Di tengah pandemi, keresahan masih menyelimuti masyarakat Indonesia. Pasalnya, setiap hari disuguhi dengan kasus corona yang secara angka masih tinggi. Belum menunjukkan kurva landai sama sekali. Ditambah lagi, Indonesia menjadi peringkat ke-33 dari kasus corona diseluruh dunia (Kompas.com , 21 Juni 2020) dengan jumlah infeksi yang terkonfirmasi menjadi 45.891kasus. 

Tentu ini menjadi ancaman kehidupan manusia dan akan berpengaruh terhadap psikologi individu-individu tertentu ditengah publik. Dilema antara mempertahankan hidup dan ekonomi keluarga dengan beraktivitas diluar rumah demi memenuhi kebutuhan jasmani dan keharusan menaati protokol kesehatan dengan tetap stay at home. 

Bukan hanya pandemi saja yang menjadi beban bagi mereka. Banyak kebijakan pemerintah pun turut menambah beban. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini menjadi perhatian publik dan menuai polemik. Sekalipun RUU ini sedang ditunda pembahasannya, namun tidak berarti akan terlupakan. Konsentrasi publik dalam menangani wabah pun terganggu oleh kegaduhan akibat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah memuluskan jalan RUU HIP menjadi usul inisiatif DPR. 

Beberapa pihak keberatan dan maraknya penolakan yang diviralkan disosial media. Bahkan tagar tentang bubarkan PDIP menjadi trending di twitter mulai sabtu (20/06/2020) malam sekitar jam 19.00 sampai Ahad (21/06/2020) pagi. Pasalnya partai tersebut sebagai penggagas RUU HIP dan dianggap melindungi antek-antek Komunis. Berdasarkan pengamatan Suaranasional.com, tanda tagar tersebut sudah dikicaukan sebanyak 20.300. 

Rancangan Undang-undang inipun mendapatkan penolakan dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Penolakan yang keras datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui pernyataan mereka. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS No.25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. 

Partai Komunis, dalam TAP MPRS merupakan organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Serta, ada larangan setiap kegiatan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, marxisme-leninisme yang merupakan bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Ia menjelaskan, RUU HIP telah mendistorsi substansi makna dan nilai-nilai pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Menurutnya, memeras pancasila menjadi trisila lalu menjadi ekasila yakni gotong royong, merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari pancasila itu sendiri. 

Selain itu, secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 UUD Tahun 1945 serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MUI juga berpandangan RUU ini merupakan bagian dari upaya menghidupkan paham komunisme dan mencurigai adanya oknum konspetor yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia serta keberadaan RUU ini patut dibaca sebagai bagian dari agenda tersebut, sehingga wajib ditolak dengan tegas tanpa kompromi. 

Tentu ini akan mengulang luka lama. Bahkan, seorang profesor mengkhawatirkan negeri ini akan menjadi negara sekuler dan dapat memberikan kemudahan akses masuknya ideologi terlarang, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain banyak ditentang Ormas Islam, banyak akademisi mengkritisi rancangan peraturan tersebut terutama terkait hal-hal substantif.
 
Pengajar hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti mengatakan RUU HIP banyak mengandung pasal-pasal yang tidak lazim, yaitu hanya bersifat pernyataan, definisi, hingga political statement. Ia juga mengatakan kalau RUU ini tidak mendesak karena ada masalah riil yang kita hadapi yaitu pandemi covid-19. 

Ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar juga mempermasalahkan isi RUU tersebut. Ia menilai banyak pasal yang isinya multitafsir. Misalnya pasal 7 yang menjelaskan Pancasila bisa diperas jadi tiga sila dan diperas lagi jadi satu sila, yakni gotong royong. Oleh karena itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, merangkum RUU HIP tak mendesak sama sekali. Menurutnya, ini berpotensi mengendalikan hak kebebasan berekspresi. Persis seperti Orde Baru. Karena terlihat ada upaya memonopoli tafsir Pancasila. 

Sebagai umat Islam, pastinya tidak rela dan hanya berdiam diri dalam merespon isu-isu yang sedang berkembang dinegeri ini. Tentu hal ini menjadi keyakinan besar bagi umat Islam bahwa disinilah momentum untuk bersatu dan melawan segala hal yang mengancam bahkan bahkan merusak tatanan negara termasuk ideologi bangsa. Bagi kaum muslim, masalah RUU HIP bukan hanya masalah materiil dan formilnya saja. Bukan pula soal prosesnya. Tapi akumulasi materiil, formil dan prosesnya menimbulkan dugaan adanya motif yang menjadi tanda tanya. Bela pancasila tidak harus mengatakan aku pancasilais, apalagi munculnya saat pemilu. 
           
