Persoalan cukongkrasi makin menarik untuk ditilik apalagi setelah istilah tersebut keluar dari mulut orang yang  tersohor di negeri ini. Maka tak heran, banyak kalangan mulai penasaran, apa sebenarnya Cukongkrasi.


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai julukan yang diberikan kepada sejumah negara yang timbul dari kesan tertentu merupakan hal yang lumrah.

Hal itu ditegaskan Mahfud MD, melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Sabtu (19/9/2020). Dia menanggapi pertanyaan Anggota DPR Fadli Zon yang mengatakan apakah sistem sosial dan politik negara kita masih pantas disebut sebagai Demokrasi.

Mahfud menjelaskan bahwa julukan Cukongkrasi kerapkali disematkan untuk sistem sosial dan politik yang dianut pemerintahan Indonesia. Bahkan, jelas dia, sistem yang dianut itu tak jarang dijuluki kleptokrasi atau negara maling. 

"Namanya julukan yg timbul dari kesan ya boleh saja. Cukongkrasi: boleh, terserah saja kalau kesan. Bahkan ada juga istilah Kleptokrasi (negara maling) yang oleh Buya Syafii Maarif diartikan Negara Pencilok (bhs Padang). Ada jg buku Vampire State (negara dracula, menghisap darah rakyat)," jelas Mahfud MD melalui akun Twitternya. (Bisnis. com, 19/9/2020)

Keraguan terhadap demokrasi adalah suatu hal yang normal. Seperti  Pertanyaan yang disampaikan Fadli Zon yang merujuk pada penjelasan Mahfud MD sebelumnya yang mengatakan bahwa sekitar 82 persen calon kepala daerah yang ikut Pilkada dibiayai oleh cukong. Dengan fakta itu, dia bertanya, apakah sistem sosial dan politik Indonesia lebih tepat disebut cukongkrasi.

Padahal sudah jelas sebelumnya Mahfud MD berpendapat bahwa  kepala daerah terpilih yang saat pilkada dibiayai oleh cukong atau penyandang dana berpotensi melakukan korupsi kebijakan.

"Korupsi kebijakan ini lebih berbahaya dari korupsi biasa karena sifatnya berlanjut, kalau korupsi biasa hanya sekali, ada APBN lalu dikorupsi, dihukum lalu selesai, kalau kebijakan tidak seperti itu," ujarnya.

Dia menyampaikan merujuk kepada data yang dikeluarkan KPK sebanyak 82 persen calon kepala daerah yang ikut pilkada dibiayai oleh cukong.

Terminologi kata Cukongkrasi yang muncul tersebut bukan hanya sekedar istilah atau ungkapan tanpa makna, pastinya ada yang mendasarinya. Apa benar negeri yang mengaku paling demokratis ini sudah berubah wujud menjadi cukongkrasi,  kleptokrasi atau vambir state?

Sistem politik dalam demokrasi itu high cost politics, sebagai contoh dalam kampanye yang dilakukan butuh biaya untuk alat peraga kampanye, semisal spnaduk, poster dan baliho. Kemudian adanya politik uang untuk meraih dukungan konstituen. Selain itu ada  politik balas jasa yang dilakukan kepala daerah setelah terpilih nanti kepada para pengusa, dengan memberikan konsesi atas kekuasaan yang sudah ditangan.

Wal hasil, cukongrasi dan kawan-kawannya akan semakin menggurita dalam lingkaran kekuasaan. Yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal bahkan tidak manusiawi. Rakyat hanya pion  yang dijadikan alat bagi mereka untuk  meraih keuntungan.

Yang lebih sakitnya, penyakit seperti ini dibiarkan subur dan dipelihara di negeri ini. Sebab, banyak yang tidak sadar, bahwa Demokrasi yang lahir dari rahim Kapitalisme hanyalah slogan manis namun sadis. Sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Pemilu hanyalah alat rotasi kekuasaan untuk membagi-bagi kekuasaan, jabatan juga kekayaan.

Lalu bagaimana dengan perhelatan demokrasi yang tak mampu di tunda Desember nanti. Walapun pandemi makin bersemi tapi yang namanya hajatan tak bisa  ditahan lagi. Bisa jadi para cukongkrat sudah tak tahan, mengambil bagiannya di negeri ini. 

Oleh karena itu rakyat musti sadar diri, bukan hanya sadar pajak. Bahwa demokrasi tidak akan  mampu memberikan jaminan kesejahteraan juga keadilan dinegeri ini. Demokrasi adalah sistem yang rusak dan mudharat. Maka kita butuh sistem yang mampu menjaga dan memberikan hak-hak rakyat secara kodrati, bukan cukongrasi yang akan menghisap rakyat.

Negeri butuh sistem Islam. Islam adalah satu-satunya  yang memiliki sistem  politik yang sahih dan terjamin dunia akhirat. Melahirkan pemimpin yang taat dan memberikan manfaat. Hampir nol persen  kekurangan, sebab sistem Islam sesuai syariat yang sudah ditetapkan oleh Sang Khaliq. Maka, singkirkanlah demokrasi kapitalis di negeri ini, agar negeri ini menjadi Rahmatan Lil’ Alamin.[]

Oleh: Zenia Rumaisya

Post a Comment

Powered by Blogger.