Meski yang positif terkena Covid-19 terus meningkat bahkan korban meninggal melebihi rerata dunia tetap saja Pilkada akan diselenggarakan pada Desember 2020. Tentu saja pemerintah dan KPU mendapat kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Pengamat Sosial Politik Iwan Januar.

“Ketuanya kena Covid-19, KPU tetap ngotot gelar Pilkada dan izinkan konser musik. Negara mau buat mega klaster corona? Bukan mustahil Pilkada akan melahirkan mega klaster corona yang menambah derita bangsa,” ujarnya Sabtu (19/9/2020).

Menurut Iwan, pemerintah, KPU dan parpol peserta Pilkada seperti tutup mata bahwa grafik pandemi di tanah air justru tengah menanjak tajam. Dengan pertambahan korban per hari di atas 3000 bahkan hampir menyentuh angka 4000, dan tingkat kematian yang begitu tinggi, mestinya semua aktivitas yang menimbulkan kerumunan dihentikan.

“Laporan terakhir menunjukkan ada 59 calon kepala daerah positif covid-19,” bebernya.

Iwan menilai, keputusan pemerintah dan KPU juga bertentangan dengan keputusan pemerintah yang mengedepankan kesehatan di tengah wabah. Perhelatan ini juga bertolak belakang dengan seruan agar warga mematuhi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

“Sejumlah tempat usaha ditutup, perkantoran dibatasi demikian pula pengguna transportasi masih dibatasi, tapi pemerintah dan KPU terus menggelar Pilkada lengkap dengan arak-arakan calon kepala daerah dan para pendukungnya, bahkan kini mau diizinkan konser musik,” keluh Iwan.

Tampaknya, lanjut Iwan, ada kepentingan politik besar yang diusung pemerintah dan partai penguasa serta koalisinya sampai begitu ngotot memaksakan Pilkada di tengah wabah. Apalagi kalau bukan pemanasan dan penjaringan massa jelang pemilu 2024 nanti.

“Kemenangan di Pilkada akan memuluskan partai penguasa untuk merebut kemenangan di pemilu nanti. Beginilah orang yang sudah mabuk demokrasi, demi kekuasaan rakyat pun mereka korbankan,” pungkasnya.[] 

Sumber : mediaumat.news



Sejarawan Septian AW mengatakan besar kemungkinan jika Mapel Sejarah dihapuskan dari mata pelajaran wajib sekolah seperti yang direncanakan Kemendikbud, maka generasi muda akan mengalami krisis identitas yang semakin akut.

“Jika sejarah ini dihapuskan atau dihilangkan besar kemungkinan mereka akan mengalami krisis identitas yang semakin akut dan lebih mengkhawatirkan lagi mereka tidak bisa mengenal lagi siapa jati diri mereka,” ujarnya dalam acara Kabar Malam, Sabtu (19/9/2020) di kanal Youtube Khilafah Channel.

Septian melihat jika ini benar terjadi maka generasi muda Islam saat ini bisa menjadi abai, minder dan antipati terhadap nilai-nilai Islam karena identitasnya yang ada di dalam sejarah tidak dibangun. Sebagai seorang Muslim, mereka jadi tidak memiliki pengetahuan informasi bahwasanya bangsa Indonesia sangat besar dipengaruhi dan dibentuk oleh sejarah apalagi sejarah Islam.

Menurutnya, generasi muda harus belajar terkait sejarah, karena itu sangat penting untuk generasi ke depannya. Jika tidak maka generasi sekarang ini akan kehilangan jati diri mereka jika benar kebijakan ini dilakukan.

“Sedangkan yang kita tahu bahwa Al-Qur’an sendiri banyak menceritakan sejarah dan kisah, dan tanpa disadari ada sejarah yang membentuk mentalitas dan kualitas harga diri kita sebagai seorang identitas komunal dan di dalamnya banyak ibrah yang bisa kita ambil,” bebernya.

Kemudian, Septian menilai saat ini harus berhati-hati terhadap kebijakan rezim yang terus melakukan manuver dan salah satunya wacana untuk mengesampingkan pelajaran sejarah, terutama yang menyangkut Islam. Dan ada kemungkinan ada agenda politik yang disusupi dalam kebijakan ini, maka dari itu perlu diwaspadai.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana melakukan penghapusan mata pelajaran sejarah bagi siswa-siswi pelajar SMA, pelajaran sejarah akan dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan, sehingga sejarah bukan lagi pelajaran wajib yang harus diambil oleh siswa-siswi. Rencana tersebut tertuang dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tanggal 25 Agustus 2020.[]



Rencana Kemendikbud menghapus Sejarah dari mata pelajaran wajib sekolah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak termasuk sejarawan UIN SGD Bandung Moeflich Hasbullah.

“Generasi yang tidak paham sejarah itu bahaya. Mereka bisa tercerabut dari akar-akar sejarahnya dan tidak tahu sejarahnya (mulai dari jasa ulama hingga bahayanya PKI),” tuturnya, Sabtu (19/09/2020).

Menurutnya, generasi yang tidak paham sejarah, mereka tidak akan mengenal kejayaan masa silamnya. “Orang yang tidak paham sejarah Indonesia, tidak muncul nanti patriotisme, tidak paham jasa-jasa para ulama, tidak paham peran umat Islam dalam membangun bangsa, mendirikan negara, mengusir penjajah kafir, melawan kolonialisme, dan terus mendirikan negara modern. Karena itu jasanya umat Islam dan para ulama yang luar biasa besarnya dalam sejarah Indonesia. Itu bahayanya kalau tidak dipelajari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Moeflich menjelaskan selain mereka tidak mengenal kejayaan masa silamnya, mereka juga tidak mengetahui kegelapan masa lalunya. “Misalnya yang dilakukan oleh PKI itu, bagaimana jahatnya PKI pada bangsa Indonesia yang dulu pernah melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dan membunuh para jenderal dengan sangat kejam di Lubang Buaya. Itu akan menjadi berkurang diketahui oleh para siswa bila sejarah masa silamnya tidak diketahui,” terangnya.

