Ibarat menyelam sambil minum air, anak, menantu dan saudara  diajak ikut partisipasi dalam politik demokrasi, mumpung sedang duduk dikursi. Tak heran di sistem demokrasi bau-bau politik dinasti pun terjadi. Bukan barang baru, karena prioritasnya kekuasaan bukan kesejahteraan rakyat. Katanya saja dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, nyatanya tidak. 

Politik oligarki yang dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi. Menurut Kuskrido Ambardi, “politik dinasti dan dan oligarki politik adalah dua hal yang berbeda, kalau dinasti itu dilakukan oleh pribadi-pribadi. Tapi kalau oligarki itu dilakukan partai politik,” jelasnya pada diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (18/12).

Di sistem demokrasi sekarang, politik dinasti berkaitan erat dengan oligarki politik, terlihat dari partai-partai besar yang mengusung calon-calon dari keluarga petahana. Sebab munculnya dinasti politik itu bisa memudahkan kartel politik bergerak. Justru dinasti politik inilah yang mempermudah langkah oligarki politik tercapai. Meningkatkan keeksisan partai-partai politik besar agar mereka tetap yang berkuasa. Seperti yang kita lihat masa menjelang pilkada 2020 mulai terlihat dinasti politik tersebut ditandai dengan bakal-bakal calon wali kota  yang berasal dari kerabat keluarga petahana juga.  

Dilansir dari kompas.com. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Selain itu menantu Presiden Joko Widodo juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju dipemilihan wali kota Medan 2020. 
Tak hanya itu Putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yaitu Siti  Nur Azizah juga menjadi bakal calon Wali Kota Tanggerang Selatan. Walaupun Azizah membantah maju atas dasar nama besar ayahandanya. Keponakan Prabowo Sugianto juga maju sebagai bakal calon di pilkada Tanggerang Selatan yaitu Rahayu Saraswati. Rahayu di usung oleh partai Gerindra sebagai calon wakil wali kota bersama Muhammad Ali. 

Lagu Lama Sistem Demokrasi 
Bukan hal baru dalam sistem kapitalis demokrasi, sebab orientasi adalah materi. Sehingga apapun dilanggengkan demi kekuasaaan. Bau-bau politik dinasti  ini  zaman Soekarno, Soeharto sampai SBY juga sudah ada dengan terjun langsungnya anak serta kerabat mereka dalam partai politik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan mereka. Dinasti politik inilah yang menjadi daya tarik untuk mempertahankan popularitas partai politik besar yang berkuasa. 

Katanya saja kedaulatan ditangan rakyat, nyatanya rakyat hanya memilih dari hasil seleksi parpol, bukan dari dukungan nyata rakyat itu sendiri. Di sistem kapitalis yang memisahkan agama dari kehidupan yang mana agama hanya boleh mengatur dalam hal ibadah ritual saja sedangkan untuk urusan umat tidak berdasarkan syariat. Padahal dalam sistem Islam politik dan ekonomi itu saling berkaitan dalam melahirkan kebijakan pemerintah yang berpengaruh atas kesejahteraan rakyat. Maka dari itu untuk pemilihan pemimpin pun dengan standar sesuai syariat sehingga melahirkan pemimpin yang amanah dan adil dalam mengurusi urusan umat sehingga kemaslahatan umat yang didapatkan.

Berbeda dengan sistem sekarang banyak yang berlomba-lomba dalam merebut kursi kekuasaan, bukan untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan pribadi.  Dengan biaya yang tak tanggung-tanggung milyaran bahkan triliunan untuk pemilihan. Di tengah pandemi yang memerlukan banyak dana untuk penangan di satu sisi pilkada juga ingin dijalankan. Terasa aneh bukan, harusnya prioritaskan keselamatan rakyat dan penangan wabah itu yang diperlukan. Tak hanya itu,  guru yang terdampak wabah juga bak sudah jatuh tertimpa tangga pula dengan ditundanya tunjangan, dengan alasan dana untuk penanganan wabah. 

Pemimpin dalam Sistem Islam 

Islam adalah agama yang sempurna, yang memiliki aturan tidak hanya dalam hal ibadah ritual tetapi juga Riayah suunil ummah: mengurusi umat (Negara). Bahkan untuk penentuan kepala Negara, Islam juga mengatur berbeda dengan sistem sekarang yang pencalonan pemimpinnya sudah ditetapkan parpol bukan dari bait umat yang telah diseleksi oleh majelis umat. 

Dalam sistem islam pemilihan kepala Negara/ pemimpin diraih dengan syarat ditentukan syariat dengan dukungan penuh dari umat, hal terpenting dari syariat tersebut adalah kedaulatan ditangan syara. Sebab dalam syariat Islam tidak ada kekuasaan legislatif yang ada pemimpin/ Khalifah ditunjuk langsung untuk menerapkan syariat islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Pemimpin/ khalifah disini adalah sebagai kepala Negara, Wali dan Amil sebagai yang ditunjuk oleh Khalifah untuk memerintah di wilayah tertentu, serta Mu’awin Tanfidz sebagai pembantu Khalifah. Mereka adalah pihak yang akan menerapkan serta diberikan wewenang untuk mengadopsi hukum syara sesuai dengan Al-qur’an dan As-Sunnah serta UU yang bersifat administratif yang menjadi tuntunan dalam mengurus urusan umat. 

Metode yang digunakan dalam mengangkat Khalifah adalah dengan bait dari umat. Syariat islam telah menerapkan bahwa kekuasaan milik umat, artinya umat memiliki ha katas pemilihan kepala Negara/ Khalifah yang akan mengurusi umat. Namun untuk Wali/Amil dan Mu’awin Tanfidz itu dipilih langsung oleh Khalifah yang terpilih. Sementara untuk tata cara dalam pengangkatan Khalifah sebelum dibait boleh menggunakan bentuk yang berbeda-beda. 

Mahkamah madzalim menseleksi lagi calon Khalifah, yang dinyatakan layak dan memenuhi tujuh syarat in’iqad yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Setelah dinyatakan lolos oleh Mahkamah Madzalim diserahkan kepada majelis umat, selanjutnya majelis umat akan melakukan musyawarah untuk memilih lagi mereka yang masuk kualifikasi.

Begitulah syariat Islam mengatur untuk pemilihan kepala Negara/Khalifah pun diperhatikan dan dikembalikan kepada rakyat selaku umat yang akan merasakan hidup diatur oleh pemimpin yang menerapkan Al- Qur’an dan Sunnah. Pengurusan umat secara total sehingga kesejahteraan tercapai, tanpa pandang bulu sebab merata untuk seluruh umat baik muslim maupun non muslim yang hidup dibawah Daulah Islam. Wallahua’lam.


Oleh: Siti Muthiah Marwah, S.Pd
Founder Komunitas Hijrah Muslimah Sukamara


Referensi:
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/18/13470831/pengamat-bisa-dikatakan-jokowi-sedang-bangun-dinasti-politik
https://akurat.co/news/id-1169042-read-politik-dinasti-5-calon-kepala-daerah-yang-berasal-dari-keluarga-petahana
https://www.rmolbanten.com/read/2019/12/18/13788/Politik-Dinasti-Dilakukan-Pribadi,-Oligarki--Oleh-Partai-Politik-

Post a Comment

Powered by Blogger.