Semakin hari, para penguasa kapitalis semakin menunjukkan kebencian terhadap Islam. Usaha mereka untuk menghalang-halangi dakwah Islam kini semakin terasa. diskriminasi terhadap Islam pun tak henti hentinya digencarkan dengan harapan orang - orang muslim tetap tunduk di bawah kekuasaannya.


Seperti peristiwa pembakaran Al Qur'an secara sistematis yang dilakukan di Swedia dengan dukungan politisi Swedia dan Norwegia. Swedia dilanda kerusuhan usai politikus asal Denmark, Rasmus Paludan, dilarang menghadiri aksi pembakaran Al-Quran. Paludan memang dikenal sebagai seorang anti-Islam. Seperti dilansir AFP, Sabtu (29/8/2020), sekitar 300 orang turun ke jalanan wilayah Malmo, Swedia, dengan aksi kekerasan yang meningkat seiring berlalunya malam, menurut polisi dan media lokal (detik.news.com, 30/8/2020).

Sementara itu dilansir dari berita Republika.co.id (30/8), ketegangan memuncak di Ibu kota Norwegia, Oslo, ketika seorang pengunjuk rasa anti-Islam merobek-robek halaman-halaman Alquran. Kepolisian Norwegia sampai menembakkan gas air mata untuk memisahkan dua kelompok yang bentrok.

Sedikitnya ada 30 orang yang ditangkap polisi Norwegia. Akibat bentrokan itu, unjuk rasa anti-Islam di Oslo pada Sabtu (29/8) membuat acara itu diakhiri lebih awal dari jadwalnya. Seperti dilansir Deutsche Welle (DW) pada Ahad (30/8), unjuk rasa anti-Islam itu diorganisir kelompok Stop Islamisasi Norwegia (SIAN). Unjuk rasa berlangsung di dekat gedung parlemen Norwegia.

Kejadian tadi merupakan satu dari banyak nya tindakan anti Islam yang dilakukan oleh orang orang pengidap islamophobia secara tersistematis. Bahkan, tindakan tindakan tersebut tidak ada penegasan hukum langsung dari pemerintah sebab dianggap sebagai sebuah 'kebebasan berpendapat'. Dengan demikian, kelompok ekstremis dan anti Islam semakin menjadi - jadi mengingat tidak ada hukum yang mampu mengentikan mereka.

Menanggapi hal ini, negeri-negeri muslim melayangkan kecaman terhadap kasus pembakaran Al Qur'an tersebut. Mereka mengecam pembakaran dan perobekan Alquran di Swedia dan Norwegia yang memicu kerusuhan di dua negara tersebut. Tindakan tersebut dinilai bisa menimbulkan perpecahan lebih jauh.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan Terkait kejadian penistaan kitab suci di Swedia, Menlu RI telah tugaskan kuasa usaha AI RI di Stockholm untuk demarche (melakukan inisiatif politik) ke Kementerian Luar Negeri Swedia untuk menyampaikan posisi Indonesia, ujar juru bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah kepada Republika, Senin (31/8).

Faiza menegaskan, posisi Indonesia jelas tertuju pada penghormatan terhadap agama tidak kalah pentingnya dengan penghormatan terhadap demokrasi. Menlu Retno juga menyampaikan melalui KUAI bahwa kejadian penistaan seperti ini akan memicu pembelahan yang berkelanjutan.

Kementerian Luar Negeri Pakistan, negara dengan penduduk Muslim terbanyak setelah Indonesia, juga melayangkan kecaman terhadap peristiwa ini. Kebebasan berpendapat tak bisa membenarkan kebencian terhadap agama tertentu, kata Juru Bicara Kemenlu Pakistan, Zahid Hafeez Chaudhri. Zahid juga menekankan bahwa bangkitnya sentimen Islamofobia seperti yang tampak di Norwegia dan Swedia bertentangan dengan semangat agama apa pun.

