Oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Melalui akun twitter @bumnbersatu, Ketua FSP (Federasi Serikat Pekerja) 
BUMN, Arif Poyuono menyatakan agar pemerintah memikirkan untuk melegalkan 
judi kasino dan togel. Menurutnya, hal itu akan bisa membangkitkan 
perekonomian di masa pandemi. Lapangan pekerjaan baru akan tersedia, 
imbuhnya (15 Juli 2020).

Tambahnya pula, negara - negara maju melegalkan judi kasino dan togel. Ia 
beranggapan bahwa dengan legalnya judi kasino dan togel menjadikan ekonomi 
bisa berkembang positif.

Sesungguhnya yang perlu disadari bersama bahwa perekonomian Indonesia sudah 
terpuruk baik sebelum dan saat pandemi. Jadi tidak bijak menyatakan bahwa 
ekonomi Indonesia saat ini terpuruk disebabkan oleh pandemi Covid-19. Yang 
terjadi adalah Covid-19 ini justru membuka mata kita akan sangat rapuhnya 
basis perekonomian Indonesia.  Akibatnya semakin terpuruk saat diterpa 
musibah pandemi ini.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat keadaan perekonomian Indonesia 
sebelum pandemi. Utang luar negeri pada September 2019 mencapai Rp 5.569 
trilyun. Sedangkan pada Nopember 2019, utang luar negeri meningkat mencapai 
Rp 5.619 trilyun (www.cnbcindonesia.com, 15 Januari 2020).

Adapun pertumbuhan ekonomi di 2019 adalah 5,02 persen. Angka ini lebih 
rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,17 persen. Angka 5,02 persen itu 
sama besarannya dengan di tahun 2016 yang berkisar 5,03 persen. Artinya 
pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan. Cenderung terpuruk. Realnya kita 
bisa melihat angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Jumlah 
penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta. Standar yang 
dipakai dengan penghasilan sekitar Rp 440 ribu per kapita per bulan. Jadi 
sangat miris. Dengan penghasilan segitu, artinya betul - betul sangat 
miskin. Angka kemiskinan tersebut akan semakin besar bila menggunakan 
standar dunia yakni 2 dolar AS per hari. Parahnya, dari angka kemiskinan 
itu, 22 juta penduduk dalam kelaparan yang kronis, sebagaimana laporan 
resmi ADB.

Belum lagi dalam persoalan sumber daya alam (SDA). SDA telah dikuasai 
asing. Bahkan 5 SDA besar dikuasai asing. Tambang emas di Papua dikuasai 
Freeport. Tambang geothermal Jawa Barat dikuasai Chevron. Tambang batubara 
di Kalimantan, nikel di Sulawesi, dan minyak bumi di banyak daerah. Ya, 
semuanya sudah dikangkangi asing. Dan negara - negara besar penikmat 
investasi pengelolaan SDA di Indonesia adalah AS, China, Inggris, Perancis 
dan Kanada. Nanti kita bisa lihat di masa pandemi, korporasi asing mendapat 
surga dengan disahkannya UU Minerba. Kesimpulannya, persoalan ekonomi 
Indonesia terletak pada kesalahan pengelolaan atau salah urus. Pemerintah 
lebih mementingkan keuntungan bagi korporasi daripada kesejahteraan 
rakyatnya.

Sekarang kita bandingkan dengan masa pandemi. Utang luar negeri Indonesia 
di April 2020 mencapai Rp 5.603 trilyun. Tidak bergeser dari tahun 2019. 
Walaupun utang luar negeri yang jatuh tempo diklaim telah dibayarkan. 
Bahkan jumlah kemiskinan terus meningkat. Menkeu, Sri Mulyani menyatakan 
bahwa jumlah kemiskinan meningkat 4,48 juta jiwa dari data di tahun 2019.

Tentunya di masa pandemi itu merupakan masa - masa yang sulit. Penerapan 
karantina wilayah dan atau PSBB memicu meningkatnya jumlah pengangguran. Di 
saat demikian, harusnya negara hadir dalam memenuhi kebutuhan hidup 
penduduknya. Yang terjadi justru kebijakan - kebijakan negara tidak memihak 
rakyatnya. TKA asal China terus saja dibolehkan masuk ke Indonesia. Iuran 
BPJS naik di kala pandemi. Liberalisasi listrik terjadi. Tagihan rekening 
listrik di beberapa daerah mengalami kenaikan fantastis di periode sekitar 
Mei dan Juni 2020. UU minerba dan UU Tapera telah disahkan. Artinya lengkap 
sudah penderitaan rakyat.

