Di tengah keterpurukan ekonomi Indonesia karena kondisi pandemi, ternyata masih ada hal yang lebih penting bagi pemerintah yang harus diurusi melebihi urusan rakyat yaitu masalah Pilkada. Pilkada serentak telah diputuskan akan dilaksanakan tahun 2020. Beberapa partai telah mengusung para calonnya. 

Namun ada hal yang menjadi polemik di masyarakat, yaitu dari puluhan calon kepala daerah banyak diantaranya yang merupakan anggota keluarga dari para penguasa, mulai dari anak, istri, keponakan, orang tua, hingga menantu dari pejabat. PDIP misalnya, resmi mengusung putra dari Presiden Jokowidodo yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Walikota Solo pada Pilkada 2020. Partai Nasdem akan memberi dukungan kepada anak dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu Siti Nur Azizah sebagai calon Walikota Tangerang Selatan, dan masih banyak lainnya. 

Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Universitas Al Azhar berpendapat “penguasa tengah berupaya membangun dinasti poltik, mumpung sedang berkuasa anak-anak dari jajaran penguasa ini dicalonkan menjadi kepala daerah hingga walikota” dikutip dari kompas.com. Ujang menilai pencalonan anggota keluarga para pejabat akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Ujang juga mengatakan ini akan berbahaya bagi proses demokratisasi. Demokratisasi akan dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti poltitik. 

Direktur Executive Media Survey Nasional, Rico Marbun pun menyimpulkan bahwa dinasti politik keluarga Jokowi mulai terbangun dengan mulusnya Gibran maju menjadi kandidat kepala daerah. Sebagaimana dipahami dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Adapun politik oligarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat. Baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. 

Poltik dinasti yang terjadi di Indonesia ini dinilai memang sudah direncanakan. Hal ini disampaikan oleh Kuskrido Ambardi akademisi Universitas Gajah Mada dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Hidayatullah Jakarta dengan tema ” PARTAI POLITIK DAN KECENDERUNGAN POLITIK OLIGARKI ” pada 18 Desember 2019, “Dinasti politik itu tidak tiba-tiba muncul” katanya dikutip dari rmol Banten. 

Politik oligarki yang dibangun oleh partai politik yang berkuasa dan dinasti politik yang dilakukan individu penguasa adalah sebuah kewajaran yang terjadi pada suatu negara yang menerapkan sistem Demokrasi seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri Mahkamah Konstitusi tengah melegalkan bahwa ketentuan pencalonan kepala daerah boleh dari keluarga petahana. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 7 huruf R UU No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. 

Dalam demokrasi keputusan atau kemenangan diambil dari suara terbanyak. Dengan sistem seperti ini peluang manipulasi suara sangat besar kemungkinannya terjadi. Suara yang banyak ini tentu bisa diraih melalui dana yang besar, ketenaran, atau pengaruh jabatan yang sedang dimiliki. Meskipun demokrasi diartikan kedaulatan ditangan rakyat namun dalam kenyataanya kedaulatan itu hanyalah doktrin dan rakyat tidak pernah benar-benar berdaulatan. Dalam prakteknya rakyat hanya memiliki otoritas dalam memilih pemimpin supaya bisa duduk dikursi pemerintahan, otoritas itupun bahkan sudah dibatasi dan diarahkan oleh partai dan kapitalis melalui proses politik yang ada.

Rakyat pun hanya bisa memilih calon yang sudah disaring oleh partai yang mana artinya para calon yang dipilih adalah bukan benar-benar pilihan mereka melainkan pilihan dari partai politik. Penyaringan calon oleh partai politik tentu memuluskan upaya mendirikan dinasti politik tanpa menilai kecakapan, kemampuan, potensi atau sifat amanah yang dimiliki oleh calon tersebut. Karena itu dinasti politik adalah hasil mutlak dari sistem demokrasi bukan sekedar anomali dari praktek demokrasi. 