Dia merasa sangat aneh dan tidak percaya kalau pelajaran sejarah itu dihilangkan. Tapi kalau itu dijadikan pilihan, menurutnya mungkin ada pertimbangan dari Mendikbud. Namun, tetap dia sayangkan karena belajar sejarah secara agama dan ilmu pengetahuan adalah wajib.

“Jadi kalau digeser menjadi pilihan, (akan) mengurangi peranan penting sejarah dalam ilmu pengetahuan,” pungkasnya.[]



Kesepakatan 400 miliar dolar antara China dan Iran yang bocor pada Juli 2020, menyebabkan kehebohan di media internasional. China mengamankan sumber daya energi vital dan menyediakan jalur kehidupan bagi rezim yang diperangi di Teheran telah dilihat sebagai tantangan bagi dominasi AS di wilayah tersebut. Sementara banyak rincian kesepakatan yang belum dipublikasikan, namun masih harus dilihat bahwa kesepakatan tersebut akan diterjemahkan ke dalam kenyataan.

Kebocoran itu dipublikasikan dalam dokumen yang diperoleh New York Times. Menurut bocoran tersebut, China akan berinvestasi di sektor minyak dan gas Iran dan membangun rel kereta api. Sebagai gantinya, Iran akan memberikan energi ke China dengan diskon khusus 32%. Kesepakatan itu juga mencakup kerja sama militer, meskipun sangat sedikit detail yang terungkap tentang apa yang akan ditimbulkan dari kerja sama ini.

***** ***** *****

China mengkonsumsi 13 mbd minyak per hari, sementara produksi dalam negeri hanya menyumbang 3,8 mbd saja. Inilah sebabnya mengapa China melampaui AS sebagai importir minyak global teratas pada tahun 2017. Ada 45 negara yang memenuhi permintaan minyak China. 55% di antaranya berasal dari sembilan negara di Timur Tengah, dengan Arab Saudi sebagai bagian terbesarnya. Alasan terpenting China untuk hadir di Timur Tengah adalah energi. sementara diskon energi Iran akan memberikan sumber energi tambahan bagi China, yang telah lama berupaya untuk mendiversifikasi pasokan energinya. Iran menawarkan China sebagai opsi hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan energinya. Menjual minyak dengan diskon besar mungkin menguntungkan China tetapi tidak banyak mengubah situasi ekonomi, keuangan dan moneter bagi rezim ulama di Teheran.

Situasi rezim ulama Iran telah genting selama beberapa waktu. Sementara kesepakatan nuklir pada 2015 membuka prospek Iran mendapatkan akses ke pasar internasional dan perusahaan asing yang berinvestasi di Iran, hanya pemerintahan Trump menarik diri dari kesepakatan itu, yang mengembalikan semua sanksi terhadap Iran. Sejak saat itu, ekonomi Iran berada dalam kesulitan yang mengerikan. Dengan cadangan minyak terbesar keempat di dunia dan cadangan gas terbesar kedua, produksi anjlok, sanksi AS, termasuk ancaman untuk memutus akses ke sistem perbankan internasional bagi setiap perusahaan yang melakukan bisnis di Iran dengan membuatnya ilegal memperdagangkan dolar AS. Akibatnya, produksi energi anjlok dan pendapatan untuk rezim ulama juga anjlok, yang memicu demonstrasi pada Desember 2019. sehingga China menjadi satu-satunya pilihan bagi Iran ketika AS telah mengisolasinya di dalam kawasan dan sebagian besar dunia. Ini kemungkinan besar mengapa Iran memberikan diskon besar pada penjualan minyak ke China.

Tidak ada jaminan bagi Iran, bahwa mereka akan kebal terhadap eksploitasi China di masa depan, karena banyak proyek OBOR China yang menjadi terikat dengannya. Sementara investasi China di sektor minyak dan gas Iran akan membawa modernisasi yang sangat dibutuhkan untuk infrastruktur energi Iran yang belum difungsikan, namun masih harus dilihat apakah Iran akan mendapat manfaat dari ini dengan diskon besar yang diberikannya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa andal China sebagai mitra strategis?

Kebocoran tersebut telah membuat publik Iran memprotes kesepakatan tersebut dan membandingkannya dengan Perjanjian Turkmenchay yang memalukan, yang ditandatangani Persia dengan Rusia pada tahun 1828. Iran di masa lalu telah beralih ke China untuk mengurangi tekanan ekonomi tetapi China tidak pernah dapat mewujudkannya, atau bersedia untuk menyampaikan. Kebocoran mungkin tampak komprehensif, tetapi ada beberapa hal spesifik tentang proyek individu yang akan terlibat. Sepertinya ini lebih dekat pada peta jalan. Ada banyak janji dan kontur yang sangat luas tentang apa yang mungkin diperlukan untuk negosiasi di masa depan. Oleh karena itu, tetap tidak mungkin kita akan melihat poros Iran-China. 

sumber: hizb-ut-tahrir.info, 19/09/2020.

 Pandemi Covid-19 sudah lebih setengah tahun,  belum menunjukkan akan berakhir. Jumlah korban cenderung meningkat.  Jakarta masih menjadi episentrum penyebaran  pandemik covid-19.  Ahad, 13 September 2020, Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan diberlakukannya kembali PSBB secara ketat per 14 September 2020. Hal ini sebagai respon tak terkendalinya kasus penyebaran covid di  wilayah DKI. Total kasus di DKI per 13 September  54.864, hampir 25 persen  dari kasus positif di Indonesia yang mencapai  218.382  kasus.