Ini bukti lagi akan negara yang salah urus. Kekayaan alam seharusnya 
dikelola negara. Tidak diserahkan pada asing. Dengan begitu negara akan 
mempunyai cadangan keuangan yang mencukupi tatkala menerapkan karantina 
wilayah. Yang ada, keuangan negara kecil sehingga tidak bisa segera 
melakukan penanganan memadai terkait penanggulangan pandemi. Oleh karena 
itu bisa dipahami bahwa alasan pemberlakuan new normal adalah masalah 
ekonomi. Masyarakat tetap bisa bekerja. Dengan kata lain, negara berlepas 
tangan dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jadi tidak 
mengherankan bila pandemi pun berlarut - larut tidak kunjung tertangani 
dengan baik. Semakin hari jumlah yang terinfeksi Covid-19 cenderung naik.

Kondisi ekonomi dunia juga tak jauh berbeda dengan Indonesia. Data program 
pangan dunia seperti yang dikutip Oxfam di tahun 2019 terdapat 149 juta 
mengalami kelaparan tingkat krisis. Sedangkan di tahun 2020 ini, 
diprediksikan kelaparan tingkat krisis mencapai 270 juta orang. Bahkan 
pertumbuhan ekonomi negara maju yang melegalkan judi kasino dan togel pun 
mengalami keterpurukan.

AS dengan kota judinya yang terkenal, Las Vegas,  pertumbuhan ekonominya di 
kuartal I 2020 adalah negatif 4,8 persen. Di Uni Eropa, pertumbuhan 
ekonominya minus 8,3 persen di 2020. Tentunya termasuk di dalamnya ada 
Portugal dengan Lisbon sebagai kota judinya.

Jadi letak persoalan krisis ekonomi dunia ada di dalam penerapan ekonomi 
liberal. Sistem ekonomi liberal yang bersandar pada sektor ekonomi non riil 
dan ekonomi riba atau suku bunga. Di samping itu, ekonomi liberal 
mendoktrinkan nihilnya peran negara dalam ekonomi. Yang terjadi raksasa 
ekonomi dalam bentuk korporasi menguasai ekonomi dunia. Kasus occupy wall 
street menunjukkan ekonomi berada di segelintir kaum kapital raksasa. 
apalagi kalau usulan Arif Poyuono ini diterima pemerintah, maka hal 
tersebut hanya akan menambah daftar panjang krisis. Ekonomi berbasis 
spekulasi dalam dunia judi tentu saja kompatibel dengan ekonomi liberal 
yang saat ini berlaku.

Oleh karena itu, langkah untuk memulihkan ekonomi dunia saat yang terpuruk 
baik sebelum dan saat pandemi adalah dengan kembali menerapkan sistem 
ekonomi Islam. Seharusnya pandemi ini menyadarkan manusia akan kelemahannya 
di hadapan kekuasaan Allah SWT. Bukannya malah melegalkan judi kasino dan 
togel yang notabenenya adalah kemaksiatan. Lantas, di manakah nalar 
sehatnya kondisi krisis saat ini diberikan solusi dengan melakukan 
kemaksiatan?  Bukankah penerapan ekonomi liberal di negeri - negeri Islam 
adalah sebuah kemaksiatan? Tidak cukupkah pandemi ini menjadi peringatan 
agar kembali kepada Islam?

Penerapan ekonomi Islam yang bertumpu pada sektor riil akan membangkitkan 
perekonomian. Di samping itu, ekonomi Islam menegaskan bahwa penyerahan 
kekayaan alam kepada swasta dan asing akan menyediakan ketersediaan fiskal 
yang memadai guna mencukupi kebutuhan rakyatnya dan dalam menanggulangi 
pandemi Covid-19. Tentu saja penerapan ekonomi Islam ini akan bisa 
dioptimalkan dengan penerapan Islam secara paripurna oleh negara.

Post a Comment

Powered by Blogger.