Oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)


Isu reshuffle kabinet cukup menguat. Apalagi pasca video pidato marah - 
marahnya presiden. Sebagai bagian dari langkah ekstraordinary menangani 
pandemi, presiden bahkan berani mengorbankan reputasi politik. Dan 
reshuffle kabinet merupakan perwujudannya.

Saking menguatnya isu reshuffle, sampai - sampai istana perlu meredakannya. 
Mensesneg, Pratikno Singgih menyampaikan isu reshuffle sudah tidak relevan. 
Alasannya, menurutnya menteri sudah bekerja bagus untuk menanggulangi 
pandemi. Akan tetapi menurut pakar gestur, Handoko Gani bahwa isu reshuffle 
tetap relevan. Pratikno hanya meredam agar tidak terlalu keras isu bergulir 
(www.detik.com, 6 Juli 2020).

Tentunya hal demikian dapat dipahami dari fakta akan keberadaan kabinet 
Jokowi saat ini. Kabinet Jokowi adalah kabinet gemuk. Hasil kompromistis 
dengan partai - partai pendukungnya. Jadi sejak isu reshuffle mencuat, 
banyak partai memasang badan. Secara politis, tidaklah menguntungkan 
langsung melakukan reshuffle.

Sebagai contoh, Ketua DPP PKB Iman Syukri membela kadernya, Ida Fauziah. 
Menurutnya, Ida Fauziah sebagai Menteri Tenaga Kerja memiliki kinerja baik, 
walaupun ada jutaan buruh dan karyawan yang kena PHK selama pandemi. 
Padahal ia hanya berpegangan pada hasil prediksi IPO (Indonesia Political 
Opinion) akan menteri - menteri yang akan direshuffle.

Sepertinya pidato marah - marahnya presiden pada sidang paripurna 18 Juni 
2020 merupakan prakondisi menuju reshuffle. Hanya menunggu momen yang tepat 
saja. Bukankah mantra yang mujarab adalah dengan mengatakan bahwa reshuffle 
itu hak prerogatif presiden. Kalau sudah demikian, semuanya tidak bisa 
berbuat banyak. Seolah menentang, partai - partai pendukung akan menghibur 
diri dengan mengatakan 'yang penting obyektif'. Pertanyaannya, mengapa 
mereka heran akan isu reshuffle? Bukankah Presiden Jokowi di periode 
pertamanya hobi gonta ganti menteri?

Di periode pertamanya, Jokowi melakukan reshuffle kabinet terhitung hingga 
4 kali. Reshuffle I pada 12 Agustus 2015. Reshuffle II pada 27 Juli 2016. 
Pada 17 Januari 2018, terjadi reshuffle III. Dan reshuffle IV terjadi pada 
24 Agustus 2018. Fakta demikian hanya memberikan informasi bahwa 
penunjukkan jabatan menteri itu asal pasang. Lantas hasil dari reshuffle 
berkali - kali tersebut apa?

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia justru tidaklah membaik. Menurut laporan 
ADB, di periode 2016 - 2018 terdapat 22 juta penduduk Indonesia yang 
kelaparan. Sedangkan utang luar negeri di 2019 tembus angka Rp 5.569 
trilyun. Volume impor pangan Indonesia di tahun 2018 sebesar 28,6 juta ton 
meningkat dari tahun 2014 yang jumlahnya 19,4 juta ton. Sebuah keanehan 
bagi sebuah negara agraris seperti Indonesia. Ini dari aspek kesejahteraan 
fisik (ekonomi) yang pastinya terpuruk.

Adapun dari aspek kesejahteraan jiwa dan spiritual. Penistaan Islam begitu 
masif. Dari Ahok, Abu Janda, BuSuk, Ade Armando, Victor Laiskodat hingga 
Gus Muwafiq secara maraton melakukannya. Kriminalisasi aktivis dan ajaran 
Islam hingga terbitnya Perppu Ormas tahun 2017. Korban satu - satunya 
Perppu Ormas adalah ormas HTI. Kejadian - kejadian tersebut jelas mengusik 
ketenangan kehidupan beragama umat Islam. Kesimpulannya, reshuffle kabinet 
di periode kedua ini tidak akan menghasilkan kesejahteraan. Oligarki masih 
menghegemoni kekuasaan. UU Minerba yang disahkan menjadi ajang pesta pora 
para kapital raksasa.

Penulis teringat dengan sebuah firman Allah SWT yang artinya:
"Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan dikarenakan ulah tangan 
perbuatan manusia, agar Allah menimpakan sebagian akibat dari perbuatan 
mereka. Mudah - mudahan mereka kembali" (TQS Ar Rum ayat 41).

Segala keterpurukan bangsa dan negeri ini tidak hanya terletak pada para 
penyelenggaranya. Sistem Demokrasi sekuler yang diterapkan justru 
menjadikan penyelenggaraan negara dilepaskan dari aturan - aturan hidup 
Sang Pencipta, Allah SWT. Halal haram tidak menjadi nilai yang 
diperhatikan. Yang terjadi hanyalah anomali demi anomali. Ingin damai 
sejahtera, yang ada adalah keterpurukan demi keterpurukan. Bahkan 
kesengsaraan.

Maka bangsa Indonesia untuk bisa berlepas diri dari segala keterpurukan dan 
kesengsaraan ini, tidak bisa berharap dari para penyelenggara negara. 
Apalagi mereka justru menerapkan Demokrasi - Sekuler yang notabenenya 
adalah sistem yang lahir dari ideologi negara penjajah yakni Kapitalisme. 
Wajarlah kalau penjajahan masih dan terus bercokol di negeri ini.

Mau tidak mau bila rakyat negeri ini ingin sejahtera lahir dan batin, 
hanyalah dengan Islam. Alasannya Islam itu hadir dalam rangka membebaskan 
manusia dari penjajahan sesama manusia.

Post a Comment

Powered by Blogger.