Kasus pelecehan seksual seolah tidak berhenti di negeri ini. Dari tahun ke tahun kejadian ini terus terulang kembali. Korbanya tak mamandang jenis kelamin dan usia. Para pelakunya pun dari yang tak berpendidikan dan berpendidikan tinggi. Miris kondisi negeri kita saat ini.

Darurat pelecehan seksual itulah kondosi negeri kita tercinta saat ini. Dunia pendidikan kembali memakan pil pahit. Dari rahimnya seharusnya lahir generasi unggul, generasi yang mengisi prestasi di negeri ini. Namun hal ini sebaiknya, generasi tersebut menorehkan tinta hitam yang justru membuat malu dunia pendidikan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. 

Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan GL memasuki babak baru. Polrestabes Surabaya telah menerbitkan satu laporan polisi (LP). LP itu dibuat setelah adanya korban yang melapor.

Kanitresmob Polrestabes Surabaya Iptu Arief Ryzki Wicaksana menyatakan, LP itu bisa menjadi pijakan tindak pidana. Jajarannya punya modal untuk memproses GL yang menjadi terlapor. ”Baru diterima subunit cyber crime laporannya,” katanya kemarin (1/8). Dalam laporannya, pelapor merasa telah menjadi korban pelecehan seksual. GL pernah memintanya membungkus diri. Dia menurut karena terus didesak.

Arief mengatakan, jumlah LP masih sangat mungkin bertambah. Sebab, aduan yang masuk ke posko lebih dari satu. ”Kami terus berkoordinasi dengan pihak kampus terlapor,” tutur alumnus Akpol 2013 itu.

Mantan Kasubnit Jatanras Polrestabes tersebut mengimbau korban lain dari terduga pelaku mau membuat laporan. Dia memastikan identitas mereka akan terlindungi. ”Memang berat untuk melapor karena mungkin ada perasaan trauma. Namun, LP ini penting bagi proses penyelidikan dan penyidikan,” paparnya. (Jawapos, minggu 02/08/2020)

Jika kita telusuri ke belakang kasus pelecehan seksual di negeri ini cukup mengerikan. Berbagai sanksi, baik hukum maupun moral tak mampu membendung terputusnya kejahatan pelecehan seksual. 
Pada tahun 2019, tercatat lebih dari 900 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan KepalaDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Andriyanto saat webinar memperingati Hari Anak Nasional 2020 pada Selasa (21/7/2020).

Ia menjelaskan pada tahun 2019, kekerasan pada perempuan dan anak didominasi dengan kekerasan fisik dan psikis. Namun di saat pendemi, jumlah kasus kekerasan seksual paling tinggi lalu menyusul kekerasan fisik dan psikis.

"Tapi saat pandemi, kekerasan seksual paling tinggi, persentasenya mencapai 41 persen. Sisanya kekerasan fisik dan psikis," jelasnya. Andriyanto menduga peningkatan kasus kekerasan diduga terjadi karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. (Kompas.com rabu 22/07/2020)

Sanksi yang tidak tegas dari negara membuat kasus pelecehan seksual ini tidak akan pernah terputus. Sanksi penjara tidak akan membuat jera bagi pelaku kekerasan seksual. Setelah keluar dari penjara para pelaku berulah kembali mencari mangsa. Selain itu sanksi penjara ini juga tidak dapat mencegah orang lain untuk tidak berbuat serupa. Pelecehan seksual dari hari ke hari anggakanya semakin meningkat. Sanksi yang dikeluarkan oleh negara nyatanya tidak memberikan efek jera dan juga tidak dapat mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan yang serupa. 

Selain sanksi dari negara sanksi moral juga tidak memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Sanksi moral sanksi yang berasal dari lingkungan kerja ataupun dari masyarakat,  misalnya dikucilkan dari teman seprofesinya, dikucilkan dari masyarakat / lingkungan, tidak diterima di profesinya, tidak diterima di masyarakat dan lain sebagainya. 

Hal ini sebagaimana yang pernah dialami oleh Gilang. Gilang mendapatkan sanksi moral dari warga setempat karena perbuatannya. Namun sanksi ini tidak membuat Gilang jera. Bahkan dia mengulang kembali kejahatan yang serupa. Hal ini diungkap oleh Presiden BEM FIB Unair, Adnan Guntur (20). Adnan menyebut G diarak warga karena berbuat asusila di kamar kos.

"Kejadian sekitar tahun 2018, dia pernah ke-gap (ketahuan) sama warga. Akhirnya sama warga diarak dengan membentangkan tulisan saya tidak akan mengulangi lagi. Kayaknya kasusnya sama tali-menali," kata Adnan, Kamis (30/7/2020). Kata Adnan, di lingkungan kampus, G dikenal sebagai seorang biseksual. Ia kerap mencari calon korban dengan mengincar mahasiswa baru. (Tribunnews.com jumat 31/07/2020).

