Oleh : Ahmad Khozinudin | Aktivis, Anggota Hizbut Tahrir


Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, mengklaim sudah mengantongi nama para tokoh oposisi, yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah pandemi Covid-19.

Kelompok ini, katanya, ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik.

Di antaranya, isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

Pernyataan Boni ini wajib ditindaklanjuti, dengan membongkar nama-nama yang dituduhnya ke ruang publik. Jika tidak, maka publik dapat berpraduga justru Boni-lah koordinator Kudeta, karena telah mengetahui dan memiliki sejumlah nama tokoh oposisi di kantongnya.

Jika Boni tidak membongkar nama tokoh oposisi dimaksud, berarti Boni telah melayangkan tuduhan serius kepada segenap tokoh bangsa yang mengambil peran oposisi. Padahal, peran oposisi itu biasa saja dalam dinamika berbangsa dan bernegara, bahkan peran oposisi adalah peran penyeimbang untuk mengontrol jalannya roda kekuasaan.

Narasi 'kudeta' yang dipasarkan oleh Boni, juga sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika Boni tidak segera mengumumkan nama tersebut, hal ini akan membuka praduga dan saling curiga antar sesama anak bangsa.

Lebih jauh, penulis sebenarnya melihat omongan Boni ini hanya isapan belaka. Omongan tanpa dasar dan bukti, omongan yang berbasis tuduhan dan asumsi.

Sebab, jika benar ada rencana kudeta, ada persiapan mobilisasi pasukan, mobilisasi paramiliter, persiapan amunisi dan senjata, maka bukan Boni yang bergerak, tetapi intelejen negara, dan militer yang turun tangan. Bukan Boni yang cuap-cuap di media.

Bukan dengan mengumumkan di media, tapi langsung diproses hukum. Faktanya, selama ini isu Kudeta tak pernah mampu dibuktikan secara hukum.

Isu kudeta hanya ramai ditingkat Penyidikan dan media, sementara di persidangan tak ada yang terbukti. Kudeta atau makar yang dituduhkan, hanyalah aktivitas mengkritik kebijakan rezim.

Sebenarnya, yang berpeluang melakukan "kudeta" Kekuasaan, itu bukan hanya tokoh oposisi. Jusru partai dan tokoh koalisi.

Sebab, bisa saja partai koalisi dilingkaran Jokowi, justru yang mempersiapkan pema'zulan presiden secara konstitusional, melalui DPR dan MPR, dilanjutkan ke MK, karena mereka memang menyadari, legitimasi politik Jokowi sudah jatuh pada titik nadir.

Mereka bisa melakukan itu karena memiliki suara yang cukup untuk mengkondisikan DPR dan MPR. Sementara tokoh oposisi, suaranya di parlemen kecil.

Mereka, berpeluang melakukan itu dan kocok ulang komposisi Kekuasaan, agar Kekuasaan pengganti lebih mendapat kepercayaan rakyat. Kenapa potensi ini tidak dibicarakan Boni ? Kenapa, ancaman Kekuasaan Jokowi hanya dituduhkan pada kaum oposisi ?

Lagi pula, apa pula itu sebut ada nama di kantong. Memangnya kantong ajaib ? Doraemon ? Sudah mirip presiden saja si Boni, kemana mana sebut ada duit 11 Triliun dikantong, tapi realitas nya zonk !

Kuat dugaan, cuapan Boni tentang sejumlah nama tokoh oposisi yang berencana kudeta, juga zonk. Hanya cuap-cuap tidak karuan, untuk menghindari substansi kritikan publik kepada rezim atas berbagai persoalan yang mendera bangsa dan negara. [].

Post a Comment

Powered by Blogger.