Oleh: Tarbiyatul Ulya

Hingga kini penyebaran virus corona belum juga mereda. Berbagai kebijakan telah dilakukan  dalam rangka menekan jumlah peningkatan  korban virus.  Mulai dari Herd immunity,  penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lockdown di berbagai  daerah tertentu bahkan kebijakan berdamai dengan corona.  

Namun disisi lain sebagian elit politik pemegang kebijakan justru melakukan pembukaan moda transportasi  pada bandara, kereta api jarak jauh  hingga muncul  kebijakan  mudik  vs pulang kampung.  Tentu hal ini menuai berbagai  respon yang  berbeda-beda  oleh beberapa pihak. 
Juru bicara penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menegaskan, Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hanya  mengatur PSBB dan  tidak dimaknai menghilangkan PSBB.

Wali kota Bekasi Rahmat Effendi menghimbau agar warganya tidak mudik lokal saat lebaran nanti yakni silaturahim ke rumah kerabat/keluarga yang berada di kawasan Jabodetabek, misal dari Bekasi berkunjung ke saudara/keluarga di Depok.  “Kalau ke sesama Bekasi dekat, sepanjang menjaga physical distancing atau menjaga jarak ya enggak apa-apa,” ujar dia. 

Sementara itu, peraturan Menhub perbolehkan mudik lokal meskipun Wali Kota Bekasi  melarang  warganya keluar wilayah Bekasi untuk bersilaturahim dengan keluarganya Lebaran nanti, tetapi tak ada aturan yang melarang mudik lokal ini.  (KOMPAS.com)

Ratusan calon penumpang berdesakan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis pagi 14 Mei 2020. Mereka bertumpuk tanpa memperhatikan jarak aman di posko pemeriksaan dokumen perjalanan.

Kerumuman calon penumpang yang antre tanpa jaga jarak itu viral di media sosial. Sebagian mengecam karena protokol kesehatan di tengah pandemi virus Corona/Covid-19 tidak dilaksanakan, apalagi di tengah larangan mudik.

https://www.liputan6.com/news/read/4255060/headline-heboh-penumpang-pesawat-membeludak-vs-larangan-mudik-apa-jalan-tengahnya

Kebijakan pemerintah pusat yang  inkonsisten dan tak konsekuen mengakibatkan polemik munculnya wabah baru.  Hal ini sangat berbahaya dalam  upaya memutus rantai sebaran virus. Bahkan berpotensi  meningkat menjadi  sebaran virus  gelombang  kedua dan peluang  kematian  semakin tinggi. 

Rezim neoliberal  plin plan dalam  penanganan wabah.  Penguasa  tunduk pada pemilik modal  yakni pengusaha asing bidang kesehatan.  Kepemilikan modal asing tidak lagi dibatasi. Jelas hal ini menguntungkan korporat. Nyawa rakyat dijadikan tumbal, rakyat jadi korban lahan bisnis ekonomi kapitalis. 

Dalam ekonomi kapitalis, pengelolaan kebijakan dan aturan bersifat parsial bukan terpusat. Pemerintah pusat  seakan abai terhadap nyawa rakyat. Untuk itu perlu adanya  aturan yang sistematis baik dari pusat maupun  daerah. Harus ada koordinasi pembuat  kebijakan sehingga  satu komando.   Kebijakan seharusnya tidak hanya  berorientasi  pada kepentingan  ekonomi  kapitalis  tetapi juga  memperhitungkan keselarasan  aspek kesehatan. 

Aturan Islam (syariah) memandang nyawa rakyat sebagai kebutuhan pokok. Tidak ada kapitalisasi ekonomi maupun  eksploitasi bidang kesehatan. Negara akan bertanggung jawab penuh dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Termasuk aspek kesehatan dan keselamatan rakyat karena setiap amanah kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan  kelak di yaumil akhir.

Post a Comment

Powered by Blogger.