Sikap Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam saat inilah yang merupakan sikap pancasilais yang sesungguhnya. Tuntutan dan penolakan kaum muslim terhadap RUU tidak hanya rasional tapi konstitusional karena RUU ini dianggap berupaya mengganti Pancasila. Ini tentu merupakan pelanggaran terhadap UU No. 27 Tahun 1999. Dalam UU 27/1999 Pasal 107 huruf d berbunyi : “ Barangsiapa yang secara melawan hukum dimuka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun”. 

Melihat banyaknya penolakan dan polemik terhadap RUU HIP, jelas bahwa ada yang salah dengan RUU ini. Kita perlu mempertanyakan kebijakan tersebut. Apalagi sebelumnya banyak kebijakan yang bertentangan dengan Islam dan berusaha mendistorsi Islam. Misalnya menghapus kurikulum pendidikan tentang materi Khilafah Islam, kriminalisasi Ulama dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Belum lagi persekusi terhadap Ormas Islam. 

Melalu RUU HIP ini, negeri kita hendak diarahkan kepada ideologi sekulerisme radikal. Bentuknya adalah mereduksi dan menyimpangkan makna-makna agama. Sebagaimana bisa kita lihat pada pasal 12 ayat 3 disebutkan tentang manusia pancasila yang memiliki ciri-ciri beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Iman dan takwa adalah kata yang khas, Islam. Tidak ada agama lain yang menggunakan kata ini. Iman dan takwa ini harus bersumber dari agama Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tapi ketika dalam pasal ini disebut beriman dan bertakwa menurut dasar kemanusiaan, maka jelas bahwa ini ada usaha untuk meminggirkan Islam dan mengagamakan pancasila. Tentu ini sebuah reduksi yang luar biasa. Kita diajari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan. BerTuhan, beriman dan bertakwa yang berkemanusiaan. Poin inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak. RUU ini semakin menampakkan kebenciannya kepada Islam kaffah. Didalamanya tidak mengingat apa yang terdapat dalam TAP MPRS No.25 Tahun 1966 tentang pembubaran PKI, organisasi terlarang dan larangan menyebarkan serta mengembangkan paham komunisme, marxisme-leninisme, merupakan konsekuensi dari filosofi mainstream yang hendak ditanamkan melalui RUU HIP ini. 

Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa tidak ada usaha untuk menghapus TAP MPRS. Menjadi sesuatu yang tidak bisa untuk diingat kembali. Dalam hal lain, pada poin menimbang semestinya menurut teori undang-undang itu berisi uraian latarbelakang dan alasan pembuatan undang-undang. Jadi harus ada latarbelakang filosofis, ideologis dan yuridis. Sosiologis ini bisa memuat yang bersifat historis maupun empiris. Kita tidak melihat sebenarnya background historis, sosiologis, empiris. Karena secara sosiologis historis, pancasila memiliki sejarah yang cukup panjang. Namun tidak satupun rezim yang sampai hari ini benar-benar pancasilais. 

Orde lama yang dipimpin oleh Bung Karno yang melegalisasi Nasionalis Komunis, akhirnya dikoreksi oleh Orde Baru. Orde Baru akan menerapkan pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi setelah 32 tahun berkuasa tumbang oleh gerakan reformasi. Sejak rezim reformasi hingga saat ini yang menyatakan diri paling pancasilais.

Secara fakta, ada banyak yang patut dipertanyakan terhadap kebijakan-kebijakan rezim. Mulai dari cara penanganan covid-19 seperti yang kita lihat dan rasakan. Disahkannya undang-undang minerba yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan rakyat. Disahkannya perpu covid-19 yang menyatakan tidak bolehnya mengajukan gugatan kepihak PTUN sepanjang penanganan covid-19. Iuran BPJS, Tarif Dasar Listrik (TDL), kebutuhan pokok semakin naik. Hukum-hukum yang tidak adil, misalnya yang masih menjadi pembahasan publik adalah kasus Novel Baswedan. Permasalahan yang menyengasarakan rakyat dan belum terselesaikan sampai hari ini. Malah menambah keresahan masyarakat dengan RUU HIP. 