Dari fakta di atas sanksi penjara dari negara dan sanksi moral dari warga, ternyata tidak dapat memberantas kejahatan pelecehan seksual. Pasalnya kedua sanksi tersebut produk akal manusia. Sehebat dan secerdas apapun manusia tidak layak membuat hukum atau sanksi untuk menghukumi pelanggaran yang terjadi. Inilah tabiat sistem sekulerisme. 

Sekularisme, atau sekuler saja dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragam dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu. (Wikipedia). Dalam sistem sekulerisme haram hukumnya aturan tuhan atau agama mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Manusialah yang didaulat untuk membuat hukum. Al hasil produk akal manusia serba kurang dan terbatas. Selain itu hukum buatan manusia ini tidak memberikan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. 

Butuh adanya solusi yang tegas untuk memberantas pelaku pelecehan seksual. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan pelecehan seksual. Jika kejahatan ini tidak diputus sampai disini berapa lagi anak negeri yang menjadi korbannya? 

Memutus Mata Rantai Kejahatan Pelecehan Seksual 
Kejahatan seksual dalam bahasa Arab disebut jarimatul jinsiyyah. Jarimatul jinsiyyah adalah semua tindakan, perbuatan dan perilaku yang ditujukan untuk memenuhi dorongan seksual baik antara pria dengan wanita, atau antara sesama jenis, atau antara manusia dengan hewan. Semuanya ini dalam pandangan Islam termasuk kejahatan seksual karena diharamkan oleh Islam (Dr Ali Al Hawat, jaraim al jinsiyyah hal 16).

Sebelum kita menyelesai permasalahan kejahatan seksual di negara kita terlebih dahulu kita mengurai permasalah ini. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kejahatan seksul ini dan semua faktor tersebut harus diselesaikan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali “agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu tanpa pondasi pasti runtuh. Sedangkan sesuatu tanpa kekuasaan, pasti hilang”. Akidah jelas meruparan pondasi kehidupan, baik bagi individu, masyarakat maupun negara. Halal-haram harus menjadi standar tindakan, perbuatan, dan perilaku dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Ini bisa diwujudkan dengan keterkaitan yang kuat kepada hukum.

Dengan begitu barang dan jasa yang diproduksi, dikonsumsi dan distribusikan di tengah masyarakat adalah barang dan jasa yang halal. Maka di dalam negara Islam tidak boleh ada barang dan jasa yang haram diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan di tengah masyarakat. dari sini gambar, VCD, situs, majalah, tabloid, acara televisi atau di sosial media yang berbau porno tidak akan ditemukan. Kerena itu memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusikannya dianggap sebagai tindakan kriminal.

Selain faktor barang dan jasa di atas, pada saat yang sama kehidupan pria dan wanita juga dipisah. Berkhalwat (berdua-duan) dan ikhtilath (campur baur) antara pria dan wanita juga diharamkan. Ikhtilath diperbolehkan di tempat umum dengan tujuan yang dibenarkan oleh Syara’ seperti jual-beli, umrah, haji, dan sebagainya. Dengan adanya pemisahan secara total dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara maka stimulasi rangsangan seksual ini pun bisa dihilangkan. Semua ini untuk memastikan agar pergaulan pria dan wanita dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara benar-benar sehat dan tidak memicu terjadinya tindak kriminal.

Ketika semua pintu yang mendorong terjadinya kejahatan seksual tersebut ditutup rapat mulai hulu hingga hilir maka hal ini akan memutus mata rantai kejahatan seksual di negara kita. Jika masih ada yang malakukan kejahatan seksual maka negara akan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Negara tidak akan menoleransi sedikitpun kejahatan seksual ini. Tujuan dari sanksi ini adalah Zawâjir (pencegah) berarti dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan. Jika ia mengetahui bahwa membunuh maka ia akan dibunuh, maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Juga sebagai jawâbir (penebus) dikarenakan dapat menebus sanksi akhirat. Adapun sanksi kejahatan seksual tergantung dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Jika pelaku berhasil membujuk korban dengan tipu muslihat, kekerasan, ancaman diberi uang, atau yang lainnya. Maka dia akan dihukum selama 4 tahun dan dicambuk. Pelakunya bisa laki-laki maupun perempuan, korbanya juga bisa laki-laki maupun perempuan.

Begitulah cara negara Islam mengatasi kejahatan seksual. Dengan cara seperti ini, kejahatan seksual ini bisa diatasi dari hulu sampai hilir. Inilah sistem Islam, satu-satunya sistem yang bisa menyelesaikan kejahatan seksual ini dengan sempurna. Karena inilah satu-satunya sistem yang diturunkan oleh Allah SWT. Wallahu a’lam.[]

Oleh: Siti Masliha, S.Pd 
Aktivis Muslimah Peduli Generasi

Post a Comment

Powered by Blogger.