Pesta demokrasi. Begitu orang menjuluki Pemilu. Termasuk Pilkada yang kembali bakal digelar tahun 2020 ini. Kali ini secara serentak. 


Meski mulai banyak yang tak lagi antusias, hajatan lima tahunan di negeri ini masih diminati oleh sebagian masyarakat.

Pesta yang diselenggarakan oleh KPU sebagai wakil Pemerintah, sebagaimana biasa, diikuti oleh sejumlah pasangan calon (paslon). Mereka berebut ingin duduk di kursi kepala daerah. Baik propinsi ataupun kabupaten/kota.

Layaknya pesta, Pemilu haruslah meriah. Agar meriah, anggaran pun harus wah. Karena itu uang puluhan triliun rupiah pun digelontorkan. Bukan hanya oleh Pemerintah. Tetapi juga oleh pribadi para paslon atau para cukong. Untuk sekadar jadi paslon—belum pasti jadi terpilih—setiap orang bisa merogoh sakunya puluhan hingga ratusan miliaran rupiah. Tentu tidak harus dari kantongnya. Bisa dari para cukong yang mendukung dirinya. 

Dukungan para cukong tidaklah gratis. Ia hanyalah semacam ‘utang’ yang harus dibayarkan kembali oleh para paslon. Tentu saat mereka berhasil duduk menjadi pasangan kepala daerah. Tentu dalam bentuk ragam kompensasi seperti proyek, peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada mereka, dll.

Pemilu/Pilkada tentu tak sekadar pesta. Tetapi juga permainan. Siapa yang bermain? Tentu partai peserta Pemilu/Pilkada. Juga para partai pendukungnya. 

Bagaimana dengan rakyat? Mereka memang yang paling banyak dilibatkan. Tetapi sekadar ‘meramaikan’ pesta. Bukan sebagai penikmat pesta. Yang benar-benar menikmati pesta hanyalah parpol dan paslon . 

Hingar-bingar kampanye hanyalah milik partai dan paslon. Rakyat hanya penggembira. Memang, selama pesta, rakyat disanjung dan dipuja. Suaranya pun sangat diharap-harapkan. Bila perlu dihargai dengan uang. 

Namun, usai pencoblosan, rakyat segera dilupakan. Parpol dan kepala daerah terpilih, kembali menjauhi rakyat. Bahkan seolah-olah tak pernah kenal dengan rakyat yang pernah memilih mereka.

Saya jadi teringat ceramah seorang kiai di kampung saya beberapa tahun lalu. Ia mengambil monyet sebagai analogi. Saat lapar, monyet akan turun dari pohon ke bawah. Mencari makanan atau sekadar sepotong pisang. Setelah makanan atau pisang didapat, dia akan naik lagi dan duduk-duduk santai di pohon sambil memakan makanannya hingga kenyang. Selama kenyang, dia akan tetap di atas pohon. Dia baru turun lagi ke bawah saat lapar datang kembali.

Mirip dengan perilaku hewan yang lucu dan menggemaskan di atas, demikianlah perilaku para pejabat terpilih. Bedanya, mereka kalah lucu. Meski sama-sama menggemaskan (baca: membuat gemas [kesal dan marah]). 

Mereka akan ‘turba’ menyapa rakyat saat "lapar". Saat membutuhkan dukungan rakyat. Sekali dalam lima tahun. Jika telah mendapatkan jabatan dan duduk di atas, serta kenyang menikmati segala fasilitas dan kemewahan, mereka segera melupakan rakyat yang ada di bawah. Mereka baru akan kembali ‘turba’ lima tahun berikutnya. Tentu saat kembali "lapar" alias butuh dukungan rakyat.

Namun, bangsa Indonesia memang bangsa pemaaf. Meski berkali-kali ditipu, dicurangi dan dikhianati, mereka dengan mudah memaafkan partai, para pejabat atau wakil rakyat yang pernah mereka pilih. Rakyat kembali antusias untuk datang kembali ke pesta-pora demokrasi. Memilih kembali partai yang pernah menipu, melupakan atau bahkan mengkhianati mereka. Lagi-lagi rakyat dengan antusias dan bergembira ikut merayakan hajatan lima tahunan itu. 

Usai pesta, lagi-lagi mereka ditipu, dicurangi dan dikhianati. 

Hak-hak rakyat mereka abaikan. Tuntutan rakyat tak mereka pedulikan. Kekayaan rakyat mereka jadikan bancakan. Sumberdaya alam milik rakyat pun mereka gadaikan.

