Oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Dalam sidang paripurna DPR tanggal 12 Mei 2020, telah disepakati RUU HIP 
(Haluan Ideologi Pancasila) sebagai RUU inisiatif DPR. Lebih lanjut RUU HIP 
akan masuk daftar prolegnas periode 2020 - 2024.

Tentunya RUU HIP ini sangat layak untuk dikritisi. Lebih - lebih menyangkut 
arah masa depan bangsa dan negara. Terdapat beberapa poin yang disinyalir 
berpotensi memberi peluang bangkitnya Komunisme di Indonesia. Adapun 
beberapa poin tersebut adalah berikut ini.

_Pertama_, di bagian konsiderannya tidak mencamtumkan TAP MPRS No 25 Tahun 
1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran Komunisme - Marxisme dan Leninisme. 
Justru yang dicantumkan adalah 8 konsideran yang tidak terkait langsung 
dengan Pancasila.

Kedelapan konsideran tersebut adalah Pasal 20 dan 21 UUD 1945, TAP MPR No 
11 Tahun 1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, TAP MPR No 16 
Tahun 1998 tentang politik ekonomi, TAP MPR No 5 Tahun 2000 tentang 
pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, TAP MPR No 6 Tahun 2001 tentang 
etika kehidupan berbangsa, TAP MPR No 7 Tahun 2001 tentang visi Indonesia 
masa depan, TAP MPR No 8 Tahun 2001 tentang arah dan kebijakan 
pemberantasan KKN, serta TAP MPR No 9 Tahun 2001 tentang agraria dan 
pengelolaan SDA.

Padahal disebut ideologi mesti mensyaratkan adanya metode penjagaannya dari 
unsur lain. Tatkala tidak tercantumnya TAP MPRS No 25 Tahun 1966, artinya 
sangat rentan masuknya unsur Komunisme di dalam RUU HIP. Hal ini tidak bisa 
dinafikkan. Tidak bisa juga dikatakan bahwa walau tidak tercantum, 
Komunisme tidak boleh hidup di Indonesia sudah maklum. Pertanyaannya, 
siapakah yang menjamin? Nanti ketika ada benih Komunisme muncul susah 
jadinya untuk menjeratnya dengan UU. Pasalnya, tidak ada deliknya. Jadi 
runyam.

_Kedua_, Prinsip dasar haluan Pancasila disebutkan di dalam pasal 3 ayat 1 
yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. 
Anehnya di dalam ayat 2, kelima prinsip dasar tersebut didefinisikan 
sebagai wujud kepribadian bangsa yakni gotong royong. Tentunya ini 
penyederhanaan makna, terkesan dipaksakan.

Pada pelaksanaannya gotong royong ini berpotensi dipakai untuk memasung 
pelaksanaan ajaran agama oleh pemeluknya. Ambil contoh, wacana pelarangan 
cadar dan celana cingkrang bagi kaum muslim. Dianggap eksklusif dan tidak 
menunjukkan nilai gotong royong budaya asli Indonesia.

_Ketiga_, dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan sendi pokok Pancasila adalah 
keadilan sosial. Jadi kelima prinsip Pancasila tersebut dilebur menjadi 
keadilan sosial.

Disebut sendi pokok berarti yang menopang tegaknya. Di dalam RUU HIP 
terdapat upaya sekulerisasi kehidupan. Nilai halal haram tidak menjadi asas 
dan sendi kehidupan.

Bahkan makna keadilan sosial ini lantas diarahkan pada frame Komunisme. 
Keadilan sosial dalam frame komunisme adalah sebuah masyarakat tanpa kelas. 
Semuanya merasakan perlakuan yang sama. Tidak ada lagi ketertindasan kaum 
lemah oleh para borjuis dan kapitalis. Apakah ini akan mengarah kepada 
pelemahan peran umat Islam yang mayoritas di negeri ini?

Jika kita menilik di Pasal 5 ayat 2 butir d, keadilan sosial itu meliputi 
dalam berkebudayaan. Apakah ini tidak berpeluang terjadinya sinkretisme 
budaya?

Yang terjadi di lapangan saat ini mendukungnya. Di tengah pandemi, TKA 
China masih saja berdatangan. Bahkan gaji mereka lebih tinggi dari pribumi. 
Lambat laun penduduk pribumi yang mayoritas harus berkeadilan sosial dengan 
budaya China yang mulai familiar di dalam negeri.

