Bukan hanya menolak RUU BPIP, Prof. Suteki juga mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk dibubarkan. "Maukah kita mempertahankan RUU BPIP yang cacat itu untuk syahwat politik dalam industri hukum ini? Tidak! Tuntutan rakyat tetap, Batalkan RUU HIP dan RUU BPIP serta bubarkan lembaga yang patut dijuluki sebagai episentrum gempa politik, yakni BPIP," ujar Prof. Suteki, Selasa (21/7/2020) dalam sebuah acara webinar.

Prof. Suteki menganggap bahwa RUU BPIP yang diajukan di luar prolegnas sebagai inkonsistensi perencanaan. "Alih-alih menjadi UU, RUU BPIP tidak layak menjadi RUU karena cacat prosedur dan dari sisi substansi memiliki potensi merusak sendi kehidupan demokrasi baik di bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apakah keadaan carut marut ini sebagai pertanda bahwa sesungguhnya kita tidak sedang berada di negara dengan sistem demokrasi?," tambahnya.

Profesor yang kerap disebut Pierre Suteki menduga adanya BPIP mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Ia memberikan 6 alasan sebagai berikut.

Pertama, menjadi lembaga pengontrol kehidupan rakyat atas nama Pancasila dan negara, bahkan berpotensi menjadi extractive institution represif. BPIP memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Kedua, berpotensi menjadi godam alat gebuk bagi lawan-lawan politik pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah. 

Ketiga, hadirnya tafsir tunggal Pancasila ala Rezim karena BPIP berwenang membuat pelembagaan nilai dari iIdeologi Pancasila. Akan memicu kegaduhan dan konflik baru di tengah masyarakat.

Keempat, berpotensi menjadi lembaga super body mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam menyusun haluan negara yang mestinya menjadi wewenang MPR. 

Kelimaoverlapping dan redundant atas tugas dan wewenang BPIP dengan tugas dan wewenang DPR, MPR dalam menentukan orientasi bangsa dan negara. 

Keenam, potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) khususnya dalam bidang pendidikan, riset dan inovasi karena Dewan Pengarah bisa menunjuk Ketua atau anggota BPIP menjadi pengarah di bidang itu secara ex officio.

Dari paparan di atas Bapak dari tiga anak tersebut tetap keukeuh untuk menolak RUU BPIP dan menyeru agar lembaga BPIP dibubarkan.[]

Post a Comment

Powered by Blogger.