Oleh: 
Abu Mush'ab Al Fatih Bala (Penulis Nasional dan Pemerhati Politik Asal NTT)

Siapa yang tak kenal RUU HIP. RUU ini menjadi perbincangan masyarakat sejagat Indonesia.


RUU ini banyak mendapatkan penantangan dari ormas-ormas Islam, Ulama dan mayoritas masyarakat Indonesia karena dianggap akan merubah Pancasila. Jadi tidak benar tuduhan bahwa yang akan merubah Pancasila adalah ormas atau pengemban Dakwah Islam.

Apalagi ditambah dengan frasa bermasalah "Ketuhanan Yang Berkebudayaan". Frasa ini menyakiti aqidah Islam karena menganggap Tuhan seperti layaknya manusia yang melakukan aktivitas kebudayaan. Publik menganggap muatan RUU ini sangat jahat.

RUU HIP adalah salahsatu contoh dari banyaknya RUU dan UU yang tidak pro terhadap rakyat. Masih banyak RUU atau UU yang secara sadar mau pun tidak banyak memeras dan menzhalimi kehidupan masyarakat.

Misalnya UU Minerba yang diduga menguntungkan kapitalis untuk semakin mengeruk kekayaan alam Indonesia. Para kapitalis besar ini semakin mudah menarik SDA di tengah pandemi.

Mengapa UU banyak yang "menjajah" kehidupan rakyat? Karena berasal dari sistem demokrasi. Sistem yang sepintas tampak berpihak kepada rakyat tetapi hakikatnya berpihak kepada kepentingan golongan tertentu.

Katanya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tetapi kenyataannya dari penguasa oleh penguasa dan untuk penguasa. RUU HIP adalah salahsatu contohnya. Diduga jika RUU ini lolos menjadi UU maka akan diperalat oleh golongan tertentu untuk mengkriminalisasi siapa saja yang bertentangan dengan kepentingan oknum penguasa tertentu.

Begitu juga dengan UU Minerba dianggap bukanlah cerminan suara rakyat tetapi seperti mewakili suara dan kantung pengusaha. UU yang mengatur Kelistrikan, BPJS, Pendidikan dan lain-lain diduga juga hanya menambah beban masyarakat.

Di tengah pandemi seperti ini harusnya masyarakat berkurang bebannya. Harusnya RUU atau UU itu membebaskan rakyat dari berbagai beban hidup. Rakyat harusnya menikmati pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Rakyatlah yang memilih penguasa.

Hak mereka mendapatkan pelayanan dari penguasa. Dan kewajiban penguasa adalah melindungi rakyatnya.

Sekarang, masyarakat semakin cerdas melihat buruknya penerapan demokrasi. Dimana parpol-parpol yang harusnya membela kepentingan rakyat malah membela kepentingan pribadi mereka sendiri. Seperti kasus RUU HIP yang semula didukung oleh 8 partai. Mereka terpilih secara demokratis namun tidak menjalankan aspirasi rakyat yang memilihnya. Puluhan tahun berdemokrasi, yang ada malah kemiskinan, pengangguran, wabah, utang luar negeri semakin bertambah banyak.

Rakyat frustasi dan hendaknya mencari sistem alternatif. Sebuah sistem yang tidak memberikan pembuatan hukum pada mekanisme akal manusia yang terbatas dan bertumpuh pada kepentingan golongan. Dalam sistem Islam, hak membuat hukum adalah hak milik Allah SWT.
Hukum Allah SWT tinggal diterapkan tanpa memerlukan rapat yang memakan banyak biaya. Hukum Islam akan menggratiskan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hukum ini akan mengambil alih penguasaan SDA dari tangan kapitalis ke tangan negara.

Keuntungannya untuk seluruh rakyat. Hukum Islam tak bisa dilobi karena bersifat universal sepanjang zaman. Sistem ini akan mencegah parpol dan penguasa sekuler untuk berkuasa, tunduk kepada asing dan menyerahkan kedaulatan negara kepada kekuatan asing.

Sistem Islam lah yang berhasil membawa Kekhilafahan Islam menguasai 2/3 dunia dalam rentang waktu 14 abad. Sistem ini pernah memakmurkan benua Afrika hingga tak ada satu pun rakyatnya yang miskin. Bukankah kita rindu dan mau mengulang sistem ini? []

Post a Comment

Powered by Blogger.