Yang menakjubkan, semua itu tak lantas menjadikan rakyat berontak. Dalam keluguannya, mereka tetap sabar dan tawakal. Bahkan dalam kadar yang luar biasa.

Tak mau kalah dengan keluguan rakyat, dengan percaya diri para pejabat dan wakil rakyat itu kembali meminta dukungan rakyat. Tentu saat pesta demokrasi datang lagi. Mungkin karena mereka pun merasakan, betapa pemaafnya bangsa ini. Karena itu, kembali mereka menyapa rakyat yang pernah mereka tinggalkan. Kembali mereka meminta dukungan rakyat yang pernah mereka khianati. Tanpa merasa risih dan berat hati.

Dipampanglah foto-foto mereka yang tampak sumringah. Di ratusan bahkan ribuan spanduk dan baliho. Lengkap dengan kopiah atau kerudung sebagai simbol keshalihan. Tak lupa, senyum merekah, ramah dan tampak merakyat. Melengkapi manisnya tampilan spanduk dan baliho yang dipasang hingga ke sudut-sudut kampung terpencil, yang justru sebelumnya tak pernah terjamah oleh mereka. 

Serasa masih kurang lengkap, ditambahkan pula slogan-slogan yang sungguh-sungguh membuat rakyat sepantasnya bangga. Betapa tidak. Rakyat tak harus bersusah-payah mengenal atau meneliti para calon pemimpin atau calon wakil mereka. 

Setiap paslon dengan penuh kesadaran tinggi mengenalkan dirinya kepada rakyat. Lengkap dengan semua keunggulan dan kelebihannya lewat sejumlah jargon: “Jujur dan Ikhlas”, “Bersih dan Peduli”, “Pilihan Rakyat”, “Mengabdi Sepenuh Hati”, “Berjuang untuk Kepentingan Rakyat”, "Saatnya Membahagiakan Rakyat", dll. 

Begitulah pengakuan mereka. Dengan penuh kesadaran. Tanpa diminta oleh siapapun. Termasuk oleh rakyat yang akan memilih mereka.

Partai-partai pendukung paslon tentu tak ketinggalan. Masing-masing—juga dengan kepercayaan diri tingkat tinggi—mempromosikan dirinya di media cetak maupun elektronik, di ribuan spanduk atau baliho. Tak peduli bahwa selama ini mereka banyak mengkhianati rakyat sg mendukung kebijakan-kebijakan penguasa yang menzalimi rakyat. 

Barangkali hanya rakyat yang benar-benar ikhlas dan lugu yang bakal memilih kembali partai-partai semacam ini, termasuk para paslon yang mereka dukung. Pastinya, keikhlasan dan keluguan mereka gagal mendeteksi atau sekadar mencium aroma kebusukan dan kebobrokan demokrasi.

Itulah secuil musibah akibat demokrasi yang telah lama melanda negeri ini. 

Musibah akibat demokrasi yang sebenarnya, sesungguhnya jauh lebih besar dan berbahaya bagi bangsa ini. Bahkan dibandingkan dengan bencana akibat wabah Covid-19 sekalipun! 

Musibah yang jauh lebih besar itu tidak lain saat kedaulatan (elit wakil) rakyat dan penguasa/pejabat mengalahkan kedaulatan Allah SWT. Saat demikian, yang Allah SWT haramkan, mereka halalkan. Misal: miras, lgbt, riba, zina, penguasaan sumberdaya alam oleh segelintir orang dan hukum-hukum sekular lainnya. Yang Allah halalkan bahkan yang Allah wajibkan, mereka haramkan. Misal: penerapan syariah secara kaffah, apalagi khilafah.  

Pertanyaannya: Masih kuatkah bangsa ini menghadapi musibah demi musibah akibat demokrasi?! 

Semoga saja bangsa ini segera menyadari bahwa hanya penerapan syariah secara kaffah yang akan menjadi solusi atas segala persoalan bangsa ini. Sekaligus yang pasti membawa keberkahan bagi negeri ini.  Bukan demokrasi!

Alhasil, semoga saja bangsa ini segera mencampakkan demokrasi. Agar mereka tak terjerumus berkali-kali. Agar tak ada lagi orang berani menyapa, "Salam gigit jari!".[]


Oleh: Arief B. Iskandar

Post a Comment

Powered by Blogger.