Kebijakan  Gubernur DKI Jakarta menuai  kritikan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding kebijakan Anies sebagai dalang rontoknya  IHSG. Beberapa bulan terakhir baru menunjukkan geliatnya dan sempat bertengger diposisi 5.000 anjlok ke level 4.900-an. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan akibat kebijakan Anies, IHSG terperosok, kapitalisasi pasar berkurang hingga Rp 277 trilyun, angka uang yang kabur sebesar hampir Rp 300 trilyun dari Indonesia. (Kompas.com, Senin 14/9/2020)

Menkes Terawan juga menanggapi kekhawatiran Anies akan kapasitas rumah sakit yang membludak pada 17 September. Dia mengklaim rumah sakit di DKI masih mampu merawat pasien covid-19. Berdasarkan pengamatan dan sidak langsung di lapangan per 13 September  ada ribuan ruangan yang belum terisi disejumlah RS rujukan covid, ratusan ruang ICU yang masih kosong. Pemerintah telah bekerjasama dengan 10-15 hotel dengan 1500 kamar yang dapat digunakan untuk ruang isolasi (cnnindonesia.com, Senin 14/9/2020).  Menteri Sosial Juliari P. Batubara  mengatakan, " Bila keputusannya adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi," kata Juliari yang dikutip dari detik.com, Ahad (13/9/2020).

Keberatan datang dari orang terkaya di negeri ini, pemilik Djarum Group dan BCA, Budi Hartono mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Poin keberatannya, keputusan  untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Menurutnya PSBB tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta, bahkan kapasitas rumah sakit di DKI tetap mencapai maksimum kapasitasnya, dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.

PSBB, Kebijakan Setengah Hati

Presiden Joko Widodo meminta anak buahnya mendahulukan faktor kesehatan dalam penanganan Covid-19.
"Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, penanganan Covid-19. Karena memang kuncinya ada di sini," kata Jokowi  saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 7 September 2020. Keputusan yang menyejukkan, sayangnya dalam hitungan hari berganti karena tekanan ekonomi.

Presiden  menilai kondisi pandemi saat ini lebih baik ditangani dengan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Hal tersebut merujuk pada pendapat ahli selama penanganan  COVID-19. Jawa Timur dan Bogor, contoh wilayah yang sudah menerapkan  PSBM, yang merupakan pembatasan ditingkat skala mikro, misal RW dan komunitas. Masyarakat masih diperbolehkan untuk aktifitas kesehatan dan pekerjaan, sedangkan yang dilarang adalah nongkrong dan berkerumun.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa hari ini pasar sudah mendapat jawaban positif dari Presiden Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Merdeka. "Pada intinya kepala daerah dihimbau jangan terburu-buru dalam memutuskan menutup wilayahnya untuk mencegah penyebaran Covid-19," ujar Ibrahim kepada Katadata.co.id, Senin (14/9).

Penanganan Covid-19 di Indonesia memang carut marut sejak awal. Ketidakseriusan Pemerintah terindikasi lewat berbagai pernyataan pejabatnya yang seakan menganggap sepele sejak awal merebak pandemi, sehingga akhirnya diputuskan untuk PSBB hingga PSBM. Kebijakan setengah hati terlihat dari pernyataan dan kebijakan Presiden sendiri sering berubah-ubah sehingga membingungkan. Kebijakan yang  lebih mementingkan faktor ekonomi dibanding kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat. 

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menilai kebijakan penanganan penyebaran Virus Corona di Indonesia merupakan yang terburuk se-Asia Tenggara. "Kebijakan PSBB sudah sejak awal sangat setengah hati dan hasilnya sangat jauh dari sukses. Data hasil PSBB dan kebijakan pandemi Covid-19 di Indonesia paling tidak sukses atau bahkan buruk dibandingkan dengan tingkat kesuksesan negara-negara di ASEAN," ujar Didik di Jakarta, Rabu (20/5).

Pakar dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai PSBB DKI Jakarta kali ini cerminan salah kaprah Pemerintah dalam menangani pandemi. Dan meragukan efektifitas PSBB total yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan karena tak disertai konsep penanganan pandemi yang jelas. Apalagi kritikan bermunculan dari berbagai pihak mengiringi kebijakan PSBB jilid 2 ini. Kebijakan ini dianggap PSBB setengah dosis (cnnindonesia.com, Selasa, 14/9/2020).

Data terakhir per 18 September 2020 menunjukkan 236.519 kasus positif, 170.774  sembuh dan 9.336 meninggal. Presentase angka kematian tertinggi sedunia. Wajar, jika publik menilai Pemerintah gagal menangani pandemi dengan baik, terlebih Indonesia dilockdown lebih dari 60 negara.

Khilafah Model Terbaik

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang datang dari Sang Pencipta manusia dan virus SARS Cov-2. Sistem yang menjadikan manusia sebagai sentral peradaban. Peradaban yang menebar rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah dalam surat al Anbiya ayat 21, yang artinya,
" Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Paradigma Islam berikut sistem ekonomi dan sistem politiknya dalam menyelesaikan pandemi begitu selaras dengan tiga kriteria, pertama kehadiran khilafah benar-benar memungkinkan kasus positif hingga zero kasus. Sistem kehidupan Islam memungkinkan dilakukan intervensi farmasi dan nonfarmasi, sebagai kunci rahasia pemutus rantai penularan secara total hingga nol kasus positif baru. 

Kriteria kedua, kesehatan dan keselamatan jiwa manusia menjadi prioritas utama. Hal ini hanya terealisasi dalam peradaban Islam. Peradaban yang memandang nyawa manusia sangat berharga daripada runtuhnya ka'bah atau hancurnya dunia dan isinya.




Islam juga menggariskan bahwa kesehatan adalah tanggungjawab negara tidak boleh dikomersialkan, yang akan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Intervensi nonfarmasi, khususnya lockdown yang berlangsung dalam jaminan penuh kebutuhan dasar masyarakat, akan menutup celah berbagai tindakan yang mengancam kesehatan dan jiwa manusia. Intervensi inilah yang mengantarkan pada puncak kemanusiaan tertinggi.

Kriteria ketiga, Islam tidak mengakui otonomi daerah dan sekat-sekat nasionalisme.  Sistem kekuasaan  dalam Islam bersifat sentralisasi, sedangkan  administrasi bersifat desentralisasi. Hal ini selaras dengan fakta kebutuhan upaya memutus rantai penularan wabah yang  mengharuskan tidak adanya sekat-sekat negara bangsa.

