Menyatakan khilafah sebagai ideologi terlarang?

Bangun Pak Rektor, narasi khilafah sebagai ideologi yang terlarang dan disejajarkan dengan Ideologi Komunisme itu bentuk pelecehan terhadap ajaran Islam. Itu penistaan terhadap agama (156a KUHP). Apakah Bapak tidak pernah membaca fikih siyasah Islam, khususnya tentang khilafah atau immamah? Ada disertasi tentang khilafah karya Guru Besar di Universitas Ummul Qura yang ditulis berbasi 166 Kitab. Bisa sebagai bahan untuk meningkatkan literasi agar tidak mudah melakukan persekusi ajaran Islam.

Apa Bapak tidak sedikit pun merasa kasihan jika anak turun Bapak nanti dikejar-kejar seperti penjahat karena meyakini dan mendakwahkan ajaran Islam itu? 

Memahami Sejarah secara Benar

Belajar untuk konsisten dengan prinsip negara demokrasi memang sulit. Kendatipun telah "makan bangku" sekolah puluhan tahun belum tentu juga mampu meningkatkan daya analisis dan critical thinking seseorang. Di samping itu pemahaman seseorang bagaimana sejarah bangsanya perlu diperbaiki. Kita harus banyak membaca bagaimana perkembangan day to day, week per week, hingga tahun ke tahun bangsa ini tumbuh dan berkembang. Indonesia ada bukan turun dari langit, tiba-tiba NKRI ada tanpa proses yang melatarbelakangi. 

NKRI ada berproses bagaimana negara-negara kerajaan di bumi Indonesia ini menyatu dengan dilatarbelakangi pula oleh penerpan sistem hukum, khususnya hukum Islam. Kita tidak boleh menutup mata bagaimana hukum Islam diterapkan dan bagaimana peran negara luar khususnya Negara Arab hingga masa kekhalifahan Turki Ustmani menjelang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari imperialisme Belanda. 

Bila ditelusuri lebih jauh, justru para tokoh dan ulama Islamlah yang berjibaku menginisiasi pergerakan kemerdekaan RI tanpa menafikkan peran dari tokoh dan pemimpin agama lain. Islam dengan segala ajarannya menentang penindasan terhadap keadilan dan kebenaran dari siapa pun dan oleh siapa pun. Itu ruh utama ajaran Islam yang datang dari Alloh langsung melalui para nabi dan rasul-Nya. Dan tidak ada keraguan terhadap kebenaran di dalamnya.

Ajaran Islam itu luas, tidak hanya sekedar soal menyembah secara ritual kepada Alloh, melainkan mengatur segala bidang kehidupan manusia, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara hingga mondial. Secara ideal demikian adanya. Namun, perkembangan masyarakat bangsa mengalami pasang surut tergantung sistem pemerintahan dunia yang menghegemoninya. Menurut sistem Polybios sistem sistem pemerintahan berkembang dengan siklus Monarkhi (kerajaan), Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi, Okhlokrasi. Polybios meramalkan setelah demokrasi sekarat akan masuk fase berikutnya yaitu okhlokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang dikendalikan oleh kelompok "para perusak" negara demi kepentingannya sendiri. 

Kelompok ini ditengarai tidak memahami cara memerintah yang baik, bodoh, dungu alias avidya. Dampaknya pasti buruk dan merusak serta menjauhkan pencapaian tujuan bangsa dan negara didirikan. Ada yang menarik, ramalan Polybios diterjemahkan oleh Ian Dallas bahwa setelah Okhlokrasi akan muncul monarkhi dan juga dapat muncul new chaliphate (kakhalifahan baru). Bahkan, hal ini sempat diramalkan oleh National Intelligence Council (NIC) AS sejak tahun 2004 yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada kemungkinan munculnya sistem kekhalifahan baru.

Kita tidak mengerti secara tegas apa yang akan terjadi, tetapi jelas dapat memahami apa yang telah terjadi. Sistem pemerintahan kekhalifahan jelas pernah dijalankan di bumi ini dengan segala variasi sistem teknisnya dengan ruh utama penerapan syariat Islam selama ribuan tahun, ada yang menyebut 1300 tahun yang berakhir pada keruntuhan kekhalifahan Turki Ustmani 1924. Sistem pemerintahan dunia berubah menjadi sistem demokrasi yang berbasis pada prinsip negara bangsa (nation state). Jadi, jika diteliti sistem pemerintahan dunia dengan prinsip demokrasi itu baru berjalan belum genap 100 tahun. 

Hukum Islam bukan Hukum Terasing

Kembali kepada soal peranan kekhalifahan dunia terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Dari mana sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berasal? Apakah mempunyai sistem yang tumbuh dari Indonesia sendiri? Ternyata bukan. Bangsa ini mengenal cara memerintah dari ajaran Islam yang sejak abad 7 telah memasuki wilayah Indonesia. Jadi, hukum Islam telah pernah dijalankan di bumi Nusantara, yakni pada masa kerajaan atau kasultanan Islam. Inilah cikal akal adanya bangsa Indonesia. Akankah kita menolak fakta ini? Kita tidak menafikkan adanya sistem pemerintahan kerajaan yang lain yang didasarkan pada ajaran agama lain, baik Hindu maupun Budha. Hal itu juga sebuah fakta sejarah. 

Berdasar pada latar belakang penerapan hukum Islam di bumi Nusantara, maka tidak berlebihan jika di awal persiapan kemerdekaan Indonesia ada tuntutan agar Indonesia didirikan atas sistem ajaran Islam, hingga ditemukan sehuah fakta sejarah adanya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang sebenarnya berisi kesepakatan antara golongan Islam dengan golongan nasionalis yakni dengan rumusan sila pertama dasar negara yang berbunyi: "Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Jika diteliti, sebenarnya kalimat inilah yang tepat dan peka terhadap pluralitas warga bangsa di Indonesia bukan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Jika dirumuskan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebenarnya secara moral justru menutup diri dari ajaran ketuhanan selain Yang Maha Esa. Jadi, para perumus dasar negara di awal perumusan itu justru yang paling sesuai dengan pluralitas yang ada di Nusantara. 

"Bangun, Pak Rektor..!!!
Malu saya sebagai muslim jika menarasikan khilafah mengancam dan membahayakan Pancasila. Malu Saya".[]

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum
Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Post a Comment

Powered by Blogger.