Meski yang positif terkena Covid-19 terus meningkat bahkan korban meninggal melebihi rerata dunia tetap saja Pilkada akan diselenggarakan pada Desember 2020. Tentu saja pemerintah dan KPU mendapat kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Pengamat Sosial Politik Iwan Januar.

“Ketuanya kena Covid-19, KPU tetap ngotot gelar Pilkada dan izinkan konser musik. Negara mau buat mega klaster corona? Bukan mustahil Pilkada akan melahirkan mega klaster corona yang menambah derita bangsa,” ujarnya Sabtu (19/9/2020).

Menurut Iwan, pemerintah, KPU dan parpol peserta Pilkada seperti tutup mata bahwa grafik pandemi di tanah air justru tengah menanjak tajam. Dengan pertambahan korban per hari di atas 3000 bahkan hampir menyentuh angka 4000, dan tingkat kematian yang begitu tinggi, mestinya semua aktivitas yang menimbulkan kerumunan dihentikan.

“Laporan terakhir menunjukkan ada 59 calon kepala daerah positif covid-19,” bebernya.

Iwan menilai, keputusan pemerintah dan KPU juga bertentangan dengan keputusan pemerintah yang mengedepankan kesehatan di tengah wabah. Perhelatan ini juga bertolak belakang dengan seruan agar warga mematuhi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

“Sejumlah tempat usaha ditutup, perkantoran dibatasi demikian pula pengguna transportasi masih dibatasi, tapi pemerintah dan KPU terus menggelar Pilkada lengkap dengan arak-arakan calon kepala daerah dan para pendukungnya, bahkan kini mau diizinkan konser musik,” keluh Iwan.

Tampaknya, lanjut Iwan, ada kepentingan politik besar yang diusung pemerintah dan partai penguasa serta koalisinya sampai begitu ngotot memaksakan Pilkada di tengah wabah. Apalagi kalau bukan pemanasan dan penjaringan massa jelang pemilu 2024 nanti.

“Kemenangan di Pilkada akan memuluskan partai penguasa untuk merebut kemenangan di pemilu nanti. Beginilah orang yang sudah mabuk demokrasi, demi kekuasaan rakyat pun mereka korbankan,” pungkasnya.[] 

Sumber : mediaumat.news

Post a Comment

Powered by Blogger.