oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Terjadinya pandemi Covid-19 memang memberikan dampak kepada masyarakat akan 
persoalan kesejahteraan, di samping kesehatan. Angka kemiskinan semakin 
meningkat. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab negara untuk 
menanggulangi dampak pandemi ini.

Sementara itu, pemerintah melalui Presiden Jokowi telah menurunkan bantuan 
sosial berupa sembako. Sudah 3 kali dilakukan pembagian sembako kepada 
rakyat. Tanggal 9 April, 10 April dan 26 April 2020.

Uniknya pembagian sembako dilakukan langsung oleh presiden. Awalnya 
pembagian di jalanan oleh paspampres, sedangkan Jokowi tetap berada di 
dalam mobil. Yang terakhir, Jokowi langsung mendatangi door to door ke 
rumah penduduk di Sempur Bogor. Diakui atau tidak tetap memicu berkumpulnya 
warga. Sebenarnya hanya kepada tiga Kepala Keluarga miskin yang dituju. 
Akan tetapi muncul warga sekitar yang selanjutnya diberikan paket sembako. 
Lagi yang unik adalah, tas jinjing untuk paket sembako itu bertuliskan 
bantuan presiden, bukan bantuan negara.

Langkah presiden Jokowi demikian hanya terkesan pencitraan di tengah 
merosotnya elektabilitasnya. Kasus mega korupsi yang tidak kelar yakni 
kasus Jiwasraya, Asabri, dan lainnya. Kasus suap komisioner KPU buntut 
Pilpres 2019, pembahasan Omnibus Law, hingga kebijakan penanganan pandemi 
Covid-19 yang gagap. Apalagi kalau kita berbicara amanat dari UU 
kekarantinaan tahun 2018. Pemerintah harus menetapkan karantina wilayah 
guna menangani pandemi ini. Di samping itu, pemerintah harus menjamin 
kebutuhan hidup rakyatnya. Sedangkan di satu sisi, negara tidak memiliki 
keuangan yang memadai.

Oleh karena itu, alternatif yang dianggapnya cocok adalah penerapan PSBB. 
Pemerintah tidak mendapat beban menjamin kebutuhan hidup rakyat. Hanya 
saja, dari aspek politik, PSBB tidak bisa diharapkan menaikkan 
elektabilitasnya. Akhirnya diambil langkah pembagian BLL (Bantuan Langsung 
Lempar) yang dibagikan langsung oleh Jokowi.

Pembagian BLL yang terdiri atas paket sembako dan dana Rp 600 ribu perbulan 
ini, dilakukan di wilayah Jabodetabek. Tentunya wilayah Jabodetabek 
menguntungkan secara politik. Dengan menaikkan citra di ibukota dan 
penyangganya akan jadi barometer politik nasional. Bukankah Anies Baswedan 
populer secara nasional karena ia berkiprah di ibukota?

Sebenarnya tidak layak mensejajarkan Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan. 
Sebagai seorang presiden, yang menjadi tanggung jawabnya adalah semua 
rakyat Indonesia, bukan hanya yang ada di Jabodetabek. Harusnya bansos 
pemerintah diberikan merata kepada semua rakyat. Tidak perlu ada gengsi 
politik dengan bawahannya. Barometer kepala negara adalah kepemimpinan yang 
berskala nasional.

Anehnya, di saat ada kritikan bahwa penyaluran BLL itu bisa melalui aparat 
daerah hingga lewat kepala desa maupun RT/RW, langsung muncul pembelaan. 
Arteria Dahlan dari PDIP menyatakan bahwa gaya blusukan Jokowi merupakan 
gaya kepemimpinannya yang khas. Bahkan menurutnya, ada kemiripan dengan 
Khalifah Umar bin Khotthob ra.

Bila negara memang serius ingin mengatasi kemiskinan, tidak cukup dengan 
bansos berupa BLL. Bahkan dampak pandemi bisa ditanggulangi dengan baik dan 
cepat.

Sesungguhnya program apapun yang dilakukan pemerintah guna mengatasi dampak 
pandemi ini tidak akan signifikan bila tidak ada uang. Maka urgen 
menyediakan sumber kas negara dari berbagai sektor pemasukan. Sektor 
kepemilikan umum seperti SDA dikelola oleh negara, tidak diserahkan pada 
asing atas nama investasi. Sektor kepemilikan negara seperti BUMN, BUMD, 
dan berbagai fasilitas strategis negara. Dari sektor zakat, infaq, shodaqoh 
dan harta rikaz (harta temuan di dalam bumi) seperti menemukan mahkota emas 
di dalam tanah. Inilah sumber kas negara yang dijalankan oleh Khalifah Umar 
ra. Bahkan sektor pemasukan negara dari harta rampasan perang dan fai 
didapatkan. Alasannya, Khalifah Umar ra menjalankan aktifitas jihad dalam 
rangka menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Jadi Kholifah Umar ra tidak 
mencontohkan sumber kas negara hanya mengandalkan pajak dan utang luar 
negeri. Di tambah pula dampaknya, menyebabkan negara masuk ke dalam 
penjajahan.

Kholifah Umar ra pernah memberikan bantuan produktif. Beliau memberikan 
tanah kepada orang yang bisa menggarapnya. Artinya pelatihan kerja itu 
diberikan, di samping disertai bantuan modal. Ini dilakukannya tidak 
menunggu terjadinya wabah.

Pada waktu yang lain, Umar ra pernah memberikan bantuan yang langsung 
dikonsumsi kepada warga miskin. Beliau melakukan sidak guna mengetahui 
keadaan rakyatnya hampir bisa disebut tiap malam. Uniknya tanpa memicu 
perhatian umum dan tidak menunggu terjadinya wabah. Pertanyaannya, 
kemiripan dari sudut pandang manakah Presiden Jokowi dengan Khalifah Umar 
bin Khatthab ra?

Perbedaan yang mendasar adalah sistem pemerintahan yang dijalankan. 
Presiden Jokowi menjalankan sistem Demokrasi berbentuk Republik. Sedangkan 
Umar bin Khatthab ra menjalankan sistem Islam yakni Khilafah yang 
menerapkan Syariat Islam.

Hasil capaiannya pun berbeda. Sistem Demokrasi menyebabkan Indonesia 
terpuruk dan terjajah. Adapun sistem Khilafah menghasilkan negara yang 
merdeka dan menjadi adidaya dunia selama sekitar 1300 tahun menaungi dunia 
dengan rahmat Islam.

Post a Comment

Powered by Blogger.