Jakarta, CNN Indonesia, 23 Juni 2020 mewartakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah virus corona (Covid-19). Perppu itu diteken Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan para pemohon sudah kehilangan objek pengujian lantaran Perppu tersebut telah disahkan oleh Pemerintah dan disetujui DPR RI untuk menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Putusan MK itu persis prediksi saya bahwa akan setali tiga uang dengan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017. Berikut saya uraikan kembali duduk perkaranya mengapa saya menyatakan JR Perppu Corona bermuara sama dengan JR Perppu Ormas yang sekaligus menunjukkan bahwa cara berhukum MK tidak progresif.

Polemik Perppu Corona: Mengundang Kecurigaan Rakyat.

Sebagaimana diketahui, setelah terjadi polemik dan kontroversi di tengah masyarakat terkait dengan Perppu Corona, akhirnya delapan dari sembilan fraksi DPR menyetujui Perppu Corona untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada hari Selasa (12/5/2020).

Patut diduga bahwa Perppu itu dapat menjadi tameng bagi para aparat yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi pandemi corona dengan tindakan legal extraordinary. Pejabat itu akan menjadi non touchable body atau kebal hukum. Perppu ini pun disinyalir oleh banyak pakar hukum akan menabrak konstitusi dan mengamputasi beberapa kewenangan Lembaga Tinggi Negera (DPR terkait dengan hak budgetting dan pengawasan, BPK, terkait dengan kewenangan menyelidiki kerugian negara). 

Atas dasar itu maka Perppu ini sebenarnya sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Hal ini akan berakibat hukum dalam proses JR di MK mengingat DPR telah mengesahkan Peppu Corona menjadi UU. Meskipun sama kedudukannya dalam sistem tata urutan perundang-undangan, namun nomenklatur yang berbeda ini oleh penganut legal positivism dianggap dapat meluluhlantakkan upaya hukum di MK yang sudah berjalan.

Sebagaimana telah diketahui, Perppu ini sedang digugat ke MK dalam tiga nomor perkara. Diantaranya, perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.

Permohonan kedua dengan perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Kemudian satu perkara lainnya dimohonkan oleh Damai Hari Lubis yang langsung diregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020.

Sesuai rencana Sidang Pendahuluan dilakukan pada tanggal 28 April 2020. Para pemohon (penggugat) Perppu berdalih bahwa Perppu ini lebih dirasakan sebagai Perppu penyelamatan ekonomi ketimbang penyelamatan nyawa manusia. Bahkan kental nuansa penyelamatan kekuasaan dan aparatnya ketimbang penyelamatan nyawa manusia. Perppu ini dinilai adanya dugaan kekebalan terkait dengan pertanggungjawaban hukum yang dimuat dalam Pasal 27 Perppu 1/2020 ayat 1, 2 dan 3. 

Agar dapat dilihat secara utuh, saya lampirkan ketentuan hukum yang dimuat dalam Pasal 27 Perppu yang telah disetujui oleh DPR menjadi UU tersebut. 

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

"Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan dibidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara".

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

"Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". 

Pada Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa:

"Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara".

Ketiga ayat dalam Pasal 27 tersebut secara tersirat membuktikan bahwa prinsip negara kekuasaan (machstaat) lebih diutamakan daripada prinsip negara hukum (Rule Of Law). Atau setidaknya ROL yang paling tipis (the thinnest ROL), yakni menjadikan peraturan hukum sebagai tameng kekuasaan pemerintah. Akankah sama nasib Perppu Corona dengan Perppu Ormas 2017 di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) pasca disahkan menjadi UU oleh DPR?

Menagih Janji Komitmen Indonesia Sebagai Negara Hukum Transendental

Sebagai homo homini socius, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Mereka berinteraksi, berkumpul membentuk keluarga, masyarakat, bangsa hingga terbentuklah suatu negara. Manusia menegara. Manusia menegara memiliki tujuan nasionalnya, bahkan tujuan imnternasional. 

