Oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Di periode ke-2 ini, masa kepemimpinan Jokowi seharusnya berakhir di 2024. 
Akan tetapi, telah muncul wacana memperpanjang masa kepresidenan menjadi 8 
tahun. Hal tersebut diusulkan oleh MPR. Jadi masa jabatan Jokowi hingga 
2027 (www.manado.tribunnews.com, 22 Nopember 2019).

Gayung bersambut. KPU menyebutkan bahwa kemungkinan pemilu serentak 2024 
akan diundur menjadi 2027 (www.cnnindonesia.com, 23 Juni 2020).

Membatasi masa kepemimpinan seorang kepala negara memang harus dilakukan. 
Tanpa pembatasan, tentunya dikhawatirkan akan terjadi kekuasaan adigang 
adigung adiguna. Kepala negara menjadi tirani bagi rakyatnya.

Dalam sistem Demokrasi, kepala negara dibatasi dengan waktu tertentu. Di 
AS, masa jabatan presiden adalah 4 tahun. Berhak menjabat untuk 2 periode. 
Sedangkan di Indonesia sendiri, masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Bisa 
dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Membatasi waktu untuk kepala negara sangat urgen dalam Demokrasi. Dengan 
begitu akan ada pergiliran kepemimpinan dan kesempatan yang sama bagi 
rakyat untuk dicalonkan sebagai kepala negara. Seolah dengan pembatasan 
waktu, kedholiman pemimpin akan bisa dicegah.

Sesungguhnya realitas kepemimpinan negara itu dilihat dari sistem apa yang 
digunakan seorang kepala negara untuk mengatur negara. Sistem Demokrasi 
telah meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Sementara kedaulatan itu 
adalah kekuasaan tertinggi yang berhak mengeluarkan hukum halal dan haram 
atas benda serta perbuatan manusia. Artinya, di dalam Demokrasi yang 
menentukan hukum adalah manusia. Tentunya manusia dalam menetapkan hukum 
dipengaruhi oleh kepentingannya.

Rakyat dalam menjalankan kedaulatannya diwakilkan kepada lembaga MPR dan 
DPR. Di sinilah, seringkali atas nama kedaulatan rakyat, keputusan hukum 
yang mereka telorkan jauh dari rasa keadilan. Ambil contoh RUU HIP. Setelah 
mendapat protes yang meluas, ketua MPR malah menyarankan mengganti nama 
menjadi RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila).

Tentunya wakil - wakil rakyat di MPR dan DPR bisa melihat kegagalan 
Presiden Jokowi. Dari utang negara yang menumpuk, pertumbuhan ekonomi yang 
stagnan, angka kemiskinan dan kelaparan yang tinggi, penjajahan asing yang 
semakin kuat terutama dari China, kriminalisasi suara - suara kritis dan 
lainnya. Mestinya mereka mewakili rakyat agar berjuang bagi 
kesejahteraannya. Akan tetapi justru mengusulkan perpanjangan masa 
kepresidenan hingga 8 tahun. Kami paham di sini, MPR/DPR sebagai wakil 
rakyat adalah isapan jempol belaka.

Ditambah lagi, dengan pembatasan waktu bagi penguasa menyebabkan rakyat 
disibukkan dengan seringnya terjadi prosesi pemilu. Dari pilkada, pileg 
hingga pilpres. Artinya uang negara banyak dihamburkan untuk pelaksanaan 
pemilu tersebut. Belum lagi untuk mencalonkan dipersyaratkan dengan sekian 
biaya pendaftaran. Diakumulasikan dengan biaya kampanye, tentunya sangat 
besar mahar pemilu. Akhirnya ketika menjabat, pola pikirnya adalah 
bagaimana mengembalikan biaya yang telah dikeluarkannya. Adapun memikirkan 
rakyat tidaklah menjadi perioritas kepemimpinan dalam sistem Demokrasi.

Berbeda halnya di dalam sistem pemerintahan Islam. Islam telah menaikkan 
level berpikir para pemimpin dan rakyatnya. Pembatasan masa kepemimpinan 
bukan dengan waktu tertentu. Akan tetapi pembatasan masa kepemimpinan 
kepala negara pada akad pengangkatannya.

Akad pengangkatan kepala negara dalam Islam adalah dalam rangka 
melaksanakan hukum dari Al - Qur'an dan Hadits Nabi. Selama kepala negara 
konsisten dalam hukum Islam, tentunya ia masih berhak untuk memegang 
kekuasaan. Sebaliknya, bila ia melenceng dari hukum Islam, tentunya 
kekuasaannya tidak ada alasan untuk dipertahankan. Karena dengan melenceng 
dari Islam, ia telah melakukan kedholiman. Dan kedholiman terhadap rakyat 
tidak boleh dibiarkan begitu saja. Qadhi Madhalim yang berhak untuk 
menghentikan jabatan seorang kepala negara.

Jadi yang urgen adalah merubah pola berpikir rakyat negeri ini. Dari pola 
berpikir yang rendah menuju ketinggian pola berpikirnya. Rakyat harus 
menyadari dengan baik bahwa pembatasan kekuasaan dengan waktu tertentu 
dalam sistem Demokrasi hanya mengalihkan rakyat dari satu kedholiman menuju 
kedholiman lainnya. Nilai halal dan haram tidak menjadi ukuran dalam 
Demokrasi.

Ketinggian pola berpikir itu terletak pada tingkat ketundukan pada aturan 
Sang Maha Pencipta, Allah SWT. Ketundukan pada Allah SWT inilah yang 
menjadi ukuran kehidupannya di ranah individu, keluarga, masyarakat dan 
negaranya. Demikianlah akan bisa diwujudkan kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang menyejahterakan.

Post a Comment

Powered by Blogger.