Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. | Aktivis, Advokat Pejuang Khilafah


Salah satu isi Maklumat MUI bernomor Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 adalah MUI mencurigai bahwa konseptor RUU HIP adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib. Pada saat Maklumat diteken Waketum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekjen Anwar Abbas bersama 34 pengurus provinsi pada 13 Juni lalu, belum diketahui siapa aktor dan partai pengusung RUU HIP.


PDIP baik melalui Ahmad Basarah maupun Aria Bima, berulang kali menampik sebagai partai pengusung. Belakangan, partai Demokrat dan PPP mengungkap PDI-P sebagai partai pengusung RUU HIP.
Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga akhirnya mengakui, partainya sebagai pengusung RUU HIP. Meskipun partai pengusung, menurut Hasto PDIP tetap membuka dialog dengan siapapun. (28/6).

Pengakuan Hasto Kristiyanto sebagaimana sebelumnya diungkap oleh Demokrat dan PPP yang menyebut PDIP sebagai partai pengusung RUU HIP, menjadi pembuka tabir rahasia siapa sesungguhnya Konseptor RUU HIP dan oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, sebagaimana sebelumnya dicurigai MUI.

Hasto patut diduga sebagai Konseptor sekaligus dalang RUU HIP, karena Hasto mengaku PDIP lah partai pengusung RUU HIP. Sebagai partai pengusung, tentulah draf awal atau konsep RUU HIP mengadopsi pikiran dan aspirasi PDIP.

Karenanya Pihak Berwajib, sudah dapat melakukan penyelidikan awal berdasarkan bukti permulaan pengakuan Hasto Kristiyanto yang sebelumnya dikuatkan oleh PPP dan Demokrat. Setelah memeriksa Hasto, Penyidik bisa mengorek keterangan siapa aktor dan Konseptor dibalik RUU HIP.

Pihak berwajib perlu segera melakukan penyelidikan, mengingat ultimatum Maklumat MUI itu tegas. Dalam khatimah Maklumat, MUI tegas menyatakan Apabila maklumat diabaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Pimpinan MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia mengimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya.

Upaya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib juga penting untuk membuktikan kepada Umat Islam, bahwa hukum ditegakkan secara adil. Siapapun yang ingin mengganti atau mengubah Pancasila, apalagi dengan konsepsi pemikiran yang bernuansa Komunisme, akan ditindak tegas dan diproses secara hukum.

HTI dicabut BHP nya hanya dengan tuduhan ingin mengubah atau mengganti Pancasila. RUU HIP yang diusung PDIP, jelas dalam pasal 7 mengubah atau mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Pernyataan Hasto Kristiyanto ini juga menjadi Early Warning bagi publik, agar tak mudah percaya pernyataan yang dikeluarkan PDIP. Kita masih ingat betul, bagaimana PDIP sebelumnya ngotot tidak mengakui sebagai pihak yang mengusung RUU HIP.

Bahkan, Aria Bima saat berdebat dengan KH Slamet Ma'arif dari PA 212, juga ngotot PDIP bukan pengusung RUU HIP dan ketika didesak agar menyebut siapa partai pengusungnya, Aria Bima berkelit dengan menyatakan tak etis jika disampaikan dalam forum publik.

Tapi nyatanya, Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP, orang nomor dua di PDIP, orang yang punya kapasitas bertindak untuk PDIP, justru mengakui PDIP pengusung RUU HIP. Pernyataan Hasto Kristiyanto ini sekaligus menegaskan bahwa Basarah dan Aria Bima menyebar hoax, karena berulang kali menyatakan PDIP bukanlah Partai pengusung RUU HIP.

Kita akan lihat, apakah pihak berwajib memproses hukum oknum oknum konseptor RUU HIP yang menurut MUI ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia. Selain itu, kita juga akan lihat apakah pihak berwajib juga akan memproses Basarah dan Aria Bima, karena terbukti menyebabkan hoax (kebohongan). [].

Post a Comment

Powered by Blogger.