Menurut J.J. Rosseau, bila ditinjau dari teori kontrak sosial, maka terbentuknya suatu negara bangsa tentu membutuhkan kesepakatan yang dalam negara demokrasi ditempuh dengan cara menjajagi volonte de tous (kehendak setiap orang) untuk menemukan volonte generale (kehendak semua orang). Di sinilah kita menemukan adanya hukum

Bila didasarkan pada pendapat Paul Bohanan, maka hukum yang disepakati oleh warga negara bangsa itu merupakan reinstitusionalisasi (pelembagaan kembali) atas nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang telah ada atau hidup di dalam masyarakat. Nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat itu dapat berupa nilai hukum agama maupun nilai hukum kebiasaan. 

Oleh karena suatu negara juga berhubungan dengan negara lain, maka nilai hukum juga meluas pada nilai hukum yang mondial, misalnya nilai hukum modern. Oleh karena itulah bahan untuk membangun hukum suatu negara bangsa dapat berupa bahan nilai hukum kebiasaan, nilai hukum agama dan nilai hukum internasional.

Indonesia sebagai negara bangsa oriental, tidak lepas dari pengaruh baik maupun buruk atas perkembangan global. Namun sangat disadari Indonesia memiliki dasar pengembangan negara bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya. Dasar itu tidak lain adalah Pancasila. 

Bila kita simak secara seksama, maka ketiga nilai hukum itu sebenarnya telah terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan--dikatakan sebagai dasar dari segala sila, nilai hukum kebiasaan (persatuan, demokrasi, kesejahteraan) serta nilai hukum internasional (kemanusiaan, HAM). Ketiga nilai hukum tersebut kemudian mengejawantah menjadi kesepakatan membentuk negara berdasar hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945). 

Macam apa negara hukum yang hendak kita bangun itu? Negara hukum yang hendak dibangun itu adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Lebih konkret lagi negara hukum itu adalah negara hukum transendental. Apa artinya hal ini? Moralitas harus di atas hukum dan berarti cara membaca hukum pun seharusnya dengan moralitas (Moral reading) dengan cara not rule bounded (tidak terkungkung oleh bunyi teks UU).

Penegakan Hukum di Tengah Kekuasaan Represif

Dalam perspektif Kekuasaan dan Hukum Represif, hukum sebuah mantra ajaib dapat dipakai oleh penguasa sebagai sarana melanggengkan kekuasaannya (status quo). Mantra ini bisa mengoyak siapapun penghalang yang menghadang kekuasaan. Dengan dalih atas nama hukum semua mulut yang terbuka bisa dibungkam, tangan yang membentang bisa diringkus dan langkah kaki pun bisa dihentikan. Ini namanya hukum dipakai sebagai tameng kekuasaan yang biasa kita sebut sebagai alat legitimasi kekuasaan. Oleh Brian Z Tamanaha disebut sebagai the thinnest rule of law.

Mantra ROL paling tipis ini akan lebih dahsyat lagi ketika diilhami oleh ideologi yang diklaim sebagai sosok mulia laksana berhala yg hendak disembah-sembah lantaran dianggap sebagai kalimah suci yang dianggap mampu mendatangkan kebaikan dan keburukan. Ideologi suci dan Mantra ROL telah berkolaborasi menikam jantung misi negara hukum itu sendiri. Misi negara hukum kita pun bukan sebatas mengagungkan tameng kekuasaan bernama black letter law, namun lebih menuju pada penghormatan (to respect), pemenuhan (fulfill) dan perlindungan (protect) yang dirangkum dalam human right dignity.

Lompatan raksasa dari misi ROL yang tertinggi adalah, tidak sekedar berorientasi pada legitimacy dan human right dignity tetapi pada misi untuk mewujudkan social welfare. Ini yg disebut sbg the thickest rol. Hal ini tentu tdk mungkin bisa dicapai ketika jalan menuju negara hukum justru secara paksa dibelokkan (bifurkasi) ke arah negara kekuasaan

Jurang tengah menanti jatuhnya negara hukum ketika pilar-pilar negara hukum mulai dirobohkan oleh penguasa yang hendak melanggengkan dan mengokohkan tampuk kepemimpinannya. Penegakan hukum yang menggunakan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan, misalnya dalam hal pembubaran ormas yang tidak ditempuh melalui due process of law, nampaknya turut berkontribusi menggiring negara hukum itu ke bibir jurang negara kekuasaan itu. Inilah kalau hukum itu bersifat represif bukan responsif apalagi progresif. 

MK dan Moral Reading On Constitution: Mengapa Tidak Dilakukan?

