Oleh: dr. Arum Harjanti

MuslimahNews.com, FOKUS – Pada 6-10 Juli 2020 ini berlangsung AIDS 2020: Virtual yang merupakan konferensi AIDS skala internasional terbesar ke-23 secara virtual (The 23rd International AIDS Conference).

Momen ini dianggap penting mengingat perkembangan infeksi HIV/AIDS terus terjadi. Apalagi data terbaru UNAIDS dalam Global AIDS Update 2020 menjadi peringatan bahwa kemajuan pengendalian infeksi HIV/AIDS justru berada pada titik balik.

Betapa tidak! Tahun 2014, UNAIDS menetapkan target pengurangan jumlah infeksi HIV baru dan kematian karena AIDS di bawah 500.000 per tahun pada 2020. Namun, dalam dua tahun terakhir justru meningkat hingga 1,7 juta orang tertular virus setiap tahun.

Bahkan ada peningkatan tajam infeksi HIV baru pada kelompok yang terpinggirkan –laki-laki gay dan biseksual, perempuan transgender, pekerja seks, dan orang-orang yang menggunakan narkoba.[1]

Sebelumnya, UNAIDS dan MPact Global Action for Gay Men’s Health and Right, sudah menyampaikan keprihatinannya bahwa orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI) mengalami kekerasan, diskriminasi, dan distigmatisasi sebagai vektor penyakit selama pandemi Covid-19. Akibatnya, orang-orang LGBTQ mengalami hambatan dalam mengakses hak-hak mereka, termasuk layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, dan akan menghambat upaya pencegahan[2].

Dunia tentu saja prihatin dengan capaian program pengendalian HIV/AIDS yang dicapai hari ini. Pencegahan penularan HIV berjalan terlalu lambat. Infeksi HIV baru pada 2019 justru meningkat hingga lebih dari tiga kali lipat dari target yang ingin dicapai pada 2020. Dan ternyata, 62% infeksi HIV baru itu terjadi pada “key populations and their sexual partners”.

Populasi kunci ini meliputi pekerja seks, pengguna narkoba suntik, narapidana, transgender, gay, dan laki-laki lainnya yang melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki[3] Apalagi dana global untuk mengatasi infeksi ini turun 7%.[4]

Lengkap sudah kekhawatiran mereka.

Kegagalan menanggulangi infeksi HIV/AIDS yang telah menjadi pandemi di dunia sejak 1981 itu tentu saja memprihatinkan.[5] Karena itu perlu upaya spesial untuk dapat mengendalikannya dan mencapai visi global penanggulangan HIV yang dicanangkan tahun 2010, yaitu Three Zeros: zero new HIV infections, zero AIDS related deaths, and zero discrimination[6].

Upaya spesial ini tentunya mengarah kepada penyumbang mayoritas infeksi HIV baru yang dianggap sebagai populasi kunci. Populasi kunci itu sangat “strategis”, karena “small proportions of the general population, but they are at elevated risk of acquiring HIV infection, in part due to discrimination and social exclusion.” [7]

Atas alasan itu, wajar jika LGBTQ menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus, mengingat keberadaan kelompok ini masih diperdebatkan, khususnya di negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia[8]

Padahal seharusnya dunia menghormati orientasi seksual setiap orang sebagaimana yang dikatakan Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif UNAIDS.[9]

Mungkin itulah yang menjadi alasan isu LGBTQ kembali diangkat. Dukungan resmi Unilever ibarat angin segar. Perusahaan besar berbasis di Belanda itu pada 19 Juni 2020 lalu menyatakan dukungan resminya pada gerakan LGBTQ di akun Instagramnya.

Unilever menuliskan: “Kami berkomitmen untuk membuat rekan LGBTQ bangga karena kami bersama mereka. Karena itu kami mengambil aksi dengan menandatangani Declaration of Amsterdam untuk memastikan setiap orang memiliki akses secara inklusif ke tempat kerja.

Tidak hanya itu, Unilever bahkan membuka kesempatan bisnis bagi LGBTQ sebagai bagian dari koalisi global dan meminta Stonewall, lembaga amal untuk LGBT, mengaudit agar Unilever dapat secara nyata mewujudkan dukungannya kepada kelompok LGBTQ.

Dukungan Unilever yang beroperasi di lebih dari 180 negara dengan budaya yang berbeda ini disebabkan penerimaan Unilever atas keberagaman dan lingkungan yang inklusif.[10] Dukungan terhadap LGBTQ juga dimunculkan kembali oleh UN Women dengan menunjuk satu staf khusus untuk mengurus kampanye LGBTQ+.

Adalah Sophie Browne yang ditunjuk sebagai UN Women’s LGBTIQ+ Policy Specialist. Ia akan bekerja di seluruh organisasi, secara global, dan dengan mitra eksternal untuk mengintegrasikan lensa LGBTIQ+ ke pekerjaan UN Women.[11]

Dukungan terhadap hak-hak LGBTIQ+ menjadi salah satu target yang harus diwujudkan. Apalagi hal ini merupakan elemen intrinsik dari mandat UN Women untuk mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan SDGs pada 2030.

UN Women merasa perlu menggalang kekuatan untuk memperjuangkan kaum LGBTQ+ ini, apalagi pandemi Covid-19 telah memperparah ketidaksetaraan terhadap LGBTIQ+. [12].

Alasan yang sama mungkin juga menjadi penyebab diangkatnya peringatan Pride Month atau Bulan Kebanggaan bagi komunitas LGBTQ+ pada tahun ini. LGBT Pride Month sesungguhnya terjadi di AS, untuk memperingati kerusuhan Stonewell yang terjadi pada akhir Juni 1969 oleh orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Peristiwa ini kemudian menjadi momen penting dalam perjuangan gerakan hak-hak LGBT modern[13] Ada berbagai kegiatan di tahun ini yang diselenggarakan abc7news untuk memperingati bulan Pride ini [14].

