Dispensasi nikah akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam dunia maya. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengajuan permohonan tersebut oleh beberapa pasangan secara drastis selama masa pandemi Covid-19. Tak tanggung-tanggung, dalam satu wilayah kabupaten saja mampu mencapai 160 permohonan, dan kenaikan ini justru lebih tinggi angkanya dibandingkan permohonan yang masuk sepanjang tahun 2019. 

Dispensasi pernikahan merupakan hak yang diberikan langsung oleh Pemerintah melalui Pengadilan Agama (PA) ataupun Pengadilan Negeri (PN) kepada seseorang yang ingin menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal yaitu 19 tahun. Pada dasarnya baik pria maupun wanita yang berkewarganegaraan Indonesia hanya boleh melakukan pernikahan jika umurnya sudah diatas 19 tahun. Namun dalam UU Perkawinan yang terbaru, syarat tersebut dapat dikesampingkan jika disertai dengan alasan yang mendesak dan terpaksa, atau sedang tidak dalam mempunyai pilihan keadaaan. Permohonan ini dapat dilakukan melalui pengajuan yang diberikan oleh orangtua dari salah satu pasangan yang akan menikah dengan jalur dispensasi tersebut.

Pada dasarnya, banyak alasan yang menjadi penyumbang kenaikan angka permohonan ini. Baik itu dari segi  faktor perekonomian, insiden hamil diluar nikah, minimnya akses informasi akan aturan pernikahan, ataupun karena pengaruh adat istiadat daerah setempat. Namun, faktor utama yang menjadi kenaikan permohonan ini jelas berasal dari kasus Insiden hamil diluar nikah yang marak terjadi. Seperti yang dilansir dari JawaPos.com, menurut Ketua Panitera PA Jepara, permohonan dispensasi pernikahan secara umum datang dari rentang usia 14 hingga 18 tahun yang tidak semuanya merupakan lulusan SMA melainkan putus sekolah atau bisa saja tidak sekolah sama sekali. Sekitar 50% dari mereka bahkan ada yang telah hamil diluar nikah. Dan benar saja, sebanyak 240 siswa SMA yang terdata di Jepara malah berbondong-bondong mengajukan permohonan tersebut lantaran tengah hamil diluar nikah. Bahayanya lagi permohonan ini tidak terjadi hanya di Jepara saja, melainkan hampir menyeluruh disetiap daerah setelah diterapkannya UU mengenai penyimpangan batas usia minimal pernikahan yang bisa dimohonkan melalui dispensasi ke pengadilan.

Meningkatnya kebolehan dispensasi nikah tentu menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Adanya aturan mengenai penetapan revisi terbaru batas usia minimal pernikahan justru dianggap membingungkan lantaran penerapannya yang disertai dengan kemudahan dispensasi pernikahan. Aturan yang digadang-gadang dilakukan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia karena mempertimbangkan ketidak siapan aspek kesehatan dan psikologis anak, nyatanya malah gagal dilakukan oleh Pemerintah. 

Bukan mengurangi resiko pernikahan dini, tapi malah mengundang maraknya praktik seks bebas yang berlanjut ke pernikahan secara paksa. Jika sudah begini, tentulah batas aturan yang ada pun akan tetap saja dilanggar sekalipun kebijakan mengenai usia perkawinannya sudah disahkan melalui UU. Singkatnya, regulasi yang sudah ada tetap tidak mampu untuk menekan praktik pernikahan dini di Indonesia yang terus meningkat tajam. Dan hal ini tentu menjadi penambah deretan asumsi buruk masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hanya sekedar pajangan hukum belaka.

Jika dilihat dari kasus ratusan remaja yang mengajukan dispensasi nikah tersebut, ada bahaya terselubung yang datang dari kegagalan kebijakan ini, yaitu menjadikan kegagalan tersebut sebagai jalan tol masyarakat untuk menerima fenomena seksbebas yang marak terjadi dikalangan remaja. Akhirnya bukannya memperbaiki deretan kerusakan yang terjadi sebelum pandemi, masyarakat justru menjadi mudah dalam menerima seksbebas yang jelas-jelas dilarang dalam agama dan bertentangan dengan adat istiadat serta nilai-nilai dan norma bangsa.

Dalam hal ini, pernikahan dini bukanlah sesuatu yang mesti dilarang keras dan mejadi fokus yang harus diperdegungkan. Sebab sekuat apapun aturan mengenai pernikahan dini diberlakukan, tetap saja tidak akan dapat mencegah pemuasan naluri melangsungkan keturunan (gharizah al-naw’) yang tumbuh secara pasti dan alamiah dalam diri remaja. Daripada menentukan batas usia minimal pernikahan, bukankah lebih baik jika pemerintah lebih bijaksana dalam menangani kasus kenakalan remaja yang sudah menghancurkan generasi Indonesia? Bila kebijakan yang jelas gagal ini terus dipertahankan, tentu hanya akan melahirkan keluarga tanpa ketahanan, serta generasi yang lemah dan rusak karena kurangnya kesiapan dan ilmu terkait membina keluarga dalam bingkai pernikahan.