Berbeda dengan peradilan lain yang mungkin mudah terkooptasi oleh kekuasaan, secara ideal MK harus menjadi bukan hanya constitutional guardian melainkan harus pula menjadi ideology guardian. Roh moral harus diutamakan dalam penengakan hukum.

Namun, patut diduga MK yang seharusnya bisa membaca hukum dengan moral (moral reading) ternyata sama dengan peradilan yang lainnya. Membaca hukum dengan kaca mata kuda. Mengagungkan cara berpikir secara automat mechanistic. Cara berpikir ini mengandalkan bunyi Undang-undang sehingga hakim seolah hanya menjadi corong atau mulut UU (la bouche de la loi). 

Padahal kita tahu, sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ditambah aspek transendental dalam irah-irahan putusan hakim yang berbunyi: demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti semua ini? Hal ini sesungguhnya bermakna bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya berdasarkan bunyi-bunyi pasal UU melainkan diberikan hak untuk berinovasi dalam menyelesaikan perkara.

Berhukum Progresif berarti melakukan langkah progresif dengan melakukan rule breaking melalui tiga cara: 

1. Menggunakan kecerdasan spiritual (spiritual quotien) utk tidak terkungkung dengan peraturan apabila penerapannya justru mendatangkan ketidakadilan; 

2. Lebih memilih pemaknaan yg dalam ketika menafsirkan suatu UU sehingga tidak terjebak pada makna gramatikal; 

3. Menjalankan hukum bukan hanya mengutamakan logika melainkan justru juga mempertimbangkan rasa keberpihakan terhadap orang lemah, miskin dan teraniaya yang dirangkum dalam istilah compassion. 
Apa yang dilakukan oleh MK terkait dengan Judicial Review terhadap Perppu Ormas dan Perppu Corona, jauh dari karakter Rule Breaking tersebut tetapi justru mengutamakan kehebatan mesin automatnya hukum positif dan cenderung melukai perasaan masyarakat pemohon JR atas Perppu Ormas dan Perppu Corona. Bagaimana tidak, sidang JR Perppu Ormas yang sudah dijalankan "berdarah-darah"---yang baru tgl 2 Oktober 2017 saya memberikan keterangan ahli pada sidang JR ini--- ternyata hanya berakhir dengan menyatakan: ditolak permohonan JR lantaran objeknya sudah tidak sesuai lagi. Mengapa? Karena Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dimintakan JR telah berubah di tangan 7 Fraksi DPR menjadi UU No. 16 Tahun 2017. Terkait dengan Perppu Corona No. 1 Tahun 2020 juga telah menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Padahal, substansi UU sekarang tidak ada bedanya dengan Perppu-nya dulu. Jadi secara substansial tidak ada perubahan sama sekali.

Mengapa hanya karena NAMA yang berbeda dengan substansi yang sama pemohon harus menggugat lagi Perppu Ormas dengan hanya menggantinya kata PERPPU menjadi UU? Apakah Indonesia akan runtuh ketika MK memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan JR Perppu Ormas dan Perppu Corona dengan menggantinya dengan kata UU Ormas dan UU Corona? Ini MK bukan pengadilan biasa. Yang duduk pun adalah para "dewa hukum" di Indonesia. Mengapa tidak berani melakukan terobosan dalam menegakkan hukum. Memang benar, diperlukan 2 modal seorang hakim untuk melakukan rule breaking, yaitu:

1. Braveness, keberanian untuk mengutamakan keadilan substantif. 

2. Vigilante, yakni jiwa pejuang, pejuang kebenaran atau mujahid. 
Bila kedua karakter tersebut tidak dimiliki oleh seorang hakim, termasuk Hakim MK, maka impossible akan melakukan terobosan. Ia akan cenderung mengutamakan zona nyaman (comfort zone) dan menjalankan hukum sebagaimana bunyi teks UU. Jangan berharap ia akan berani membaca Konstitusi dengan menggunakan moral (moral reading on constitution: Ronald Dworkin).

Kembali pada topik artikel ini, Perppu Corona ternyata mengalami nasib yang sama dengan Perppu Ormas 2017. Hal ini sesuai dengan prediksi saya, yakni sama nasibnya. Namun, para hakim MK yang memeriksa JR Perppu Corona tidak berani untuk bertindak extraordinary, out of the box dengan melakukan langkah berani melanjutkan perkara dengan cukup membuat keputusan sela yang menyatakan bahwa oleh karena Perppu Corona telah disetujui oleh DPR menjadi UU dengan substansi yang sama, maka istilah Perppu dalam permohonan diganti dengan UU beserta nomernya. 

