Oleh Agustin Pratiwi S.Pd - Owner Mustanir Courses

Di tengah pandemi covid 19 yang korbannya kian meningkat signifikan, Kemenkumham, Yasonna Laoly mengusungkan pembebasan narapidana dengan alasan mencegah penyebaran virus corona di Layanan Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Yasonna bahkan berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi. Adapun kriteria narapidana yang bisa di bebaskan dengan proses asimilasi dan intergrsi melalui revisi PP tersebut ialah napi narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan, koruptor yang berusia 60 tahun keatas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan, dan napi tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis yang telah menjalani 2/3 masa tahanan. (CNNIndonesia 4/5/2020)

Hal ini menuai kritik baik dari kalangan masyarakat sipil maupun pihak KPK. Yasonna merespon dengan mengatakan pihak yang tidak terima pembebasan napi dari lapas yang overkapasitas di tengah pandemik adalah orang yang tumpul rasa kemanusiaannya. (Liputan6.com 4/5)

Berbicara tentang kemanusiaan, ada beberapa hal yang patut kita pertanyakan. Pertama, di tengah pandemic covid 19 saat ini, pemerintah lebih memilih menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal opsi lockdown adalah cara paling ampuh untuk menekan penyebaran covid 19, sebagaimana Selandia Baru telah membuktikannya. Menurut Direktur Jendral Kesehatan Selandia Baru, Ashley Bloomfield, keputusan lockdown dalam 2 minggu terakhir telah menunjukkan penurunan secara significant penambahan orang yang terinveksi covid 19 di Selandia Baru. 

Meski sebenarnya Indonesia miliki karantina wilayah yang diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, namun langkah ini enggan untuk diambil. Padahal, hingga kini pasien positif covid terus meningkat drastis bahkan telah banyak pula tenaga medis yang terjangkit virus corona, di DKI Jakarta saja tercatat 161 tenaga medis positif covid 19 (gelora.co 10/4). Dalam hal ini, dimanakah letak kemanusiaan itu?

Kedua, keputusan Menkumham membebaskan napi justru menjadi masalah baru. Beberapa napi yang baru dibebaskan telah terbukti kembali berulah. Kasus narkotika di Bali, curanmor di Blitar, hingga kasus pencurian di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh napi yang baru keluar melalui program asimilasi ini (gelora.co). 

Alih-alih memutus mata rantai penyebaran covid 19, langkah ini justru semakin membuat masyarakat resah dengan hadirnya narapidana ditengah mereka disamping kesulitan dalam mencari kebutuhan hidup dan khawatiran akan virus corona. 

Bukankah logikanya penghuni lapas sudah lebih aman karna berada dalam ‘pengisolasian’? Bukankah napi yang di tahan dalam lembaga pemasyarakatan adalah bentuk hukuman sebab tindak kriminal yang telah dilakukan? Jika khawatir penyebaran terjadi di lapas, bukankah pemerintah dapat memberlakukan aturan menstop kunjungan tahanan? Bahkan dengan napi yang telah ‘terkarantina’ di lapas, akan lebih memudahkan dalam mengenali gejala dan bersegera menanganinya. Ataukah langkah ini berarti pemerintah memang telah berlepas tangan mengurusi para narapidana?

Ketiga, jikalau memang membebaskan napi atas dasar kemanusiaan, mengapa pemerintah seolah pilih-pilih? Perlakuan berbeda di rasakan Abu Bakar Ba’asyir. Beliau adalah salah satu narapidana berusia lanjut dan sakit-sakitan. Menurut Achmad Michdan selaku kuasa hukum Ba’asyir, kondisi lapas yang terbatas dan tak miliki layanan kesehatan memadai serta Ba’asyir telah menjalani lebih dari 2/3 masa tahanan (tirto.id). Walau tengah dalam kondisi yang memprihatinkan, rasa kemanusiaan itu nyatanya tak bisa berikan hak untuk bebas.

Muncul pertanyaan besar kemudian, di tengah penanganan pandemik covid 19 apakah membebaskan napi menjadi solusi yang tepat? Alih-alih fokus menangani wabah, pemerintah justru menambah tensi kegelisahan masyarakat meningkat ditengah ketidak pastian. Bahkan bersikukuh melanjutkan persiapan pemindahan ibu kota baru juga menggogok RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (kompas.com) buat rakyat emosi. Hal ini secara gamblang menunjukkan ketidak seriusan pemerintah mengurusi rakyatnya dalam menghadapi wabah.

Maka yang kita butuhkan adalah negara yang serius menangani setiap urusan rakyatnya. Negara yang memiliki visi jelas sesuai aturan dari pemilik langit dan bumi, Dzat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah SWT. Allah menurunkan islam sebagai petunjuk kehidupan manusia dengan pengaturaan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah adanya sistem pemerintahan dalam islam. Terlebih hadirnya institusi penjaga yaitu negara yang menerapkan islam secara totalitas (Khilafah islamiyyah).

Dalam islam negara wajib memberi pelayanan terbaik pada rakyat. Amanah kepengurusan umat dipegang dengan dorongan iman. Maka negara akan mengambil tindakan preventif dan kuratif untuk menangani penyebaran wabah. 

Negara akan mengkondisikan lingkungan dengan pola hidup sehat, sosial media dijadikan sarana edukasi masyarakat dalam menjaga imun juga iman di tenagh pandemik, negara juga memberlakukan kebijakan lockdown sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan sahabat ditengah wabah dahulu. Memastikan tersedianya suplay kebutuhan hidup ditiap daerah kekuasaan yang disokong dengan adanya anggaran negara yang bersifat mutlak berbasis baitul mal. 

Negara juga akan memanfaatkan teknologi masa kini untuk melakukan riset menemukan obat atau anti virus corona serta menyiapkan alat kedokteran terbaik. Fasilitas kesehatan terbaik akan disediakan dengan jumlah yang memadai dan mudah didapatkan oleh siapapun dan kapanpun. 

Berkaitan dengan napi di rumah tahanan, negara akan memberi pelatihan pengetahuan dan keterampilan yang bisa dibawa ke tengah masyarakat. Misalnya dengan memberdayakan penghuni lapas untuk berkonstribusi dalam pembuatan masker atau APD di tengah pandemic. Jadi menghadirkan negara yang serius mengurusi rakyat nan bertanggung jawab penuh adalah dengan mengembalikan islam politik dalam kehidupan kita. Allahu a’lam bissawab.[]

Oleh Agustin Pratiwi S.Pd - Owner Mustanir Courses

Post a Comment

Powered by Blogger.