Dalam waktu dekat negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan mengadakan pesta demokrasi dalam rangka memilih kepala daerah. Seperti sebelumnya bahwa pesta ini dilaksanakan secara serentak diberbagai daerah. Persiapan dilakukan, baik oleh negara maupun para calon-calon pemimpin di tingkat kabupaten tersebut, pun telah disiapkan jauh-jauh hari. Seperti memasang baliho foto calon dan opini pelaksanaannya. Di media elektro juga mereka gunakan untuk meramaikan pesta tersebut.


Tak bisa dipungkiri bahwa pesta demokrasi akan memakan anggaran negara yang cukup besar,apalagi di tengah pandemi. Anggaran Pilkada tahun ini mencapai 20.46 triliun. Menurut Sri Mulyani kenaikan anggaran pilkada tahun ini sebagai tambahan anggaran protokol kesehatan virus corona. Sebagaimana disampaikan pada saat konferensi pers APBN. (Selasa 22 ,9 ,2020)

Anggaran 20,46 triliun tentu anggaran yang sangat besar dan saat berarti, apalagi di tengah pandemi. Artinya anggaran tersebut harusnya lebih bermakna untuk memulihkan dan membantu rakyatnya yang hampir satu tahun mengalami goncangan dahsyat perekonomi efek masa pansemi. Nasib pekerja maupun buruh yang saat ini belum sepenuhnya diperkerjakan, perdagangan masih lesu, dan lainya masih menghantui rakyat miskin.

Maka kebijakan pilkada di tengah pandemi merupakan keputusan yang dipaksakan serta melukai hati rakyat kecil.sebab saat ini, rakyat sedang  bejibaku dengan bertaruh melawan virus Corona. Pasalnya ancaman virus masih terus melunjak diberbagai daerah. Hingga saat ini jumlah terinveksi virus covid -19 dengan jumlah kasus 333.716,dengan jumlah kesembuhan 258 519 orang dan sedang pasien meninggal menjadi 11.932 orang. (https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html)

Ngototnya penguasa menggelar Pilkada serendak di seluruh tanah air, di tengarai keinginan para kaum kapitalis. Di mana selama masa pandemi virus covid -19 telah membuat kaum kapitalis kalang - kabut bahkan di ambang kehancuran. Perekonomian ribawi yang hancur menjadi penyebab utama kalang kabutnya mereka. Demi menjaga kesombongan agar sistem yang mereka jalankan kelihatan eksis dan agar mereka tetap kelihatan gagah di hadapan rakyat.

Selain itu, ngototnya mereka di duga bahwa kaum kapitalis memanfaatkan masa pandemi ini untuk tetap melanggengkan para wakil - wakil mereka untuk tetap menduduki kekuasaan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan di duga pula, hal ini dilakukan agar mereka tetap eksis menjalankan misi mengkapitalisasi negeri ini demi memulihkan dampak perekonomian yang sudah dipintu liang lahat.

Bagaimana pun juga pemilihan pemimpin ala demokrasi tidak dapat memberi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan kepada rakyatnya. Sebab demokrasi hanya menjalankan misi dari Kapitalisme yang berasaskan kepentingan. Tentu saja demi kepentingan para kaum Kapitalis yang materialis.

Berbeda dengan sistem Islam, tatkala dijalankan dapat memberi jaminan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan berbagai kebaikan  imbas diterapkannya aturan Islam melalui sistem sohih tersebut.

Sistem Islam yang dalam proses pemilihan pemimpin, tidak akan menghambur - hamburkan biaya dengan dibuat seminimal dan sesederhana mungkin. Yakni dengan pembai'atan atau lewat pemilihan.

Pembaiatan akan dilaksakan tatkala umat Islam telah berbaiat terhadap calon pemimpin yang di anggap mampu dan sesuai syariat. Pemilihan ini bukan berarti pemilu seperti dalam demokrasi yang dengan kampanye dan penyelenggaraan serba biaya. Namun pemilihan disini bisa saja diwakilkan oleh majelis umat yang telah dipilihnya sebagai wakilnya. Dan majelis umat lah yang menentukan sesuai aspirasi umat. Dalam hal ini bukan berarti pemiliahan langsungnya  bukan sebagai metode melainkan teknis, sedang metodenya tetap  Baiat.

Sedangkan mekanisme pemilihan seorang pemimpin dalam Islam pernah dicontohkan pada saat kholifah Umat bin khatab tertikam. Maka kaum muslimin pun memintanya untuk menunjuk penggantinya. Namun umar menolak, tetapi umat islam mendesaknya dan akhirnya Umar pun menunjuk enam orang, dan mengajukanya kepada umat islam.
(https://www.muslimahnews.com/2019/05/02/murahnya-pemilihan-pemimpin-dalam-islam/)

Di lihat dari contoh mekanisme tersebut, dapat dinilai begitu sederhananya  Islam dalam memilih seorang Kholifah. Sudah dipastikan bahwa biaya dengan biaya murah. Sebab apa yang dia lakukan selalu terikat dengan syariat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada sang Kholiq.

Begitu juga dalam meri'ayah umat selalu didasari Ketaatan kepada Allah SWT, dalam rangka mengabdi kepada NYA. Maka mustahil jika dalam  memimpinnya demi kepentingan pribadi. Sebab ketaatan kepada Allah SWT artinya dirinya memang ikhlas dan merasa di awasi oleh Allah SWT pemilik jagad raya. Yang tentunya dirinya akan dimintai pertanggung jawaban. 

Sebagaimana Rosulullah Saw bersabda:

"Setiap orang adalah pemimpin dan kan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorag kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban prihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban prihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin rumah tangga dan anak - anaknya dan akan ditanya prihal pertanggungjawaban. Seorang pembantu rumah tangga bertugas memelihara harta majikannya dan akan tanya ppertanggung jawaban. Dan kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. (HR. Muslim)

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hanya dalam sistem islamlah segala kebaikan akan terwujud. Sebab segalanya distandarkan pada syariat Islam yang mulia. Dan semoga sistem Islam yang ini segera terwujud, sehingga tidak ada lagi jeritan rakyat kelaparan, menangis kesakitan, dan semua manusia merasa
Kan kebaikan-kebaikan dari sistem islam. Wallahua'lam bishowwab.


Oleh: M. Azzam Al Fatih

Post a Comment

Powered by Blogger.