Juru bicara kepresidenan turki juga turut memberikan kecaman. Menurut dia, apa yang dilakukan sayap kanan di Swedia merupakan bentuk kebiadaban modern.Mereka tak punya malu membakar Alquran, kitab suci umat Islam di jantung Eropa yang disebut mercusuar akal, logika, kebebasan, dan keadilan.

Miris sekali melihat peristiwa - peristiwa pembakaran Al Qur'an dan penghinaan kepada nabi Muhammad saw. Rasanya, sangat menyesakkan ketika tahu jika agama Islam yang penuh dengan kemuliaan dikambinghitamkan bahkan dijadikan sasaran dari kejahatan terstruktur ideologi kapitalisme yang dilakukan oleh aktivis islamophobia dan kelompok anti Islam lainnya.

Asas kebebasan yang diagungkan menjadikan para politisi dan media diizinkan menjajakan ujaran kebencian terhadap Islam. Hal tersebut dilakukan baik untuk memenangkan suara dari para pemilih sayap kanan atau untuk meraih tujuan politik ideologi sekuler mereka. Secara konsisten mereka gambarkan bahwa kaum Muslim dan Islam sebagai agama kekerasan, terbelakang, menindas dan merupakan ancaman terhadap cara hidup Barat. Hal itu dilakukan untuk memprovokasi serangan terhadap Islam dan Muslim.

Barat seolah-olah menggunakan standar ganda dalam mengatur dunia. Di satu sisi, barat dengan bangganya mengaku sebagai negara atau sistem yang toleran terhadap dunia. Barat mampu menjadi sosok simpatisan untuk menarik perhatian dari negara -  negara di berbagai belahan dunia.

Namun, ketika berhadapan dengan Islam, barat bisa menjadi monster yang mengerikan. Tidak ada toleransi sedikitpun ketika barat bertemu dengan satu nama; Islam. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan muslim agar tidak berhasil menggulingkan kekuasaan yang telah mereka bangun puluhan tahun lamanya.

Dan salah-satunya adalah mendoktrin paham islamophobia ke beberapa kelompok atau individu untuk memberikan sikap skeptis kepada para pemuda muslim serta minder dengan agamanya sendiri. Berbagai macam propaganda diciptakan untuk membenturkan muslim dengan non muslim atau pun muslim satu dengan muslim lainnya.

Bicara soal rasisme, islamophobia dan anti islam, kini barat menjadikan muslim sebagai pion untuk mengkambinghitamkan agamanya sendiri. Karena itulah, muncul istilah Islam moderat, Islam yang fifty fifty. Bukan Islam radikal sebagaimana yang mereka gelar kan kepada ummat Islam yang berpegang teguh pada tali agamanya.

Dan saat ini kejahatan sistemik ala ideologi kapitalisme mulai  terfokus di Indonesia. Paham radikalisme mereka munculkan untuk memblokir gerakan - gerakan partai atau kelompok yang menginginkan sebuah perubahan ke arah yang baik.

Seperti kebijakan ngawur yang secara beruntun dikeluarkan oleh kementerian agama, Fachrul Razi. Kebijakan pertama yang mengundang pro kontra dari masyarakat adalah ketika dia mengatakan jika PAUD terpapar paham radikalisme. Kemudian, mempermasalahkan cadar dan celana cingkrang.

Tak selang berapa lama, Kemenag merevisi kurikulum sekolah yang dulunya terdapat materi tentang jihad dan khilafah, kini dihapuskan. Jadi, seolah mereka tak ingin memberi celah kepada pemuda muslim untuk melek dan paham terhadap sejarah Islam.

Begitu juga, ketika beberapa minggu lalu dilakukan pemutaran film dokumenter jejak khilafah di Nusantara, rezim sibuk membanned agar ummat tak bisa menonton di platform online manapun dan tahu jika daulah Islam pernah terikat hubungan diplomatik bahkan membantu besar ketika Indonesia ditekan oleh para penjajah kafir.

