi mungkinkah kebijakan-kebijakan di atas berani diterapkan oleh pemerintahan demokrasi saat ini?

Jawabannya sudah tentu tidak mungkin karena system pemerintahan yang diterapkan di Indonesia hari ini bukanlah system pemerintahan Islam maka wajar jika hari ini, pemerintah tidak pernah mampu mengatasi pandemic global covid-29.

Berkaca dari peristiwa hari ini, dimana IKN baru lebih di utamakan dari pada  ratusan juta nyawa rakyat, maka hal ini sesungguhnya telah  menunjukkan kepada umat bahwa pemerintahan demorasi tidak mampu lagi dijadikan system untuk mengurusi umat. Karena pada dasarnya demokrasi ada untuk memenuhi keegoiisan, kerakusan dan keserakahan para pemilik modal supaya terus dimanjakan oleh pemimpin korup dan tak berdaulat.

Maka sudah saatnya rakyat bahu-membahu berjuang bersama untuk bangkit dari keterpurukan ini, dengan cara beralih kepada system pemerintahan Islam yang sudah pasti adil dan mensejahterakan. Karena system pemerintahan tersebut langsung berasal dari sang pencipta dan pembuat Hukum yaitu Allah SWT. Maka hanya dengan menerapkan aturan Islam sajalah keselamatan,  kesehatan dan nyawa rakyat akan dihargai dan dilindungi.

Post a Comment

Powered by Blogger.