Koordinator Uji Klinis Vaksin Virus Corona Prof Kusnandi Rusmil mengaku ada desakan dari Presiden Jokowi, untuk menggunakan secara massal vaksin Sinovac dari Tiongkok di Indonesia. Namun, Kusnandi menyatakan bahwa desakan presiden itu tidak bisa dilaksanakan.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden usahakan vaksin ini cepat ada. Kalau bisa 3 bulan, kami bilang enggak bisa 3 bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar,” kata Kusnandi.

Menurut Kusnandi, pihaknya harus melewati tahap uji klinis sebelum menerapkannya untuk umum. Dan tata cara uji klinis itu sudah diatur secara ketat oleh WHO. Kusnandi yang merupakan dokter spesialis anak banyak mengerjakan tentang imunisasi dan uji klinis, mengklaim sudah meneliti vaksin lebih dari 20 tahun dan telah mengerjakan 32 uji klinis di Indonesia.

Komentar

Tentu kita berharap bahwa pandemi Covid-19 ini segera berakhir, namun mengabaikan protokoler medis dalam pembuatan vaksin adalah tindakan gegabah. Uji klinis vaksin mutlak perlu sebelum dipakai secara luas ke masyarakat. Pengujian terhadap warga Indonesia untuk menguji apakah vaksin ini cocok dengan karakteristik penduduk hingga cuaca di Indonesia. Virus Corona saat ini diyakini memiliki banyak strain yang berbeda dan sudah sedikit berubah.

Di sisi lain, kaum muslimin juga patut mewaspadai sisi lain dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, ini yakni peluang terjadinya penjajahan di dunia medis melalui berbagai vaksin dan obat-obatan. Indonesia, seperti negara dunia ketiga lain, telah ketinggalan jauh dalam pengembangan layanan kesehatan dan industri yang berkaitan dengannya seperti industri alat-alat kesehatan dan farmasi.

Negara-negara maju sengaja menjadikan rakyat di negara-negara berkembang sebagai pasar industri medis, rumah sakit, dan farmasi, juga sebagai kelinci percobaan teknologi dan farmasi mereka.
Dalam masa pandemi ini sejumlah perusahaan farmasi raksasa seperti Pfizer PFE (PFE), bekerja sama dengan BionTech (BNTX) dan secara terpisah, Moderna (MRNA), Johnson & Johnson JNJ (JNJ) dan Pfizer (PFE), juga perusahaan asal China, Sinovac, berlomba-lomba membuat vaksin anti corona. Tentu saja semua untuk jadi komoditi perdagangan ke seluruh negara yang terpapar wabah. Dengan lebih dari 200 negara yang terkena pandemi, maka penjualan vaksin menjadi bisnis yang menggiurkan.

Technavio, salah satu peneliti teknologi dan konsultan bisnis global terkemuka, memprediksi bahwa pendapatan pelbagai perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin akan mencapai sekitar 61 miliar dolar AS pada 2020. Sementara nilai pasar vaksin dunia hari ini ditaksir mencapai 24 miliar dolar AS.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diakui sebagai pemasok vaksin di kawasan ini oleh badan kesehatan dunia atau WHO. Selain itu, sebanyak 132 negara telah mengimpor vaksin dari Indonesia.
WHO juga mencatat Indonesia menjadi salah satu negara yang mendominasi pasokan vaksin dunia bersama dengan India, Belgia, Perancis, dan Korea Selatan. Untuk pemasok vaksin ke negara muslim, Indonesia adalah produsen besar bersama Tiongkok dan India.

Perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma (Persero) tercatat sebagai satu-satunya produsen vaksin dan antisera di Indonesia. Ia memiliki kapasitas produksi sebesar 3 miliar dosis yang terdiri dari 14 jenis vaksin, terbesar di Asia Tenggara.

Namun dalam wabah virus Corona kali ini, BioFarma mengimpor dari Sinovac, perusahaan China, sebanyak 2.400 pada 19 Juli 2020 lalu.

Seharusnya kaum muslimin mengembangkan sendiri teknologi dan pelayanan medis serta industri peralatan medis dan farmasi, agar tidak bergantung pada negara lain, dieksploitasi dan dijadikan kelinci percobaan industri farmasi demi keuntungan mereka sendiri.

Dulu, Eropa pernah bergantung pada dunia Islam dalam mempelajari dan mengembangkan dunia kesehatan dan kedokteran. Puncak kejayaan Islam ditandai dengan kemajuan sektor kesehatan, medis dan farmasi dunia Islam. Kitab-kitab medis dan catatan sejarah merekam kemajuan tersebut.

Semuanya hanya bisa dicapai bila kaum muslimin kembali berada dalam kekuatan penuh, dalam institusi Khilafah yang menaungi umat dengan pelaksanaan syariat Islam. Dimana kesehatan dan nyawa rakyat diberikan perlindungan maksimal, bukan ditelantarkan demi roda ekonomi.[] Iwan Januar/LS

Post a Comment

Powered by Blogger.