Dinasti Politik ini hanya mampu diselesaikan oleh sistem islam yaitu sistem Khilafah. Di dalam Khilafah digariskan bahwa pemimpin diraih berdasarkan syariat dan harus mendapat dukungan nyata dari masyarakat. Pilar terpenting yang menjadi pondasi pemerintahan islam adalah kedaluatan ditangan syara, oleh karena itu dalam Khilafah tidak ada kekuasaan legislatif. Penguasa dalam sisitem islam adalah Khalifah sebagai kepalada negara, wali dan amil ditunjuk oleh Khalifah untuk memerintah  di wilayah tertentu, dan mu’awin tafwidh sebagai pembantu Khalifah.  

Mereka semua diwajibkan untuk menerapkan hukum syariat islam  dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka juga diberi wewenang untuk mengadopsi hukum syara dan UU yang bersifat administratif yang menjadi tuntutan dalam mengurusi urusan rakyat.

Metode dalam pemilihan Khalifah yang telah ditentukan oleh syariat adalah bai’at dari umat. Syariat telah menetapkan bahwa kekuasaan adalah milik umat yang artinya umat memiliki hak untuk memilih kepala negara atau Khalifah yang akan mengurusi umat, namun untuk wali, amil dan mu’awin ditunjuk oleh Khalifah yang terpilih.

Prosedur praktis pengangkatan Khalifah sebelum di bai’at boleh menggunakan bentuk yang berbeda-beda. Pencalonan Khalifah akan diseleksi oleh Mahkamah Mazhalim dan dinyatakan layak apabila memenuhi 7 syarat in’iqod yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil (artinya orang fasik tidak sah diangkat sebagai Khalifah. Adil merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi demi keabsahan keKhalifan dan kelangsungannya sebab dia lah yang akan memutuskan perkara secara adil ditengah umat bahkan adilnya Khalifah ini melebihi adilnya seorang saksi), merdeka (sebab seorang hamba sahaya adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri.

Tentu saja ia lebih tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan umat), dan terakhir mampu (syarat ini mengharuskan seorang Khalifah adalah seorang amanah dalam menjalankan ke-khilafahan, yaitu menjalankan urusan rakyat sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Syarat ini juga menyangkut pemahan Khalifah tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.serta kesiapannya dalam menerapkan islam secara kaffah dan konsisten). Setelah lulus dari verifikasi Mahkamah Mazhalim maka para calon akan diserahkan kepada majelis umat, selanjutnya majelis umat akan bermusyawarah untuk menapis mereka yang memenuhi kualifikasi.

Pertama, hasil majelis umat akan memutuskan enam nama calon. Kedua, dari enam nama calon tersebut akan disaring menjadi dua calon saja. Keputusan pembatasan calon tersebut bersifat mengikat sehingga tidak boleh ada penambahan calon lain. Dua calon inilah yang akan diserahkan kepada umat untuk diambil suara terbanyak.

Demikianlah islam telah mengatur tata cara pemilihan pemimpin yang sesuai dengan syariat, sehingga juga akan menghasilkan pemimpin yang akan menerapkan syariat dalam setiap aspek kehidupan dalam menjalankan tugasnya. Sudah saatnya kita sadar dan bangkit dari keterpurukan dan kebrobokan sistem ini.

Sistem yang hanya menghasilkan para pemimpin yang terus haus kekuasaan dan ingin memperkaya diri sendiri dan mengabaikan urusan rakyat. Sudah waktunya umat bangkit dan memperjuangkan haknya untuk menerapkan sistem yang adil dan sesuai dengan aturan Allah SWT yaitu Khilafah. Hanya Khilafah lah solusi dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh bobroknya sistem negeri saat ini. Umat berhak hidup makmur dan sejahtera di bawah naungan daulah islamiyah. Wallahu a’lam.[]

Oleh : Anne Tika Wardhani S.AB

Post a Comment

Powered by Blogger.