Lagi-lagi publik dibuat gaduh sekaligus terheran-heran oleh munculnya kebijakan yang terkesan otoriter diambil oleh Dewan Rektorat salah satu kampus di Tanah Air, Universitas Indonesia (UI).


Dilansir dari dari kompas.com (9/9/2020), calon mahasiswa baru Universitas Indonesia ( UI) diharuskan menandatangani lembar pakta integritas di atas meterai mulai tahun ini.

Kepala Kantor Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia membenarkan bahwa berkas itu menjadi salah satu syarat wajib calon mahasiswa baru. Persyaratan ini baru dimulai pada tahun ajaran kali ini. Dalam lembar pakta integritas yang diterbitkan pihak rektorat tersebut, pelanggaran terhadap ketentuan berakibat sanksi maksimum pemberhentian sebagai mahasiswa UI.

Namun di antara deretan 13 ketentuan yang tidak boleh dilanggar mahasiswa sejak ditetapkan sebagai mahasiswa UI tersebut, ada dua poin yang penulis anggap cukup kontroversial dan terkesan dipaksakan. Yaitu ada di poin 10 yang berisikan dilarangnya para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau organisasi yang tidak mengantongi izin resmi pimpinan fakultas/universitas.

Berikutnya di poin 11 dalam isi pakta integritas tersebut, yaitu Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan/atau pimpinan Universitas Indonesia,”

Ada apa dengan UI? Mengapa kebijakan seperti ini terkesan begitu dadakan dan beraroma dipaksakan? Bukankah aktif dalam sebuah organisasi di luar kampus bisa sebagai wadah dalam berpartisipasi menuangkan ide-ide atau gagasan para mahasiswa, dalam rangka mengaplikasikan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat untuk kemajuan bangsa. Dan dengan tanpa harus mengantongi izin resmi sebuah Fakultas tempatnya bernaung?

Bukankah sudah menjadi tugas utama kampus atau universitas untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi insan akademisnya dalam mempraktikkan keilmuannya secara bebas namun teratur sebagai The Agent Of Change menuju peradaban yang gemilang.

Idealnya peran para insan akademis tentu diharapkan mampu menuntun kehidupan manusia menjadi lebih baik. Yang senantiasa perduli atas segala permasalahan manusia, sekaligus menuntun diri mereka untuk menjadi insan yang mempunyai kepekaan terhadap berbagai persoalan umat. Menjadi agen-agen perubahan yang mumpuni bukan menjadi menara gading yang terkungkung dalam kekufuran, dan terlena dalam buaian zona nyaman.

Dengan adanya peraturan baru secara mutlak yang ditetapkan terkait hak berorganisasi terhadap para mahasiswa dalam sebuah universitas seperti ini, bukankah dapat berpotensi akan mendegradasi dan melumpuhkan intelektualitas para mahasiswa dalam mempraktikkan dan meruhanikan keilmuannya di tengah masyarakat.

Sungguh miris jika gerakan mahasiswa yang notabene sebagai agen perubahan dan salah satu pilar penting pengontrol penyelenggaraan pemerintahan, kini malah cenderung dikekang, dibatasi. Dihadapkan pada sikap arogan para pemimpinnya. Keberadaan mahasiswa bak sebuah robot yang hanya bisa tunduk dan melakukan apa yang dibuat oleh pemogramnya saja. Tersebab imbas dari perilaku anti kritik pemangku kekuasaan sistem demokrasi yang beraroma otoritarian. 

Hal tersebut juga patut diduga kuat karena adanya ketakutan oleh penguasa terhadap keberadaan organisasi-organisasi kepemudaan di luar kampus, termasuk ormas-ormas Islam. Dimana peran atau keberadaan mahasiswa banyak yang secara sukarela melibatkan diri mereka di dalamnya, yang secara aktif menyuarakan kebenaran dan melakukan agenda-agenda untuk suatu perubahan.

Sebagai contoh tentu ingatan publik belum bisa lupa dengan salah satu Ormas Islam, Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dicabut paksa Badan Hukumnya oleh pemerintah karena dituduh memiliki agenda serta visi yang bertentangan dengan Pancasila.

Padahal visi atau program kerja HTI hanyalah berdakwah, secara aktif mengkritisi setiap kebijakan salah yang diambil pemerintah. Dan dalam rangka memperjuangkan penerapan Syariat Islam sebagai solusi tunggal untuk seluruh permasalahan bagi negeri dalam naungan sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah.
  
Namun apa mau dikata, pemerintah seperti sudah tidak mampu lagi berpikir jernih atau mencoba menerima gagasan yang didasari kebenaran yang diajukan HTI. Yang terjadi justru pemerintah bersikap arogan tanpa memiliki rasa berkeadilan. Dakwah dan aspirasi HTI sebagai bagian dari anak negeri ditekan, ditolak, dan dipersekusi tanpa kompromi.