Jadi perubahan nomenklatur itu tidak perlu berpengaruh pada hakikat JR di MK dan oleh karenanya MK tidak perlu menolak permohonan JR atas Perppu Corona tersebut. Sekelas MK yang nota bene hakimnya adalah para begawan hukum, ternyata tidak berani bertindak secara progresif untuk terus memeriksa substansi Perppu tanpa harus menunggu permohonan JR atas nama Perppu yang sudah menjadi UU tersebut. Mengulang dari awal JR hanya dengan penggantian nomenklatur dengan substansi yang sama adalah langkah "redundansi" dalam praktik berhukum kita. 

Penutup

Prinsip negara hukum (Rule of Law) pada awalnya diarahkan untuk melindungi kepentingan para pemilik modal dan sekaligus penguasa dalam arti sedapat mungkin untuk mempertahankan, menyelamatkan investasi dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang legal. Alasan adanya hukum adalah untuk menjamin agar kekuasaan berganti, dialihkan secara teratur, terarah sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah akibat adanya perebutan kekuasaan, misalnya melalui kudeta. ROL memiliki jenis yang berlapis, mulai dari ROL yang paling tipis (the thinnest ROL) yakni ketika hukum hanya dipakai oleh penguasa sebagai tameng (alat legitimasi) kekuasaan, ROL dengan human right dignity hingga ROL yang paling tebal (the thickest ROL) yakni ROL yang berorientasi pada social welfare. Ini yang kita sebut hukum konvensional normatif represif.

Apa pun nama ROL, tampaknya belum mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia yang membentuk Negara Hukum Transendental (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945) dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Maka dari itu, dalam berhukum seharusnya ideologi yang bermuatan moral itu menjadi acuan utama. Dengan kata lain, moral reading harus menjadi ruh pembacaan teks hukum oleh MK.

Akhirnya, saya pun mengamini apa yang dikatakan oleh Prof. Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa: there is no law without morality and there is no morality without religion. Dengan demikian hukum di negara hukum tidak akan tegak tanpa moralitas, dan moralitas tidak bisa berdiri tanpa agama, sehingga perbuatan dholim dalam penegakan hukum dihindari, misalnya menegakkan hukum dengan prinsip SSK (Suka-Suka Kami) yang berdalih bahwa tindakannya pun sudah atas nama peraturan hukum yang sengaja dibuat khusus untuk itu. 

SSK adalah simbol yang menunjukkan bahwa negara tidak dijalankan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan kekuasaan. Dan itu berarti kita tidak sedang berada di negara yang pemerintahannya tidak didasarkan pada syariat Islam kaffah yang merupkakan hukum progresif, melainkan kita tengah berada di sistem pemerintahan yang represif.

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum
Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat



Syahdan, ada kelompok yang menyebut dirinya sebagai alumni ITB dan mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Anti Radikalisme - Alumni Institut Teknologi Bandung, meminta agar Din Syamsuddin dicopot dari Majelis Wali Amanat ITB. Permintaan ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua Wali Amanat ITB. 

Sebagaimana diberitakan oleh Tempo.com, 26 Juni 2020 Gerakan Alumni itu menuntut Din Syamsudin mundur dari MWA ITB karena 3 alasan:

1. Dianggap terlalu sering mengkritik pemerintah;
2. Dianggap terlibat dalam Webinar pemakzulan Presiden;
3. Dianggap tak segan menyerang Pemerintah Jokowi.

Pada prinsipnya Prof. Din Syamsudin dianggap telah melanggar ketentuan Statuta ITB dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB dan Peraturan MWA tentang Penetapan Tri Dharma dan Otonomi Pengelolaan ITB PTNBH. Peraturan tersebut di antaranya menegaskan bahwa hubungan eksternal dengan pihak pemerintah, alumni, tokoh masyarakat, dan komunitas harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan.

Benarkah cara berpikir alumni yang notabene merupakan bagian kampus yang tidak terpisahkan? Apakah mereka tidak memahami bahwa tugas kampus itu meruhanikan ilmu yanh berarti karakter berpikir kritis (critical thinking) adalah andalannya?

