oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Pada rapat paripurna 12 Mei 2020, DPR telah mengesahkan perubahan UU No 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi UU 
Minerba. DPR menyatakan bahwa RUU Minerba ini sudah masuk prolegnas 2020.

Hanya saja memang dipandang kurang pas timingnya. Di tengah pandemi, 
pengesahan UU Minerba ini terkesan dipercepat. Hanya selang 3 bulan dari 
pembahasan RUU Minerba di Februari 2020, langsung disahkan.

Apalagi di dalamnya ada beberapa pasal yang menuai kritik. Misalnya di 
pasal 169 A. Di ayat 1, KK (kontrak kerja) dan PKP2B (Perjanjian Kontrak 
Perpanjangan Pertambangan Batubara) akan diberikan jaminan perpanjangan 
IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dengan ketentuan tertentu. Jadi 
menurut pasal 169, pemegang KK dan PKP2B yang belum mendapatkan 
perpanjangan berhak memperoleh 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK, 
masing - masing paling lama 10 tahun.

Sementara itu di sisi lain, korporasi pertambangan batu bara di Indonesia 
dikuasai elite kaya raya dan sebagiannya memiliki jabatan pemerintahan. Di 
samping itu, masa berlaku PKP2B beberapa korporasi tersebut akan segera 
habis. Jadi, dikebutnya pengesahan UU Minerba disinyalir berkaitan dengan 
hal tersebut.

Adapun 7 korporasi/perusahaan tambang yang sudah habis masa kontraknya dan 
tahunnya, yaitu PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kendilo Coal Indonesia 
(2021), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Adaro Energy Tbk (2022), PT Multi 
Harapan Utama (2022), PT Kideco Jaya Agung (2023), dan PT Berau Coal 
(2025). Mereka semua adalah perusahaan swasta. Sudah puluhan tahun lamanya 
mereka menguasai pertambangan batubara di Indonesia.

Sebagai contoh Arutmin, yang akan habis masa kontraknya di Nopember 2020, 
mengantongi ijin di lahan seluas 70.154 hektar. Lahan tersebut meliputi 
Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru Kalsel. Tidak mengherankan bila UU 
Minerba ini adalah pembelaan pemerintah kepada korporasi tambang.

Bahkan menurut Manajer Kampanye Jatam Nasional, Melky Nahar, disinyalir ada 
pengusaha tambang di balik Pilpres 2019. Sekitar 80 persen biaya kampanye 
Jokowi-Amin berasal dari perusahaan tambang. Begitu pula, pasangan Prabowo 
Sandi. Sandi sendiri harus menjual sahamnya untuk menalangi biaya kampanye 
yang mahal.

Ambil contoh di kubu Jokowi Amin. Ada Luhut yang bergerak di sektor tambang 
melalui PT Toba Bara Sejahtera, PT Kutai Energi, dan PT Admitra Nusantara. 
Surya Paloh pemilik PT Emas Mineral Murni, dan PT Media Mining Resource. 
Ada pula Ketua Hanura (Osman Sapta Odang), pemilik perusahaan batubara, PT 
Orbit Total Prestasi. Sedangkan Prabowo sendiri adalah pemilik Nusantara 
Energy Resource dengan 17 anak perusahan yang bekerja di bidang kehutanan, 
sawit, tambang batubara dan kertas. Demikianlah lagi - lagi tatkala terjadi 
perseteruan mereka di Pilpres 2019, hanya menjadikan rakyat sebagai korban. 
Ibaratnya, untuk apa Pilpres 2020, jika sepiring berdua.

UU Minerba ini memberikan potensi terjadinya kerusakan lingkungan yang 
besar dari sifat eksploitatif perusahaan dan diskriminasi kepada masyarakat 
lingkar tambang. Di pasal 42, tentang penguasaan lahan. Dijelaskan misalnya 
di wilayah Sungai Purba, terdapat kandungan tanah yang bisa ditambang. Ini 
tentunya memberi peluang eksploratif perusahaan, bukan pada rakyat. 
Alasannya, rakyat khususnya di daerah tambang tidak bisa menolak.

Dengan begitu, perusahaan akan masif melakukan penambangan. Akibatnya akan 
banyak lubang bekas tambang. Yang tercatat ada 3.033 bekas lubang galian 
yang belum direklamasi.

*Menyelesaikan Persoalan Tambang*

Pertama kali yang mesti dipahami bahwa komoditas Minerba (Mineral dan 
Batubara) merupakan kekayaan alam bangsa. Sedangkan kekayaan alam itu 
termasuk kepemilikan umum. Artinya, pengelolaan tambang semuanya dilakukan 
negara untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat.

Negara, dalam hal ini pemerintah hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. 
Tentunya dalam teknis eksplorasinya bisa melibatkan rakyat khususnya di 
lingkar tambang.

Kalaupun dalam eksplorasi hingga eksploitasinya, memerlukan keikutsertaan 
perusahaan swasta, diposisikan sebagai akad kontrak dalam ijarah atau 
perjanjian kerja. Negara lewat BUMN dan BUMD akan menyewa peralatan tambang 
dan tenaga ahli perusahaan swasta dengan kompensasi upah tertentu sesuai 
kesepakatan. Di samping itu, negara harus menpunyai pola pikir alih 
teknologi dan skill selama dalam akad tersebut. Jadi tidak berhak negara 
memprivatisasi sektor minerba atas nama investasi.

Dan yang lebih penting lagi adalah tidak ada balas budi negara kepada para 
investor perusahaan swasta. Begitu juga, tidak ada para pejabat 
pemerintahan yang memiliki bisnis yang bergerak di komoditas milik umum 
tersebut. Hanya BUMN dan BUMD pertambangan yang berhak mengeksplorasi dan 
mengeksploitasi tambang. Dengan demikian, pembahasan sebuah UU bisa 
berjalan dengan baik berdasarkan asas pelayanan negara kepada rakyatnya.

Selain itu, kegiatan pertambangan tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan. Prinsipnya adalah firman Allah SWT yang artinya: Janganlah 
kalian membuat kerusakan di muka bumi, setelah Allah memperbaikinya.

Walhasil aktifitas pertambangan bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada 
seluruh rakyat. Tidak seperti Kapitalisme yang menjadikan kekayaan berputar 
di kalangan orang - orang kaya saja.

Post a Comment

Powered by Blogger.