Jadi, apakah hal serupa juga yang mendasari diberlakukannya aturan wajib bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI), yang diharuskan menandatangani lembar pakta integritas di atas meterai tersebut?

Inikah wujud pengkonfirmasian bahwa jargon kebebasan memberikan pendapat dalam Demokrasi itu adalah Utopis dan omong kosong belaka.? Padahal idealnya di negara yang menganut paham demokrasi dan "the open society" siapapun haruslah terbuka dalam menerima aspirasi ataupun sikap-sikap mengkritisi. Kritikus bukan ditempatkan sebagai musuh (enemy), tapi sebagai sparing partner permainan yang harus dirangkul, bukan dipukul. Diayomi bukan dipersekusi.

Kendati demikian, sejatinya semua berawal karena telah terciptanya sekularisasi di dalam mayoritas lingkungan kampus di negeri ini, sebagai buah dari sistem pendidikan yang diterapkan. Sungguh miris tatkala menyaksikan kondisi sejumlah kampus dan jejeran sivitasnya tidak memiliki integritas yang baik pada tujuan sebenarnya diadakan penyelenggaraan program sebuah pendidikan.

Sungguh ironis dan memprihatinkan tatkala banyak kita temukan sebuah akibat yang sangat menyedihkan, ketika sebagian besar mahasiswa yang ada di kampus-kampus hari ini adalah mahasiswa yang hanya menginginkan akan terpuaskan hidupnya, terkenyangkan perutnya, dan terisikan dompetnya dan segala macam keinginan dalam zona kenyamanan yang ada. 

Alhasil kian kering sudah rasa kepekaan yang ada terhadap kondisi masyarakat, dan hilangnya sifat kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya menjadi objek kontrol mereka sebagai ilmuwan dan insan akademisi. Jadi, tak heran mengapa yang tinggal hanyalah para akademisi yang menjadi kepanjangan tangan rezim atau pembebek penguasa saja. Jikapun harus kritis mereka hanya akan mengkritik hal-hal yang remeh dan yang mengancam kepentingan kampus atau hajat mereka saja.

Sungguh berbeda jika dibandingkan dengan sistem pendidikan dalam Islam, Islam menolak keras sekularisasi dalam sistem pendidikannya. Sistem pendidikan dalam Islam ditopang kuat oleh sistem kurikulum yang berbasis akidah dalam setiap jenjangnya. Visi atau tujuan sistem pendidikan, terlebih-lebih bagi perguruan tinggi dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia atau generasi yang memiliki kepribadian Islam.

Menguasai pemikiran Islam dengan handal; menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK); serta memiliki ketrampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Sehingga dengan sistem pendidkan islam mampu melahirkan para siswa dan mahasiswa yang bertaqwa menjadi penerus para ilmuwan dan ulama yang keberadaannya sangatlah penting dalam kehidupan suatu negara.

Keberadaan lembaga pendidikan ataupun berbagai kampus atau perguruan tinggi sangatlah menjadi perhatian penting di dalam Islam. Sehingga tak heran ketika di masa kejayaan pemerintahan Islam para khalifah membangun berbagai lembaga pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan pemahaman umat terhadap agama, sains dan teknologi.

Masing-masing lembaga pendidikannya memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. Beberapa lembaga itu berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi dan al-Firdausi.

Adapun (critical thinking) yang memiliki jiwa dan sikap kritis adalah karakter penting yang dimiliki oleh mahasiswa dan para ilmuwannya. Karena sikap kritis baik secara individu maupun berkelompok adalah bagian dari aktivitas amar makruf nahi mungkar yang merupakan inti dari ajaran Islam, baik sebagai wadah dalam mempraktikkan ilmu maupun gagasan dan bagian penting dari wujud ketaqwaan. 

Dengan demikian maka sudah seharusnya kehadiran sebuah Fakultas menjadi rahim dilahirkannya para calon-calon akademisi dan ilmuwan yang berintegritas tinggi. Memberikan mereka kebebasan dalam mengemban ilmu sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa. Ataupun menyampaikan gagasan dan aspirasinya ke tengah masyarakat, untuk bersama-sama berjuang untuk tegaknya kebenaran dan keadilan sebagai bagian dari dedikasi mereka untuk kebaikan negeri ini. Bukan malah membatasi peran mahasiswa dalam berorganisasi, yang dapat melumpuhkan integritas dan peran mereka sebagai agen-agen perubahan.[]


Oleh: Liza Burhan
Analis Mutiara Umat

Post a Comment

Powered by Blogger.