Atas peristiwa tuntutan mundur terhadap insan kampus yang kritis, mengingatkan saya pada peristiwa penyematan kampus radikal di Indonesia berdasarkan hasil penelitian Setara Institute sebagaimana diberitakan oleh Suara.com, 31 Mei 2019. Direktur Riset Setara Institute, Halili mengungkapkan, sebanyak 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia terpapar paham radikalisme, termasuk di dalamnya adalah ITB. Bahkan, dikatakan yang paling parah itu ITB.

Tahun 2018 dan 2019 memang banyak muncul berita tentang radikalisme di kampus. Tahun-tahun itu seperti musim panen raya isu radikalisme, termasuk masjid dan pesantren. Itu fakta atau propaganda? Dikatakan fakta, ternyata banyak bukti yang menunjukkan tidak nyatanya fenomena itu di kampus yang dituduh radikal. Jika oleh Setara Institute disebutkan ada 10 kampus terpapar radikalisme, setidaknya ada 7 kampus negeri di Indonesia yang diframe melalui riset BNPT sebagai kampus radikal. Namun sayangnya, mahasiswa di kampus-kampus tersebut justru merasa heran dengan penyematan status radikal itu karena mereka merasa tidak ada fenomena radikalisme di setiap kegiatan kampusnya. Tidak ada unsur pemaksaan kehendak apalagi penggunaan kekerasan untuk menerapkan suatu ideologi tertentu. Mereka beraktifitas biasa, aktivitas badan-badan kegiatan mahasiswa semuanya berjalan normal, tidak terpapar hingga "gosong" wajahnya karena radikalisme.

Singkat cerita waktu itu mahasiswa menolak penyematan status radikal pada kampus yang dicintainya. Mereka juga menanyakan tentang narasi radikal itu apa? Ini narasi ilmiah, narasi hukum ataukah narasi politik? Semuanya belum jelas, sehingga membuat orang membuat narasi sendiri sesuai kepentingannya. Bila para mahasiswa di kampus-kampus yang disematkan status radikal itu menolak bahkan heran dengan temuan riset pihak tertentu itu, lalu apakah radikalisme di kampus itu fakta atau propaganda? Anda mungkin bisa menilai sendiri.

Tugas kampus adalah meruhanikan ilmu pengetahuan. Ruhani itu berarti bicara tentang cipta, rasa dan karsa. Ini yang kita sebut dengan akal. Akal inilah yang mendasari mengapa seorang ilmuwan harus berkarakter radikal. Narasi saya tentang radikal adalah: RAmah terDIdik beraKAL. Artinya "critical thinking" adalah cara insan kampus berpikir terlepas dari kepentingan hegemoni kekuasaan rezim bahkan kalau perlu berani memberikan kritik atas kekeliruan kebijakan rezim penguasa, bukan membebek dan mengamini kekeliruan tersebut. Itu baru bisa disebut kampus yang meruhanikan ilmu. Bila tidak, sebenarnya kampus itu tidak ubahnya seperti "kepanjangan tangan" rezim.

Seorang ilmuwan mesti mengutamakan akal dalam bersikap, berpendapat dan bertindak. Seseorang dikatakan berakal bila masih ada ikatan antara cipta, rasa dan karsanya. Cipta: bertugas pada pencarian kebenaran. Rasa: bertugas mewujudkan keindahan, keseimbangan. Karsa: bertugas mengarahkan pada kebaikan.

Ketika seorang ilmuwan telah:

1. Terinjak kakinya lantaran masalah besarnya;
2. Terbujuk dengan janji manis;
3. Tidak mampu lagi berargumentasi;
maka tunggulah kelumpuhan intelektualitasnya hingga tak lagi dapat diharapkan ada perubahan ilmu yang idealogis apalagi berharap keberkahannya. 

Ilmu tanpa praktik hanya menjadi macan kertas. Garang di atas kertas tapi lumpuh di alam nyata. Seonggok kata-kata tanpa makna, sebatas syair jampi-jampi yang meninabobokkan; sedang praktik tanpa ilmu hanya akan menggiring manusia ke arah kehancuran karena kehidupan yang dijalani nir ideologi, nir akal sehat. 