Permasalahan ini tentu menimbulkan tanda tanya yang besar bagi kalangan pemikir. Apa penyebab utama kerusakan ini? 

Semua permasalahan ini tidak lain akibat pandangan sekuler liberal yang terlanjur berkembang biak dalam kalangan masyarakat. Pandangan yang memisahkan kehidupan dari nilai-nilai agama ini menyebabkan remaja kehilangan jati dirinya sebagai seorang hamba yang diciptakan. Atas panduan sekuler liberal tersebut, remaja menjadi bebas dan tak terarah. 

Padahal, sejatinya seorang pemuda adalah tonggak peradaban yang menjadi titik tumpu keberhasilan suatu negara. Karena kebebasan yang sudah merebak inilah menjadikan masyarakat terbiasa menerima sesuatu yang harusnya diharamkan. Seperti berpakaian tidak sesuai syariat, kesalahan interaksi pria dan wanita yang dianggap remeh, pacaran, tayangan media yang tidak pantas ditampilkan, hingga seksbebas yang sudah merebak. Wajar saja jika generasi sekarang adalah generasi yang rapuh dan kurang berfikir, kurangnya rasa hormat kepada kedua orangtua, sampai rendahnya rasa tanggung jawab dalam diri mereka, ditambah lagi sederet tayangan televisi yang hanya menonjolkan pengajaran kepada remaja untuk terus hidup bergaya sekuler-liberal. Na’udzubillah!

Adapun solusi tuntas atas semua kemaksiatan remaja yang mendarah daging dinegeri ini haruslah dengan menerapkan sistem pergaulan Islam (sistem Ijtima’iy). Dalam islam, segala interaksi pria dan wanita ataupun masalah yang timbul dari hubungan keduanya telah diatur sedemikian rupa secara jelas dan terjaga. Islam mengatur kehidupan antara keduanya terpisah kecuali dalam hal jual beli, pendidikan, dan kesehatan. 

Semua ini telah diatur dalam tata pergaulan umum dan khusus yang sudah dijaga dengan apik. Islam juga sangat melarang khalwat (berdua-duaan) dengan yang bukan mahrom, serta memberi aturan berpakaian dan batasan aurat secara sempurna berikut dengan aturan struktur mahram yang dijaga begitu ketat oleh negara. Jika seluruh aturan-aturan dan prinsip pemisahan kehidupan tersebut diterapkan, maka tidak hanya dapat meminimalkan godaan antara keduanya, tetapi juga dapat memelihara martabat dan kehormatan kedua belah pihak. Aturan ini tentu bertolak belakang dengan pandangan sekuler yang membebaskan pria dan wanita untuk bercampur baur sesukanya dan bergaya sesuai trend barat yang jelas melanggar syariat.  

Kemudian Islam juga melarang perbuatan yang mendekati zina seperti pacaran dan aktivitas serupa lainnya, sesuai dengan Terjemahan Qur’an Surah Al-Isra ayat 32 yaitu, “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.  Dan tidak hanya itu. Islam memberlakukan anjuran menikah bagi remaja yang sudah mampu dalam rangka menutup celah kemaksiatan yang ada antara keduanya, dan jelas  pernikahan tersebut akan bernilai pahala yang besar sesuai dengan sabda Rasulullah yaang diriwayatkan oleh Aisyah Ra, “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas ummat yang lain”.  

Segenap aturan tersebut juga akan dilengkapi dengan sanksi dari lembaga peradilan atas penyimpangan yang terjadi. Yaitu dengan rajam atau dilempari batu sampai mati bagi pelaku zina yang sudah menikah. Serta hukum cambuk bagi pelaku yang belum menikah. Sesuai dengan Terjemahan QS An-Nur ayat 2, “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. Dengan begini, maka hukum tersebut akan menjadi zawajir (pencegah) bagi tindakan kejahatan yang serupa, sekaligus sebagai jawabir (penebus) bagi mereka yang menjalani hukuman ini dan menggugurkan pelakunya dari siksa akhirat. Dengan demikian, akan lahirlah jaminan kehidupan yang harmonis antara kehidupan pria dan wanita yang dapat mewujudkan keselarasan perilaku masyarakat dengan aturan lingkungan yang ada.

Atas penerapan sistem yang begitu sempurna ini, bukan tidak mungkin kemaksiatan dalam dunia remaja dapat dicegah dan pergaulan bebas juga seks bebas pun dapat dihentikan dengan sangat cepat sehingga kaum remaja dapat fokus melaksanakan tanggungjawabnya sebagai tanduk pertahanan negara dan agama. Wallahu’alam Bisshawab.[]

Oleh: Septiana Nuha Zhufairah
Aktivis Dakwah Kampus

Post a Comment

Powered by Blogger.