Oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)


Panglima TNI menegaskan adanya ancaman radikalisme di tengah pandemi. 
Melalui berbagai cara mereka bergerak mempengaruhi opini publik. Salah 
satunya melalui media internet atau sosial media. Hal demikian 
disampaikannya saat pelantikan 208 perwira karir di Markas TNI Cilangkap, 
Jaktim (Kompas TV, 17 Juli 2020).

Menurutnya narasi - narasi yang dibangun kaum radikal terkait penanganan 
Covid-19 oleh pemerintah. Pandemi ini sebuah konspirasi, rapid dan swab 
test lebih menguntungkan rumah sakit, menjadi contoh narasi tersebut, 
imbuhnya. Oleh karena itu, panglima menghimbau agar memperkuat kesadaran 
anggota, keluarga dan masyarakat dalam menangkal hoaks atau radikalisme 
yang bisa memecah belah bangsa yang berBhinneka tunggal Ika.

Mencermati pernyataan Panglima TNI tersebut, ada satu hal yang seharusnya 
menjadi pemahaman bersama bahwa TNI itu lahir dari rakyat. TNI dibentuk 
dari TKR (Tentara Keamanan Rakyat). TKR sendiri dibentuk pada 5 Oktober 
1945. Sedangkan BKR (Badan Keamanan Rakyat) menjadi cikal bakalnya TKR.

Tentunya TNI yang lahir dari rakyat semestinya sejalan dengan aspirasi 
rakyat. Dulu di masa penjajahan fisik, para pejuang melawan penjajah 
Belanda termasuk Inggris, dan Jepang. Mereka menyadari akan penderitaan 
rakyat. Mereka tahu persis keinginan rakyat yang ingin lepas dari 
penjajahan. Mereka tidak pernah mengkhianati rakyat. Para pejuang itu 
sejatinya rakyat yang bangkit melawan. Dari merekalah yang nantinya jadi 
cikal bakal tentara Indonesia.

Demikianlah seharusnya TNI saat ini bersikap. Di era penjajahan gaya baru 
ini, TNI harus bersatu dengan rakyat, khususnya umat Islam. Indonesia 
sebagai negeri yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, tentu saja 
motor penggerak bangsa terletak di tangan umat Islam.

Penulis yakin bahwa Panglima TNI memahami bahwa Indonesia saat ini masih 
dalam cengkeraman penjajahan. Di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, 
pendidikan, sosial, peradilan dan pertahanan berasaskan ideologi 
Kapitalisme - sekuler.  Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 
jauh dari nilai - nilai Islam. Halal haram tidak diperhatikan. Para 
penyelenggara negara dikendalikan oleh para kapital raksasa. Kekayaan alam 
diserahkan pada swasta dan asing. Kemiskinan meningkat. Gap antara si kaya 
dan si miskin semakin lebar. Kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana 
diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 jauh panggang dari api.

Begitu pula terkait aksi MUI dan umat dalam menolak RUU HIP. Panglima TNI 
mestinya mengambil posisi memback-up aksi tersebut. TNI sebagai satuan 
pertahanan negara semestinya punya kepekaan politik dan ideologi. Manakah 
aktifitas politik termasuk ideologi, yang mengancam Indonesia dan mana yang 
justru menyelamatkan negeri ini.

RUU HIP yang tidak mencantumkan TAP MPRS No.25 Tahun 1966 dalam 
konsiderannya, malah di dalamnya ada pemerasan Pancasila menjadi trisila 
dan ekasila, sesungguhnya menjadi indikasi bangkitnya PKI di Indonesia. Hal 
ini diperkuat dengan pengakuan Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia 
menegaskan bila Komunisme dan Marxisme dilarang, maka ajaran Khilafah juga 
harus dilarang. Narasi yang dibangunnya adalah Khilafahisme harus dilarang.

Selanjutnya exit strategi pun dilakukan. RUU HIP diganti dengan RUU PIP 
(Pembinaan Ideologi Pancasila). Dan yang terbaru, RUU HIP diganti RUU BPIP. 
Dalam hal ini, TNI mesti peka.

TNI secara khusus mempunyai pengalaman dalam menumpas PKI. TNI bersama 
rakyat bergerak. Daerah - daerah yang menjadi kantong PKI disisir. Ya, hal 
ini dilakukan karena TNI dan rakyat sadar bahwa bangsa Indonesia itu 
berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, tidak ada tempat bagi 
ajaran Marxisme dan Komunisme yang atheis di Indonesia.

Jadi baik Kapitalisme maupun Komunisme adalah ancaman nyata. Keduanya 
merupakan ideologi penjajah.

Adapun terkait penanganan pandemi Covid-19 di negeri ini. Menjadi sebuah 
kewajaran adanya kritik dan masukan dari putra - putra negeri. Dana 
Covid-19 sekitar Rp 677 trilyun semestinya bisa dipakai dengan baik. 
Realitasnya rapid dan tes swab masih menjadi barang mahal bagi rakyat. 
Pengangguran dan kelaparan meningkat. Penderitaan rakyat menjadi lengkap. 
Di tengah pandemi, iuran BPJS meningkat, terjadi liberalisasi listrik, dan 
iuran Tapera.

Alangkah bijaksananya, TNI memposisikan dirinya sebagai kekuatan efektif 
yang mendorong pemerintah guna mengambil ideologi yang bisa menyelamatkan 
negeri ini dari kehancuran. Islam sebagai keyakinan mayoritas bangsa ini 
telah memainkan peranan strategis dalam membebaskan negeri ini dari 
penjajahan. Maka untuk kedua kalinya pula, Islam akan memainkan perannya 
membebaskan negeri ini dari penjajahan di segala bidang kehidupan.

Oleh karena itu, TNI bisa bercermin dari sikap Sayyiduna Sa'ad bin Muadz 
ra. Beliau selaku pemuka Suku Khazraj mengambil posisi menjadi penolong dan 
penopang bagi diterapkannya Islam secara paripurna di Madinah. Allah swt 
pun melimpahkan kemuliaan yang Agung bagi Sa'ad bin Muadz ra. Walhasil, 
Panglima TNI, Hadi Cahyanto dengan institusi militernya akan mendapatkan 
kemuliaan sebagaimana Sa'ad bin Muadz, di saat menjadi Ahlul Quwwah wal 
Man'ah, penolong dan penopang bagi tegaknya Islam di negeri ini. Alasannya, 
karena hanya Islam yang mampu membebaskan negeri Islam dari semua bentuk 
penjajahan. Di samping itu, cita - cita kesejahteraan akan bisa diwujudkan 
dengan Islam.

Post a Comment

Powered by Blogger.