Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi. Salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Keputusan pengesahan Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna.

"Apakah laporan Baleg atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas Prioritas RUU Prioritas 2020 dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7).

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna DPR.

Selain RUU HIP masih ada, dalam daftar Prolegnas Prioritas hasil evaluasi itu pun tak terdapat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang telah diminta Komisi VIII RI untuk dicabut.

Berikut daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR.

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

2. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

4. RUU tentang Jabatan Hakim

5. RUU Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

8. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)

9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional

13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)

15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

20. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

21. RUU tentang Ketahanan Keluarga

22. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

23. RUU tentang Profesi Psikologi

24. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama

25. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

26. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)

27. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)

28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua

29. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

30. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika

31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

32. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law).  

33. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

37. RUU tentang Daerah Kepulauan

"Saya membawa surat presiden berisi tiga dokumen, satu surat resmi presiden kepada ibu, lalu ada dua lampiran lain yang terkait dengan RUU BPIP," kata Mahfud di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7).Sebelumnya, siang ini pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menggantikan RUU HIP. Mahfud mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengirim surat ke DPR terkait sikap resmi pemerintah soal RUU HIP ke gedung wakil rakyat tersebut.

Ia datang ditemani sejumlah menteri lain yakni Menhan Prabowo Subianto, Menkumham Yasonna H Laoly, Mensesneg Pratikno, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan Mendagri Tito Karnavian.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat mengakhiri polemik RUU HIP setelah pemerintah mengajukan RUU BPIP.

Puan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali. Dia minta masyarakat fokus menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) dan dampaknya yang sedang menghantam Indonesia.

"Segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai," kata Puan yang didampingi rekan pimpinan DPR lain menyambut rombongan Mahfud.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan mengenai pencabutan atau penggantian RUU HIP baru akan dibahas dewan setelah masa reses.

Untuk diketahui, DPR akan menjalani masa reses kurun waktu 17 Juli-13 Agustus 2020.

"Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan," kata Dasco lewat pesan singkat, Kamis.


Sementara itu, dari pagi hingga petang ini di depan kompleks DPR/MPR berlangsung demonstrasi yang dilakukan atas dua RUU oleh massa yang berbeda. Massa pertama yang digawangi PA 212 hingga FPI melakukan aksi menolak pembahasan RUU HIP. Sementara itu, massa kedua adalah elemen buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja
.[]

sumber berita: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200716161948-32-525536/dpr-sahkan-prolegnas-prioritas-2020-baru-masih-ada-ruu-hip

Post a Comment

Powered by Blogger.