Oleh : Siti Rima Sarinah

Menteri Kesehatan Terawan Agung Putranto secara resmi  telah menerbitkan surat keputusan Nomor HK 01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan karena data menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Jawa Barat yang telah disebutkan diatas.
 .
Pemberlakuan PSBB ke wilayah Jawa Barat akan diterapkan secara serentak terhitung sejak   Rabu tanggal 15 April 2020 hingga 28 April 2020. Langkah ini dilakukan demi mengurangi resiko penularan virus Covid-19 di masyarakat. Agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberlakukan sanksi pidana bagi siapapun baik individu maupun korporasi yang melanggar aturan saat PSBB. Dengan hukuman penjara 4 bulan hingga diatas 1 tahun dan denda hingga miliaran rupiah https://bogordaily.net/2020/04/ini-sanksi-jika-melanggar-psbb-di-kota-bogor/
 .
Pemberlakuan PSBB sebagai langkah antisipasi memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus Covid-19, tentunya menuai polemik ditengah masyarakat. Polemik ini terjadi bukan karena masyarakat tidak takut atau tidak mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun faktor ekonomilah yang mengakibatkan mereka tidak setuju untuk perbelakuan PSBB ini. Karena didalam situasi massifnya wabah Covid-19 masyarakat harus berfikir keras  agar dapat bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Disisi lain, adanya pemberlakuan PSBB ini membuat masyarakat kesulitan untuk mencari sesuap nasi, contohnya ojek online dan supir angkot atau supir bus. Sementara negara tidak memberikan jaminan apapun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
 .
Pemberlakuan PSBB ini diambil oleh pemerintah memang sengaja dilakukan karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berbeda halnya jika yang diterapkan lockdown atau karantina wilayah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam Pasal 55 UU kekarantinaan kesehatan  disebutkan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan dapat melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang diterbitkan pemerintah, disebutkan pemerintah hanya wajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ketika membatasi kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Jadi opsi PSBB tidak membuat pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi “hanya menjamin ketersediaan saja”
 .
Ada yang perlu dikritisi dalam pemberlakuan PSBB ini, benarkah mampu mencegah penularan virus Covid-19 sementara pintu masuk utama tetap dibuka seperti bandara dan pelabuhan. Ibarat sebuah rumah yang penghuni rumah dilarang untuk keluar rumah tetapi pintu rumah dibiarkan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PSBB adalah solusi tambal sulam bagaikan jauh panggang dari api. Pemberlakuan PSBB ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh dalam mengatasi penyebaran wabah ini. Yang akhirnya semakin hari semakin banyak korban jiwa termasuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memerangi wabah Covid-19.
 .
Inilah gambaran penguasa bermental pengusaha yang selalu berfikir untung rugi, walaupun nyawa rakyat melayang tidak pernah diperdulikan. PSBB hanyalah solusi tambal sulam yang tidak pernah bisa menuntaskan penyebaran wabah Covid-19, bahkan PSBB ini mengakibatkan banyak rakyat yang kelaparan akibat kesulitan untuk mencari sumber penghasilan, maraknya PHK, meningkatnya kriminalitas dan perceraian pun mengalami peningkatan. Apakah ini yang dikatakan solusi untuk mengatasi virus Covid-19? Padahal faktanya solusi ini justru menimbulkan berbagai permasalahan lainnya, sebagai bukti jika solusi yang diambil merujuk pada sistem kapitalis sekuler tidak akan pernah menyentuh kepada akar permasalahan yang sesungguhnya.
 .
Saat ini rakyat mengharapkan hadirnya penguasa yang dengan sepenuh hati mengurusi masyarakat dalam menuntaskan wabah Covid-19. Penguasa seperti ini tentu saja tidak lahir dalam sistem sekuler tetapi kehadiran penguasa yang peduli terhadap permasalahan rakyat adalah penguasa yang lahir dari sistem Islam (Khilafah). Karena dalam sistem Khilafah , sosok penguasa (Khalifah)  adalah orang yang amanah terhadap tanggung jawabnya sebagai penguasa dan merasa takut  jika didalam kepemimpinannya banyak rakyat yang terabaikan atau terdzolimi. Karena kepemimpinannya akan dimintai pertanggung jawaban kelak, atas dasar inilah seorang khalifah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan penuntasan wabah pandemi Covid-19.
 .
Kebijakan Umar bin Khattab sebagai seorang Khalifah menjadi bukti dan contoh  keteladanan  seorang penguasa dalam sistem Islam pada rakyatnya pada saat menghadapi wabah Tha’un dimasa kepemimpinannya yang mengakibatkan 30 ribu kematian. Demi menanggulanggi wabah ini Umar bin Khattab mengeluarkan sejumlah kebijakan : 1) Meminta kepada rakyatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah SWT, 2) Menjamin dan Mengirimkan kebutuhan dasar pokok masyarakat, 3) menghimbau masyarakat untuk agar bersikap hemat dalam mengkomsumsi makanan yang tersedia, 4) penangguhan zakat peternakan.
 .
Ibrah yang bisa diambil dari upaya Umar bin Khattab dalam mencukupi kebutuhan pangan bagi rakyatnya merupakan tanggungjawab kepemimpinan seorang Khalifah. Umarpun menyadari bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Teladan Umar bin Khattab ini juga mengingatkan akan arti penting peningkatan keimanan dalam setiap bencana dan musibah yang mendera. Di sisi lain, tingkat imunitas masyarakat juga harus ditingkatkan dengan ketersediaaan pasokan makanan bagi masyarakat.
 .
Sosok Khalifah Umar bin Khattab hanya dapat kita temui dalam sistem yang menerapkan Islam secara Kaffah. Seorang pemimpin yang meriayah urusan rakyatnya karena dorongan keimanan kepada Allah dan takut akan azabnya. Sudah saatnya umat keluar dari kegelapan sistem yang bati (sekulerisme) menuju cahaya dalam  naungan Khilafah Islamiyyah. Wallahu A’lam

Post a Comment

Powered by Blogger.