Oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Pertamina berencana akan menghapus bensin yang tidak ramah lingkungan. 
Maksudnya bensin dengan RON rendah (www.motorplus-online.com, 17 Juni 2020).

Bensin dengan RON rendah adalah jenis premium (88) dan pertalite (90). 
Sedangkan bila merujuk pada Peraturan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan) No 20 Tahun 2017, Indonesia harus sudah memakai bensin 
berstandar Euro 4, sejak 10 Maret 2017. Bensin standar Euro 4 itu yang 
RON-nya di atas 91.

Artinya, kalaupun penghapusan BBM premium dan pertalite tidak dilakukan 
sekarang, potensi penghapusan tetap ada. Mengingat sudah terdapat payung 
hukumnya.

Berkaitan dengan nilai RON bensin. RON itu menunjukkan kandungan iso-oktan 
yang terkandung di bensin. Nilai RON yang tinggi tidaklah menunjukkan 
bagusnya kualitas bensin. Semakin tinggi nilai RON, bensin tersebut semakin 
sulit untuk terbakar. Pembakaran sempurna pada bensin dengan RON yang 
tinggi membutuhkan tingkat kompresi mesin yang tinggi. Jadi penggunaan 
jenis bensin tentunya disesuaikan dengan tingkat kompresi mesin kendaraan.

Tatkala bensin premium yang dipakai oleh motor keluaran terbaru yang 
tingkat kompresinya tinggi. Ambil contoh Suzuki Inazuma dengan tingkat 
kompresi 11,5 : 1. Yang terjadi bensin premium akan cepat terbakar, emisi 
gas buangnya tinggi dan mengganggu performa mesin. Walaupun diklaim oleh 
pabrikan bahwa teknologi mesin kendaraan sekarang bisa mereduksi emisi gas 
buang. Honda sendiri misalnya, mengklaim menggunakan teknologi mesin katup 
variabel SOHC eSP, yang akan diluncurkan 2021 mendatang. Artinya mengenai 
jenis bensin dengan RON yang rendah bukanlah menjadi persoalan yang 
mendasar.

Di samping itu, rencana penghapusan bensin premium dan pertalite oleh 
Pertamina akan semakin menambah beban rakyat. Kenaikan harga BBM termasuk 
bensin, tentunya akan diikuti oleh kenaikan harga barang - barang pokok 
kebutuhan masyarakat.

Saat ini saja per 15 Juni 2020, harga bensin premium adalah Rp 6.450, 
pertalite adalah Rp 7.650, Pertamax adalah Rp 9.000, dan Pertamax turbo 
adalah Rp 9.850. Padahal kondisi saat ini harga minyak mentah dunia 
mengalami penurunan, yang mestinya linear dengan turunnya harga jual BBM di 
masyarakat.

Apalagi jika yang tersedia nanti dibatasi hanya Pertamax (RON 92) dan 
Pertamax turbo (RON 98), tentunya akan semakin lengkap derita rakyat di 
masa pandemi ini. Tidak usahlah membincang jenis Dexlite atau Pertamina 
dex. Sudah barang tentu lebih mahal dari jenis Pertamax.

Sudahlah, rakyat tidak butuh teori muluk - muluk tentang nilai RON bensin, 
kompresi mesin dan atau emisi gas buang. Persoalan demikian itu serahkan 
pada ahlinya di bidang itu.

Yang perlu digarisbawahi adalah fungsi negara terhadap rakyatnya. Negara 
itu mengurusi dan melayani semua urusan rakyatnya. Negara itu bertanggung 
jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat. Semua potensi SDA dikelola negara 
untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Melalui BUMN dan BUMD, negara 
melakukan riayah dalam pengelolaan semua potensi sumber daya.

Pertamina sebagai BUMN yang mengelola BBM, harus berorientasi pada 
pelayanan rakyat dengan sebaik - baiknya. BBM itu merupakan SDA milik umum, 
milik seluruh rakyat negeri ini. Bukan milik segelintir orang. Maka semua 
jenis industri yang mengelola SDA milik umum, status hukum industrinya juga 
milik umum. Artinya Pertamina dalam konteks ini milik umum.

  Demikianlah sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Saw dalam sabdanya, yang 
artinya: "Manusia itu berserikat kepemilikannya dalam tiga perkara, yakni 
api, air dan padang gembalaan". Api dalam hal ini adalah sumber - sumber 
energi seperti minyak bumi, gas, BBM dan lainnya. Oleh karena itu, industri 
yang mengelola 3 sektor tersebut menjadi milik umum. Terdapat sebuah kaidah 
fiqih yang menyatakan:

الصناعة تأخذ حكم ما تنتجه
Artinya: Hukum industri itu mengikuti barang yang dihasilkannya.

Jika barang yang dihasilkannya menyangkut hajat hidup orang banyak, maka 
industri tersebut menjadi milik umum, haram untuk diswastanisasi.

Adapun dalam memproduksi bensin dengan kebijakan sesuai Peraturan KLHK No 
20 Tahun 2017, lantas Pertamina hanya mengeluarkan bensin dengan minimal 
RON 92 ataupun yang lebih tinggi dari itu tidak menjadi masalah. Asalkan 
orientasi kepada konsumennya yakni rakyat, bukan orientasi untung rugi.

Di sisi yang lain, kebijakan politik dan ekonomi negara juga menunjang 
kemakmuran rakyat. Pendapatan rakyat meningkat, negara membuka seluas - 
luasnya kesempatan kerja bagi rakyatnya. Semua SDA dikelola sendiri oleh 
negara. Konsekwensinya menyerap tenaga kerja sebanyak - banyaknya dari 
rakyatnya. Dengan begitu, daya beli rakyat terhadap kendaraan keluaran 
terbaru bisa menjangkau. Saat itu, revolusi energi dan pencegahan 
pencemaran lingkungan bisa diwujudkan dengan baik. Tentunya untuk menuju 
kesana membutuhkan perubahan paradigma yang bersifat sistemik. Ya, 
perubahan paradigma kapitalistik sekuler menjadi paradigma yang Islami.

Tanpa perubahan paradigma sistemik, BUMN termasuk Pertamina akan menjadi 
sebuah korporasi. Yang penting mendapatkan untung besar. Rakyat menjerit. 
Inilah praktek kapitalisasi SDA. Rakyat sebagai pemilik SDA akan terdholimi 
terus menerus.

Post a Comment

Powered by Blogger.