Maka tugas utama kampus, universitas adalah meruhanikan ilmu sehingga mampu menuntun kehidupan manusia menjadi lebih baik. Itulah kampus yang diharapkan mampu memanusiakan manusia yg hakikatnya adalah mahluk ruhani. Dan, itulah kampus yang mendekatkan dirinya terhadap persoalan masyarakat, bukan menara gading.

Oleh karena itu, kampus itu harus:
1. Menyuarakan kebenaran sebagai kewajiban pokok ilmuwan;
2. Menampilkan keindahan sebagai tugas mulia ilmuwan;
3. Mendukung kebaikan sebagai sikap santun seorang ilmuwan.

Kampus hendaknya tetaplah berkarakter RADIKAL. Ramah, Terdidik dan Berakal. Pemberangusan karakter radikal hanya akan berakhir pada kemandegan ilmu pengetahuan dan kejumudan berpikir yang akan berakhir pada situasi yang dalam bahasa Jawa kasar disebut "micek", yakni membutakan diri dengan tidak peduli terhadap ketidakadilan dan ketidakbenaran serta ketimpangan sosial.

Prof. Din Syamsudin bukanlah pribadi radikal terorisme, beliau hanya menjadi insan radikal karena pikiran-pikirannya yang mendasar hendak berusaha mencari akar masalah segala kerumitan bangsa dan negara Indonesia. Di negara yang menganut paham demokrasi dan "the open society" siapapun harus bijak menyikapi kritik. Kritikus itu bukan ditempatkan sebagai musuh (enemy), tapi sebagai sparing partner permainan yang harus dirangkul, bukan dipukul. Jika karena kritisisme pemikirannya lalu Prof. Din Syamsudin mengundurkan diri karena tekanan kelompok alumni yang mengklaim dirinya AntiRadikalisme, maka di kampus ITB telah terjadi proses pelumpuhan karakter kampus yang bertugas meruhanikan ilmu pengetahuan. 

Dan akhirnya di sisi lain patut diduga bahwa kelompok itulah yang justru terpapar sekulerisme radikal serta intoleransi keberagaman. Apakah ini sebuah gejala bahwa kita menuju "new normal baru" berupa sistem neo komunisme Indonesia? Sistem perekonomian-nya dilepas secara liberal kapitalistik, tetapi sistem politiknya dicengkeram dengan balutan otoritarianisme. Betulkah?.[]

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum
Pakar Hukum, Filsafat Pancasila, dan Masyarakat



Oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)


RUU HIP telah menuai penolakan yang meluas dari umat Islam. Dari 
konsiderannya yang tidak mencantumkan TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang 
pelarangan PKI hingga beberapa pasal bermasalah. RUU HIP ini berpotensi 
kuat guna menghidupkan lagi paham Komunisme di Indonesia.

Momentum 212 yang diawali di tahun 2016 telah mengedukasi umat dengan baik. 
Umat Islam tidak lagi alergi dengan persoalan politik. Mereka sadar, 
apabila umat abai tentunya akan tetap bercokol penjajahan di negerinya.

Melalui MUI se- Indonesia yang bulat menyerukan penolakan terhadap RUU HIP, 
menjadi triger magnet yang kuat menyatukan suara umat. Atas asas keimanan, 
mereka bergerak. Tuntutan hanya satu agar MPR/DPR mencabut pembahasan RUU 
HIP. Bukan menundanya. Apalagi mengganti nama menjadi RUU PIP (Pembinaan 
Ideologi Pancasila) ala Bamsoet.

Rabu, 24 Juni 2020, menjadi pembuktian keseriusan umat dalam tuntutannya. 
Gedung MPR/DPR digeruduk umat.

Satu per satu fraksi - fraksi yang setuju membahas RUU HIP berlepas tangan. 
Mereka sadar sedang berhadapan dengan umat. Tersisa fraksi PDIP yang 
keukeuh. Artinya, PDIP sendirian menghadapi demonstrasi umat. Ini namanya 
bukan pemberani, tapi bonek. Mereka bisa digulung oleh umat Islam.

Umat Islam telah memiliki kedewasaan politik cukup baik. Tuntutannya adalah 
penolakan terhadap RUU HIP. Tujuannya agar MPR/DPR mencabut pembahasannya. 
Ini dari satu sisi.

