Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Persaudaraan Alumni atau PA 212 menyelenggarakan musyawarah nasional (Munas) II di Pondok Pesantren Adzikra Sentul, Bogor, Sabtu (18/7). Kegiatan merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun.

Ketua PA 212 Ust. Slamet Maarif mengatakan, hasil munas menyepakati sejumlah hal penting di antaranya mendesak BPIP dibubarkan, Menolak UU Corona (UU No 2/2020). Selain itu, mendorong agar Habib Rizieq Syihab (HRS) dipulangkan. (19/7).

Didalam Munas, PA 212 juga mendapat arahan langsung dari HRS. Poin penting Arahan tersebut berupa PA 212 dilarang bergabung dengan partai.

HRS juga meminta agar PA 212 menjaga akhlak dalam memperjuangkan kebenaran di Indonesia. Kepemimpinan PA 212 ke depan harus lebih memantapkan hati dan langkah dalam berjuang membela agama, bangsa, dan negara serta berani mengambil risiko. PA 212 tidak boleh menjadi underbow partai politik apa pun.

Jika dicermati, dinamika politik yang terjadi dalam Munas 212 akan sangat mempengaruhi peta politik nasional, terutama dalam sejumlah isu penting, diantarnya :

Pertama, rekomendasi agar BPIP dibubarkan menjadi penanda bahwa kontroversi RUU HIP belum akan reda apalagi selesai seiring penarikannya dan pengajuan RUU BPIP sebagai pengganti. Hal ini membuktikan, bahwa elemen kritis Umat yang menolak RUU HIP dapat membaca manuver politik rezim khususnya PDIP, dibalik penarikan dan pengajuan kembali RUU HIP.

Ini sekaligus menjadi warning bagi PDIP, bahwa kontroversi seputar Pancasila, RUU HIP, termasuk eksistensi BPIP belum akan selesai seperti harapan PDIP. RUU HIP belum menjadi Qoul Qadim yang dilupakan, RUU BPIP juga tidak menjadi Qoul Jadid yang disepakati.

Rencana jahat rezim yang ingin menggunakan Pancasila sebagai alat politik untuk membungkam kebebasan ujaran berbeda melalui pelembagaan dan penguatan eksistensi BPIP mampu diendus. Karenanya, kondisi ini akan menguras energi rezim khususnya PDIP, apalagi dalam isu pancasila ini PDIP dibiarkan oleh partai lainnya bertarung sendiri.

Kedua, Rekomendasi Munas yang menyasar pada isu politik Strategis seperti penolakan UU Corona dan permintaan pembubaran BPIP, akan semakin meneguhkan eksistensi gerakan politik keumatan yang berani mengambil arus yang berseberangan dengan gerakan politik kepartaian.

Terlebih lagi, arahan HRS agar PA 212 tidak bekerja sama dengan partai apalagi menjadi under bow partai, semakin meneguhkan eksistensi gerakan politik kerumatan berdiri mandiri tanpa meminta sokongan gerakan politik kepartaian.

Arahan ini diduga merupakan koreksi total atas pengkhianatan partai politik terhadap aspirasi Umat, khususnya pasca Pilpres 2019. Pada Pilpres tahun lalu, partai mencoba memanfaatkan gerakan politik keumatan, meminta dukungan dan pembelaan.

Namun, begitu partai gagal menggolkan calonnya, partai justru merapat pada rezim dan mengkhianati aspirasi gerakan politik kerumatan. Hal ini, tentu saja tidak boleh terulang lagi.

Ketiga, PA 212 bukanlah satu satunya motor politik penggerak gerakan keumatan. Namun, bisa disebut simbol Perlawanan gerakan politik keumatan untuk menentang pengkhianatan gerakan politik kepartaian.

Situasi ini akan menimbulkan "Gairah Baru" dan semangat yang menyegarkan jiwa aktivis dan para pengemban dakwah. Sebab, gerakan politik keumatan mampu menjadi alternatif dan arus utama perjuangan untuk menentang tirani dan kezaliman rezim, setelah Partai Politik mandul menjalankan peran politiknya membela Umat, bahkan justru berdiri tegap bersama rezim dan menjadi anjing penjaga kekuasaan Rezim

Keempat, kontrol politik Umat terhadap gerakan politik keumatan lebih terjaga ketimbang politik yang dijalankan partai. Simpul politik keumatan bertanggung jawab langsung kepada umat, aktivis pergerakan, serta siapapun yang berhimpun secara ridlo dalam setiap aksi dan gerakan politik kerumatan.

Ikatan Ormas dan simpul kepemimpinan gerakan politik keumatan juga lebih erat dengan umat dan lepas dari intervensi penguasa. Hal inilah, yang menjadikan rezim tidak dapat mengontrol atau membeli gerakan politik keumatan.

Adapun partai politik, mudah sekali dikendalikan rezim. Partai politik yang sebelumnya menentang Rezim, mengumbar narasi dicurangi, ketuanya menyatakan sumpah untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat, nyatanya dengan kompensasi jabatan dua menteri kondisi itu berubah. Bahkan, dalam isu ilegalitas Pilpres pasca putusan MA, partai ini justru menjadi juru bicara dan pembela Rezim.

Sekali lagi, selamat datang di era politik kerumatan. Politik yang berorientasi pada Umat, politik yang selalu hidup dan bergerak tidak sebatas pada kontestasi politik Pemilu, Pilpres dan Pilkada. [].

Nb.
1. Politik kepartaian adalah gerakan politik yang berorientasi pada kekuasaan yang dijalankan oleh partai politik, selain mengunakan sarana agitasi opini dan narasi politik, Partai Politik juga dapat mengakses dan dapat memaksimalkan sarana struktur politik yang tersedia seperti kewenangan, jabatan, dan kekuasaan.

2. Politik keumatan adalah gerakan politik yang berorientasi pada Umat, yang dijalankan oleh organ politik non partai baik berupa Ormas, LSM, pressure group, kelompok cendekia, akademisi, mahasiswa, dll. Gerakan ini tak bisa mengakses sarna politik struktural negara yang memiliki kewenangan, otoritas dan kekuasaan.

Politik yang dijalankan, mengandalkan kekuatan Narasi Opini, agitasi Politik, konsolidasi dan gerakan massa, serta berbagai propaganda dan sarana agitasi ditengah Umat baik melalui ceramah, khutbah Jum'at, pengajian, Tabligh Akbar, dll, yang dimasifkan melalui sosial media.


Post a Comment

Powered by Blogger.