Namun, inilah maksud dari RUU HIP. Siapa yang menyimpang dan tidak berpedoman kepada RUU HIP, maka dianggap tidak pancasilais. Akhirnya, jika ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh RUU tersebut, maka dianggap menyimpang dan tidak pancasilais. Pancasila telah digunakan untuk membungkus radikalisme-radikal dan penolakan terhadap syariat. 

Bagi kaum muslim yang ingin berpikir mendalam bahkan cemerlang, akan mampu menganalisa tentang kebijakan yang bobrok ini sebenarnya berpihak kepada siapa. Selama ini, banyak sekali pihak yang getol mengaku pancasilais. Bahkan masih segar diingatan tentang kelompok Ormas Islam yang dicabut badan hukum perkumpulannya (BHP) karena dianggap berbahaya, makar, radikal, tidak pancasilais, ingin mengganti pancasila dengan ideologi tertentu. Namun, hari ini orang-orang tersebut tidaklah terdengar kicauannya saat pancasila ingin diubah atau dipangkas dari lima sila menjadi tiga bahkan menjadi satu. Kemana orang-orang tersebut? 

Maka dari sini, kita bisa melihat sebenarnya bahwa memang sistem hari ini tidak akan pernah memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyuarakan apalagi menerapkan agama yang sempurna ini, Islam. Sungguh, mereka telah menjual agamanya. Sungguh Allah SWT merendahkan siapapun yang menjual agamanya dengan harga yang murah. 

Allah SWT berfirman (yang artinya) : Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Jangan pula kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit (TQS. Al-Maidah (5) : 44)

Wajar, ketakutan kaum muslim terhadap ideologi yang dianggap sudah lama mati bukanlah tak beralasan. Karena yang ada dibenak mereka ideologi tersebut kejam dan bejat. Sistem hari ini terkesan ingin membangkitkan lagi ideologi tersebut. Lebih tepatnya mengulang kembali memori tentang kemungkinan bangkitnya PKI dan bejatnya mereka membunuh korban-korban politik yang menentang aspek pemerintahan. Tapi umat Islam tidak sama sekali dibuat takut dengan yang namanya kapitalisme. Padahal kapitalisme dengan komunisme adalah saudara kembar. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sama-sama ideologi. Islam juga ideologi. Hanya saja dua ideologi ini (komunisme dan kapitalisme) adalah ideologi buatan manusia. Yang satu menempatkan diri sebagai pembela hak-hak pengusaha sehingga penguasa berkuasa yakni kapitalisme. 

Kedua adalah sosialisme, berkedok membela buruh, rakyat padahal mereka juga tidak kalah bejat dan kejamnya dengan kapitalisme. Ideologi komunisme sudah mati di Rusia oleh Karl Mar, marxisme ajarannya. Dia mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak ada, sudah mati. Tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka ideologi ini dibubarkan oleh penganutnya sendiri di Rusia. Maka dulu pernah kita dengar yang namanya Uni Soviet Sosialime Republik (USSR). 

Sekarang komunisme sudah tidak berbentuk negara bahkan Rusia sendiri pun saat ini pindah cenderung ke kapitalisme dan ideologi kapitalisme inilah yang berkuasa menguasai dunia. Bahkan ideologi inilah yang hari ini juga mengatur kita umat Islam diseluruh dunia, termasuk negeri-negeri kaum muslimin. Ideologi ini berbahaya karena sama-sama diemban oleh negara. Islam juga adalah ideologi (mabda). 
            
Islam bukan hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya pemikiran atau teori tetapi Islam juga adalah konsep yang mengajarkan tentang solusi-solusi kehidupan. Oleh karena itu, dulu kaum muslim juga memiliki ideologi Islam yang diemban oleh sebuah negara yang bernama Khilafah Rasyidah ‘Ala Minhaji Nubuwwah, melanjutkan dari apa yang Rasulullah saw. Pernah dirikan di Madinah. Lantas Khilafah itu berlangsung berabad-abad lamanya hingga 13 abad lamanya dan akhirnya ideologi Islam ini diruntuhkan. Dikonspirasi untuk diruntuhkan tepatnya di Turki tanggal 03 Maret 1924 hingga saat ini kaum muslim tidak lagi memiliki negara yang menerapkan ideologi Islam.           