Di sisi yang lain, hal ini menunjukkan bahwa hanya umat Islam yang struggle 
dalam perang ideologi. Islam yang sejatinya adalah ideologi telah menjadi 
motor penggerak umat. Umat sadar bahwa seorang muslim yang mengambil 
ideologi selain Islam, hanya menjadi split personality. Ia muslim tapi 
tidak mau hidupnya diatur dengan Islam. Ia muslim tapi memusuhi upaya 
penerapan Syariat Islam. Ia muslim tapi melegalkan berbagai kemaksiatan dan 
pelanggaran lewat undang - undang yang dibuatnya.

Yang belum dewasa secara politik justru ditunjukkan oleh para politisi. 
Karena fraksi PDIP sendirian, gelombang penolakan itu seolah ditujukan pada 
mereka. Sehari setelah aksi umat tanggal 24 Juni 2020, PDIP Jaktim turun 
jalan. Tentunya ini adalah aksi yang reaktif. Padahal ketentuan aksi turun 
jalan harus melakukan perijinan kepolisian selama 3 x 24 jam. Artinya, aksi 
turun jalan PDIP Jakarta Timur tersebut menjadi ilegal. Tentunya hal 
demikian hanya mengundang rasa tidak simpatik rakyat. Dengan kata lain, 
PDIP telah mendelegitimasi dirinya sendiri.

Lebih aneh lagi adalah wacana - wacana yang diangkatnya, misalnya "Go to 
hell Khilafah", dan "Saya bukan PKI, Saya bukan HTI". Jelas konter opini 
sedemikian tidak nyambung dengan aspirasi umat.

Semakin membela diri, semakin mengungkap jati diri mereka. Mari kita lihat 
satu per satu.

Saat para tokoh dan MUI melakukan penolakan terhadap RUU HIP karena 
konsiderannya tidak mencantumkan pelarangan Komunisme. Hasto Kristiyanto, 
sekjend PDIP justru meminta juga adanya pelarangan terhadap radikalisme dan 
Khilafah-isme. Hasto menuntut ajaran Khilafah juga dilarang. Narasi Hasto 
justru hanya menjelaskan bahwa jika Khilafah tidak dilarang, maka Komunisme 
juga jangan dilarang. Artinya, memang ada upaya sistematis untuk melegalkan 
paham Komunis lewat RUU HIP ini.

Bahkan beberapa personal politisi PDIP misalnya Ganjar Pranowo dan Zuhairi 
Misrawi. Mereka sama - sama bersuara melakukan pembelaan. Mereka bukan PKI, 
mereka bukan HTI.

Mereka lupa, umat Islam sesungguhnya alergi terhadap PKI karena komunisnya. 
Umat Islam tidak alergi terhadap HTI dan Khilafah. Mereka lupa dengan 
fenomena bendera tauhid. Berbagai upaya memisahkan bendera tauhid dengan 
Islam, justru mengembalikan bendera tauhid kepada umat. Hal yang sama juga 
akan terjadi pada ajaran Khilafah. Berbagai upaya memisahkan Khilafah dari 
Islam, justru itu mengembalikan Khilafah kepada umat. Alasannya, Khilafah 
itu ajaran Islam. Umat Islam secara pasti akan bergerak untuk mengembalikan 
dan menerapkan semua ajaran Islam.

Yang lucu adalah pernyataan Zuhairi Misrawi. Ia mencatut embel - embel 
sebagai alumni Al Azhar Mesir. Mengenaskan. Alumni Al Azhar Mesir mestinya 
berjuang untuk mengembalikan penerapan Islam secara paripurna.

Sekali lagi saya katakan. Umat Islam akan terus bergerak dan menggulung 
semua upaya menghalangi kembalinya Islam. Secara pasti umat akan berdiri 
bersama dalam perjuangan bagi tegaknya Khilafah. Umat sadar hanya dengan 
tegaknya Khilafah menjadi jaminan bagi keutuhan bangsa. Di samping, 
Khilafah yang akan mencerabut semua bentuk penjajahan Kapitalisme maupun 
Komunisme dari semua negeri Islam. Jadi paham kan mengapa narasi pembelaan 
mereka justru menyerang Khilafah. Ya, karena dengan Khilafah, Islam akan 
menggulung ideologi Komunisme termasuk Kapitalisme.
Powered by Blogger.