Khilafah tegak diatas akidah Islam, akan menjadi kekuatan politik yang mampu memimpin dunia untuk mengakhiri pandemi. Baik dari segi politik dalam negeri maupun politik luar negerinya. Hal ini menegaskan bahwa khilafah model terbaik dalam mengakhiri pandemi dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kesehatan dan korban  jiwa  lebih banyak lagi. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Ida Ummu Fadira, Pengamat Sosial dan Kesehatan



Kepada para Mahasiswa
Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Di persimpang jalan
Kepada pewaris peradaban
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggan
Wahai kalian yang turun kejalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta.

Begitulah lirik lagu wajib Mahasiswa yang senantiasa disenandungkan ketika mereka turun ke jalan berjudul Totalitas Perjuangan. Ada pesan tersirat dalam lagu tersebut yakni mahasiswa sebagai pewaris peradaban yang merindukan kejayaan. Mahasiswa sebagai agent of change sudah seharusnya memberikan solusi yang solutif untuk setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena mahasiswa merupakan elemen masyarakat itu sendiri yang memiliki daya pikir kritis.

Namun, apakah elemen yang dipercaya masyarakat ini mampu diwujudkan melalui pakta integritas atau malah sebaliknya. Pakta integritas yang ramai diperbincangkan dikalangan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai dokumen perjanjian yang wajib di tandatangan oleh mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Indonesia di atas materai. 

Isi dokumen tersebut terdiri dari tiga belas point. Tiga di antaranya sebagai berikut:

Pakta Integritas menjamin Mahasiswa UI mendapatkan penguatan karakter dan kepribadian sebagai orang Indonesia melalui kegiatan Akademik dan Non-Akademik.
Pakta Integritas mengatur soal kehidupan politik dan berorganisasi. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk terlibat dalam politik praktis dan mengikuti kelompok/organisasi kemahasiswaan yang tidak memiliki izin resmi yang mengganggu tatanan Akademik dan Bernegara.

Pakta Integrasi menjamin adaya demakarsi (pemisah). Karena mengingat masa lalu, kampus UI menjadi persemalan jaringan fundamentalisme, gerakan Tarbiyah kemudian mendominasi badan eksekutif mahasiswa yang dibina oleh dosen-dosen Perguruan Tinggi di Timur Tengah dan sempalan binaan intelejen. (Beritasatu.com, 12/09/2020)

Demikianlah tiga point dari pakta integritas yang memperlihatkan adanya pengekangan terhadap mahasiswa dalam upaya berpikir kritis dan politis. Adanya upaya mempersempit kebebasan dalam berorganisasi. Di mana ketika mahasiswa berorganisasi, disanalah terdapat pemahaman dan pegalaman yang baru untuk mengkaji dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi. Perjanjian ini patut diduga adanya pengarahan dari kampus sebagai upaya memberangus kesadaran politik dan sikap politis yang distigma sebagai radikalisme.

Maka, kebijakan ini akan melahirkan masalah baru. Pakta integritas sesungguhnya tidak akan mampu menyelesaikan problem yang terjadi di kalangan mahasiswa. Seperti narkoba, pergaulan bebas, perilaku hedonis yang merasuk ke dalam jiwa-iwa mahasiswa disadari ataupun tanpa disadari.

Paling mengejutkan, UI sebut dokumen pakta integritas mahasiswa baru tak resmi. Dokumen berjudul “Pakta Integritas” yang beredar dikalangan mahasiswa UI bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan  UI yang telah menjadi keputusan pimpinan  UI. Berita ini disampaikan oleh kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusi. (Cnnindonesia.com. 13/09/2020)

Hal semacam ini dinilai adanya kepentingan yang terselubung. Kampus sebesar Universitas Indonesia bisa-bisanya kecolongan dengan dokumen tersebut. Diduga ada sekelompok orang yang membuat dokumen ilegal demi kepentingan tertentu. Pengekangan terhadap aktivitas berpikir menjadikan kampus bertindak otoriter. Mencoba mendikte mahasiswa agar sesuai dengan kepentingan rezim melalui kampus. Karena, pada dasarnya mahasiswa akan menjadi garda terdepan dalam mengritik kebijakan rezim, jika terbukti kebijakan yang diterapkan dapat membahayakan dan menyengsarakan rakyat. 

Adanya pengekangan berpikir kritis dan politis, menandakan kemerosotan dalam berpikir, akan menjadikan mahasiswa bertindak pragmatis dan anarkis. Mahasiswa akan mengalami stagnan dalam berpikir. Terlebih berpikir politis dijadikan sebagai objek ataupun subjek.

Kebijakan yang dinilai represif ini akan memalingkan dari problem yang sesungguhnya. Seharusnya mengakui bahwa akar masalahnya adalah problem sistemik yang harus dipahamkan kepada mahasiswa. Masalah sistemik yang dimaksud adalah penerapan sistem demokrasi.  Demokrasi selalu menggaungkan kebebasan berpendapat dan berekspesi tapi pada faktanya hal demikian tidaklah didapatkan. Sistem demokrasi yang telah menampakkan kerusakannya tidaklah patut untuk diemban dan diterapkan kembali.

Sudah saatnya mahasiswa sadar dan beralih kepada sistem yang mulia  yaitu Islam. Dalam sistem Islam sektor pendidikan termasuk didalamnya kampus. Akan mengarahkan mahasiswa memiliki Kepribadian Islam yaitu memiliki pola pikir (aqliah) dan pola sikap (nafsiyah) Islamiah. Memberikan kesadaran berpikir politis. Sejatinya politik itu sendiri tidak hanya membahas terkait kepemimpinan belaka. Akan tetapi, politik yang memiliki arti mengurusi urusan umat. 

Mahasiswa diberikan kebebasan dalam berpikir kritis dan politis. Berpikir kritis inilah yang dibutuhkan demi terwujudnya peradaban yang gemilang. Kesadaran poitik harus dibangun sejak awal ketika mereka memasuki perguruan tinggi, guna menjadikan mahasiswa agent of change dan pewaris peradaban yang mulia yaitu dengan Islam. Tanpa adanya kesadaran berpikir secara politis akan mendapatkan kesulitan dalam mewujudkannya.

