Pesta Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sebentar lagi akan kembali digelar serentak di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Hal tersebut telah dikonfirmasi melalui keputusan Presiden yang telah mengeluarkan Perppu nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada), 4/5/2020. Yang isinya yakni menggeser waktu pelaksanaan Pilkada 2020 dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perppu 2 2020 ini merupakan bentuk kesepakatan antara KPU, Pemerintah dan DPR RI. Alasan utamanya adalah karena ada pandemi Corona. 


Namun tentu hal tersebut menyisakan tanya di benak kita, benarkah keputusan untuk tetap menggelar pesta demokrasi dalam masa pandemi ini adalah langkah bijak dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat? Atau justru keputusan tersebut hanyalah untuk memenuhi syahwat kekuasaan para politikus demokrasi saja? Mengapa pemerintah mantap akan menggelar pesta besar pilkada di saat rakyat masih dalam kecemasan karena masih berada dalam masa pandemi.

Lebih dari itu, bukankah kondisi perekonomian negara ini juga sedang mengalami krisis bahkan terancam mengalami resesi akibat dampak pandemi ini. Namun pemerintah malah akan menggelar pesta besar dalam bentuk pilkada? Urgensi apa yang dapat diterima oleh nalar sehat kita?

Di dalam demokrasi, Pilkada sebenarnya dapat dilihat adalah sebagai cara dalam mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan suatu daerah, dan idealnya Pilkada adalah suatu bentuk pertempuran "nalar" untuk menuju peradaban yang lebih baik. Para pihak yang berkontestasi seharusnya adalah warga negara terbaik untuk dijadikan pemimpin terbaik juga untuk semua. Namun, sepanjang sejarahnya hingga kini realitas menunjukkan ternyata di dalam demokrasi sangat kesulitan untuk mewujudkan semua tujuan mulia tersebut. 

Karena pada dasarnya, apapun bentuk dari pemilihan kepemimpinan di dalam demokrasi hakikatnya hanyalah bertujuan untuk meraih tahta kekuasaan yang berorientasi materialisme tanpa dilandasi pertimbangan etika dan agama. Calon-calon kandidat yang terpilih bukanlah dihadirkan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat jelata, namun hanya sebagai legislator untuk meraih tujuan dan kepentingan kelompok atau partai pengusungnya. Tidaklah heran ketika akhir dari sebuah pesta Pilkada demokrasi selalu berakhir pada kekecewaan rakyat yang telah diberikan ribuan janji, tanpa ada bukti yang terealisasi. 

Utuk meraih tahta atau kekuasaan, politikus dalam demokrasi terbiasa menempuh cara-cara kotor yang menghalalkan segala cara. Money politic adalah ritual biasa dan sudah menjadi bagian dari tradisi dalam agenda-agenda pemilihan kepemimpinannya. Dari mulai kepemimpinan kepala desa hingga kepala negara. Untuk meraih tahta, politikus demokrasi akan menyuap kepada siapa saja. 

Kekuasaan yang dimulai dengan kecurangan pada akhirnya selalu berbuah pada kedzaliman. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selalu tidak dapat terelakkan dalam kehidupan politik demokrasi. Jika sudah begitu, lagi-lagi posisi rakyat hanyalah sebagai korban, yang hanya dibutuhkan suaranya saja. Sedangkan kesejahteraan lagi-lagi hanya menjadi mimpi bagi mereka.

Jeffrey Winters, pengamat oligarki di Indonesa, seorang profesor politik dari Northwestern University mengatakan bahwa tujuan utama politik di Indonesia adalah bagi-bagi kursi. Bahkan istilah gotong-royong dan musyawarah mufakat juga dimaknai sebagai bagi-bagi kursi diantara segelintir elit oligarki. Prof. Jeffrey Winters lebih lanjut berujar bahwa Indonesia dikuasai para maling. Ada demokrasi, tapi seperti tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tapi hukumnya tunduk dibawah kendali uang dan jabatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa demokrasi adalah kontestasi para pemburu harta dan tahta belaka. Siapa yang punya banyak modal, maka dialah yang akan melaju ke muka. Demokrasi hanya menghitung jumlah suara, tak peduli dengan isi kepala. Kecerdasan otak tak dibutuhkan demokrasi, tapi lebih butuh kepada tebalnya pundi-pundi materi.

Di sisi lain, setiap agenda dalam Pesta demokrasi dan dalam hal ini yaitu Pilkada akan selalu memerlukan anggaran biaya yang sangat mahal, maka tentu saja anggaran atau biaya yang harus siap dikeluarkan tentunya tidaklah sedikit, terlebih-lebih dilaksanakan pada masa wabah corona ini. Seluruh tahapan pilkada tentu harus menerapkan standar pencegahan Covid-19. Ini tentu membutuhkan tambahan anggaran yang sangat banyak, antara lain untuk pengadaan alat perlindungan diri (APD) dan perlengkapan disinfeksi di 270 wilayah pemilihan yang meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. 

Hal tersebut telah terkonfirmasi melalui adanya permintaan anggaran tambahan sebesar Rp 4,7 triliun yang diajukan KPU. Dan itupun telah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Selain KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) juga mendapatkan tambahan anggaran masing-masing sebesar Rp 478,9 miliar dan Rp 39,05 miliar. Tentu saja seluruh tambahan biaya ini bersumber dari APBN dan APBD. Bayangkan jika saja dana sebesar itu dialokasikan untuk mengatasi wabah corona tentu akan lebih bijak, dan dapat menjaga martabat pemerintah karena bisa diterima oleh logika sehat dan perasaan mayoritas masyarakat kita.

Sungguh ironis, dengan prediksi puncak pandemi di Indonesia yang belum dapat ditentukan secara pasti, negara justru terkesan egois untuk tetap akan melakukan hajatan politik dalam pemilihan kepala daerah. Meski kita masih dalam situasi pandemi corona. Apalagi jumlah korban jiwa hingga kini masih terus bertambah. Berbagai dalih dicoba untuk diajukan dalam rangka memberikan pembenaran kebijakan yang dipilih oleh KPU ini. Di mana letak hati nurani para penguasa, inikah bentuk ketidakpedulian dan abainya negara pada keselamatan raga dan nyawa rakyatnya.

Inilah ironi dari bobroknya sistem demokrasi, jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat terbukti hanyalah berupa mantra dusta. Kebijakan memaksa untuk melaksanakan pesta pilkada pandemi adalah bukti kedaulatan sesungguhnya hanya ada pada kapitalis dan oligarki. Meraih kekuasaan dengan cara-cara yang kotor dan tidak syar'i, diwarnai oleh praktik korupsi dan manipulasi. Inilah ironi pilkada demokrasi di tengah pandemi, memburu ilusi dan menjemput mati.[]

Oleh: Ahmad Sastra (Dosen Filsafat) dan Liza Burhan (Analis Mutiara Umat)

Post a Comment

Powered by Blogger.