Meskipun begitu, dengan izin Allah dan kegigihan dari kru film, masyarakat masih berkesempatan untuk menonton dan flashback masa - masa kegemilangan Islam di Nusantara. Melihat hal demikian, rezim pun kembali panik dan secara mendadak mengeluarkan statement bahwa film dokumenter jejak khilafah di Nusantara ditunggangi oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Terdengar lucu dan klise, rezim ternyata tak cukup intelek dalam membungkam sebuah kebenaran. Tentu kita hampir semua tahu, jika beberapa tahun lalu pemerintah lantang menyuarakan mengenai pembubaran  HTI dengan dicabutnya Badan Hukuman Perkumpulan sebagai sebuah partai atau lembaga. Namun, mengapa ketika ummat Islam mulai bergerak paham, rezim selalu saja mengaitkan dengan ormas tertentu?.

Tak puas sampai disitu, secara tiba-tiba ustadz Ismail Yusanto dipolisikan dengan alasan tak sampai logika. Hanya karena beliau mengaku sebagai juru bicara HTI sementara HTI telah dibubarkan, lantas dilaporkan karena menganggap beliau melanggar aturan hukum.

Padahal, setelah BHP Hizbut Tahrir Indonesia dicabut, bukan berarti apa yang telah disampaikan melanggar hukum perundang-undangan dan Pancasila. Mengutip perkataan Ismail Yusanto, "standar kebenaran tak biasa ditentukan oleh negara, sebab para koruptor pun diberi kekuasaannya sendiri. Standar suatu kebenaran yang Haq adalah Al Qur'an dan As Sunnah". Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Pun, begitu Menag tetap tidak mau kalah. Beberapa hari lalu mulai ramai diperbincangkan di lini media mengenai good looking yang 'radikal'. Menurut dia, masyarakat harus mewaspadai pemuda atau muslim yang hafidz Qur'an dan berpenampilan good looking, karena dikhawatirkan membawa paham radikal. Bahkan, orang - orang seperti ini mulai dilarang memasuki masjid untuk berkhutbah ketika shalat jum'at.

Lucu sekali statement seperti ini, bukankah sedari dulu hal ini tidak pernah dipermasalahkan? Lantas, kenapa Menag seolah kekeuh dengan orang yang penampilan good looking membawa paham radikal?, memang wajarlah jika dia dijuluki pejabat berslogan radikalisme. Hafidz Qur'an, good looking tentu disenangi banyak masyarakat, bukan penampilan urakan yang hobinya berbuat kriminal.

Kenapa hal seperti ini yang dipermasalahkan oleh Menag?, sudah habiskah permasalahan krusial di negeri ini?, padahal bisa kita lihat banyaknya problem ummat yang butuh pemecahan dengan solusi, angka kemiskinan yang terus naik, pandemi yang berkemungkinan besar berujung resesi ekonomi, kriminalitas yang terus meningkat, bahkan kemarin pesta besar yang dilakukan oleh puluhan gay rasanya sudah lebih dari cukup untuk memfokuskan atensi bapak Menag dari hal sepele seperti tadi.

Padahal, radikal sendiri bermakna hal positif. Menurut KBBI, radikal artinya pemikiran secara mendasar berdasarkan prinsip. Maksudnya, radikal tak melulu mempunyai definisi buruk seperti hal nya perkataan pemerintah, radikal berarti keinginan menuju perubahan yang lebih baik setelah berfikir secara mendasar. Namun, untuk kelangsungan hidup sistem kapitalis, hal ini memang tak baik. Mereka khawatir terguncang singgasananya oleh orang - orang yang berpikiran radikal, maka dari itulah mereka ciptakan pion pion untuk memuluskan rencana penghambatan dakwah Islam yang riil ke tengah ummat.