Sektor pendidikan tidak akan lepas dari peranan negara dalam mengawasi setiap pergerakan kampus. Sejarah telah mencatat, ketika sistem pendidikan semuanya bertumpu kepada peraturan Islam yang diterapkan secara sempurna, melahirkan generasi-generasi yang unggul dan shalih. Mereka akan senantiasa mendedikasikan dirinya untuk kepentingan negara dan agama. 

Memberikan karya-karya terbaik seperti Imam As-Syafi’i, Imam Hambali, Imam Maliki dan para ilmuan lainnya. Hingga saat ini karya-karya beliau dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji ilmu Islam. Selain itu, kurikulum pendidikan Islam tidak lepas dari penguatan aqidah sebagai landasan yang utama. Perlu dipahami pula bahwa hal demikian dapat terwujud dalam pemerintahan islam yakni khilafah. Wallahu a’lam bishawab.[]

Oleh: Sri Mulyati
(Mahasiswi dan Member AMK)



Persoalan cukongkrasi makin menarik untuk ditilik apalagi setelah istilah tersebut keluar dari mulut orang yang  tersohor di negeri ini. Maka tak heran, banyak kalangan mulai penasaran, apa sebenarnya Cukongkrasi.


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai julukan yang diberikan kepada sejumah negara yang timbul dari kesan tertentu merupakan hal yang lumrah.

Hal itu ditegaskan Mahfud MD, melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Sabtu (19/9/2020). Dia menanggapi pertanyaan Anggota DPR Fadli Zon yang mengatakan apakah sistem sosial dan politik negara kita masih pantas disebut sebagai Demokrasi.

Mahfud menjelaskan bahwa julukan Cukongkrasi kerapkali disematkan untuk sistem sosial dan politik yang dianut pemerintahan Indonesia. Bahkan, jelas dia, sistem yang dianut itu tak jarang dijuluki kleptokrasi atau negara maling. 

"Namanya julukan yg timbul dari kesan ya boleh saja. Cukongkrasi: boleh, terserah saja kalau kesan. Bahkan ada juga istilah Kleptokrasi (negara maling) yang oleh Buya Syafii Maarif diartikan Negara Pencilok (bhs Padang). Ada jg buku Vampire State (negara dracula, menghisap darah rakyat)," jelas Mahfud MD melalui akun Twitternya. (Bisnis. com, 19/9/2020)

Keraguan terhadap demokrasi adalah suatu hal yang normal. Seperti  Pertanyaan yang disampaikan Fadli Zon yang merujuk pada penjelasan Mahfud MD sebelumnya yang mengatakan bahwa sekitar 82 persen calon kepala daerah yang ikut Pilkada dibiayai oleh cukong. Dengan fakta itu, dia bertanya, apakah sistem sosial dan politik Indonesia lebih tepat disebut cukongkrasi.

Padahal sudah jelas sebelumnya Mahfud MD berpendapat bahwa  kepala daerah terpilih yang saat pilkada dibiayai oleh cukong atau penyandang dana berpotensi melakukan korupsi kebijakan.

"Korupsi kebijakan ini lebih berbahaya dari korupsi biasa karena sifatnya berlanjut, kalau korupsi biasa hanya sekali, ada APBN lalu dikorupsi, dihukum lalu selesai, kalau kebijakan tidak seperti itu," ujarnya.

Dia menyampaikan merujuk kepada data yang dikeluarkan KPK sebanyak 82 persen calon kepala daerah yang ikut pilkada dibiayai oleh cukong.

Terminologi kata Cukongkrasi yang muncul tersebut bukan hanya sekedar istilah atau ungkapan tanpa makna, pastinya ada yang mendasarinya. Apa benar negeri yang mengaku paling demokratis ini sudah berubah wujud menjadi cukongkrasi,  kleptokrasi atau vambir state?

Sistem politik dalam demokrasi itu high cost politics, sebagai contoh dalam kampanye yang dilakukan butuh biaya untuk alat peraga kampanye, semisal spnaduk, poster dan baliho. Kemudian adanya politik uang untuk meraih dukungan konstituen. Selain itu ada  politik balas jasa yang dilakukan kepala daerah setelah terpilih nanti kepada para pengusa, dengan memberikan konsesi atas kekuasaan yang sudah ditangan.

Wal hasil, cukongrasi dan kawan-kawannya akan semakin menggurita dalam lingkaran kekuasaan. Yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal bahkan tidak manusiawi. Rakyat hanya pion  yang dijadikan alat bagi mereka untuk  meraih keuntungan.

Yang lebih sakitnya, penyakit seperti ini dibiarkan subur dan dipelihara di negeri ini. Sebab, banyak yang tidak sadar, bahwa Demokrasi yang lahir dari rahim Kapitalisme hanyalah slogan manis namun sadis. Sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Pemilu hanyalah alat rotasi kekuasaan untuk membagi-bagi kekuasaan, jabatan juga kekayaan.

Lalu bagaimana dengan perhelatan demokrasi yang tak mampu di tunda Desember nanti. Walapun pandemi makin bersemi tapi yang namanya hajatan tak bisa  ditahan lagi. Bisa jadi para cukongkrat sudah tak tahan, mengambil bagiannya di negeri ini. 

Oleh karena itu rakyat musti sadar diri, bukan hanya sadar pajak. Bahwa demokrasi tidak akan  mampu memberikan jaminan kesejahteraan juga keadilan dinegeri ini. Demokrasi adalah sistem yang rusak dan mudharat. Maka kita butuh sistem yang mampu menjaga dan memberikan hak-hak rakyat secara kodrati, bukan cukongrasi yang akan menghisap rakyat.