Diangkatnya kembali isu LGBTQ ini tentu adalah cara Barat melegalisasi keberadaan komunitas yang dilarang hukum Islam ini. Legalisasi ini sangat penting artinya untuk dapat mengendalikan infeksi HIV/AIDS demi target pada 2030.

Namun sejatinya, yang paling utama adalah mewujudkan kebebasan perilaku yang diyakini Barat sebagai hak dasar manusia. Oleh karena itu, upaya legalisasi LGBTQ ini tidak akan pernah berhenti, karena ia adalah wujud nyata eksistensi kapitalisme sekularisme yang menjadi cara pandang Barat.

Legalisasi ini juga dibutuhkan untuk mengukuhkan ide mereka tentang hak asasi manusia, sehingga keterikatan terhadap hukum agama (Islam) dapat disingkirkan. Muslim yang mau menerima selain hukum Islam –yang disebut sebagai muslim moderat.

Inilah yang sangat dibutuhkan Barat sebagai partner untuk mengampanyekan nilai-nilai Barat di negeri-negeri muslim. Rand Corporation secara gamblang membeberkan peta jalan menghancurkan Islam dalam bukunya “Building Islam Moderat Network” yang terbit pada 2007.

Dokumen tersebut secara jelas menyebutkan bahwa di antara partner mereka menghadapi Islam adalah akademisi muslim sekuler dan liberal dan kelompok perempuan. Dan kesetaraan gender adalah salah satu program prioritas mencetak muslim moderat.[15]

Di sisi lain, mengharapkan pengendalian infeksi HIV/AIDS melalui legalisasi LGBTQ, sebagaimana yang diyakini Barat saat ini, sesungguhnya hanyalah angan-angan kosong. Pendapat ini bertentangan dengan fakta ilmiah yang justru menunjukkan sebaliknya.

Gay dan laki-laki suka laki-laki 22 kali lebih berisiko terinfeksi HIV dari pada pria lain, sementara wanita transgender memikul risiko tertular HIV 12 kali lebih tinggi dari populasi umum.[16]

Maka tentu saja tidak masuk akal menjadikan legalisasi LGBTQ sebagai alasan untuk mencegah penularan infeksi HIV/AIDS. Apalagi, bagi seorang muslim, LGBTQ adalah perilaku haram, yang dilaknat Allah SWT.

Dengan demikian, LQBTQ akan dilarang dan pengendalian infeksi HIV/AIDS dilakukan dengan cara yang dibolehkan syariat.

Islam mengharuskan negara menjaga fitrah setiap rakyatnya termasuk orientasi seksualnya sesuai ketentuan Allah. Islam juga mewajibkan negara menjaga kesehatan rakyatnya dari berbagai penyakit dengan dana yang cukup dan metode yang efektif.

Berbagai langkah pencegahan juga akan dilakukan secara komprehensif demi menghentikan penularannya. Semua itu hanya akan bisa dilakukan Khilafah Islamiyah.

Saat ini, kaum muslimin hanya bisa melakukan solusi parsial. Memboikot produk yang diproduksi MNC global yang permisif akan komunitas janggal itu. Namun Apple, Microsoft, Google, Toyota, Instagram, Nike, Starbucks, atau Facebook bakal memiliki 1.000 cara untuk tetap eksis di pasar global, mengingat kapasitas mereka sebagai MNC raksasa.

Sekalipun dalam beberapa kondisi penjualan atau nilai saham mereka akan anjlok, mereka segera mampu merevitalisasi diri. Apalagi arus global penerimaan kaum terlaknat digawangi negara nomor satu dan lembaga-lembaga multileral ini selalu terselip dalam kampanye halus dan terang-terangan.

Semua itu bagai bola salju yang terus menerjang halangan yang merintangi mereka. Karena rezim-rezim prodemokrasi “menumpang makan” pada MNC global itu.

Karena itu kita butuh Khilafah. Dunia butuh Khilafah, bukan hanya kaum muslimin. Untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan kemaksiatan nyata tersebut.

Hanya Khilafah yang memiliki sistem komprehensif untuk mencegah promosi, inisiasi, ataupun arus legalisasi LGBTIQ ini. Melalui integrasi sistem media, pendidikan formal-nonformal, sistem sosial dalam masyarakat, sistem ekonomi, politik, hingga sistem sanksinya bersifat antisipatif hingga solutif.

Tanpa memberi kesempatan sedikit pun kaum terlaknat ini menghirup kebebasan dan membahayakan masyarakat dan alam semesta. Sungguh, kita butuh Khilafah. [MNews]

Referensi:

[1] Global AIDS update 2020

[2] https://frontlineaids.org/new-unaids-data-should-sound-alarm-bells/

[3] https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf

[4] https://frontlineaids.org/new-unaids-data-should-sound-alarm-bells/

[5] https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_HIV/AIDS

[6] https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf

[7] https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf.

[8] https://www.voaindonesia.com/a/youtube-hentikan-siaran-live-soal-agama-dan-keberagaman-gender/5478275.html

[9] https://www.unaids.org/en/keywords/sexual-minorities

[10] https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/25/jawab-anggapan-soal-dukung-lgbt-unilever-kami-hormati-budaya-dan-nilai-di-indonesia

[11] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/take-five-sophie-browne-pride-2020

[12] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/take-five-sophie-browne-pride-2020

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride#LGBT_Pride_Month

[14] https://abc7news.com/nyc-pride-march-canceled-grand-marshals/6261812/

[15] Building Islam Moderat Network”.

[16] https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2019/november/20191105_key-populations

Post a Comment

Powered by Blogger.