Penulis : Siti Rima Sarinah
 .
Pemerintah Kota  (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan relaksasi pajak bagi dunia usaha berupa penundaan jatuh tempo pembayaran. Relaksasi pembayaran pajak ini dilakukan untuk meringankan beban pelaku usaha yang juga terdampak dari wabah cirus Corona atau Covid-19 yang dituangkan dan Peraturan Walikota (Perwali) Bogor Nomor 20 Tahun 2020 bagi pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapenda kota Bogor, Deni Hendana bahwa Perwali ini sebagai stimulus atau keringanan bagi dunia usaha. Mereka (pelaku usaha) yang seharusnya setiap tanggal 15 membayar pajak, kami berikan relaksasi pembayaran jatuh tempo hingga 30 Juni 2020 ungkapnya. https://www.radarbogor.id/2020/04/11/di-tengah-pandemi-covid-19pemkot-beri-kelonggaran-pembayaran-pajak-bagi-dunia-usaha/
 .
Pajak merupakan pendapatan utama negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, Indonesia termasuk didalamnya. Langkah pemerintah yang memberikan kelonggaran dalam pembayaran pajak ditengah pandemi wabah virus Covid-19, karena terjadinya kelesuan ekonomi yang dialami oleh pelaku dunia usaha. Yang mengakibatkan pelaku usaha terpaksa "merumahkah" sementara sebagian karyawannya bahkan ada yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah mencapai 1,5 juta orang hingga tanggal 16 April 2020, sebagai dampak pandemi virus Corona yang membuat sektor industri berada diujung tanduk, karena berpengaruh terhadap pemasukan perusahaan atau industri.
 .
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, Erik Suganda mengatakan Kadin Indonesia memberikan usulan yang meminta  pemerintah untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja atau membebaskan membayar pajak agar dana yang dialokasikan untuk membayar pajak digunakan untuk membayar upah atau THR para pekerja yang terdampak pandemi ini. Yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah bersedia membebaskan pajak bagi pelaku dunia usaha termasuk didalamnya PPH 21, PPH 25 dan  iuran BPJS digratiskan serta penundaan bunga bank? ataukah memberi kelonggaran pembayaran pajak menjadi solusi ditengah wabah pandemi seperti saat ini?
 .
Tentu saja tidak. Menurut Kepala Bapenda Bogor Deni hendana  adanya relaksasi pembayaran pajak bukan untuk menghilangkan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar tetapi hanya menunda saja. Karena target dari pajak daerah tahun ini sebesar Rp 733 Miliar, dan konstribusi pajak dari hotel, restoran,  hiburan dan parkir sebesar Rp 310 miliar atau sebesar 40-45 persen dari pajak daerah.  Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan membebaskan pajak walaupun dimasa pandemi, karena pajak sebagai penopang utama pendapatan negara, sehingga negara tetap menggenjot pajak dengan memberi sedikit kelonggaran waktu namun pajak tetap saja wajib dibayarkan.
 .
Ironis memang ditengah wabah pandemi Covid-19 pemerintah masih saja membebankan pajak kepada rakyatnya, padahal jelas-jelas pajak ini sangat membebani dikala pandemi yang melumpuhkan hampir semua sektor perekonomian dan industri. Tetapi justru pajak menjadi “senjata pamungkas”  pemerintah dalam menghadapi efek  pandemi virus Covid-19. Agar tetap dapat memeras rakyat tanpa memperhatikan dan memperdulikan bahwa pajak menambah beban bagi  rakyat.
 .
Indonesia sebagai negara yang kaya raya, namun pendapatan utamanya berasal dari pajak. Hal ini terjadi karena semua kekayaan alam Indonesia telah dikuasai oleh asing dan aseng. Walhasil untuk pembangunan negara diambil melalui pajak dan utang luar negeri, yang lagi-lagi rakyat yang harus menanggung kosekuensi dan mengakibatkan rakyat hidup dengan bergelimang kesulitan hidup akibat beban ekonomi dan hidup mereka semakin tinggi. Berharap hidup sejahtera dan makmur dari negara yang menjadikan pajak sebagai penopangnya, ibarat pungguk merindukan bulan.
 .
Kesejahteraan dan kemakmuran hidup rakyat hanya akan bisa dirasakan jika kita keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang menjadi biang kerok atas semua permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Ketidakmampuan mengatasi wabah virus Corona menjadi bukti Berbeda halnya dengan penerapan sistem ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah, yang memilki pos-pos pemasukan yang bersifat pasti tanpa harus membebani rakyat dengan berbagai macam pungutan seperti pajak. Kalaupun ada pajak, hal tersebut berifat insidental atau ketika harta di baitu maal sedang kosong. Pemungutan pajak inipun hanya dibebankan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak dipungut pajak.
 .
Pengelolaan kekayaan milik umum dan milik negara semua dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Jaminan kebutuhan pokok, kesehatan, keamanaa, pendidikan dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya serta menjadi hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, agama dan suku. Inilah gambaran negara yang dirindukan dan diinginkan oleh umat, dan hadirnya penguasa yang amanah dan bertanggung jawab serta peduli kepada semua urusan rakyatnya.

Post a Comment

Powered by Blogger.