Negeri butuh sistem Islam. Islam adalah satu-satunya  yang memiliki sistem  politik yang sahih dan terjamin dunia akhirat. Melahirkan pemimpin yang taat dan memberikan manfaat. Hampir nol persen  kekurangan, sebab sistem Islam sesuai syariat yang sudah ditetapkan oleh Sang Khaliq. Maka, singkirkanlah demokrasi kapitalis di negeri ini, agar negeri ini menjadi Rahmatan Lil’ Alamin.[]

Oleh: Zenia Rumaisya



Islamic Civilization in Malay Archipelago Forum mengadakan acara webinar pada hari Ahad, 20 September 2020 dengan tajuk: "Professor Bicara Khilafah; Jejak Khilafah di Nusantara". Acara ini diselnggarakan atas latar belakang issue Khilafah Islam kembali ramai dibicarakan oleh masyarakat di media sosial, bahkan televisi nasional pun ikut memberitakannya pasca launching perdana Film Dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara pada tanggal 20 Agustus 2020, bertepatan pada 1 Muharram 1442 H lalu. Film tersebut mengungkap banyak data dokumen, arsip sejarah dan penemuan-penemuan bukti bendawi terkait dengan hubungan kehilafahan Islam di Turki dan Nusantara, bahkan lebih jauh lagi, film ini menyebutkan bukti historis ditunjukkan bahwa Aceh sebagai bagian dari nusantara sudah menjalin hubungan dengan kekhilafahan Islam sejak masa Daulah Abbasiyah. 


Kehebatan Kesultanan Islam di Aceh juga turut diungkap dalam film berdurasi 1 jam ini. Dalam Film itu diceritakan bagaima pasukan elit dengan 400 Ahli Militer dari Turki Ustmani dan 15,000 Ghazi Aceh menggunakan armada raksasa bersatu membebaskan semenanjung malaka dari pendudukan Portugis, langsung di Bawah Komando Sultan Aceh Alaudin Riayat Syah al-Qohhar. 

Namun, siapa sangka, film ini mendapatkan respon negatif dari beberapa pakar, bahkan Prof. Peter Carrey, seorang sejarawan Jawa dan Diponegoro berkebangsaan Inggris menilai “film ini tidak didukung oleh kearsipan sejarah, dan ini semacam khayalan”, ungkapnya 

Pertanyaannya benarkah hubungan Aceh, Nusantara, dan Khilafah itu khayalan? Benarkah Film JKDN ini tidak dukung oleh kearsipan sejarah yang valid? 

Film JKDN yang merupakan kategori film sejarah dokumenter, sempat 2 kali diblokir oleh pemerintah pada saat pelaunchingan perdananya di channel youtube, karena itu untuk membahasnya secara detail, dihadirkan beberapa PROFESSOR berotak besar, yaitu:

1. Pemateri Pertama: Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum | Pakar Hukum & Guru Besar Filsafat Pancasila.
(Status Hukum Mendakwahkan Khilafah Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia)

2. Pemateri Kedua: Prof. Dr. Ing- Fahmi Amhar | Cendikiawan Muslim dan Peneliti Senior.
(Jejak Khilafah pada Ilmuwan di Nusantara) 

3. Pemateri Ketiga: Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA | Guru Besar Sejarah Peradaban Islam.
(Bukti Kegemilangan Islam dimasa Kekhilafahan)

4. Pemateri Keempat: Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag | Guru Besar Sejarah Islam.
(Hubungan Khilafah Islam di Turki dengan Kesultan Islam di Aceh)

5. Pemateri Kelima: Prof. Dr. Sharifuddin M. Zain | Cendikiawan Muslim University Malaya.
(Khilafah Mahkota Kewajiban)

Dalam kapasitas saya sebagai Pakar Hukum diharapkan dapat memaparkan dan menjelaskan secara terperinci tentang status hukum dakwah khilafah di Indonesia dan apakah khilafah sebagai ajaran Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan bagaimana hukum persekusi terhadap para pendakwah khilafah ajaran Islam?

Status hukum menyampaikan sejarah Khilafah dan mendakwahkan ajaran Islam terutama tema Khilafah di Negeri ini? 

Detik.com Jakarta - Rabu, 2/09/2020 mewartakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Agama, Kepala BNPT, Kepala BKN serta Kepala Daerah lainnya siang tadi meluncurkan aplikasi ASN No Radikal. Aplikasi ini ditujukan untuk membasmi paham radikalisme khususnya terkait dengan khilafah di lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menguatkan upaya tersebut, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memberi usulan khusus terkait penerimaan CPNS. Ia meminta agar seleksi CPNS dibuat lebih ketat dan tidak menerima peserta-peserta yang terindikasi memiliki paham keagamaan tertentu seperti pro khilafah.

Menanggapi upaya berbagai kementerian untuk memerangi yang mereka sebut dengan radikalisme Khilafah saya sebagai Guru Besar di bidang hukum merasa prihatin karena pengelolaan negara ini tidak lagi didasarkan prinsip Negara hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Indonesia ialah negara hukum. Pelarangan terhadap tindakan, pemikiran yang dilakukan oleh warga negara harus diatur dengan UU tidak cukup dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) apalagi hanya dengan aplikasi ASN no radikal sedangkan radikalisme itu lebih condong pada nomrnklatur politik dibandingkan hukum sehingga bersifat obscure (kabur) dan lentur sesuai kepentingan rezim penguasa..

Adakah per definisi hukum tentang apa itu artinya "terpapar radikalisme Khilafah"? Ini masalah pelik karena bicara tentang ideologi seseorang. Tidak gampang membuktikan seseorang terpapar radikalisme Khilafah sesuai dengan koridor hukum. Yang sering dipakai adalah koridor politik. Asal tdk setuju dengan kebijakan pemerintah, asal mengamalkan agama secara taat apakah langsung dikatakan terpapar radikalisme Khilafah?

Untuk urusan ideologi kita sudah dibingkai dengan UU Ormas Pasal 59, Tap MPRS No. XXV MPR 1966 yang dilarang adalah ateisme, komunisme, marxisme-leninisme. Sedang nomenklatur dan paham lain itu merupakan pasal karet yang sulit dipastikan dan cenderung mengikuti kehendak penguasa. Ini yang seharusnya dihindari. Sebaiknya, perincian dan paham lain itu ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah sbg pelaksanaan UU Ormas, dan atau KUHP. Jadi rakyat itu mendapatkan kepastian hukum ketika UU Ormas dan lain-lain itu ditegakkan. 

Ketidakpastian itu akhirnya berdampak pada kecurigaan yang justru berakibat memecahbelah bangsa. Itukah yang kita kehendaki? Taruhlah ada yang terpapar komunisme misalnya, apakah langsung ditindak? Bukankah kita justru bekerja sama dengan negara yang menganut paham komunisme? Apakah tidak takut pula terpapar paham komunisme? Mengapa justri paham radikalisme yang bentuknya tidak jelas itu lalu justru lebih dijadikan alasan mempersekusi orang? Adilkah? 