Masih dengan slogan radikal, Menag berencana mencabut hak bagi warga sipil yang dikhawatirkan berpaham khilafah untuk mencalon atau menjabat sebagai ASN. Dilansir dari CNN.Indonesia (Rabu, 02/09/20)Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk tak menerima peserta yang memiliki pemikiran dan ide mendukung paham khilafah sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Pemikiran seperti itu [khilafah] enggak usah diterima di ASN. Tapi kalau sudah diwaspadai sebaiknya enggak masuk ASN," kata Fachrul dalam webinar 'Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara' di kanal Youtube Kemenpan RB, Rabu (2/9). Lebih lanjut, Fachrul menyadari bila paham khilafah sendiri tak dilarang dalam regulasi di Indonesia. Namun, ia menyatakan lebih baik penyebaran paham tersebut diwaspadai penyebarannya di tengah-tengah masyarakat.

Dan kemungkinan rancangan ini akan segera diberlakukan untuk meminimalisir ASN yang berpaham khilafah. Begitu juga dengan guru dan da'i mesti bersertifikat atau mempunyai bukti izin kerja secara resmi. "Banyak tempat yang perlu diwaspadai, terutama pada saat masuk, kalau enggak seleksi dengan baik khawatir benih-benih itu masuk ke ASN," kata mantan Wakil Panglima TNI tersebut. 

Tak hanya itu, Fachrul menyatakan potensi masuknya penyebaran ajaran prokhilafah bisa masuk melalui jalur lembaga pendidikan. Oleh karena itu ia meminta kewaspadaan atas para tenaga pengajar yang sudah terpapar paham khilafah. "Perlu di waspadai pembimbingnya, dosen-dosennya, harus bersih dari peluang radikalisme itu," kata Fachrul. Padahal, menjadi ustadz ataupun da'i tak butuh perizinan kerja, sebab menyampaikan dakwah Islam adalah wajib hukumnya bagi setiap individu.

Menang yang seharusnya menjadi pengayom atau leading sector ummat Islam, justru kini meracuni pemikiran ummat dengan statement radikal nya. Namun, yang membingungkan masyarakat adalah ucapan tak tegas Menag yang beralasan melakukan agenda deradikalisasi semata - mata untuk menghambat perkembangan pemahaman mengenai khilafah.

Jadi ingat tulisan salah seorang penulis yang mengatakan jika Menag sat ini tak ubahnya pedagang asongan yang selalu menjajakan dagangan yang tak murni dari modal dan karya nya sendiri, alias tak orisinil. Para penganut Islam moderat ini hanya disetir oleh kapitalis barat untuk menjajakan ide kejahatan tersistematis yang berasal dari asas sekularisme. 

Toh, apa yang patut dikhawatirkan dengan khilafah hingga rezim begitu ketakutan jika ummat melek terhadapnya, bahkan untuk menilik sejarah pun tak diperbolehkan. Alasannya tak lain dan tak bukan karena barat takut kepemimpinan mereka selama ini digantikan oleh sistem Islam melalui kepemimpinan khilafah yang akan dipimpin oleh seorang khalifah. Segala upaya dikerahkan, salah satunya membuat muslim membenci agamanya sendiri, seperti yang saat ini banyak terjadi di kalangan elit pejabat ataupun masyarakat.

Dengan demikian, kita bisa melihat betapa bobroknya sistem kapitalisme ini dalam mengatur kehidupan. Maka benar lah jika sebaik-baik penerapan sistem adalah Islam melalui kepemimpinan khilafah. Dimana, Islam adalah agama yang paling toleran, tak pernah mendiskriminasi non muslim yang tinggal didalam daarul Islam atau negara yang menerapkan hukum dari Al Qur'an dan As Sunnah. Alih-alih dibenci, orang - orang kafir akan dijamin kesejahteraan hidupnya sebagaimana memberlakukan muslim yang lain.

Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai muslim saling mengasihi dan sama-sama berjuang mencampakkan sistem kapitalisme ini dan segera menegakkan janji Allah dan bisyarah Rasullullah, yakni Khilafah 'ala Minhajinnubuwwah.

Wallahu'alam Bishawwab.[]


Oleh : Fathya Habibah
Pelajar, Aktivis Muslim

Post a Comment

Powered by Blogger.