oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Polemik mudik vs pulang kampung menjadi viral. Hal tersebut menyusul adanya 
larangan mudik mulai 24 April 2020. Tidak ketinggalan Kepala BPIP, Yudian 
Wahyudi ikut nimbrung berkomentar.

Dalam kegiatan bertajuk Jum'at bersama BPIP (24/4/2020), Yudian menjelaskan 
makna puasa. Al imsaku yakni menahan diri menjadi sebuah hikmah puasa guna 
membangun peradaban. Menahan diri dari perbuatan merusak seperti menjauhi 
korupsi.

Lebih jauh, Yudian menjelaskan. Tradisi mudik lebaran itu berdampak besar 
pada sektor ekonomi dari kota ke desa. Hanya saja di saat wabah seperti 
sekaranh, mudik justru bukan sikap menahan diri. Membangun peradaban 
dilakukan dengan tidak mudik. Alasannya menyelamatkan jiwa harus 
didahulukan.

Mencermati penjelasan Kepala BPIP tersebut, terdapat beberapa poin berikut 
ini.
_Pertama_, berkaitan dengan makna puasa adalah al - imsaku, menahan diri.

Sesungguhnya di Bulan Ramadhan, Syetan dan tipu dayanya dibelenggu. Artinya 
satu - satunya faktor hawa nafsu yang harus bisa dikendalikan manusia. 
Dikendalikan agar patuh pada aturan Sang Pencipta, Allah SWT. Dengan 
demikian tujuan ketaqwaan sebagai buah berpuasa, bisa diwujudkan.

Adapun ketaqwaan tersebut mencakup individual dan komunal. Ketaqwaan 
individual tercermin dari adab dan akhlaq yang baik. Di antaranya menjauhi 
perbuatan curang, dalam bentuk tidak korupsi.

Hanya saja, bila targetnya adalah sikap al - imsaku tersebut untuk 
membangun peradaban, tidak cukup mengandalkan ketaqwaan individual. Yang 
harus dibangun juga adalah ketaqwaan komunal. Perangkat hukum dan sistem 
kehidupan merupakan pilar utama dalam hal ini. Jadi selama sekulerisme 
masih menjadi asas hukum dan sistem kehidupan yang berlaku, tentunya mesin 
yang membuka peluang terjadinya pelanggaran masih beroperasi.

Halal haram bukan menjadi asas kehidupan. Hasilnya akan sulit memberantas 
tindakan korupsi hingga tuntas. Termasuk terhadap pelanggaran - pelanggaran 
lainnya.

_Kedua_, berkaitan dengan kaidah mencegah kerusakan didahulukan daripada 
mengambil kemaslahatan.

Mudik termasuk di dalamnya pulang kampung saat wabah, dipandang sebagai 
sebuah kerusakan. Oleh karenanya harus diutamakan mencegah kerusakan. 
Pertanyaannya, apakah melarang mudik itu tidak menimbulkan kerusakan?

Dari sekian jumlah angkatan kerja, 56 persen berada di sektor informal. 
Bekerja serabutan dengan gaji harian, sebagai contohnya. Diprediksikan 
bahwa akan terjadi kenaikan jumlah pengangguran dampak wabah ini, hingga 
mencapai sekitar 8,5 juta orang. Bukankah dengan larangan mudik ini justru 
mereka harus tinggal di kota dalam kondisi menganggur, apalagi adanya 
pemberlakuan PSBB. Tentu keadaan demikian adalah kerusakan juga. Lantas, 
apakah mencegah kerusakan dengan cara menimbulkan kerusakan baru?

Yang perlu dipahami, perekonomian Indonesia yang merosot bukanlah semata 
karena dampak wabah Covid-19. Justru wabah telah mengungkap kondisi ekonomi 
nasional yang stagnan dan cenderung terus merosot. Bukankah utang luar 
negeri yang menumpuk jauh sebelum wabah terjadi? Bahkan lagi - lagi, dana 
lawan Corona sebesar 405,1 trilyun rupiah disinyalir juga bersumber dari 
utang luar negeri. Tanggal 23 Maret 2020, Bank Dunia menyetujui pinjaman 
dana 300 juta US dollar guna mendukung pemerintah Indonesia lawan Corona. 
Setelah itu, di tanggal 25 Maret 2020, IMF berkomitmen membantu negara 
anggotanya, Terdapat dana sebesar 1 trilyun US dollar. Menkeu RI berharap 
bisa mendapatkan alokasi pendanaan tersebut.

Sepertinya sumber pendanaan yang lain seperti SAL (Sisa Anggaran Lebih) 
senilai 160 trilyun, termasuk rencana mengambil dana abadi pendidikan, 
bukan menjadi sumber utama. Apalagi ada kritik, terutama penggunaan dana 
abadi pendidikan. Utang luar negeri masih menjadi favorit. Mestinya 
pemerintah tidak perlu menambah utang bila proses pembangunan ibukota baru 
dihentikan.

Demikianlah utang luar negeri tersebut hanya akan jadi beban bagi negara 
khususnya rakyat. Justru ini adalah kerusakan besar yang harus dihindari. 
Ekonomi neoliberal hanya membangkrutkan negara dan semakin menjerumuskan 
negara ke dalam penjajahan melalui jebakan utang.

_Ketiga_, berkaitan dengan apa yang mestinya dilakukan. BPIP itu badan yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan jiwa nasionalisme dan membumikan nilai - 
nilai Pancasila. Tidak elok rasanya ikut berpolemik dalam pelarangan mudik. 
Seharusnya BPIP mampu merumuskan solusi menanggulangi wabah Covid-19 dengan 
baik berdasarkan nilai - nilai Pancasila. Jangan lagi terkurung oleh 
berbagai kontradiksi. BPIP bisa mendorong agar tanggung jawab pemerintah 
bisa dipenuhi sesuai amanat UU Kekarantinaan kesehatan. Dengan begitu, 
mengharuskan rakyat untuk tetap di rumah bisa ketemu relevansinya.

Ataukah BPIP bukan lagi berfungsi sebagai pihak yang mengawal pelaksanaan 
nilai Pancasila, baik oleh rakyat lebih - lebih oleh pemerintah. Jika 
pemerintah melakukan pelanggaran, tentunya BPIP yang akan membinanya, Jika 
demikian, betul - betul rakyat tidak lagi mengetahui kemana mereka akan 
mengadu, kecuali kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT srgera mengangkat wabah 
ini dan melepaskan mereka dari berbagai penderitaan oleh sistem Sekulerisme 
dengan terbitnya sistem Islam yang adil.

Post a Comment

Powered by Blogger.