Apakah Khilafah yang merupakan ajaran Islam bertentangan dengan Pancasila?

Ada fakta yang kita saksikan bersama, yakni sudah berulangkali terjadi persekusi yang dilakukan sekolompok oknum atas ulama yang mendakwahkan khilafah karena dianggap merongrong NKRI. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: "Benarkah ajaran khilafah dilarang disebarkan karena bertentangan dengan Pancasila?"

Untuk menentukan suatu ajaran itu terlarang atau tidak perlu dilakukan pengujian oleh:
(1) Lembaga keagamaan yg menaunginya, kalau ttg khilafah, maka MUI berwenang mengujinya.
(2) Putusan Pengadilan atau ketentuan UU yang secara tegas menyebutkan untuk itu.

Selama ini belum ada fatwa MUI dan Putusan Pengadilan atau Ketentuan UU yang menyatakan bahwa Khilafah itu sbg ajaran Islam ( bidang fikih) yang terlarang dan bertentangan dengan Pancasila.

Khilafah itu ajaran Islam tentang sistem pemerintahan ideal menurut tuntutan Alloh, Rasul dan para sahabat bukan ideologi yang disejajarkan dgn komunisme dan kapitalisme juga radikalisme. Karena sbg bagian dari ajaran Islam maka khilafah boleh didakwahkan. Tujuannya agar umat tahu tentang sistem pemerintahan ini sehingga tidak "plonga-plongo" ketika suatu saat sistem ini tegak di muka bumi sebagaimana janji Rasululloh dalam hadist yang shohih. Jadi, tidak ada salahnya jika siapapun orang, lembaga, ormas Islam mendakwahkan Khilafah selama tidak ada unsur kekerasan, pemaksaan dan apalagi makar.

Kita flashback sebentar, pada akhir tahun 2019, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menerima kedatangan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2019). Usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup, Mahfud mengatakan ada sejumlah isu yang dibahas dan juga penyelesaiannya. 

Salah satu isu yang dibahas adalah soal bagaimana ormas-ormas Islam resah akan adanya isu penyebaran paham Khilafah. Ia juga menyatakan bahwa LPOI agak gerah juga terhadap isu-isu sistem lain tegasnya sistem khilafah yang sekarang yang ditawarkan yang sebenarnya itu agendanya merusak. Jadi setali tiga uang pendapat Menkopolhukam dengan LPOI. Sekali lagi, itu hasil pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau sekedar asumsi yang hanya dapat dibenarkan secara politis?

Saya dalam hati sebenarnya bergumam, dan mempertanyakan, mengapa jika "faham khilafah" itu utopia tetapi banyak kalangan bahkan pemerintah menjadi risau, dan menganggap hal itu merupakan sebuah ancaman? Mengapa tidak dibuktikan saja bahwa rakyat Indonesia menolak "faham khilafah"? Dengan cara apa membuktikannya? Referendumkah? Musyawarah Nasional (Munas) kah? Melalui penelitian independen yang melibatkan seluruh komponen bangsakah? Namun, pertanyaannya, masihkah kita bisa berbuat jujur terhadap hasil kajian, penelitian, referendum atau apa pun namanya, mengingat kejujuran hidup (honeste vivere) di bangsa ini sudah menjadi barang yang langka. Kalau segala upaya itu tidak lagi dapaf dipercaya, lalu kepada apa dan siapa lagi kita menyandarkan keyakinan dan harapan?

Baiklah, taruhlah Menkopolhukam tidak setuju dengan penerapan faham khilafah, haruskah beliau dengan wadya balanya membenci sebagian ajaran Islam ini sebaimana ditegaskan dalam kitab-kitab ulama berupa fikih, misalnya kitab Fikh karya Sulaiman Rasyid yang telah dicetak ulang sebanyak 79 kali sejak tahun 50-an, baik di Indonesia maupun di negeri Malaysia? Haruskah membenci "faham khilafah". Bukankah itu sebagian ajaran Islam, yang bahkan oleh EmHa Ainun Nadjib dikataka bahwa khilafah itu adalah ide-Nya Allloh. Pertanyaan besarnya adalah: Sebagai hamba Alloh, mengapa kita tidak malu dan bahkan berani terang-terangan membenci ide Alloh tersebut?

Baiklah, "faham khilafah" mungkin oleh sebagian orang dan kelompok dianggap sebagai hantu bahkan monster seram yang akan menyerang dan melumatkan segala yang telah ada, tapi perlu ditegaskan di sini bahwa asumsi itu tidak dapat dibenarkan karena memang belum pernah dibuktikan. 

Bagi saya, asal itu masih sebatas ide, pemikiran maka diskursus terhadapnya seharusnya tetap dibuka di alam demokrasi ini. Tidak boleh ada persekusi terhadap orang atau kelompok orang yang membahasnya dan kelompok yang mengusung ide Alloh ini juga tidak boleh menggunakan pemaksaan kehendak, kekerasan dan tindakan ekstrim di dalam mengkaji dan mendakwahkan ide tersebut sehingga suasana kondusif tapi dinamis tetap menjadi warna perbincangan antar sesama anak bangsa. 

Bila khilafah itu ajaran Islam, maka adilkah bila pihak yang mendakwahkannya harus di-persekusi? Menurut saya tindakan itu bukan tindakan radikalisme. Mengapa? Karena dakwah itu tidak dilakukan dengan pemaksaan dan penggunaan kekerasan. Itu yang prinsip. Jadi ketika HTI yang kebetulan mengusung dan mendakwahkan ajaran Islam itu secara damai, mestinya tidak diperlakukan buruk karena dinilai terpapar radikalisme yang berakhir dengan pencabutan BH HTI secara sepihak karena penilaian itu tidak melalui Due Process of Law sebagaimana dulu diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Nasi telah menjadi bubur, BH HTI telah dicabut. Apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam terhadap dakwah tentang khilafah? Kembali pada konsep bahwa khilafah ajaran Islam atau setidaknya sebagai sistem pemerintahan Islam yang telah dikenal dan dipraktikkan selama 1300 tahun, maka umat Islam tanpa kecuali tetap diperbolehkan "mendakwahkan" ajaran Islam itu dengan catatan: Tidak boleh ada pemaksaan dan penggunaan kekerasan.