Menuntaskan gerak dan paham komunis secara tuntas adalah hal yang niscaya. Namun, jika negeri kita masih menjadikan kapitalisme sebagai ideologi negara, paham ini akan selalu berpotensi bangkit lagi dan mengulang luka lama dengan memanfaatkan kebebasan dalam demokrasi. Berbeda jika negeri ini menjadikan Islam sebagai ideologi, gerak para komunis tentu akan musnah karena Pemimpin dalam negara Islam yakni Khalifah akan memusnahkan segala hal yang berkaitan dengan ideologi komunisme, memberikan pembinaan akidah agar keimanan tertancap kuat dalam diri rakyat serta penguatan ‘aqliyah agar rakyat dapat berpikir cerdas. Bagi para aktivis dan massa pengemban komunisme yang melakukan pemberontakan tentu akan diperangi hingga mereka kembali taat kepada Allah SWT.

Dari sini, terlihat jelas bahwa peran Islam sebagai deologi selalu ingin dipisahkan dari sebuah negara. Agama dan negara ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan karena Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya sebagai sebuah sistem hidup dan sistem hukum meliputi segala perkara, bukan hanya masalah akhlak dan ibadah ritual seperti sholat, puasa saja namun mengatur manusia mulai dari bangun tidur sampai bangun negara.

Allah SWT berfirman (yang artinya) : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Kucukupkan nikmat-Ku kepada kalian dan telah Kuridhai Islam menjadi agama bagi kalian (TQS. Al-Maidah (5) : 3).

           Ini berarti, problematika apa saja atau apapun tantangan yang dihadapi, akan dapat dipecahkan dan dijawab oleh Dinul Islam. Termasuk dalam hal kenegaraan. Sebabnya, Islam dirumuskan dengan kalimat, “Al-Islam din wa minhu ad-dawlah (Islam adalah agama, termasuk diantaranya adalah ajaran tentang bernegara). Ini berbeda dengan konsep sekulerisme yang memisahkan agama darn negara. Oleh karena itu, jelas agama tidak bisa dipidahkan dari negara, sebagai pemilik kekuasaan. 

           Imam Al-Ghazali mengungkapkan pentingnya agama dan negara. Beliau mengungkapkan :
Agama dan kekuasaan (ibarat) saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa pondasi niscaya runtuh dan sesuatu tanpa penjaga niscaya lenyap (Al-Iqtishad fi al-I’tiqad).

Senada dengan itu, Ibnu Taymiyah menegaskan, “Jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.”

Hari ini, terutama ditengah pandemi corona, kecacatan dan kerusakan akibat tidak diterapkannya Islam semakin nampak dan dirasakan oleh kaum muslim. Kebijakan yang nyeleneh, pelecehan dan penyengsaraan terhadap rakyat. Umat butuh solusi. Tentunya dengan menghadirkan sistem yang baik. Sistem yang baik tentu harus bersumber dari Dzat yang Mahabaik, yakni Allah SWT. itulah sistem Islam, syariah dan Khilafah. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. untuk seluruh manusia. Islam mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya dalam masalah akidah dan ibadah.

 Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam masalah akhlak, pakaian, makanan dan minuman. Islam pun mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah muamalah dan ‘uqubat. Inilah ruang lingkup syariah Islam. Syariah Islam tidak akan bisa diterapkann secara kaffah (menyeluruh) tanpa adanya institusi pelaksananya. Itulah yang disebut dengan Khilafah. Sebuah sistem Pemerintahan didalam Islam. Warisan dari Rasulullah saw. 

Sistem ini bukan sekedar teori, namun telah terbukti pernah ada dan keberadaannya diakui oleh Barat sendiri. Namun, sistem yang baik tidak cukup tanpa adanya sosok pemimpin yang baik. Dialah sosok yang sadar dan paham bahwa jabatan adalah amanah, yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Ia juga paham bahwa hakikat kepemimpinannya adalah sebagai pelayan, bukan pemimpin yang merasa punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu terhadap apa yang ia pimpin. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan terciptanya kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan, haruslah menggunakan sistem yang baik. itulah sistem Islam dengan syariah dan khilafahnya, yang dipimpin oleh seorang yang memang amanah dan bertakwa, yang disebut sebagai imam atau Khalifah. 

Tidak ada pilihan lain lagi memang seharusnya RUU ini ditolak. Hanya kepada ideologi Islam tempat kita kembali karena ideologi Islamlah yang mampu mengatur kita agar kehidupan tenteram, sejahtera, baik urusan dunia maupun akhirat. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki?  Wallahu a’lam bisshowab.[]

Oleh: Jusmiana 
Pemerhati Umat

Post a Comment

Powered by Blogger.