_Keempat_, pemerintah melalui RUU HIP ini berusaha untuk memaksakan 
pemahaman Pancasila kepada warganya. Sedangkan lembaga yang ditugaskan 
untuk merumuskannya adalah BPIP. Hal ini terlihat dalam Pasal 4, 42, 43 dan 
44.

Bahkan pemerintah berusaha untuk mengontrol alam pikiran dan pemahaman 
masyarakat tentang Pancasila. Lantas, Pancasila yang seperti apa? Tentunya 
pemerintah melalui BPIP yang punya hak paten Pancasila. Ini mirip gaya 
demokrasi terpimpin ala Sukarno. Di dalam demokrasi terpimpin itulah 
Komunisme bisa tumbuh subur. Saat itu pemaknaan Pancasila dengan Nasakom 
menjadi haluan negara.

_Kelima_, di Pasal 6 ayat 1 berbunyi:" Ciri pokok pancasila itu trisila 
yakni: ketuhanan, nasionalisme dan gotong royong". Di ayat 2 
berbunyi: "Trisila dalam ayat 1 terkristalisasi dalam ekasila yakni gotong 
royong".

Tentunya ini bisa mengarah kepada kebijakan politik Nasakom (Nasionalis, 
Agamis dan Komunis). Ketiga kekuatan politik berusaha dirangkul Sukarno 
demi untuk menopang kekuasaannya. Akan tetapi justru kekuasaannya cepat 
tumbang karena adanya pembusukan politik. PKI justru melakukan upaya 
permusuhan terhadap Islam. Mereka berhasil melarang Masyumi menggunakan 
tangan Sukarno.

Pencabutan BHP Ormas HTI menjadi pembusukan politik tersendiri bagi negara. 
Karena justru yang timbul di tengah umat Islam adalah pandangan bahwa 
pemerintahan yang ada itu anti Islam. Bukankah ini bunuh diri politik bagi 
mereka sendiri? Jadi ketika pemerintahan suatu negeri terpisah dari 
rakyatnya, bahkan bila cenderung represif, hanya memperpendek usia 
kekuasaan. Lebih - lebih kekuasaan itu terpisah dari umat Islam.

Beberapa poin tersebut bisa muncul dalam beberapa pasal RUU HIP berawal 
dari konsiderannya. Penghilangan TAP MPRS No 25 Tahun 1966 dalam 
konsideran, telah meniscayakannya penyusupan konsepsi Komunisme yang 
mengatasnamakan Pancasila.

*Kesalahan Paradigmatik*

Bangkitnya Komunisme memang tidak bisa dipisahkan dari masa orde lama. 
Hingga pada tataran Komunisme melalui PKI melakukan kudeta di tahun 1948 
dan 1965.

Konsepsi ekonomi Marhaenisme yang digagas Sukarno tidak bisa dilepaskan 
dari doktrin Sosialisme Marxisme. Memang Sukarno tidak mengambil aqidah 
dialektika materi atau atheisme dalam Marxisme. Pertimbangannya, tidak 
sesuai dengan bangsa Indonesia yang relijius. Yang diadopsinya adalah 
konsep Materialisme historis dalam perjuangannya dalam mewujudkan keadilan 
sosial, tanpa penindasan kaum kapitalis kepada kaum lemah seperti Marhaen. 
Semua warga adalah marhaen - marhaen tanpa melihat lagi agamanya. Semuanya 
berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial.

Hanya saja yang luput dari Sukarno adalah Komunisme itu ideologi. 
Mengambilnya harus satu paket dengan konsepsi aqidah dan sistemnya. 
Walhasil, Presiden Sukarno mau tidak mau harus menerima kenyataan adanya 
kekuatan politik Komunisme sebagai ideologi dan gerakan. Kebijakan nasakom 
diambilnya. Dan ini menjadi noktah hitam sejarah pemerintahannya.

Sudah sekitar 75 tahun Indonesia merdeka. Kehidupan berbangsa dan bernegara 
belum menunjukkan perbaikan di segala bidang. Kemisknan, keterbelakangan 
dan penjajahan masih mendera. Berbagai formulasi dari ideologi dunia, 
Komunisme dan Kapitalisme diakui atau tidak telah diterapkan di negeri ini. 
Nasib negeri ini tidak berubah. Bahkan kecongkakan pemerintahan terhadap 
Islam dan umatnya, menyebabkan Allah mengirim wabah Corona di negeri ini.

Pertanyaannya, tidakkah saatnya bangsa dan negeri ini mengambil formulasi 
Ideologi Islam untuk bisa keluar dari krisis dan penjajahan? Ataukah bangsa 
ini mau jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya?

Post a Comment

Powered by Blogger.