Dunia pendidikan mestinya juga mengajarkannya seiring dengan pengajaran tentang sistem pemerintahan negara demokrasi, monarki, kesuptanan, diktator, teokrasi dan lain sebagainya. Fair bukan? Itu pikiran jernih yang seharusnya dimiliki oleh para cerdik pandai di negeri ini. Berpikir jernih dengan argumen jauh lebih mulia dari pada mengutamakan sentimen. Jadi dengan argumentasi hukum yang saya paparkan ini menunjukkan bahwa tidak tepat menyebut HTI yang "gegara" mendakwahkan khilafah itu sebagai Laskar Pengacau Negara seperti yang pernah dituduhkan oleh Boni Hargens.

Benarkah ajaran khilafah dilarang disebarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan bagaimana persekusi terhadap pendakwah khilafah?

Di muka juga sudah diterangkan bahwa untuk menentukan suatu ajaran itu terlarang atau tidak perlu dilakukan pengujian oleh:
(1) Lembaga keagamaan yg menaunginya, kalau ttg khilafah, maka MUI berwenang mengujinya.
(2) Putusan Pengadilan atau ketentuan UU yang secara tegas menyebutkan untuk itu.

Kenyataannya, hingga sekarang  ini belum ada fatwa MUI dan Putusan Pengadilan atau Ketentuan UU yang menyatakan bahwa Khilafah itu sebagai ajaran Islam (bidang fikih) yang terlarang dan bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itulah, kita meyakini bahwa khilafah itu ajaran Islam tentang sistem pemerintahan ideal menurut tuntutan Alloh, Rasul dan para sahabat bukan ideologi yang disejajarkan dengan komunisme dan kapitalisme juga radikalisme. Karena sebagai bagian dari ajaran Islam maka khilafah boleh didakwahkan. Tujuannya agar umat tahu tentang sistem pemerintahan ini sehingga tidak "plonga-plongo" ketika suatu saat sistem ini tegak di muka bumi sebagaimana janji Rasululloh dalam hadist yang SHOHIH. Jadi, tidak ada salahnya jika siapapun orang, lembaga, ormas Islam mendakwahkan Khilafah selama tidak ada unsur kekerasan, pemaksaan dan apalagi makar.

Persekusi terhadap Pendakwah Khilafah Sebagai Ajaran Islam

Apa itu persekusi(persecution)? Secara umum, arti persekusi adalah suatu perlakuan buruk dan sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis oleh individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau golongan lain dengan cara memburu, mempersusah, dan menganiaya, karena perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian persekusi adalah suatu sikap/ tindakan permusuhan, pemburuan, dan penganiayaan terhadap seseorang atau golongan tertentu, terutama karena ras, agama, dan keyakinan politik.

Berdasar definisi tsb Peristiwa "penggrudukan kyai, ustadz oleh Banser" di Pasuruan dapat diklasifikasikan sebagai PERSEKUSI dgn bukti di lapangan telah ada:

(1) Tindakan kekerasan (scr psikis): bentakan, paksaan pengakuan, cercaan, perintah memaksa membuat surat pernyataan, ancaman).
(2) Tindakan permusuhan terhadap kelompok karena perbedaan keyakinan agama dan politik (khilafah), anggota kelompok jelas dpt dideteksi dari ucapan-ucapan pelaku dan suasana "perburuan" oleh kelompok sangat jelas sekali.

Konsekuensi hukumnya kembali kepada UU Ormas karena yang melakukan persekusi itu statusnya sebagai Ormas, Banser Anshor. Saad Muafi sebagai Ketua Banser Bangil Pasuruan patut diduga telah melakukan persekusi dan tindakan hukum yang memenuhi larangan Ormas sesuai dengan Pasal 59 ayat 3:

a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap agama (ajaran agama), dan kelompok (golongan, HTI), lihat penjelasan ayat ini.
b. Melakukan penistaan agama, penodaan agama dengan pernyataan tentang khilafah sebagai ideologi terlarang dan dengan demikian dianggap bukan bagian ajaran Islam. Ini pelecehan dan penodaan agama (Ps 156a KUHP).
c. Melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan psikis terhadap Ustadz, Kyai, mengganggu ketentraman umum dengan cara gerudukan dan teriakan permusuhan.
d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum dengan cara membatasi kebebasan bergerak, melakukan kekerasan psikis dan verbal, menginterogasi dugaan pelanggaran hukum, upaya pemaksaan membuat pernyataan atau perjanjian.

Sanksinya dapat berupa:
(1) Sanksi Administratif. Pencabutan Badan Hukum atau SKT Ormas sekigus pembubaran ormas oleh Menkum HAM.
(2) Sanksi Pidana. Anggota / Pengurus dapat dijatuhi pidana penjara mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun (Ps 59 c dan d) atau seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun (Ps 59 a dan b).

Penutup

Menurut saya tidak fair bila kita "mengharamkan" khilafah dan memusuhi orang yang mempelajari dan mendakwahkan khilafah. Itu tidak fair! Mengapa, karena dalam sejarah selama 1300 tahun umat Islam memang dalam kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan, apapun bentuk dan variasinya. Bahkan, bukankah beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak, DI Yogyakarta? Jejaknya masih jelas. Bukankah, kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history!

Jadi, khilafah itu jelas terbukti merupakan bagian dari fikih siyasah sehingga khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang. Oleh karena itu mendakwahkannya bukanlah tindakan kriminal dan bukan terpapar radikalisme. Persekusi kepada pendakwah khilafah baik oleh perorangan maupun organisasi merupakan perbuatan pidana yang dapat dijerat denagan KUHP (Pasal 156a) dan UU ITE serta UU Ormas 2017. Tabik..!!! []

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum, Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat
Powered by Blogger.