Karut marut pelayanan kesehatan tampaknya semakin nyata disaat pandemi Covid-19. Buruknya sistem pelayanan kesehatan ini pun dialami oleh  salah satu keluarga  di daerah Tangerang Selatan, dalam kondisi dinyatakan positif corona dan lebih mirisnya biaya yang sangat mahal harus dibayar. Sekitar 584.551.066 jumlah total biaya yang harus dibayar kepada pihak Rumah Sakit. (TangerangNews.com, 23/9/2020)


Meskipun, sebelumnya pernyataan Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. Menyatakan yang penting Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dengan skema yang telah ditentukan menanggung biaya perawatan seluruh pasien COVID-19. (Kumparan, 20/9/2020)

Mirisnya, pada tata pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19. Harapan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis pun bagaikan pribahasa jauh panggang dari api. 

Sistem kapitalistik yang saat ini menerjang pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pelayanan kesehatan. Alat-alat kesehatan hingga obat-obatan pun menjadi sasaran untuk mendapatkan keuntungan bagi negara. 

Berbagai kebijakan regulasi kesehatan pun coba untuk dialihkan pada rakyat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan begitu beban rakyat semakin berat di tengah kondisi ekonomi yang juga semakin sulit. 

Padahal sesungguhnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan rakyat yang harus senantiasa dipenuhi oleh negara.  Berupaya penuh dan terus memastikan rakyat bisa merasakan hadirnya peran dan fungsi negara, bukan hanya sekedar sebagai regulator kebijakan. 

Berbagai sumber pendapatan negara haruslah memiliki anggaran yang jelas sebagai dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Tanpa memilih status sosial dan ekonomi, semua berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. 

Ketidak mandirian negara dalam memproduksi alat-alat kesehatan dan obat-obatan menjadi salah satu permasalahan yang krusial, mengandalkan pihak swasta dan negara lain untuk bisa memenuhi semuia itu.

Namun, sistem kapitalisme yang saat ini di adopsi oleh negara untuk mengatur berbagai sektor kehidupan bernegara tidak akan bisa mewujudkan harapan rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal.

Perlu adanya perubahan yang mendasar secara sistemik untuk mengurai benang kusut problematika pelayanan kesehatan selama ini yang terjadi. Karena tidak akan mungkin terjadinya perbaikan selama kebijakan itu diambil secara parsial, maka dari itu pentingnya solusi secara menyeluruh. 

Memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya kebutuhan akan fasilitas kesehatan. 

Dengan dukungan penuh negara dalam mencetak masyarakat yang berkualitas dari sistem pendidikan, yang mampu melahirkan generasi berilmu dan bersyaksiyah Islamiyah. 

Sehingga negara mampu mandiri dalam mengembangkan berbagai keilmuan di bidang kesehatan, memberikan ruang pada para ilmuwan untuk meneliti, dokter, perawat, apoteker dan berbagai bidang kesehatan lainnya. 

Kemudian dari persoalan pembiayaan fasilitas kesehatan, negara harus memiliki kemandirian soal pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda: 

“Al-muslimûna syurakâ`un fî tsalâtsin: fî al-kalâ`i wa al-mâ`i wa an-nâri”
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Kaedah ushul menyatakan “al-hukm yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa ‘adaman (ada dan tidaknya hukum mengikuti ada dan tidaknya ‘illat)”. 

Sehingga sesuatu apa saja (air, padang rumput, api, sarana irigasi, dan selainnya)  yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh komunitas atau masyarakat yang jika tidak ada masyarakat akan berselisih dalam mencarinya, maka manusia berserikat di dalamnya.  

Artinya, sesuatu itu merupakan milik umum di mana manusia berserikat dalam memilikinya. Sesuatu itu tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, beberapa individu ataupun negara sekalipun. 

Jadi, harus ada sistem negara yang kompetensi secara menyeluruh tidak hanya persoalan karut marut pelayanan kesehatan tetapi juga diberbagai sektor kehidupan.
 
Sistem negara yang mampu memberikan pelayanan dan penjagaan terbaik bagi rakyatnya sebagaimana Rasululllah SAW, bersabda: 

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Solusi tuntas hanyalah dengan penerapam totalitas syariat Islam dalam bingkai negara Khilafah Islamiyah.[]

Oleh: Sri Astuti Am.Keb 
(Aktivis Muslimah Peduli Negeri) 

Post a Comment

Powered by Blogger.